Instrumen Kebijakan Makroprudensial

Start;Home;Fungsi Utama;Stabilitas Sistem Keuangan;bukan default.aspx

​​Countercyclical Capital Buffer (CCB)

​​Countercyclical Buffer (CCB) adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (excessive credit growth) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. ​

Risiko ini terkait dengan perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan, yakni cenderung meningkat saat periode ekonomi ekspansi (boom) dan melambat pada periode ekonomi kontraksi (bust). CCB perlu diimplementasikan di Indonesia karena adanya perilaku prosiklikalitas, yang ditunjukkan oleh antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus. 

Tambahan modal yang wajib dibentuk bank pada periode ekspansi dapat digunakan ketika bank menghadapi tekanan saat ekonomi sedang kontraksi, sehingga keberlanjutan fungsi intermediasi bank diharapkan tetap dapat terjaga. Besaran CCB bersifat dinamis yaitu berkisar antara 0% sampai 2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank. Bank Indonesia melakukan evaluasi besaran CCB tersebut secara berkala paling kurang satu kali dalam enam bulan. 

Secara umum, Bank Indonesia akan meningkatkan besaran CCB pada saat ekonomi sedang ekspansi, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan besaran CCB pada saat ekonomi sedang kontraksi. Kebijakan ini tidak terpisahkan dari ketentuan permodalan perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diharapkan akan memperkuat daya tahan perbankan.

Ketentuan terkini mengenai CCB dapat diakses pada PBI No.17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan Countercyclical Buffer.

 

Data Countercyclical Buffer

Tanggal Pengumuman

Besaran Tanggal Berlaku Siaran Pers
28 Des 2015 0% 1 Jan 2016 Pranala Siaran Pers
23 Mei 2016​ ​0% ​23 Mei 2016 ​Pranala Siaran Pers
21 Nov 2016​ ​0% ​21 Nov 2016 Pranala Siaran Pers
​19 Mei 2017 ​0% ​19 Mei 2017 Pranala Siaran Pers
16 Nov 2017 0% 16 Nov 2017 Pranala Siaran Pers
​17 Mei 2018 ​0% ​17 Mei 2018 Pranala Siaran Pers
​15 Nov 2018
​0%
​15 Nov 2018
Pranala Siaran Pers
​16 Mei 2019 ​0%
​16 Mei 2019
​Pranala Siaran Pers
​21 Nov 2019 ​0%
​21 Nov 2019
​​Pranala Siaran Pers
​19 Mei 2020 ​0%
​19 Mei 2020
​Pranala Siaran Pers
​19 Nov 2020 ​0% ​19 Nov 2020 ​Pranala Siaran Pers





Keterangan :
-Tanggal Pengumuman pada tanggal diundangkan PBI
-Belum ada perubahan PBI terkait CCB dan masih mengacu ke PBI No.17/22/PBI/2015

Loan To Value/Financing To Value

Rasio Loan to Value atau Financing to Value (LTV/FTV) adalah rasio antara nilai kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Konvensional maupun Syariah terhadap nilai agunan, berupa properti pada saat pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini. Sedangkan Uang Muka Kredit/Pembiyaan Kendaraan Bermotor adalah pembayaran di muka sebesar persentase tertentu dari nilai harga kendaraan bermotor yang sumber dananya berasal dari debitur atau nasabah.  ​

Dalam perkembangan terkini, salah satu risiko yang dihadapi di sistem keuangan adalah peningkatan harga aset properti. Salah satu tujuan dari kebijakan LTV/FTV adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memitigasi risiko sistemik yang berasal dari peningkatan harga properti.

Kebijakan LTV/FTV juga bertujuan sebagai instrumen makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Instrumen kebijakan Makroprudensial ini bersifat countercyclical dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan.

Ketentuan terkini mengenai Rasio LTV/FTV dapat diakses pada PBI No.21/13/PBI/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.


Rasio Intermediasi Makroprudensial

​Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah) merupakan instrumen makroprudensial yang ditujukan pada pengelolaan fungsi intermediasi perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian. 

makro.JPG
Kebijakan RIM/RIM Syariah mengakomodasi adanya keberagaman bentuk intermediasi perbankan dengan memasukkan investasi bank pada surat berharga. RIM/RIM Syariah juga mendorong terciptanya fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, sehingga dapat mencegah dan mengurangi risiko dan perilaku perbankan yang cenderung prosiklikal. Instrumen kebijakan Makroprudensial ini bersifat countercyclical dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan.

Giro RIM/RIM Syariah adalah saldo giro dalam rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK, BUS, dan UUS untuk pemenuhan RIM/RIM Syariah. Kebijakan-RIMRIM-Syariah.jpg
Ketentuan terkini mengenai RIM / RIM Syariah dapat dilihat pada:
  • PBI No.21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
  • PADG No.21/5/PADG/2019  tanggal 29 Maret 2019 tentang “Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor.20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan UnitUsaha Syariah” (Perubahan Ketiga PADG RIM dan PLM).​​

Penyangga Likuiditas Makroprudensial

​Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) merupakan cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dan BUS dalam bentuk surat berharga dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS dalam Rupiah. 

PLM dan PLM Syariah juga memiliki fitur fleksibilitas, yang berarti pada kondisi tertentu surat berharga tersebut dapat digunakan untuk transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam Operasi Pasar Terbuka sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS dalam Rupiah. 

Kebijakan PLM/PLM Syariah diharapkan mengatasi permasalahan prosiklikalitas likuiditas serta menjadi instrumen makroprudensial berbasis likuiditas yang berlaku untuk seluruh bank. PLM wajib dipenuhi oleh Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah, sedangkan PLM Syariah wajib dipenuhi oleh Bank Umum Syariah.
Ketentuan terkini mengenai PLM/PLM Syariah dapat dilihat pada:

  • PBI No.20/4/PBI/2018​ tanggal 3 April 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
  • PADG No.20/31/PADG/2018  tanggal 30 November 2018 tentang “Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah” (Perubahan PADG RIM dan PLM).
Perkembangan PLM/PLM Syariah
 
Tgl. Pengumuman ​Tgl. Berlaku ​Ketentuan Siaran Pers
​Instrumen ​Besaran ​Fleksibilitas
​3 Apr 2018
​16 Jul 2018
PBI No.20/4/PBI/2018 ​Pranala ​PLM ​4% ​2%
​PLM Syariah ​4% ​4%
15 Nov 2018 ​30 Nov 2018 PADG No.20/31/PADG/2018 ​​Pranala ​PLM ​4% ​2%
​PLM Syariah ​4% 4%​
​19 Nov 2020 ​30 Sep 2020 ​PBI No.22/17/PBI/2020 PLM​ ​6% ​6%
PLM Syariah​ ​4,5% ​4,5%

​Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)

​Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank. Sedangkan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang di alami oleh Bank. Kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.

Ketentuan mengenai PLJP dapat dilihat di





​​

Baca Juga