Instrumen Kebijakan Makroprudensial

Start;Home;Fungsi Utama;Stabilitas Sistem Keuangan;bukan default.aspx

​​Countercyclical Buffer (CCB)

​​Countercyclical Buffer (CCB) adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (excessive credit growth) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. ​

Risiko ini terkait dengan perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan, yakni cenderung meningkat saat periode ekonomi ekspansi (boom) dan melambat pada periode ekonomi kontraksi (bust). CCB perlu diimplementasikan di Indonesia karena adanya perilaku prosiklikalitas, yang ditunjukkan oleh antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus.

Tambahan modal yang wajib dibentuk bank pada periode ekspansi dapat digunakan ketika bank menghadapi tekanan saat ekonomi sedang kontraksi, sehingga keberlanjutan fungsi intermediasi bank diharapkan tetap dapat terjaga. Besaran CCB bersifat dinamis yaitu berkisar antara 0% sampai 2,5% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank. Bank Indonesia melakukan evaluasi besaran CCB tersebut secara berkala paling kurang satu kali dalam enam bulan. 
Secara umum, Bank Indonesia akan meningkatkan besaran CCB pada saat ekonomi sedang ekspansi, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan besaran CCB pada saat ekonomi sedang kontraksi. Kebijakan ini tidak terpisahkan dari ketentuan permodalan perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diharapkan akan memperkuat daya tahan perbankan.

Ketentuan terkini mengenai CCB dapat diakses pada PBI No.17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan Countercyclical Buffer.
 

Data Countercyclical Buffer

Tanggal Pengumuman

Besaran Tanggal Berlaku Siaran Pers
28 Des 2015 0% 1 Jan 2016 Pranala Siaran Pers
23 Mei 2016​ ​0% ​23 Mei 2016 ​Pranala Siaran Pers
21 Nov 2016​ ​0% ​21 Nov 2016 Pranala Siaran Pers
​19 Mei 2017 ​0% ​19 Mei 2017 Pranala Siaran Pers
16 Nov 2017 0% 16 Nov 2017 Pranala Siaran Pers
​17 Mei 2018 ​0% ​17 Mei 2018 Pranala Siaran Pers
​15 Nov 2018
​0%
​15 Nov 2018
Pranala Siaran Pers
​16 Mei 2019 ​0%
​16 Mei 2019
​Pranala Siaran Pers
​21 Nov 2019 ​0%
​21 Nov 2019
​​Pranala Siaran Pers
​19 Mei 2020 ​0%
​19 Mei 2020
​Pranala Siaran Pers
​19 Nov 2020 ​0% ​19 Nov 2020 ​Pranala Siaran Pers
​20 Apr 2021
​0% ​20 Apr 2021
​Pranala Siaran Pers





Keterangan :
-Tanggal Pengumuman pada tanggal diundangkan PBI
-Belum ada perubahan PBI terkait CCB dan masih mengacu ke PBI No.17/22/PBI/2015

Loan To Value/Financing To Value

Rasio Loan to Value atau Financing to Value (LTV/FTV) adalah rasio antara nilai kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Konvensional maupun Syariah terhadap nilai agunan, berupa properti pada saat pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan hasil penilaian terkini. Sedangkan Uang Muka Kredit/Pembiyaan Kendaraan Bermotor adalah pembayaran di muka sebesar persentase tertentu dari nilai harga kendaraan bermotor yang sumber dananya berasal dari debitur atau nasabah.  ​
Dalam perkembangan terkini, salah satu risiko yang dihadapi di sistem keuangan adalah peningkatan harga aset properti. Salah satu tujuan dari kebijakan LTV/FTV adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan memitigasi risiko sistemik yang berasal dari peningkatan harga properti.
Kebijakan LTV/FTV juga bertujuan sebagai instrumen makroprudensial untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Instrumen kebijakan Makroprudensial ini bersifat countercyclical dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan.

Ketentuan terkini mengenai Rasio LTV/FTV dapat diakses pada PBI No. 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 Tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor


 
Tanggal
Pengumuman
  Besaran Tanggal Berlaku Ketentuan Siaran Pers
15/03/2012
  1. Penetapan rasio LTV sebesar 70%.
  2. Penetapan DP min sebesar 30% (roda 4), 20% (roda 4 produktif), 25% (roda 2)
15/03/2012 SE No.14/10/DPNP Pranala
24/09/2013
  1. Penetapan rasio LTV/FTV sebesar 60% s.d. 90%.
  2. Penetapan DP min sebesar  30% (roda 4), 20% (roda 4 produktif), 25% (roda 2).
24/09/2013 SE No.15/40/DKMP Pranala
18/06/2015
  1. Penetapan rasio LTV/FTV sebesar 60% s.d. 90%.
  2. Penetapan DP min sebesar  25% (roda 4), 20% (roda 4 produktif), 20% (roda 2).
18/06/2015 PBI No.17/10/PBI/2015 Pranala
26/08/2016
  1. Penetapan rasio LTV/FTV sebesar 60% s.d. 90% (tiering 5%).
  2. Penetapan DP min sebesar  25% (roda 4), 20% (roda 4 produktif), 20% (roda 2).
29/08/2016 PBI No.18/16/PBI/2016 Pranala
30/07/2018
  1. FK 1 diserahkan kpd kebijakan masing-masing bank; FK 2 dst LTV dikisaran 80% s.d 90%.
  2. Penetapan DP min sebesar  25% (roda 4), 20% (roda 4 produktif), 20% (roda 2).
01/08/2018 PBI No.20/8/PBI/2018 Pranala
26/11/2019
  1. Rasio Loan to Value / Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan Properti sebesar 5%.
  2. Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor pada kisaran 5 sampai 10%, serta
  3. Tambahan keringanan rasio LTV/FTV untuk kredit atau pembiayaan properti dan Uang Muka untuk Kendaraan Bermotor yang berwawasan lingkungan masing-masing sebesar 5%.
02/12/2019 PBI No. 21/13/PBI/2019 Pranala
26/2/2021
  1. Penyesuaian batasan rasio LTV/FTV untuk KP/PP sebesar 0% bagi Bank dengan NPF <5%, termasuk properti berwawasan lingkungan, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bank.

  2. Penyesuaian batasan Uang Muka untuk KKB/PKB paling sedikit 0% bagi Bank dengan NPF <5%, termasuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, , dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bank

26/02/2021PBI No. 23/2/PBI/2021 Pranala

Rasio Intermediasi Makroprudensial

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM Syariah) merupakan instrumen makroprudensial yang ditujukan pada pengelolaan fungsi intermediasi perbankan agar sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan perekonomian serta tetap menjaga prinsip kehati-hatian. 

makro.JPG
Kebijakan RIM/RIM Syariah mengakomodasi adanya keberagaman bentuk intermediasi perbankan dengan memasukkan investasi bank pada surat berharga. RIM/RIM Syariah juga mendorong terciptanya fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, sehingga dapat mencegah dan mengurangi risiko dan perilaku perbankan yang cenderung prosiklikal. Instrumen kebijakan Makroprudensial ini bersifat countercyclical dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan keuangan.

Giro RIM/RIM Syariah adalah saldo giro dalam rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK, BUS, dan UUS untuk pemenuhan RIM/RIM Syariah. 

Sebagai bagian dari Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Maret 2021, untuk mendorong bank-bank dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dalam rangka PEN dengan tetap menjaga SSK, kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial/Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah (RIM/RIMS) diperkuat menjadi sebagai berikut:

  1. Memperluas cakupan SSB yang dimiliki dalam formula perhitungan RIM/RIMS dengan menambahkan satu komponen baru, yaitu wesel ekspor, dalam perhitungan RIM/RIMS yang tetap 84%-94%.
  2. Memberlakukan kembali secara bertahap disinsentif berupa kewajiban giro RIM/RIMS sebagaimana berikut bagi bank-bank dengan RIM/RIMS di bawah 75% sejak 1 Mei 2021, di bawah 80% sejak 1 September 2021 dan dibawah 84% sejak 1 Januari 2022.
  3. Parameter disinsentif batas atas RIM/RIMS ditetapkan sebesar 0,00 untuk bank dengan KPMM di bawah atau sama dengan 14% maupun bank dengan KPMM di atas 14%.

 

GIRO RIM Parameter Disinsentif Bawah x (Target RIM - RIM) x DPK BUK dalam rupiah
GIRO RIM SYARIAH Parameter Disinsentif Bawah x (Target RIM Syariah - RIM Syariah) x DPK BUS/UUS dalam rupiah

 

Keterangan :

NPL/NPF KPMM Parameter Disinsentif Bawah
≥ 5% - 0,00
< 5% KPMM ≤ 14% 0,00
14% < KPMM ≤ 19% 0,10
KPMM > 19% 0,15

 

Ketentuan terkini mengenai RIM / RIM Syariah dapat dilihat pada:
  • PBI No.21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
  • PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 1 Mei 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.​​


Penyangga Likuiditas Makroprudensial

​Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah (PLM Syariah) merupakan cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dan BUS dalam bentuk surat berharga dalam Rupiah yang dapat digunakan dalam operasi moneter, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS dalam Rupiah. 

PLM dan PLM Syariah juga memiliki fitur fleksibilitas, yang berarti pada kondisi tertentu surat berharga tersebut dapat digunakan untuk transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam Operasi Pasar Terbuka sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dan BUS dalam Rupiah. 

Kebijakan PLM/PLM Syariah diharapkan mengatasi permasalahan prosiklikalitas likuiditas serta menjadi instrumen makroprudensial berbasis likuiditas yang berlaku untuk seluruh bank. PLM wajib dipenuhi oleh Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah, sedangkan PLM Syariah wajib dipenuhi oleh Bank Umum Syariah.

Kebijakan PLM/PLM Syariah diharapkan mengatasi permasalahan prosiklikalitas likuiditas serta menjadi instrumen makroprudensial berbasis likuiditas yang berlaku untuk seluruh bank. PLM wajib dipenuhi oleh Bank Umum Konvensional dan Unit Usaha Syariah, sedangkan PLM Syariah wajib dipenuhi oleh Bank Umum Syariah. Ketentuan terkini mengenai PLM/PLM Syariah dapat dilihat pada:

  • Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
  • Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/30/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Perkembangan PLM/PLM Syariah
 
Tgl. Pengumuman ​Tgl. Berlaku ​Ketentuan Siaran Pers
​Instrumen ​Besaran ​Fleksibilitas
​3 Apr 2018
​16 Jul 2018
PBI No.20/4/PBI/2018 ​Pranala Siaran Pes
​PLM ​4% ​2%
​PLM Syariah ​4% ​4%
15 Nov 2018 ​30 Nov 2018 PADG No.20/31/PADG/2018 ​​Pranala Siaran Pers
​PLM ​4% ​2%
​PLM Syariah ​4% 4%​
​19 Nov 2020 ​30 Sep 2020 ​PBI No.22/17/PBI/2020 PLM​ ​6% ​6%
PLM Syariah​ ​4,5% ​4,5%
​20 Apr 2021
​30 Sep 2020
​PBI No.22/17/PBI/2020
​Pranala Siaran Pers
​PLM ​6% ​6%
​PLM Syariah
​4,5% ​4,5%

​Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP)

Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) adalah pinjaman dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang dialami oleh Bank. Sedangkan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang di alami oleh Bank. Kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.

Sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabiliitas ekonomi dan sistem keuangan nasional di tengah tekanan dampak pandemi COVID-19, Menindaklanjuti diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2020, Bank Indonesia menyempurnakan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang PLJP/PLJPS. Dengan penyempurnaan ini, proses pemberian PLJP/PLJPS dapat berlangsung lebih cepat dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Penyempurnaan ketentuan meliputi (i) penyesuaian suku bunga PLJP/PLJPS, (ii) penyempurnaan persyaratan agunan kredit, (iii) penambahan agunan lain untuk jaminan sebagai langkah mitigasi risiko, (iv) percepatan proses di Bank Indonesia, dan (v) penyempurnaan proses verifikasi dan valuasi aset dengan pihak independen sebelum permohonan PLJP/PLJPS.

Ketentuan mengenai PLJP dapat dilihat di :

  • PBI No. 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.
  • PADG No. 22/31/PADG/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.




​​

Baca Juga