Governance

Start;Home;Tentang BI;Profil;bukan default.aspx

Governance​



​Dalam penerapan dan penegakan tata kelola di Bank Indonesia, diperlukan kerangka konseptual yang mengintegrasikan seluruh elemen tata kelola (governance) yang mencakup pondasi awal, hingga tujuan akhir yang akan dicapai.

Untuk itu telah disusun kerangka kerja Tata Kelola (governance framework) Bank Indonesia yang memuat lima elemen pokok sebagai berikut: 

  1. Prinsip Tata Kelola (Governance Principle) Bank Indonesia yakni prinsip-prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan tata kelola Bank Indonesia.
  2. Komitmen Tata Kelola (Governance Committment) Bank Indonesia yakni komitmen Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola Bank Indonesia.
  3. Struktur Tata Kelola (Governance Structure) Bank Indonesia yakni desain mengenai fungsi pelaksanaan tugas dan wewenang, serta fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia.
  4. Proses Tata Kelola (Governance Process) Bank Indonesia yakni serangkaian standa​​r dan prosedur yang digunakan oleh Anggota Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia untuk memastikan penerapan dan penegakan Tata Kelola Bank Indonesia telah dilaksanakan secara terencana, konsekuen, dan berkelanjutan.
  5. Hasil Tata Kelola (Governance Outcome) Bank Indonesia yakni perwujudan dari penerapan dan penegakan Tata Kelola Bank Indonesia dalam bentuk pencapaian kredibilitas Bank Indonesia.
Dengan adanya kerangka kerja secara utuh dan menyeluruh tersebut, diharapkan akan mempermudah komunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menjelaskan Tata Kelola Bank Indonesia. ​

 

 
Kerangka Kerja Governance Bank Indonesia.jpg 
Gambar Kerangka Kerja​ Governance Bank Indonesia​
​
​

Governance Commitment

Komitmen tata kelola Bank Indonesia dicerminkan dalam:
  1. Visi, misi, nilai-nilai strategis dan perilaku utama BI
  2. Rencana strategis Bank Indonesia jangka menengah dan panjang
  3. Kode etik dan perilaku serta Penegakan Disiplin Bank Indonesia

Selengkapnya

Governance Structure

Fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga publik yang independen dalam tatanan kenegaraan Indonesia. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada publik.



Undang-Undang tentang Bank Indonesia menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang, dan anggaran Bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia (checks and balances).

Selengkapnya

Governance Process

​Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengeluarkan peraturan/kebijakan perlu memastikan proses perumusan kebijakan dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis gu​na menghasilkan output kebijakan yang kredibel dan memenuhi prinsip akuntablitas publik. Untuk meningkatkan kualitas kebijakan, perumusan kebijakan harus memenuhi prinsip-prinsip yakni: (i) berdasarkan riset, (ii) berorientasi ke depan, (iii) tata kelola yang baik, (iv) mempertimbangkan dampak antar kebijakan, dan (v) memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan proses perumusan kebijakan di Bank Indonesia telah dilaksanakan secara sistematis, Bank Indonesia menetapkan kerangka kerja kebijakan yang terintegrasi antara kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah, serta dukungan kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan internasional. Terkait proses perumusan kebijakan, peningkatan fokus pada aspek governance diharapkan dapat menghasilkan kebijakan Bank Indonesia yang lebih efektif, kredibel, dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik. ​

Selengkapnya

Governance Outcome

Penerapan dan penegakan tata kelola (governance) Bank Indonesia diwujudkan dalam bentuk pencapaian kredibilitas Bank Indonesia. Kredibilitas bank sentral sangat penting untuk memberikan keyakinan kepada publik terhadap kebijakan yang ditempuh sehingga efektivitas kebijakan dapat tercapai. Meningkatnya kredibilitas bank sentral dipandang dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan moneter dan mempengaruhi rasionalitas publik, sehingga langkah kebijakan bank sentral khususnya dalam mengendalikan inflasi akan direspon secara positif oleh publik.

Oleh karena itu, pencapaian kredibilitas Bank Indonesia harus dipelihara dan ditingkatkan untuk memberikan dampak positif terhadap penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas komunikasi kebijakan selain penguatan mekanisme kebijakan, kerangka kerja, dan proses pengambilan keputusan dalam setiap penetapan kebijakan bank sentral.​

Selengkapnya

Baca Juga