Protokol Manajemen Krisis

Start;Home;Fungsi Utama;Stabilitas Sistem Keuangan;bukan default.aspx

​Peran BI dalam Manajemen Krisis

​Pengalaman krisis keuangan yang dialami dunia, termasuk Indonesia, telah mengajarkan otoritas dunia akan pentingnya sebuah Protokol Manajemen Krisis (PMK). Kata protokol sendiri didefinisikan sebagai sistem aturan yang menjelaskan praktek-praktek (conduct) dan prosedur yang benar (atau dianggap benar) yang harus dijalankan dalam suatu situasi yang formal. Keberadaan PMK dalam sistem keuangan sangat penting dalam upaya penyelesaian krisis (crisis resolution) untuk membantu otoritas keuangan bereaksi dan mengambil langkah-langkah tepat dan terkoordinasi dengan cepat.
 
Keberadaan PMK di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Berdasarkan UU tersebut, amanat pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dipegang oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan (Kepala KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). KSSK merupakan forum koordinasi, kerjasama dan pertukaran informasi antar otoritas dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan SSK, penanganan krisis sistem keuangan, serta penanganan permasalahan bank sistemik dalam kondisi sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.
 
PMK Bank Indonesia mencakup langkah pencegahan dan penanganan Krisis, termasuk proses pengambilan keputusan dan koordinasi dengan Pemerintah, KSSK dan/atau institusi terkait. PMK Bank Indonesia mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, pengutamaan pencegahan dan percepatan penanganan krisis serta koordinasi dan komunikasi yang efektif. Surveilans dan asesmen yang dilakukan dalam PMK BI mencakup subprotokol moneter-nilai tukar, makroprudensial dan sistem pembayaran. Lebih lanjut, ruang lingkup PMK mencakup proses pengambilan keputusan dan pusat penanganan Krisis Sistem Keuangan Bank Indonesia. Dalam prosesnya, protokol dijalankan melalui koordinasi dan pertukaran data serta informasi, pelaksanaan keputusan Rapat Dewan Gubernur, evaluasi terhadap status tekanan dan respons kebijakan serta komunikasi pencegahan dan penanganan krisis.​
 
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia secara konsisten menjalankan fungsinya sebagai Lender of Last Resort (LoLR), baik dalam kondisi normal maupun krisis. Dalam kerangka LoLR, Bank Indonesia dapat memberikan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek dan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP/PLJP Syariah) bagi perbankan nasional. Fasilitas ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan likuiditas jangka pendek, agar stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
 
Dalam kondisi normal, PLJP/PLJP Syariah hanya diberikan kepada bank yang tidak likuid tetapi solven, memiliki agunan likuid dan bernilai tinggi, serta diperkirakan mampu untuk mengembalikan pinjaman. Sedangkan untuk pemberian LoLR dalam kondisi krisis, potensi dampak sistemik menjadi faktor pertimbangan utama dengan tetap mensyaratkan solvensi dan agunan. 

 

Komite Stabilitas Sistem Keuangan

​​Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dibentuk sebagai upaya menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan demi kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian.
 
Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), KSSK beranggotakan Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara. Setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan bertindak untuk dan atas nama lembaga yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
KSSK bertugas melakukan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan SSK, melakukan penanganan krisis sistem keuangan, serta melakukan penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, KSSK menetapkan kriteria dan indikator penilaian kondisi SSK, melakukan penilaian kondisi, menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah krisis, serta merekomendasikan perubahan status SSK dan langkah penanganan krisis kepada Presiden. ​


Baca Juga