Pasar Keuangan

Sejalan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan reformasi sektor keuangan, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang tersebut menguatkan kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Secara definisi, Pasar Uang adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan:

kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
transaksi pinjam-meminjam uang;
transaksi derivatif suku bunga; dan
transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di pasar uang,dalam mata uang rupiah atau valuta asing.

Sedangkan Pasar Valuta Asing adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran bank notes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.

Sejalan dengan Blueprint pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025), pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing bertujuan untuk membangun Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas Sistem Keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi.

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dengan didukung oleh 3 (tiga) strategi yaitu perumusan kebijakan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan, pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang inklusif dan modern serta terintegrasi dengan pengelolaan moneter, dan sinergi kebijakan untuk mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.

Dalam mencapai tujuan tersebut dilakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dengan cakupan produk, harga (pricing), pelaku (participants), dan Infrastruktur Pasar Keuangan serta dengan memperhatikan kaidah internasional, dan didasarkan atas prinsip dasar 3I (interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi), memperhatikan praktik internasional, digitalisasi data dan informasi, mengintegrasikan perspektif inklusif dan keuangan berkelanjutan, efektif, efisien, dan memenuhi tata kelola yang baik, serta melakukan sinergi dan inovasi.

Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK)

Salah satu mandat yang diberikan kepada FK-PPPK adalah menyusun Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK). SN-PPPK merupakan single policy framework yang komprehensif dan terukur yang diarahkan untuk merealisasikan visi menciptakan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien, inklusif, dan aman. FK-PPPK mengembangkan kerangka (framework) dengan menggunakan pendekatan top down yang mencakup tiga pilar utama. Ketiga pilar tersebut adalah:

Sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.
Pengembangan infrastruktur pasar.
Koordinasi kebijakan, harmonisasi ketentuan, dan edukasi.

Ketiga pilar tersebut dielaborasi ke dalam tujuh elemen pengembangan yang akan diimplementasikan pada tujuh pasar keuangan, yakni pasar obligasi pemerintah, pasar obligasi korporasi, pasar uang, pasar valas, pasar saham, pasar structured product, dan pasar keuangan syariah.

Tahapan implementasi SN-PPPK dibagi ke dalam tiga fase, yaitu fase penguatan fondasi yang berlangsung pada 2018-2019, fase percepatan yang berlangsung pada 2020-2022, dan fase pendalaman yang berlangsung pada 2023-2024. Pada pertemuan Tim Pengarah FK-PPPK Maret 2021, fase tahapan implementasi SN-PPPK disesuaikan menjadi fase percepatan pada 2020 – 2023 dan fase pendalaman pada 2024 – 2025, mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan strategis pasar keuangan termasuk dampak pandemi COVID 19.

Unduh Buku SNP3K

Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 merupakan peta jalan yang jelas dalam menavigasi arah pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) yang modern dan maju dalam periode 2025 – 2030.

Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 merupakan penguatan dari Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2025, dalam rangka mendukung transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pembiayaan ekonomi nasional. BPPU 2030 juga merupakan implementasi atas mandat dan kewenangan Bank Indonesia di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) yang berkembang dan efisien akan mendukung pengembangan pasar Surat Berharga Negara (SBN) serta mampu memfasilitasi manajemen likuiditas dan kebutuhan lindung nilai (hedging) risiko suku bunga dan nilai tukar bagi dunia usaha dan pembiayaan perekonomian.

Strategi pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) pada Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 meliputi:

Pengembangan produk dan harga (pricing);
Pengembangan pelaku dan infrastruktur pasar keuangan dengan prinsip 3i (interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi); serta
Sinergi dan koordinasi, termasuk digitalisasi data serta penegasan pengaturan dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) berdasarkan kaidah dan praktik terbaik.

Sasaran strategis pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) meliputi:

Peningkatan likuiditas transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA);
Stabilitas pasar dan infrastruktur yang 3i; serta
Pembentukan harga yang efisien sesuai market conduct.

Selengkapnya unduh Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030

Unduh BPPU 2030

Baca dan unduh juga Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU) 2025

Unduh BPPU 2025

Apa Itu Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA)

Dealer utama di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Dealer Utama PUVA adalah bank dan/atau pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kewajiban dan melakukan aktivitas tertentu di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Untuk mendukung transmisi kebijakan moneter melalui implementasi strategi operasi moneter serta pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju, diperlukan penguatan peran dealer utama.

Ketentuan mengenai dealer utama PUVA diatur dalam PBI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan PADG Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Kriteria Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Kriteria Dealer Utama PUVA mencakup:

kriteria umum yang terdiri atas:

ukuran (size), yaitu ukuran jasa keuangan dealer utama PUVA kepada sistem keuangan dan sektor riil;
keterkaitan (interconnectedness), yaitu keterkaitan dealer utama PUVA dengan sistem keuangan;
kompleksitas (complexity) yang mencakup komponen kemungkinan tergantikan (substitutability); dan

kriteria khusus yang terdiri atas:
1. transaksi yang diukur melalui transaksi dengan Bank Indonesia, transaksi dengan sektor riil, dan transaksi lintas batas (cross-border);
2. interkoneksi yang diukur melalui interkoneksi dengan Bank Indonesia, interkoneksi dengan sektor riil, dan interkoneksi lintas batas (cross-border);
3. kompetensi yang diukur melalui pemenuhan persyaratan kompetensi sumber daya manusia;
4. manajemen risiko yang diukur melalui manajemen risiko pasar, manajemen risiko likuiditas, dan/atau manajemen risiko operasional; dan
5. infrastruktur yang diukur melalui kesiapan infrastruktur teknologi, tata kelola infrastruktur di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta ketahanan dan keamanan siber.

Bank Indonesia dapat menetapkan penyesuaian kriteria yang akan disampaikan melalui surat, laman resmi BI, dan/atau media lainnya.

Kewajiban Dealer Utama (PUVA)

Dealer utama PUVA memiliki kewajiban untuk:

menjadi market maker;
aktif dalam transaksi Operasi Pasar Terbuka (OPT) Bank Indonesia;
aktif melakukan transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing; dan
memenuhi kewajiban lainnya untuk melakukan aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pemenuhan kewajiban Dealer Utama PUVA menjadi market maker dilakukan dengan menyampaikan kuotasi harga 2 arah (ask/bid) untuk transaksi repo dan transaksi sekunder SRBI secara harian dengan ketentuan sebagai berikut:

Kuotasi Repo:

Dilakukan setiap hari kerja pukul 09.00 – 14.00 WIB;
Tenor kuotasi Repo terdiri dari Overnight, 1 (satu) minggu dan 1 (satu) bulan;
Maksimum spread kuotasi Repo: 5bps untuk tenor overnight, 10 bps untuk tenor 1 (satu) minggu, dan 20bps untuk tenor 1 (satu) bulan;
Kuotasi Repo bersifat hittable dengan tetap memenuhi market conduct masing-masing dealer utama PUVA;
Kuotasi disampaikan di Penyedia Platform Informasi Harga di Pasar Uang.

Kuotasi SRBI di pasar sekunder:

Dilakukan setiap hari kerja pukul 09.00 - 14.00 WIB;
Minimal 1 (satu) seri SRBI yang dimiliki yang dapat ditransaksikan;
Maksimum spread kuotasi SRBI adalah 20 bps;
Kuotasi disampaikan di Penyedia Platform Informasi Harga di Pasar Uang.

Kuotasi OIS di pasar sekunder:

Dilakukan setiap hari kerja;
Tenor kuotasi OIS terdiri dari 3 (tiga) bulan dan 12 (dua belas) bulan;
Maksimum spread kuotasi OIS adalah 20 bps untuk tenor 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan;
Kuotasi dapat bersifat indikasi dengan tetap memenuhi market conduct masing-masing dealer utama;
Kuotasi disampaikan di Penyedia Platform Informasi Harga di Pasar Uang.

Pemenuhan kewajiban Dealer Utama PUVA untuk aktif dalam transaksi OPT dilakukan dengan:

Menyampaikan penawaran pada transaksi OPT dengan peserta dealer utama PUVA.

Kewajiban dealer utama PUVA diimplementasikan pada lelang SRBI dengan kewajiban untuk menyampaikan minimal 1 (satu) penawaran pada setiap hari lelang SRBI sesuai jadwal pelaksanaan lelang yang telah diumumkan.
Kewajiban dealer utama PUVA diimplementasikan pada lelang BI-FRN dengan kewajiban untuk menyampaikan minimal 1 (satu) penawaran pada setiap hari lelang BI-FRN sesuai jadwal pelaksanaan lelang yang telah diumumkan.

Memenuhi jumlah minimal transaksi OPT yang dilakukan dengan peserta dealer utama PUVA. Kewajiban dealer utama PUVA diimplementasikan pada lelang SRBI dengan kewajiban memenuhi jumlah minimal transaksi win SRBI sebagai berikut:

Dealer utama PUVA dengan KBMI 4: minimal 3% win dari total penerbitan SRBI dalam 3 (tiga) bulan.
Dealer utama PUVA dengan KBMI lainnya: minimal 1% win dari total penerbitan SRBI dalam 3 (tiga) bulan.

Pemenuhan kewajiban dealer utama PUVA untuk aktif melakukan transaksi Pasar Uang dan transaksi Pasar Valuta Asing diukur melalui beberapa dimensi berikut:

Counterparty line repo yang dimiliki memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memiliki counterparty line dengan sesama dealer utama PUVA minimal 10 bank pada setiap akhir periode;
2. Memiliki counterparty line dengan non dealer utama PUVA minimal 10 bank pada setiap akhir periode.
Rasio penjualan SRBI di pasar sekunder dibandingkan perolehan (volume win) pada lelang di pasar perdana minimal sebesar 30% setiap periodenya.
Melakukan transaksi di pasar sekunder yang meliputi:

Melakukan transaksi repo tenor minimal 2 (dua) minggu, 60% dari hari kerja setiap periodenya.
Melakukan transaksi SRBI di pasar sekunder tenor 3 (tiga) bulan, 60% dari hari kerja setiap periodenya.

Counterparty line OIS dengan sesama dealer Utama PUVA minimal 10 bank pada setiap akhir periode
Berpartisipasi di periode Matchmaking OIS tenor 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan sebagaimana Rule of The Game yang ditetapkan Bank Indonesia.

Kewajiban kuotasi OIS di pasar sekunder, penawaran pada setiap hari lelang BI-FRN, dan partisipasi pada periode Matchmaking OIS berlaku sejak 2 Januari 2026. Sedangkan kewajiban jumlah counterparty line OIS dievaluasi sejak posisi 31 Maret 2026.

Aktivitas Dealer Utama PUVA

Dealer utama PUVA dapat melakukan aktivitas sebagai berikut:

mengakses fasilitas yang disediakan untuk Dealer Utama PUVA;
mengikuti transaksi Operasi Pasar Terbuka (OPT) Bank Indonesia dengan peserta berupa Dealer Utama PUVA;
memperoleh informasi terkait peran sebagai Dealer Utama PUVA; dan/atau
aktivitas lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia dapat menetapkan aktivitas lain yang dapat dilakukan dealer utama PUVA berdasarkan pertimbangan tertentu yang akan disampaikan melalui surat, laman resmi Bank Indonesia, dan/atau media lainnya.

Fasilitas Yang Disediakan Untuk Dealer Utama PUVA

Dealer utama PUVA dapat mengakses fasilitas repo dealer utama PUVA. Fasilitas ini disediakan dalam hal dealer utama PUVA telah memenuhi kewajiban di pasar uang terkait rasio penjualan SRBI di pasar sekunder, transaksi repo, dan transaksi SRBI di pasar sekunder dalam periode yang ditetapkan Bank Indonesia, sesuai penilaian Bank Indonesia.
Dealer utama PUVA dapat mengakses fasilitas DNDF dealer utama PUVA.
Periode yang ditetapkan Bank Indonesia, dijelaskan sebagai berikut:

Dalam hal dealer utama PUVA telah memenuhi kewajiban transaksi di pasar sekunder pada periode tertentu, maka pada bulan berikutnya dealer utama PUVA dapat mengakses fasilitas repo dealer utama PUVA.
Contoh pemenuhan kewajiban dealer utama pada periode 16 April 2025 s.d. 15 Mei 2025 untuk dapat mengakses fasilitas Repo dealer utama PUVA selama Juni 2025, periode 16 Mei 2025 s.d. 15 Juni 2025 untuk dapat mengakses fasilitas Repo dealer utama PUVA Juli 2025 dan seterusnya.

Transaksi OPT Bank Indonesia dengan Peserta berupa Dealer Utama PUVA

Dealer Utama PUVA mengikuti lelang SRBI
Dealer Utama PUVA mengikuti lelang BI-FRN
Dealer Utama PUVA mengikuti lelang repo konvensional dalam rupiah menggunakan obligasi dan sukuk korporasi

Pelaporan Dealer Utama PUVA

Dealer utama PUVA wajib memberikan data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan terkait aktivitas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan/atau kegiatan usahanya yang terkait dengan Bank Indonesia. Jenis laporan mencakup:

Laporan dan informasi transaksi dealer utama PUVA berupa pelaporan transaksi pasar uang dan pasar valas melalui LBUT ANTASENA sebagaimana pelaporan eksisting. Pelaporan dimaksud akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dealer utama PUVA.
Laporan sesuai permintaan BI a.l. berupa rencana kerja dan laporan tahunan dealer utama PUVA termasuk monitoring pemenuhan kriteria khusus dealer utama PUVA dan rencana tindak atas hasil evaluasi.

Konsultasi dan Perizinan Dealer Utama PUVA

Bank Indonesia dapat menyelenggarakan konsultasi perizinan dealer utama PUVA pada periode tertentu. Bank dapat menyampaikan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia dengan menyampaikan surat dalam bentuk salinan digital (softcopy) melalui surat elektronik yang ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350
dengan alamat surat elektronik kepada dealerutama@bi.go.id. Permohonan konsultasi dapat dilakukan pada tanggal 26-28 November 2025.

Untuk dapat ditetapkan sebagai dealer utama PUVA, bank menyampaikan permohonan persetujuan sebagai dealer utama PUVA kepada Bank Indonesia melalui penyampaian surat permohonan yang ditandatangani paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi dan dokumen pendukung berupa:

Bukti atau surat pernyataan telah menjadi anggota Self Regulatory Organization di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang telah terdaftar di Bank Indonesia; dan
Surat pernyataan tidak sedang dikenai sanksi oleh otoritas terkait.

Format surat permohonan dan dokumen pendukung untuk menjadi dealer utama PUVA:

Lampiran I PADG Dealer Utama

Adapun surat permohonan dan dokumen pendukung dimaksud disampaikan dalam bentuk salinan digital (softcopy) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia (https://ease.bi.go.id). Periode perizinan dealer utama dibuka pada tanggal 26-28 November 2025.

Pengawasan dan Evaluasi Dealer Utama PUVA

Bank Indonesia melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap dealer utama PUVA terhadap:

pemenuhan kewajiban yang dilakukan secara triwulanan atau periode lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
kinerja dealer utama PUVA yang dilakukan secara semesteran terkait pemenuhan kriteria umum dan kriteria khusus.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi akan dilakukan Bank Indonesia dengan rincian periode sebagai berikut:

Pengawasan dan evaluasi pemenuhan kewajiban

Periode 1: Januari – Maret
Periode 2: April – Juni
Periode 3: Juli – September
Periode 4: Oktober – Desember

Pengawasan dan evaluasi kinerja

Periode 1: Januari – Juni
Periode 2: Juli – Desember

Daftar Dealer Utama PUVA

Daftar dealer utama PUVA yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dapat diakses melalui tautan berikut:

Daftar Dealer Utama PUVA

Pengembangan pasar keuangan perlu diimbangi dengan pembentukan pasar keuangan yang kredibel melalui upaya peningkatan kompetensi dan integritas Pelaku Pasar. Peningkatan kompetensi dan integritas tersebut dapat diwujudkan dengan mewajibkan Pelaku Pasar untuk memastikan Direksi dan Pegawainya memiliki Sertifikat Tresuri yang sesuai dengan bentuk Pelaku Pasar dan jenjang jabatan, serta memastikan penerapan Kode Etik Pasar dan menjadi anggota asosiasi profesi tresuri.

Upaya peningkatan kompetensi dan integritas Pelaku Pasar tersebut juga perlu didukung dengan adanya Penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang terpercaya. Penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang terpercaya harus dikelola dengan baik dan sesuai standar profesi yang berlaku di Indonesia, dikelola oleh sumber daya manusia berkualitas, berpengalaman dan kredibel, serta memiliki perangkat organisasi yang memadai.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/10/PBI/2021 tentang Pasar Uang perlu diganti untuk menyesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Merespon penerbitan UU PPSK tersebut, Bank Indonesia melakukan penguatan regulasi terkait pasar uang dan pasar valuta asing (regulatory reform) yang dimulai dengan penerbitan PBI No. 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PBI PUVA) sebagai PBI payung yang menggantikan PBI No. 23/10/2021 tentang Pasar Uang (PBI Pasar Uang). Pengaturan melalui PBI No. 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PBI PUVA) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/9/PADG/2022 tentang Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri, dimaksudkan untuk memberikan kejelasan atas mekanisme penerapan kode etik pasar, keanggotaan pada asosiasi profesi tresuri, pelaksanaan sertifikasi tresuri sesuai bentuk Pelaku Pasar dan jenjang jabatannya, kriteria penyelenggara sertifikasi tresuri yang diakui oleh Bank Indonesia, serta kewajiban pelaporan oleh Pelaku Pasar dan Penyelenggara Sertifikasi Tresuri.

Adapun ringkasan pengaturan sebagai berikut:

Kode etik pasar yang menjadi pedoman Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar mengacu pada kode etik yang diterbitkan oleh asosiasi/komite di industri jasa keuangan, baik konvensional maupun syariah. Kode etik tersebut harus dipahami dan diterapkan Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar dengan kewajiban Pelaku Pasar memiliki prosedur internal yang memuat kode etik pasar.
Keharusan Pelaku Pasar memastikan Direksi dan Pegawainya menjadi anggota asosiasi profesi sesuai prinsip usahanya, konvensional, atau syariah.
Pengaturan mengenai masa berlaku, perpanjangan, kesesuaian tingkatan dengan jenjang jabatan, dan pemeliharaan dari Sertifikat Tresuri.
Pengaturan dan persyaratan perangkat organisasi, Skema Sertifikasi yang harus dimiliki, dan penatausahan Sertifikat Tresuri oleh Penyelenggara Sertifikasi Tresuri yang diakui Bank Indonesia.
Penyampaian pelaporan oleh Pelaku Pasar dan Penyelenggara Sertifikasi Tresuri ke Bank Indonesia.
Tata cara pengenaan sanksi bagi Pelaku Pasar dan Penyelenggara Sertifikasi Tresuri.

Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dan menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya.

Dalam rangka memperkuat kredibilitas pasar keuangan melalui peningkatan kompetensi dan integritas pelaku pasar, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI Payung PBI No. 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PBI PUVA) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/9/PADG/2022 tentang Penerapan Kode Etik Pasar dan Pelaksanaan Sertifikasi Tresuri. Salah satu maksud diterbitkannya pengaturan ini adalah untuk menerapkan kode etik kepada pelaku pasar di Indonesia.

Kode Etik Pasar adalah norma moral profesional tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari yang menjadi pedoman berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya. Sebagai acuan pelaku pasar dalam menerapkan etika tersebut telah diterbitkan Market Code of Conduct: Guideline to Market Practices in the Financial Market. Market Code of Conduct yang menjadi rujukan pelaku pasar berdasarkan prinsip konvensional adalah “Market Code of Conduct" Edisi Keempat yang diterbitkan oleh Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC). Market Code of Conduct yang menjadi rujukan pelaku pasar berdasarkan prinsip syariah adalah “Islamic Financial Market Code of Conduct" yang diterbitkan oleh Indonesia Islamic Global Market Association (IIGMA).

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR

Sebagaimana ketentuan tersebut di atas, “Surat Pernyataan Komitmen Terhadap Kode Etik Pasar" merupakan bentuk komitmen dari Pelaku Pasar dalam menerapkan Kode Etik Pasar. Pelaku Pasar dapat menyampaikan surat pernyataan komitmen berdasarkan hasil self-assesment di internal Pelaku Pasar kepada Bank Indonesia untuk dipublikasikan kepada publik. Surat pernyataan tersebut merupakan wujud komitmen lembaga dalam mengimplementasikan Market Code of Conduct dalam aktivitas tresuri secara konsisten.

Dengan mengadopsi Market Code of Conduct, pelaku pasar memperoleh manfaat antara lain:

Meningkatkan implementasi kode etik dalam aktivitas tresuri sesuai dengan international best market practice.
Menginformasikan kepada stakeholder dan investor dalam maupun luar negeri, bahwa lembaga telah memiliki komitmen dalam melaksanakan kode etik pasar, sehingga stakeholder akan memperoleh manfaat positif dari komitmen tersebut.
Memberikan keunggulan kompetitif untuk Pelaku Pasar terkait dengan efektivitas dan perilaku dalam bertransaksi.
Mendukung implementasi kebijakan pengembangan pasar keuangan Indonesia melalui upaya menciptakan pasar keuangan yang transparan, efektif, dan resilien.

DISCLAIMER

Surat Pernyataan Komitmen Terhadap Kode Etik Pasar oleh Pelaku Pasar adalah wujud komitmen lembaga dalam mengimplementasikan Market Code of Conduct dalam aktivitas tresuri secara konsisten, Bank Indonesia tidak bertanggungjawab atas surat pernyataan tersebut.

No.	Nama Lembaga	Tgl. Penyampaian	Tgl. Penandatanganan Komitmen	Kategori	Surat Pernyataan	No. Registerasi
1	PT. Bank Artos Indonesia	7 Jan 2020	2 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2001B1001
2	PT. Bank Multiarta Sentosa	21 Jan 2022	14 Jan 2022	Bank	Unduh.pdf	R-2201B2002
3	PT. BPD Papua	21 Jan 2022	21 Jan 2022	Bank	Unduh.pdf	R-2201B2004
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	10 Jan 2020	8 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2001B2005
5	PT Bank BTPN Tbk	21 Feb 2024	3 Jan 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2402K30126
6	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	14 Jan 2020	27 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2001B4007
7	PT. Mandiri Sekuritas	14 Jan 2020	13 Jan 2020	Perusahaan Efek	Unduh.pdf	R-2001S6008
8	PT. BPD Kalimantan Selatan	15 Jan 2020	7 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2001B2009
9	PT. BPD Kalimantan Selatan UUS	15 Jan 2020	7 Jan 2020	UUS	Unduh.pdf	R-2001U5010
10	PT. Bank Nationalnobu, Tbk	17 Jan 2020	29 Nov 2019	Bank	Unduh.pdf	R-2001B2011
11	PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk	20 Jan 2020	31 Des 2019	Bank	Unduh.pdf	R-2001B3012
12	PT. BPD Jawa Tengah UUS	20 Jan 2020	16 Jan 2020	UUS	Unduh.pdf	R-2001U5013
13	PT. Bank Ganesha	21 Jan 2020	16 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2001B2014
14	PT. Bank Aceh Syariah	12 Jan 2024	4 Jan 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2401K10120
15	PT. Bank ANZ Indonesia	23 Jan 2020	23 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2001B3016
16	PT. Bank Commonwealth	24 Jan 2020	27 Des 2019	Bank	Unduh.pdf	R-2001B2017
17	PT. BPD DKI	27 Jan 2020	23 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2001B3018
18	PT. Bank SBI Indonesia	11 Jan 2024	9 Jan 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2401K10119
19	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk	29 Jan 2020	27 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2001B2020
20	PT. Bank Amar Indonesia	30 Jan 2020	13 Des 2019	Bank	Unduh.pdf	R-2001B2021
21	PT. BPD Maluku dan Maluku Utara	30 Jan 2020	22 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2001B2022
22	PT. Bank Victoria Syariah	30 Jan 2020	29 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2001B1023
23	PT. Bank OCBC NISP, Tbk	31 Jan 2020	29 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2001B3024
24	PT. Bank Permata, Tbk	11 Jan 2024	10 Jan 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2401K30118
25	PT. Prima Master Bank	31 Jan 2020	2 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2001B1026
26	PT. BPD Kalimantan Tengah	31 Jan 2024	22 Jan 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2401K10121
27	PT. Bank OCBC NISP, Tbk UUS	31 Jan 2020	29 Jan 2020	UUS	Unduh.pdf	R-2001U5028
28	PT. Bank Permata, Tbk UUS	18 Mar 2024	11 Jan 2024	UUS	Unduh.pdf	R-2403U50128
29	PT. Bank Harda Internasional	18 Feb 2020	10 Feb 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2002B1030
30	PT. Bank IBK Indonesia, Tbk	26 Feb 2020	13 Feb 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2002B1031
31	PT. BPD Bengkulu	21 Feb 2020	13 Feb 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2002B1032
32	PT. Bank MNC Internasional, Tbk	5 Mar 2020	18 Feb 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2003B2033
33	JP Morgan Chase Bank, NA.	12 Mar 2020	12 Mar 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2003B2034
34	PT. Bank Net Indonesia Syariah	20 Mar 2020	20 Mar 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2003B1035
35	PT Bank Mega Tbk	19 Des 2023	19 Des 2023	Bank	Unduh.pdf	R-23012K30116
36	PT. Bank Mandiri Taspen	1 Apr 2020	1 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2037
37	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung UUS	6 Jan 2022	5 Jan 2022	UUS	Unduh.pdf	R-2201U5038
38	Citibank NA	8 Apr 2020	15 Jan 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B3039
39	PT. Bank Bumi Arta, Tbk	9 Apr 2020	8 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2041
40	PT. Bank Capital Indonesia, Tbk	13 Apr 2020	13 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2042
41	PT. Bank Central Asia, Tbk	13 Apr 2020	14 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B4043
42	PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	23 Mar 2020	13 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2003B2044
43	PT. Bank HSBC Indonesia	13 Apr 2020	8 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B3045
44	PT. Bank ICBC Indonesia	6 Apr 2023	24 Mar 2023	Bank	Unduh.pdf	R-2304B30110
45	PT. Bank Index Selindo	13 Apr 2020	13 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2047
46	PT. Bank Jasa Jakarta	25 Mar 2025	18 Mar 2025	Bank	Unduh.pdf	R-2503K20143
47	PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk	14 Apr 2020	8 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2049
48	PT. Bank KEB Hana Indonesia	13 Apr 2020	7 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B3050
49	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	19 Apr 2020	16 Mar 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2003B3051
50	PT. Bank Mayora	9 Apr 2020	13 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2052
51	PT Bank Mestika Dharma	14 Mar 2024	7 Mar 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2403K10127
52	PT. Bank Mizuho Indonesia	2 Mei 2024	30 Apr 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2405K30131
53	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	2 Apr 2024	1 Feb 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2404K40129
54	PT. Bank Victoria International, Tbk	14 Apr 2020	7 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2056
55	Standard Chartered Bank	13 Apr 2020	7 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B3057
56	PT. BPD Jambi	8 Apr 2020	30 Mar 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2058
57	PT. BPD Kalimantan Barat	9 Apr 2020	13 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2059
58	PT. BPD Lampung	20 Feb 2025	20 Feb 2025	Bank	Unduh.pdf	R-2502K10141
59	PT. BPD Nusa Tenggara Timur	13 Apr 2020	7 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2061
60	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	7 Apr 2020	7 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2062
61	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	3 Jul 2024	27 Jun 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2407K10136
62	PT. Bank BRI Syariah, Tbk	14 Apr 2020	13 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2064
63	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	13 Apr 2020	13 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2065
64	PT. Bank Jabar Banten Syariah	8 Apr 2020	9 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B1066
65	PT. BPD Jambi UUS	9 Apr 2020	30 Mar 2020	UUS	Unduh.pdf	R-2004U5067
66	PT. Bank Bisnis Internasional	13 Apr 2020	13 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B1068
67	PT. Bank CTBC Indonesia	14 Apr 2020	13 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2069
68	PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi	15 Apr 2020	14 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B1070
69	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	13 Apr 2020	23 Mar 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B4071
70	PT. Bank of India Indonesia, Tbk	13 Apr 2020	8 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2072
71	PT. Bank Sinarmas, Tbk	14 Apr 2020	13 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2073
72	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	13 Apr 2020	9 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2074
73	PT. Bank BCA Syariah	13 Apr 2020	13 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B2075
74	PT. Bank Danamon Indonesia	20 Apr 2020	15 Apr 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2004B3076
75	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau UUS	22 Apr 2020	13 Apr 2020	UUS	Unduh.pdf	R-2004U5077
76	PT. BPD Sumatera Barat	21 Okt2020	19 Okt2020	Bank	Unduh.pdf	R-2010B2078
77	PT. Bank Shinhan Indonesia	1 Ags 2022	15 Feb 2022	Bank	Unduh.pdf	R-2012B2079
78	PT. Bank UOB Indonesia	7 Jan 2021	5 Jan 2021	Bank	Unduh.pdf	R-2101B3080
79	PT. BPD Bali	22 Des 2020	6 Mar 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2012B2081
80	PT. BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	30 Des 2020	30 Des 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2012B2082
81	PT. BPD Sumatera Utara	4 Jan 2021	30 Des 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2101B2083
82	PT. Bank BNI Syariah	18 Des 2020	17 Des 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2012B2084
83	PT. BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara UUS	30 Des 2020	23 Des 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2012U5085
84	PT. Amstel Indonesia	21 Des 2020	18 Des 2020	Pialang Pasar Uang	Unduh.pdf	R-2012P7086
85	PT. Emco Transforex Internasional	23 Des 2020	18 Des 2020	Pialang Pasar Uang	Unduh.pdf	R-2012P7087
86	PT. Global Sarana Lintas Artha	21 Des 2020	18 Des 2020	Pialang Pasar Uang	Unduh.pdf	R-2012P7088
87	PT. Nusantara Mahabakti	21 Des 2020	17 Des 2020	Pialang Pasar Uang	Unduh.pdf	R-2012P7089
88	PT. Tradition Indonesia	21 Des 2020	17 Des 2020	Pialang Pasar Uang	Unduh.pdf	R-2012P7090
89	PT. BPD DKI UUS	30 Des 2020	30 Des 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2012U5091
90	PT. Bank Digital BCA	30 Des 2020	17 Des 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2012B1092
91	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat UUS	31 Des 2020	29 Des 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2012U5093
92	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk UUS	30 Des 2020	29 Des 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2012U5094
93	PT. Bank Syariah Mandiri	30 Des 2020	28 Des 2020	Bank	Unduh.pdf	R-2012B3095
94	PT. BPD Kalimantan Barat UUS	12 Juni 2024	20 Mei 2024	UUS	Unduh.pdf	R-2406U50134
95	PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk	4 Mar 2021	4 Mar 2021	Bank	Unduh.pdf	R-2103B2097
96	PT. Bank Nagari UUS	4 Apr 2022	4 Apr 2022	UUS	Unduh.pdf	R-2204U5098
97	Bank Of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch	22 Jul 2022	22 Jul 2022	Bank	Unduh.pdf	R-2207B2099
98	PT Bank Maspion Indonesia Tbk	23 Nov 2023	24 Okt 2023	Bank	Unduh.pdf	R-23011K10114
99	MUFG BANK, Ltd	8 Sep 2022	1 Sep 2022	Bank	Unduh.pdf	R-2209B3101
100	PT. Bank CTBC Indonesia	13 Sep 2022	13 Sep 2022	Bank	Unduh.pdf	R-2209B2102
101	PT. Bank BTPN Syariah, Tbk	20 Sep 2022	30 Ags 2022	Bank	Unduh.pdf	R-2209B3103
102	PT. Pilar Dana	8 Jan 2024	8 Jan 2024	Pialang Pasar Uang	Unduh.pdf	R-2401P70117
103	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	16 Jan 2023	12 Jan 2023	Bank	Unduh.pdf	R-2301B3105
104	PT Super Bank Indonesia	21 Jun 2024	20 Jun 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2406K10135
105	PT Bank Sahabat Sampoerna	5 Des 2023	1 Des 2023	Bank	Unduh.pdf	R-23012K10115
106	PT. Bank Permata, Tbk	28 Mar 2023	13 Mar 2023	Bank	Unduh.pdf	R-2303B30109
107	PT. BPD Sulawesi Tenggara, Tbk	4 Apr 2023	28 Mar 2023	Bank	Unduh.pdf	R-2304B10111
108	PT. Bank Jago, Tbk	27 Feb 2025	17 Feb 2025	Bank	Unduh.pdf	R-2502K20142
109	PT. Bank Resona Perdania	2 Ags 2023	13 Jul 2023	Bank	Unduh.pdf	R-2308K10112
110	Bank of America, N.A.	5 Feb 2024	5 Feb 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2402K10122
111	PT Bank QNB Indonesia Tbk	22 Jan 2024	18 Jan 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2401K10123
112	PT Bank BNP Paribas Indonesia	27 Jan 2021	6 Jan 2021	Bank	Unduh.pdf	R-2101K20124
113	PT BPD Jawa Timur Tbk (UUS)	7 Mar 2024	19 Feb 2024	UUS	Unduh.pdf	R-2403U50125
114	Deutsche Bank AG	27 Mei 2024	22 Mei 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2405K10130
115	PT Bank KB Bukopin Tbk	28 Mei 2024	23 April 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2405K10131
116	PT Bank Mayapada International Tbk	12 Juni 2024	12 Jan 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2406K20133
117	PT Bank Pan Indonesia Tbk	26 Sep 2024	31 Mei 24	Bank	Unduh.pdf	R-2409K30137
118	PT Exco Nusantara Indonesia	15 Okt 2024	1 Okt 2024	Pialang Pasar Uang	Unduh.pdf	R-2410P70138
119	PT Bank Ina Perdana Tbk	28 Okt 2024	22 Okt 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2410K10139
120	PT Bank DBS Indonesia	19 Des 2024	16 Des 2024	Bank	Unduh.pdf	R-2412K20140
121	PT Bank Hibank Indonesia	19 Ags 2025	8 Ags 2025	Bank	Unduh.pdf	R-2508K10144
122	PT Bank Mega Syariah	2 Des 2025	25 Nov 2025	Bank	Unduh.pdf	R-25012K1146

Pasar uang yang dalam, likuid, dan efisien mempunyai fungsi strategis dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Dalam rangka pengembangan Pasar Uang tersebut diperlukan pengembangan instrumen Pasar Uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku Pasar Uang, salah satunya yaitu Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Dari sisi makroekonomi, pasar Sertifikat Deposito yang likuid akan mendukung transmisi kebijakan moneter melalui penciptaan term structure suku bunga Pasar Uang yang lebih panjang. Dari sisi mikroekonomi, pasar Sertifikat Deposito yang likuid akan mendukung perbaikan struktur pendanaan perbankan melalui jangka waktu pendanaan yang lebih panjang dan potensi penambahan dana pihak ketiga.

Di samping itu, pengembangan instrumen Pasar Uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku Pasar Uang juga diharapkan dapat mendorong efisiensi pendanaan dan menjadi salah satu sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank, telah diatur bahwa pemindahtanganan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan melalui Pasar Uang, tunduk pada ketentuan yang diatur oleh otoritas yang berwenang, yaitu dalam hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas Pasar Uang. Kewenangan Bank Indonesia ini ditegaskan pula dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang.

Di samping itu, sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur bahwa pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi untuk Sertifikat Deposito tidak diwajibkan untuk memperoleh izin sebagai Perusahaan Efek. Dengan demikian, perlu pengaturan dan perizinan terhadap pihak tersebut sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai perantara pelaksanaan transaksi dan penatausahaan Sertifikat Deposito yang diperdagangkan di Pasar Uang.

Selanjutnya, untuk menciptakan pasar Sertifikat Deposito yang mendukung pembentukan Pasar Uang yang likuid, dalam, dan efisien perlu diatur Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang. Selain itu, pengaturan dimaksudkan untuk memitigasi potensi risiko sistemik dalam sistem keuangan, melalui penguatan aspek governance, kejelasan mekanisme transaksi, dan kewenangan pengawasan.

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur instrumen Pasar Uang yang memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta penjelasannya. Dalam Pasal 70 tersebut diatur bahwa Surat Berharga Komersial sebagai salah satu bentuk efek yang merupakan instrumen Pasar Uang, dikecualikan dari kewajiban penawaran umum dengan pertimbangan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan efek yang memiliki jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh instansi lain.

Pasar Uang yang dalam, likuid, dan efisien mempunyai fungsi strategis bagi Bank Indonesia, khususnya dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, makroprudensial, serta kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas Pasar Uang telah mengatur Pasar Uang dan instrumennya dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pasar Uang. Di samping itu, untuk memperkuat kredibilitas Pasar Uang sebagai media transmisi kebijakan moneter pada umumnya dan pasar Surat Berharga Komersial pada khususnya, Bank Indonesia juga mengatur Surat Berharga Komersial dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Surat Berharga Komersial merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Korporasi Non-Bank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun yang terdaftar di Bank Indonesia. Dengan melakukan penerbitan Surat Berharga Komersial, maka Korporasi Non-Bank memiliki alternatif pendanaan atau pengelolaan likuiditas jangka pendek. Penambahan alternatif tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi dalam pembiayaan ekonomi nasional.

Pengaturan Surat Berharga Komersial difokuskan pada pembentukan pasar dengan basis investor profesional (qualified investor). Investor profesional (qualified investor) merupakan investor yang memiliki pengetahuan investasi yang baik termasuk pemahaman atas risiko investasi. Salah satu cara untuk membentuk pasar dengan basis investor profesional (qualified investor) dilakukan melalui pembatasan nominal pembelian Surat Berharga Komersial paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Mempertimbangkan hal tersebut, dalam Peraturan Bank Indonesia dimaksud, diatur aspek keterbukaan informasi yang berbeda dengan aspek keterbukaan informasi bagi investor yang bukan merupakan investor profesional (unqualified investor).

Untuk menciptakan pasar Surat Berharga Komersial yang kredibel, efektif, dan efisien, diatur bahwa Surat Berharga Komersial yang akan diterbitkan wajib memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan Surat Berharga Komersial dari Bank Indonesia. Dalam pendaftaran dimaksud, Surat Berharga Komersial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

persyaratan kriteria penerbit;
persyaratan kriteria instrumen; dan
persyaratan mengenai keterbukaan informasi.

Lebih lanjut, Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan kegiatan terkait Surat Berharga Komersial harus terdaftar di Bank Indonesia. Lembaga Pendukung Pasar Uang tersebut terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

Lembaga Pendukung Penerbitan Surat Berharga Komersial;
Lembaga Pendukung Transaksi Surat Berharga Komersial; dan
Lembaga Pendukung Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial.

Dalam hal terdapat penerbitan promissory note yang tidak didaftarkan di Bank Indonesia sebagai Surat Berharga Komersial, maka promissory note tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pengawasan Bank Indonesia.

Informasi Penerbit dan Lembaga Pendukung Penerbitan Instrumen dan Transaksi di Pasar Uang dapat diperoleh pada laman website BI layanan Informasi Perizinan.

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui stabilitas moneter yang didukung oleh stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem pembayaran, Bank Indonesia memerlukan dukungan pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien dalam pelaksanaan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, serta kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Pasar keuangan yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien dapat terwujud antara lain dengan tersedianya infrastruktur pasar keuangan yang andal dan terintegrasi.

Salah satu bentuk dari infrastruktur pasar keuangan adalah penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Market Operator), yang merupakan tempat terbentuknya harga (pricing) dan bertemunya Pelaku Pasar (Participants). Terdapat 4 (empat) jenis penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang diatur oleh Bank Indonesia, yaitu:

Penyedia Electronic Trading Platform, yaitu badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan/atau transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing;
Perusahaan Pialang, yaitu badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya;
Systematic Internalisers, yaitu bank yang menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing atas akun milik sendiri dengan Pengguna Jasa; dan
Penyelenggara Bursa, yaitu bursa berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi, yang menyediakan sarana tertentu bagi Pengguna Jasa untuk melakukan transaksi di Pasar Uang dan/atau Pasar Valuta Asing.

Pihak yang berperan sebagai penyedia teknologi dan penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi perlu memperhatikan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif, sehingga dapat mendorong terciptanya Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang berintegritas, adil, teratur, transparan, likuid, dan efisien. Perwujudan dari tata kelola yang baik dapat dilakukan antara lain dengan pemenuhan market code of conduct, perlindungan terhadap Pengguna Jasa, dan peningkatan transparansi harga.
Sarana pelaksanaan transaksi berkembang dengan pesat di dunia seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi. Dampak dari perkembangan tersebut adalah terdapat beberapa alternatif sarana pelaksanaan transaksi berbasis Sistem Elektronik yang digunakan oleh Pelaku Pasar dalam bertransaksi, selain jenis sarana pelaksanaan transaksi yang telah digunakan selama ini. Dengan mempertimbangkan kondisi perkembangan teknologi dalam sarana penyelenggara transaksi, perlunya penerapan tata kelola, dan untuk mendorong manajemen risiko yang efektif, maka Bank Indonesia melakukan pengaturan terhadap Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi.

a. Diskontinuitas LIBOR

London Interbank Offered Rate (LIBOR) adalah rata-rata tingkat suku bunga yang diminta bank untuk meminjamkan wholesale unsecured loans. LIBOR diadministrasikan oleh ICE Benchmark Administration. LIBOR dihitung berdasarkan kuotasi yang disampaikan 20 bank kontributor, dipublikasikan dalam 5 (lima) mata uang dengan 7 tenor, yaitu overnight (O/N), 1 minggu, dan 1, 2, 3, 6, 12 bulan).

Pada April 2008, harian The Wall Street Journal menerbitkan artikel yang menyatakan dugaan bahwa selama krisis 2008, beberapa bank kontributor menyampaikan kuotasi suku bunga dengan tingkat yang tidak sejalan dengan pergerakan pasar saat krisis. Manipulasi LIBOR diyakini didorong kuat oleh mekanisme penentuan LIBOR yang berdasarkan kuotasi (quotation-based).

Melalui investigasi serta konsultasi pada pasar, pemerintah Inggris menerbitkan The Wheatley Report pada 28 November 2012 yang menegaskan perlunya reformasi LIBOR secara komprehensif. The Wheatley Report meminta Financial Stability Board (FSB) sebagai lembaga internasional untuk mengkoordinasikan gerakan global untuk mereformasi suku bunga acuan (global benchmark reform).

Pada pidatonya tanggal 27 Juli 2017, Andrew Bailey, Chief Executive dari Financial Conduct Authority UK (FCA) menyampaikan bahwa reformasi LIBOR sangat terbatas dan dikhawatirkan tidak cukup robust untuk terus digunakan. Diperlukan langkah – langkah untuk melakukan transisi ke alternative reference rate (ARR) yang didasarkan pada transaksi yang telah terjadi (transaction-based). FCA menyepakati bahwa bank kontributor yang saat ini menyampaikan kuotasi LIBOR akan tetap memiliki komitmen menyampaikan kuotasi LIBOR sampai dengan akhir 2021.

Dalam rangka meningkatkan kembali kredibilitas dan keandalan suku bunga referensi (interest rate benchmark), G-20 melalui FSB-OSSG telah melakukan beragam upaya untuk mengkoordinasikan penguatan dan masa transisi suku bunga acuan secara global.

Panduan Transisi LIBOR

b. Respons Otoritas Global

Pada 2014, FSB membentuk Financial Stability Board – Official Sector Steering Group (FSB-OSSG) sebagai koordinator global benchmark reform. FSB beranggotakan otoritas senior dari regulator keuangan dan bank sentral global. FSB-OSSG bertujuan utama untuk mengupayakan pertukaran informasi yang efektif serta mengoordinasikan gerakan otoritas secara global dalam menjawab tantangan benchmark rate reform, yaitu transisi dari LIBOR dan mengembangkan ARR.

FSB-OSSG meminta ISDA untuk mengkoordinasikan implementasi fallback rate pada kontrak derivatif yang mengacu pada IBOR. ISDA telah menunjuk Bloomberg untuk menyediakan jasa perhitungan dan publikasi hasil perhitungan fallback rate untuk kontrak derivatif yang mulai dipublikasikan sejak 21 Juli 2020. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat di situs web Bloomberg . Selain itu, fallback rate kontrak derivatif ISDA dapat dilihat di laman ISDA.

c. Respons Perkembangan Transisi LIBOR di Negara Lain

Upaya transisi di masing-masing yurisdiksi dari negara asal mata uang LIBOR dilakukan oleh working group yang terdiri dari pihak otoritas dan pelaku pasar pengguna LIBOR di negara tersebut. Perkembangan terkini terhadap fallback LIBOR dari masing-masing yurisdiksi dapat dilihat pada situs web berikut.

1. USD LIBOR oleh Alternative Reference Rates Committee (ARRC)

2. GBP LIBOR oleh Working Group on Sterling Risk-free Reference Rates (RFR-WG)

3. EUR LIBOR oleh Working Group on Euro Risk-free Rates

4. JPY LIBOR oleh Cross-industry Committee on Japanese Yen Interest Rate Benchmarks

5. CHF LIBOR oleh The National Working Group on Swiss Franc Reference Rates (NWG)

d. Transisi LIBOR di Indonesia

1. Timeline

Bank Indonesia bersama otoritas pasar keuangan lainnya melakukan komunikasi agar transisi dari LIBOR dapat dilakukan oleh seluruh pelaku pasar domestik.

Adapun timeline transisi LIBOR adalah sebagai berikut:

2.Survei Kesiapan LIBOR

a. Survei Kepada Pelaku Pasar 2021

i. Survei Kepada Korporasi Non Keuangan

Pada akhir tahun 2020, Bank Indonesia melakukan survei kepada korporasi non-keuangan dengan kepemilikan valas yang tinggi. Dari total responden sejumlah 219 korporasi, hanya 11% atau sebanyak 23 korporasi yang memiliki eksposur LIBOR. Dari 23 korporasi yang memiliki eksposur LIBOR tersebut, mayoritas responden (70% korporasi) belum melakukan transisi dengan penyebab yang paling dominan adalah belum cukupnya informasi yang dimiliki untuk dapat melakukan transisi. Sementara sebagian korporasi lainnya sudah mengidentifikasi kontrak keuangan yang memiliki eksposur LIBOR, namun masih proses melakukan upaya transisi.

ii. Survei Kepada Perbankan

Sebagai langkah untuk mengidentifikasi penggunaan LIBOR di pasar keuangan domestik, Bank Indonesia telah melakukan survei kepada perbankan. Survei bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai besarnya eksposur perbankan yang terkait dengan LIBOR serta kesiapan perbankan dalam mengantisipasi diskontinuitas LIBOR. Survei disampaikan kepada 39 bank domestik yang aktif bertransaksi valuta asing dan mewakili 86% eksposur kredit valas, kredit rupiah dan transaksi derivatif valas. Berdasarkan hasil survei kepada perbankan tahun 2021 diperoleh informasi sebagai berikut:

b.Survei Kepada Perbankan 2022

Pada tahun 2022, OJK melakukan pengkinian survei eksposur penggunaan LIBOR kepada perbankan yang diidentifikasi memiliki eksposur LIBOR sebagai respon pelaksanaan survei eksposur LIBOR secara global oleh FSB. Berdasarkan hasil survei dimaksud, total outstanding LIBOR yang jatuh tempo setelah 30 Juni 2023 turun dari Rp 1324,2 triliun di 2021 menjadi Rp 900,1 triliun di 2022. Penurunan ini dapat menjadi indikasi bahwa perbankan Indonesia melakukan langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi transisi LIBOR. Lebih lanjut, sebesar Rp 667,8 triliun dari total outstanding LIBOR yang jatuh tempo setelah 30 Juni 2023 sudah memiliki fallback clause. Fallback clause adalah ketentuan dalam kontrak yang merinci langkah-langkah yang akan diambil jika referensi suku bunga yang digunakan dalam kontrak, dalam hal ini LIBOR, tidak lagi tersedia.

3.CEO Letter

Bank Indonesia mendorong kesiapan pelaku pasar terkait diskontinuitas LIBOR melalui pengiriman CEO Letter pada seluruh bank dan beberapa korporasi pada bulan Juni 2020. Melalui CEO Letter tersebut Bank Indonesia mengingatkan para pimpinan bank dan korporasi domestik untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Langkah – langkah antisipasi tersebut meliputi : mengidentifikasi kontrak keuangan yang menggunakan LIBOR, menyusun rencana kontingensi atas kontrak keuangan yang telah menggunakan LIBOR dengan mengupayakan menambahkan klausul fallback pada kontrak keuangan dengan counterparty terkait, secara aktif mulai membatasi penggunaan LIBOR pada kontrak keuangan yang baru, menganalisis tindakan yang harus dilakukan proses bisnis terdampak sebagai bagian dari mitigasi risiko, dan melakukan dokumentasi tata kelola pelaksanaan transisi LIBOR.

Sejalan dengan himbauan Bank Indonesia tersebut, Otoritas Jasa Keuangan turut menghimbau perbankan untuk mengambil langkah-langkah mitigasi potensi risiko terkait dengan diskontinuitas LIBOR. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan mengidentifikasi besaran eksposur, berkomunikasi intensif dengan nasabah, mengidentifikasi potensi konsekuensi hukum dan perpajakan, mengelola potensi benturan kepentingan, menjajaki skema lindung nilai untuk kontrak yang terekspos risiko keuangan yang signifikan, mengelola risiko pasar dengan baik, dan menyiapkan infrastruktur IT yang diperlukan untuk mendukung transisi LIBOR.

4.National Working Group

Sejalan dengan rekomendasi dari FSB-OSSG untuk mengantisipasi diskontinuitas LIBOR, Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas lain di pasar keuangan domestik, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan serta asosiasi industri yang diwakili oleh IFEMC (Indonesia Foreign Exchange Market Committee) secara resmi membentuk National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR) pada tanggal 23 November 2021 yang dipublikasi dalam siaran pers bersama seluruh anggota NWGBR.

NWGBR memiliki tiga fungsi utama, yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku pasar dalam mendukung proses kelancaran transisi LIBOR, memberikan informasi bagi pelaku pasar mengenai agenda benchmark reform di pasar keuangan domestik, dan memberikan rekomendasi alternatif benchmark rate (Alternative Reference Rate/ ARR) di pasar keuangan domestik.

5. Publikasi Whitepaper Panduan Transisi LIBOR

Guna mengawal kelancaran proses transisi LIBOR oleh pelaku pasar domestik, NWGBR menerbitkan panduan (white paper) transisi LIBOR pada 24 Desember 2021 yang dipublikasi dalam siaran pers bersama seluruh anggota NWGBR. Panduan Transisi LIBOR memberikan informasi mengenai latar belakang terjadinya diskontinuitas LIBOR, timeline penghentian publikasi LIBOR, implikasi transisi LIBOR, hingga pedoman persiapan dan rekomendasi transisi LIBOR yang dapat menjadi acuan bagi pelaku pasar dalam menyikapi dan mempersiapkan transisi LIBOR.

6. Side Event G20 – Global Benchmark Reform & LIBOR Transition

Dalam rangka memberikan edukasi mengenai transisi LIBOR, NWGBR menginisiasi pelaksanaan seminar internasional yang bertemakan “Best Practices and Lessons Learnt on LIBOR Transition in Developing a Robust and Credible Reference Rate" pada tanggal 13 Juni 2022. Seminar berformat diskusi panel ini menyajikan dua subtema. Sub tema pertama berjudul “International Best Practices and Lessons Learnt on LIBOR", berisi pemaparan langkah yang dilakukan oleh otoritas dan lembaga internasional dalam mempersiapkan transisi LIBOR. Sub tema kedua berjudul “Domestic Benchmark Reform: Where we are and the way forward", berisi pemaparan langkah yang dilakukan otoritas dan pelaku pasar domestik dalam mengantisipasi transisi LIBOR maupun menginisiasi benchmark reform untuk suku bunga rupiah (domestic benchmark reform). Pelaksanaan side event G20 dimaksud dipublikasi dalam siaran pers bersama seluruh anggota NWGBR guna mendiseminasi secara luas agenda benchmark reform.

7. Publikasi Siaran Pers Bersama oleh NWGBR Sebagai Antisipasi Tahap Akhir Transisi LIBOR

Melalui siaran pers bersama NWGBR pada tanggal 28 Juni 2023, NWGBR menginformasikan kembali tahap akhir masa transisi London Interbank Offered Rate (LIBOR) mengacu rencana Financial Conduct Authority (FCA) selaku otoritas LIBOR yang akan menghentikan seluruh publikasi USD LIBOR pada 30 Juni 2023. Demi mengantisipasi berakhirnya LIBOR dan mengacu atas rekomendasi Financial Stability Board Official Sector Steering Group (FSB-OSSG), NWGBR merekomendasikan agar pelaku pasar tidak lagi menggunakan LIBOR. Pelaku pasar keuangan agar menggunakan Alternative Reference Rate (ARR) yang robust, berkelanjutan, dan kompatibel dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.

Indonesia Benchmark Reform

a. Interest Rate Benchmark (INDONIA dan JIBOR)

Indonesia sebagai anggota G-20 turut melakukan benchmark reform untuk membangun suku bunga acuan domestik yang semakin kredibel. Terdapat dua suku bunga acuan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia yaitu Indonesa Overnight Index Average (INDONIA) sebagai suku bunga acuan tenor overnight dan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) sebagai suku bunga acuan tenor non-overnight.

JIBOR dihitung berdasarkan kuotasi suku bunga indikasi pinjaman yang ditawarkan oleh Bank Kontributor. Pada mulanya, JIBOR terdiri dari tenor O/N, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Penguatan JIBOR sebagai suku bunga acuan tenor non-overnight dilakukan melalui penerapan metode transactable dan waterfall methodology pada mekanisme penyampaian suku bunga JIBOR. Review kontributor JIBOR juga dilakukan secara berkala untuk menjaga kredibilitas benchmark rate suku bunga rupiah.

Sejalan dengan penguatan suku bunga acuan yang dilakukan secara global, Bank Indonesia secara aktif turut berupaya dalam melakukan penguatan suku bunga acuan di pasar domestik dengan mengeluarkan risk free rate (RFR) yang disebut INDONIA. Berbeda dengan JIBOR, pembentukan suku bunga INDONIA dihitung didasarkan pada seluruh riil transaksi pinjam meminjam antar bank (PUAB) dengan tenor O/N di hari yang sama. Sejak 2 Januari 2019, JIBOR tenor O/N tidak lagi dikeluarkan dan INDONIA resmi berlaku sebagai suku bunga acuan tenor overnight.

b. Pengukuhan INDONIA sebagai Risk Free Rate

Sejalan dengan global benchmark reform, upaya benchmark reform suku bunga rupiah (domestic benchmark reform) terus dilanjutkan secara kolaboratif di NWGBR. Langkah pertama NWGBR dalam reformasi suku bunga di pasar keuangan domestik dilakukan melalui pengukuhan INDONIA sebagai referensi suku bunga rupiah tenor overnight (O/N) atau risk free rate dan penerbitan whitepaper Panduan Penguatan Referensi Suku Bunga Rupiah di Pasar Keuangan Domestik^[1]. Dengan pengukuhan tersebut, saat ini INDONIA merupakan benchmark suku bunga rupiah dengan tenor overnight (RFR) sementara JIBOR masih menjadi referensi suku bunga rupiah tenor 1 minggu hingga 12 bulan.

Reformasi referensi suku bunga di pasar keuangan domestik melalui proses transisi dari referensi suku bunga yang bersifat kuotasi (JIBOR) menjadi referensi yang berdasarkan transaksi riil, terus dilanjutkan untuk tenor yang lebih panjang (non-overnight). Suku bunga referensi rupiah tenor panjang dapat dibentuk dari suku bunga transaksi pinjam meminjam tenor non-overnight. Apabila volume transaksi pinjam meminjam tenor non-overnight kurang likuid, suku bunga referensi tenor non-overnight dapat dibentuk dari dari risk free rate sebagaimana langkah yang diambil (best practice) oleh otoritas di yurisdiksi lain.

c. Panduan Penggunaan INDONIA

INDONIA merupakan alternative reference rate (ARR) untuk membentuk suku bunga referensi tenor non-overnight. Guna mendukung penggunaan INDONIA pada berbagai produk keuangan, NWGBR menerbitkan whitepaper Panduan Penggunaan INDONIA sebagai Suku Bunga Referensi Pada Berbagai Produk Keuangan pada 30 September 2022. Publikasi whitepaper tersebut diumumkan dalam siaran pers bersama seluruh anggota NWGBR.

Fokus utama panduan ini guna menjelaskan pilihan rekomendasi referensi suku bunga rupiah yang didasarkan kepada INDONIA serta contoh penggunaannya pada berbagai produk keuangan. Panduan ini akan membantu seluruh pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait untuk memahami proses reformasi referensi suku bunga rupiah dan menjadi panduan dalam penggunaannya untuk berbagai produk keuangan. Dengan penerbitan panduan ini, diharapkan dapat memperkaya berbagai produk pasar keuangan yang menggunakan referensi INDONIA (INDONIA-based market).

d. Publikasi Compounded INDONIA dan INDONIA Index

Bank Indonesia mempublikasikan Compounded INDONIA [AENS1] dan INDONIA Index [AENS2] pada 1 Februari 2023 untuk mendorong penggunaan INDONIA di berbagai produk pasar keuangan (INDONIA-based market). Peningkatan penggunaan INDONIA diharapkan memberikan transparansi harga bagi pelaku ekonomi, sehingga mempercepat upaya pendalaman pasar keuangan dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Compounded INDONIA dan INDONIA Index dipublikasikan setiap hari kerja, pada pukul 08.00 WIB untuk tenor 30 hari, 90 hari, 180 hari dan 360 hari kalender, pada laman Bank Indonesia. Pelaku pasar juga dapat menghitung Compounded INDONIA pada berbagai variasi tenor dengan memanfaatkan data INDONIA Index. Dukungan NWGBR atas publikasi Compounded INDONIA dan INDONIA Index diumumkan dalam siaran pers bersama seluruh anggota NWGBR.

e. Pengembangan Produk Pasar Keuangan Berbasis INDONIA (INDONIA-Based Market)

Peningkatan penggunaan INDONIA pada berbagai produk keuangan akan menciptakan permintaan dan penawaran berbagai produk derivatif suku bunga yang berbasis INDONIA, sehingga akan membentuk pasar derivatif suku bunga yang likuid. Adanya pasar derivatif suku bunga yang likuid akan memudahkan pelaku pasar dalam melakukan transaksi lindung nilai atas risiko volatilitas suku bunga. Harga yang terbentuk di INDONIA-based market, termasuk pada pasar derivatif suku bunga, yang likuid akan membentuk kurva suku bunga pasar uang yang kredibel sehingga akan mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

f. Pengembangan Kurva Suku Bunga Rupiah ke Depan

Pada BPPU 2030, sasaran strategis pembentukan harga (pricing) Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) di tahun 2030 meliputi terbentuknya harga PUVA dalam bentuk transaction-based di semua tenor secara efisien, transparan, dan kredibel. Penghentian publikasi JIBOR di seluruh tenor pada 2 Januari 2026 berimplikasi pada diperlukannya inisiatif untuk pembentukan suku bunga acuan non overnight berupa forward-looking term rate yang berbasis transaksi. Di berbagai yuridiksi, forward looking term rate dapat dibentuk dari pasar derivatif suku bunga yang likuid seperti Overnight Index Swap (OIS).

Transaksi OIS tergolong sebagai transaksi derivatif suku bunga yang dapat dimanfaatkan untuk memitigasi risiko yang muncul dari volatilitas suku bunga. Transaksi OIS juga memiliki peran yang krusial dalam penguatan suku bunga acuan di pasar uang yang berbasis transaksi. Transaksi OIS pada prinsipnya merupakan transaksi berjenis swap, yang mempertukarkan aliran suku bunga yang bersifat tetap (fixed) dan mengambang (float) yang perhitungannya menggunakan basis bunga harian (daily compounding).

Transaksi OIS untuk suku bunga rupiah menggunakan INDONIA untuk menghitung arus kas pada floating leg. Adapun rate OIS mencerminkan suku bunga fixed-leg dari suatu transaksi OIS, yang dipandang dapat merepresentasikan tingkat suku bunga di pasar karena menggunakan INDONIA yang berbasis transaksi sebagai referensi suku bunga mengambang. Namun demikian, saat ini peran strategis transaksi OIS pada pembentukan forward looking term rate belum didukung dengan likuiditas pasar OIS yang memadai, sehingga berdampak pada proses pembentukan harga acuan yang belum efisien karena kurangnya referensi harga. Oleh karena itu, Bank Indonesia menginisiasi pengembangan transaksi OIS a.l. melalui Matchmaking OIS.

Selanjutnya, kurva OIS yang tersedia secara kontinu, bersifat transaction-based, robust dan yang dapat diakses secara luas akan mendorong price discovery berbagai produk keuangan seperti kredit, surat berharga, dan derivatif. Hal ini mendukung pendalaman pasar uang guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia.

g. Foreign Exchange Benchmark (JISDOR)

Pada 20 Mei 2013, Bank Indonesia menerbitkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) .

JISDOR merupakan harga spot USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi USD/IDR terhadap rupiah antar bank di pasar valuta asing Indonesia, melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara real-time.

JISDOR dimaksudkan untuk memberikan informasi harga pasar yang representatif dari transaksi spot USD/IDR pasar valuta asing Indonesia.

Saat ini, Bank Indonesia sedang berupaya untuk melakukan penguatan JISDOR. Penguatan JISDOR akan dilakukan dengan memperpanjang durasi pengamatan transaksi dari yang semula dari pukul 08.00-09.45 WIB menjadi 08.00-16.00 WIB. Hal ini dimaksudkan untuk:

Meningkatkan kredibilitas JISDOR sebagai kurs yang mencerminkan rata-rata pergerakan kurs spot sepanjang hari

Mendukung upaya menjadikan JISDOR sebagai official benchmark USD/IDR rate
Menyediakan kurs referensi yang sesuai dengan standar internasional bagi pelaku pasar domestik dan offshore
Mendukung penguatan operasi moneter

Infrastruktur Pasar Keuangan atau Financial Market Infrastructures (FMI) mencakup keseluruhan sistem yang memfasilitasi terjadinya transaksi di pasar keuangan hingga penyelesaiannya. Mengacu pada definisi IOSCO, FMI merupakan sistem multilateral yang menyediakan jasa untuk melakukan perdagangan, kliring, setelmen, pelaporan, dan pencatatan sehubungan dengan transaksi pembayaran, surat berharga, derivatif, dan transaksi keuangan lainnya. Beberapa sistem tersebut dinilai sebagai systemically important FMI sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Meski demikian, kebanyakan lebih merujuk pada sistem yang digunakan setelah transaksi terjadi (post-trade).

Baca selengkapnya

Bank Indonesia menetapkan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing yang dikliringkan melalui CCP. Berdasarkan Pasal 20 PADG No. 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing, Bank Indonesia memublikasikan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing yang dikliringkan melalui CCP pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Untuk mendukung implementasi CCP, Bank Indonesia menetapkan standardisasi transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) yang dikliringkan melalui CCP.

STANDARDISASI TRANSAKSI DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD
YANG DIKLIRINGKAN MELALUI CCP

Kriteria	Spesifikasi
*Reference Rate*	JISDOR
*Currency*	IDR
*Notional Foreign Currency*	USD
*Settlement Currency*	IDR
Pembulatan untuk Setelmen	2 (dua) desimal
*Deal Rate*	Nilai dalam IDR (Pembulatan Rp 1.00)
*Notional Amount*	Nilai dalam USD (Min. $1,000,000, Pembulatan USD 1.00)
*Trade Date*	Hari Kerja dalam Kalender BI
*Effective Date*	T+0 *Trade Date*
*Fixing Date*	T-2 *Maturity Date* pada Hari Kerja dalam Kalender BI
*Maturity Date*	Hari Kerja dalam Kalender BI Hari Kerja dalam Kalender Libur Federal Reserve Bank
*Tenor/Maturity*	1W : 1 (satu) minggu 1M : 1 (satu) bulan 3M : 3 (tiga) bulan 6M : 6 (enam) bulan 12M : 12 (dua belas) bulan / 1 tahun **Odd Tenor: 3 (tiga) hari s.d. 1 (satu) tahun**
*Settlement Type*	*Cash / Non-deliverable*
*Day Count Fraction*	*Actual /* 360
*PAA Reference Rate*	INDONIA rate
*Business Day Convention*	*Following, Modified Following*

Pasar Keuangan

Apa Itu Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA)

Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK)

BPPU 2030