Perubahan iklim menimbulkan tantangan baru bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK). Risiko akibat perubahan iklim memiliki potensi besar yang dapat berdampak sistemik terhadap ekonomi dan keuangan karena sifatnya yang tidak dapat dipulihkan (irreversible), multidimensional, simultan dan tidak terduga untuk berbagai sektor ekonomi. Risiko perubahan iklim terhadap ekonomi dan keuangan dapat berupa risiko fisik dan risiko transisi.
Risiko fisik yaitu risiko kerugian akibat ancaman bencana alam (a.l. bencana banjir, gempa bumi, dll), yang berpotensi menurunkan produktivitas pertanian dan industri lainnya yang pada akhirnya dapat memicu volatilitas harga.
Risiko transisi yaitu risiko kerugian akibat perubahan/transisi kebijakan demi menuju ekonomi rendah karbon (a.l. kebijakan penghentian penggunaan batu bara, perubahan preferensi konsumen menuju produk ramah lingkungan, dll), dapat berdampak pada perubahan struktur ekonomi dan merupakan tantangan bagi dunia usaha.
Pada gilirannya, risiko perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian keuangan dan menurunkan kemampuan bayar perusahaan yang dapat mengganggu kualitas aset pada sistem keuangan. Untuk itu, bank sentral perlu mempertimbangkan risiko dan peluang dari perubahan iklim, mendukung upaya mitigasi dan adaptasi, termasuk transformasi menuju sistem keuangan yang resilien terhadap perubahan iklim, guna mencapai tujuan stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dalam jangka panjang, serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
Bank Indonesia berkomitmen untuk mendukung proses transisi yang berkeadilan (just transition) demi pencapaian target iklim nasional/Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) dan senantiasa bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bank Indonesia melalui pelaksanaan mandatnya sebagai otoritas moneter dan makroprudensial terus mengkaji dan mengeksplorasi potensi dukungan pengembangan ekonomi dan keuangan berkelanjutan ke depan sehingga dapat menjadi katalis proses transisi yang berkeadilan (just transition) untuk mencapai
Enhanced-NDC Indonesia dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia untuk Mendukung Keuangan Hijau
Hingga saat ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan tiga kebijakan makroprudensial untuk mendukung
pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan sebagai berikut:
-
Pertama, Bank Indonesia memberlakukan kebijakan
Loan-to-Value (LTV) untuk kredit properti dan Uang Muka (UM) untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) berwawasan lingkungan sejak Desember 2019. Melalui kebijakan ini, terdapat pembedaan LTV dan UM minimum untuk pembiayaan produk berwawasan lingkungan dan produk yang tidak berwawasan lingkungan. LTV untuk pembiayaan properti berwawasan lingkungan (green building) dapat diberikan hingga sebesar 100%, sedangkan UM untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dapat ditetapkan hingga 0%, sejalan dengan asesmen dan manajemen risiko yang dilakukan bank sebagai penyalur pembiayaan. LTV dan UM yang lebih longgar berpotensi meningkatkan
demand dan akses pembiayaan hijau, serta mendukung beralihnya preferensi masyarakat kepada properti dan kendaraan yang berwawasan lingkungan. Harapannya, kebijakan ini dapat mengakselerasi pertumbuhan keuangan hijau, sekaligus mendorong perekonomian tanpa mengabaikan risiko lingkungan.
-
Kedua, Bank Indonesia menetapkan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) melalui
PBI No.24/3/PBI/2022 guna mendukung pembiayaan inklusif dan menunjang SSK yang berkelanjutan. Bank menetapkan target RPIM secara
self-assessment dan memiliki kewajiban untuk mencapai target tersebut dengan periode evaluasi di setiap akhir tahun. Kebijakan RPIM memperluas modalitas pembiayaan inklusif melalui: (1) pembiayaan langsung dan rantai pasok, (2) pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan/badan layanan umum/badan usaha, dan (3) surat berharga pembiayaan inklusif (SBPI).
Untuk mendukung pertumbuhan keuangan berkelanjutan, jenis surat berharga pada modalitas 3 diperluas dengan mencakup surat berharga untuk tujuan pembangunan atau keuangan berkelanjutan. Dengan demikian, bank dapat membeli instrumen keuangan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan target RPIM.
-
Ketiga, Bank Indonesia mengimplementasikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM
averaging kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor tertentu, inklusif termasuk usaha Ultra Mikro, berwawasan lingkungan, dan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (
PBI No.11 Tahun 2023).
Melalui KLM, Bank Indonesia memberikan insentif dalam bentuk pelonggaran GWM kepada bank secara
tiering atas pencapaian RPIM yang dapat dicapai salah satunya melalui pembelian Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI). Kebijakan ini juga memungkinkan bank untuk mendapatkan insentif apabila bank menyalurkan kredit hijau. Penguatan kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi insentif bagi bank untuk mendukung proses transisi yang berkeadilan, mempertimbangkan praktik berkelanjutan termasuk dalam menilai kredit, serta meningkatkan alokasi portfolionya terhadap pembiayaan aktivitas yang berwawasan lingkungan.
Dukungan Bank Indonesia dalam Pengembangan Keuangan Berkelanjutan
Dalam upaya menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan, transisi menuju ekonomi hijau menjadi semakin penting di tengah risiko perubahan iklim. Sesuai dengan mandat UU P2SK untuk melakukan pengaturan dan pengembangan Keuangan Berkelanjutan, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait, berinovasi menghadirkan Kalkulator Hijau tahap awal (versi 1.0) yang berbasis smartphone.
Dukungan pembiayaan sangat diperlukan dalam rangka transisi menuju
net zero economy. Perbankan berperan penting membiayai proses transisi secara
orderly, just, dan
affordable. Dalam hal ini, ketersediaan data emisi yang reliable menjadi penting agar perbankan dapat mengalokasikan pembiayaan dengan tepat sasaran. Dengan demikian, inisiatif pengembangan
Kalkulator Hijau diharapkan dapat menjawab kebutuhan industri dan prasyarat regulator dan pasar global
Dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, diperlukan sinergi nasional untuk membangun ekosistem keuangan berkelanjutan. Sinergi nasional tersebut salah satunya ditunjukkan dengan terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Kalkulator Hijau yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Pangan, Kementerian Koordinator Infrastruktur, Kementerian Perhubungan dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Perhimpunan Bank Nasional, Masyarakat Transportasi Indonesia, Indonesia Research Institute for Decarbonization, Badan Riset dan Inovasi Nasional, World Wide Fund (WWF) Indonesia, dan Tim Panel Metodologi Gas Rumah Kaca Nasional.
Keberhasilan transisi ke ekonomi rendah karbon salah satunya dipengaruhi oleh tersedianya akses pembiayaan hijau yang didukung oleh pelaporan keberlanjutan menggunakan data emisi yang andal, terstandar, dan akuntabel. Untuk mendukung hal ini, Pokja Kalkulator Hijau mengembangkan Kalkulator Hijau sebagai alat penghitung emisi yang dapat digunakan oleh perbankan dan pelaku usaha secara mudah, sukarela, dan tanpa biaya. Berbasis faktor emisi berstandar nasional, Kalkulator Hijau diharapkan menjadi referensi yang kredibel dalam memperkuat infrastruktur ekosistem keuangan berkelanjutan.
Kehadiran Kalkulator Hijau berfungsi dalam membantu perbankan dan pelaku usaha menghitung, serta memantau emisi karbon dari aktivitas ekonominya sebagai bagian dari proses transisi menuju keuangan berkelanjutan. Kemudian Kalkulator Hijau memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelaporan keberlanjutan yang dipersyaratkan oleh regulator maupun pasar global. Terakhir, Kalkulator Hijau dapat membuka akses yang lebih luas terhadap investasi dan pembiayaan hijau di Indonesia.
Kehadiran Kalkulator Hijau diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perbankan serta pelaku usaha dalam pelaporan emisi karbon. Selain itu, Kalkulator Hijau juga dapat menjadi panduan awal dalam menyusun strategi pengurangan emisi menuju Net Zero Economy. Dengan demikian, Kalkulator Hijau diharapkan dapat mendorong akselerasi pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan.
Sebagai living tools, Kalkulator Hijau versi kedua mencakup pengembangan opsi penghitungan Scope 1 untuk mesin bakar bergerak berdasarkan jarak tempuh terstandar, Scope 2 untuk konsumsi listrik berdasarkan pendekatan spasial, serta Scope 3 yang meliputi perjalanan dinas menggunakan pesawat, kereta api, akomodasi hotel, dan emisi yang dibiayai. Kalkulator Hijau juga dilengkapi dengan fitur penghitungan pengurangan emisi melalui pembelian carbon offset, pemanfaatan kendaraan listrik dan energi baru terbarukan, kredit kendaraan bermotor listrik, serta pembelian surat berharga hijau. Ke depan, ruang lingkup Kalkulator Hijau akan terus diperluas untuk mencakup aktivitas penghasil emisi lainnya yang sejalan dengan perkembangan standar dan praktik global.
Unduh Dokumen dan Aplikasi:
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan berkelanjutan, Bank Indonesia telah menerbitkan beberapa publikasi berupa hasil riset maupun
working papers yang diharapkan dapat digunakan oleh
stakeholders dalam mendukung pertumbuhan keuangan hijau. Adapun beberapa riset dan
working papers adalah sebagai berikut:
Daftar Riset:
Daftar Buku dan Pedoman:
Daftar
Working Papers:
