​Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Informasi Perizinan Calon Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran pada websiteBank Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan transparan kepada stakeholder calon penyelenggara SP agar lebih mudah dan cepat dalam memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran terdiri atas:

1. Penerbit (Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, Uang Elektronik)
2. Acquirer (Kartu Kredit, Kartu Debet, Uang Elektronik)
3. Prinsipal (Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, Uang Elektronik)
4. Penyelenggara Kliring (Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, Uang Elektronik)
5. Penyelenggara Penyelesaian Akhir (Kartu Kredit, Kartu ATM, Kartu Debet, Uang Elektronik)
6. Penyelenggara Payment Gateway
7. Penyelenggara Dompet Elektronik
8. Penyelenggara Switching
9. Penyelenggara Transfer Dana
   

Tata Cara Perizinan

1.     Memastikan seluruh dokumen persyaratan yang akan diajukan telah memenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku (self assessment).

2.     Mengakses sistem e-Licensing Bank Indonesia pada website Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/elicensing)

• Melakukan registrasi ke sistem e-Licensing untuk mendapatkan akses.
• Memilih jenis permohonan yang akan diajukan
• Mengisi informasi profil perusahaan pada halaman “Profil Pemohon"
• Mengisi informasi kelembagaan dan mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia pada halaman “Perizinan Sistem Pembayaran"
• Menekan tombol submit.

3.     Adapun permohonan izin yang akan diajukan dalam sistem e-Licensingharus disertai dengan surat permohonan secara tertulis dan disampaikan kepada:

a.     Permohonan izin Penyelenggara APMK, Uang Elektronik, Payment Gateway, Dompet Elektronik, Penyelenggara Switching, dan Transfer Dana sebagai fitur dari Uang Elektronik disampaikan kepada:

​b.     Permohonan izin Penyelenggara Transfer Dana

​Tahapan Pemrosesan Izin​

 
Keterangan:

1. Penyampaian permohonan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran secara tertulis dilampiri dengan dokumen pendukung dapat disampaikan melalui https://www.bi.go.id/elicensinguntuk dilakukan tahapan pemeriksaan kelengkapan dokumen.

2. Pemrosesan pemeriksaan kelengkapan dokumen dilakukan oleh Bank Indonesia melalui aplikasi e-licensing.

• Setelah dokumen dinilai lengkap oleh Bank Indonesia, maka aplikasi e-licensing akan mengirimkan notifikasi kelengkapan dan bukti tanda kelengkapan ke email pemohon dan harus dicetak oleh Pemohon.
• Dokumen hardcopy diserahkan kepada DKSP dengan membawa bukti tanda kelengkapan dokumen untuk dilakukan tahapan analisa kesesuaian dokumen.

3. Pemrosesan analisa kesesuaian dokumen dilakukan oleh Bank Indonesia melalui analisa dokumen secara hardcopy.

4. Setelah dokumen dinilai sesuai dan benar, dilakukan tahapan pemeriksaan lapangan (on site visit) untuk memastikan kesiapan operasional dan memastikan keamanan dan keandalan sistem termasuk pemeriksaan ke data center.

• Tindak lanjut pemenuhan komitmen hasil on site visit oleh Pemohon jika terdapat temuan.
• Analisa tindak lanjut pemenuhan komitmen hasil on site visit.

5. Pemberian izin atau penolakan izin. 

Kepesertaan SPBI

​SPBI

Prosedur Menjadi Peserta

Prosedur Perizinan Kepesertaan SPBI

Prosedur Perubahan Data Kepesertaan

​
 

Kepesertaan SKNBI

Alur Proses

1. ​Permohonan untuk menjadi Peserta yang diajukan Bank (baru didirikan atau melakukan langkah strategis dan mendasar) disampaikan kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi pengawasan makroprudensial, moneter, dan sistem pembayaran (DSSK), untuk kemudian disampaikan kepada satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan sistem pembayaran (DPSP). Sedangkan permohonan untuk menjadi Peserta yang diajukan oleh non-Bank (Penyelenggara Transfer Dana), disampaikan langsung kepada DPSP.
   
2. DPSP melakukan penelitian atas permohonan yang disampaikan, termasuk pemenuhan persyaratan dokumennya. Selanjutnya, DPSP menyampaikan surat persetujuan prinsip atau penolakan yang disampaikan paling lama 21 hari kerja, terhitung setelah permohonan dan dokumen diterima secara lengkap oleh DPSP. Untuk calon Peserta Bank, surat persetujuan prinsip akan disampaikan melalui DSSK, sedangkan untuk calon Peserta non-Bank (Penyelenggara Transfer Dana) akan disampaikan langsung oleh DPSP.
   
3. Apabila persetujuan prinsip diberikan, maka DPSP akan memastikan persiapan operasional calon Peserta, antara lain instalasi JKD, soft token, spesimen tanda tangan Pimpinan/Pejabat, dan memberikan pelatihan. Peserta harus memenuhi persiapan operasional dalam jangka waktu 60 hari kerja terhitung setelah tanggal surat persetujuan prinsip dari DPSP. Selanjutnya, DPSP akan menyampaikan surat persetujuan operasional dan tanggal efektif operasional, paling lama 14 hari kerja setelah persyaratan persiapan operasional terpenuhi.
   
4. Penyampaian surat persetujuan operasional untuk calon Peserta Bank, akan disampaikan melalui DSSK, sedangkan untuk calon Peserta non-Bank (Penyelenggara Transfer Dana) akan disampaikan langsung oleh DPSP.
   

Perizinan/Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan governance dalam pemberian izin PJPUR, baik kantor pusat maupun kantor cabang dibagi menjadi 2 tahap yaitu izin prinsip dan izin operasional.

Dalam melaksanakan kegiatan pengedaran uang Rupiah, Bank Indonesia tidak terlepas dari peran perbankan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan uang Rupiah dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR) yang bekerja sama dengan perbankan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan. PJPUR merupakan pihak yang telah memperoleh izin dari BI untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan uang Rupiah yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 22/6/PADG/2020 tanggal 20 April​.

​

Jenis Kegiatan PJPUR​

Perizinan PJPUR Melalui Front Office Perizinan Terpadu

Tata Cara Perizinan / Persetujuan

Izin Prinsip Kantor Pusat

1. Pemohon mengajukan izin prinsip PJPUR beserta persyaratan yang telah ditetapkan sesuai PBI PUR.
   
2. Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas dokumen izin prinsip yang disampaikan pemohon.
   
3. Dalam hal terdapat dokumen yang belum lengkap, pemohon dapat melengkapi dokumen tersebut maksimal 14 hari kerja. Jika terlambat, maka permohonan akan dikembalikan.
   
4. Dalam hal penelitian administratif telah lengkap dan benar, maka selanjutnya Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif atas dokumen izin prinsip yang disampaikan pemohon.
   
5. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, sesuai, dan benar, maka Bank Indonesia akan melakukan wawancara terhadap seluruh pengurus PJPUR (komisaris dan direksi).
   
6. Dalam hal terdapat pengurus yang dianggap tidak memenuhi persyaratan oleh Bank Indonesia, PJPUR wajib melakukan penggantian pengurus dimaksud.
   
7. Bank Indonesia akan memberikan keputusan terkait permohonan izin prinsip yang diajukan oleh PJPUR
   

Izin Operasional Kantor Pusat

​

1. Pemohon mengajukan izin operasional PJPUR beserta persyaratan yang telah ditetapkan sesuai PBI PUR.
   
2. Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas dokumen izin prinsip yang disampaikan pemohon.
   
3. Dalam hal terdapat dokumen yang belum lengkap, pemohon dapat melengkapi dokumen tersebut maksimal 14 hari kerja. Jika terlambat, maka permohonan akan dikembalikan.
   
4. Dalam hal penelitian administratif telah lengkap dan benar, maka selanjutnya Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif atas dokumen izin prinsip yang disampaikan pemohon.
   
5. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, sesuai, dan benar, maka Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan lokasi ke kantor pusat PJPUR.
   
6. Dalam hal terdapat temuan pemeriksaan lokasi, PJPUR wajib menyelesaikan temuan dimaksud dan menyamakan hasil tindak lanjut paling lama 14 hari kerja.
   
7. Bank Indonesia akan memberikan keputusan terkait permohonan izin operasional yang diajukan oleh PJPUR
   

Persetujuan Prinsip Kantor Cabang

​

1. Pemohon mengajukan persetujuan prinsip PJPUR beserta persyaratan yang telah ditetapkan sesuai PBI PUR.
   
2. Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas dokumen izin prinsip yang disampaikan pemohon.
   
3. Dalam hal terdapat dokumen yang belum lengkap, pemohon dapat melengkapi dokumen tersebut maksimal 14 hari kerja. Jika terlambat, maka permohonan akan dikembalikan.
   
4. Dalam hal penelitian administratif telah lengkap dan benar, maka selanjutnya Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif atas dokumen izin prinsip yang disampaikan pemohon.
   
5. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, sesuai, dan benar, maka Bank Indonesia akan melakukan penilaian terhadap kinerja kantor PJPUR bersangkutan.
   
6. Bank Indonesia akan memberikan keputusan terkait permohonan persetujuan prinsip yang diajukan oleh PJPUR
   

Persetujuan Operasional Kantor Cabang

​

1. Pemohon mengajukan persetujuan operasional PJPUR beserta persyaratan yang telah ditetapkan sesuai PBI PUR.
   
2. Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif atas dokumen izin prinsip yang disampaikan pemohon.
   
3. Dalam hal terdapat dokumen yang belum lengkap, pemohon dapat melengkapi dokumen tersebut maksimal 14 hari kerja. Jika terlambat, maka permohonan akan dikembalikan.
   
4. Dalam hal penelitian administratif telah lengkap dan benar, maka selanjutnya Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif atas dokumen izin prinsip yang disampaikan pemohon.
   
5. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, sesuai, dan benar, maka Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan lokasi ke kantor cabang PJPUR.
   
6. Dalam hal terdapat temuan pemeriksaan lokasi, PJPUR wajib menyelesaikan temuan dimaksud dan menyamakan hasil tindak lanjut paling lama 14 hari kerja.
   
7. Bank Indonesia akan memberikan keputusan terkait permohonan persetujuan operasional yang diajukan oleh PJPUR
   ​