Peraturan

BI Icon
​Departemen Komunikasi
4/20/2020 9:00 AM
Hits: 8560

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah ​​

Peraturan Anggota Dewan Gubernur
Sistem Pembayaran dan Pengelolaan uang Rupiah
Berlaku

Ringkasan Peraturan Perundang-Undangan Bank Indonesia
 
Peraturan       :  Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/6/PADG/2020 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah
Berlaku           : 20 April 2020
Ringkasan      :
1.       PADG PJPUR diterbitkan dengan tujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah.
2.       Jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah terdiri atas:
a.       distribusi Uang Rupiah;
b.       pemrosesan Uang Rupiah;
c.       penyimpanan Uang Rupiah di khazanah; dan/atau
d.       pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada antara lain Automated Teller Machine (ATM), Cash Deposit Machine (CDM), dan/atau Cash Recycling Machine (CRM).
3.       Selain melakukan jasa pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada angka 2 PJPUR dapat:
a.       melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia; dan
b.       melakukan penyediaan dan pemeliharaan ATM, CDM, CRM, dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.
4.       PJPUR dibagi atas kategori:
a.       Kategori satu, dengan kegiatan sebagai berikut:
1)       distribusi Uang Rupiah;
2)       penyimpanan Uang Rupiah di khazanah; dan
3)       melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia
b.       Kategori dua, dengan kegiatan sebagai berikut:
1)       distribusi Uang Rupiah;
2)       penyimpanan Uang Rupiah di khazanah;
3)       melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia; dan
4)       melakukan penyediaan dan pemeliharaan ATM, CDM, CRM, dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.
5.       Pihak yang akan menyelanggarakan jasa pengolahan Uang Rupiah PJPUR wajib memperoleh izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia.
6.       Pemberian izin sebagai PJPUR dari Bank Indonesia dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
a.       persetujuan prinsip; dan
b.       izin operasional
7.       Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJPUR harus memenuhi persyaratan:
a.       aspek umum; dan
b.       aspek kelayakan.
8.       Pihak yang mengajukan persetujuan prinsip sebagai PJPUR harus memenuhi persyaratan aspek umum.
9.       Persayaratan aspek umum antara lain persyaratan pemenuhan modal minimum sebagai berikut:
a.       paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), bagi PJPUR kategori satu; dan
b.       paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), bagi PJPUR kategori dua
10.     Dalam memberikan persetujuan prinsip, Bank Indonesia berwenang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan/atau calon anggota dewan komisaris.
11.     Pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip tidak dapat melakukan jasa pengolahan Uang Rupiah sebelum mendapatkan izin operasional.
12.     Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan.
13.     Dalam hal Bank Indonesia menolak permohonan persetujuan prinsip, pihak yang mengajukan permohonan dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penolakan.
14.     Pihak yang mengajukan izin operasional sebagai PJPUR harus memenuhi persyaratan aspek kelayakan.
15.     Dalam memberikan izin opearasional, Bank Indonesia melakukan:
a.       penelitian atas kelengkapan, kesesuaian dan kebenaran dokumen;
b.       asesmen pemenuhan persyaratan aspek kelayakan; dan
c.       pemeriksaan lokasi untuk memastikan kesiapan operasional.
16.     PJPUR yang telah memperoleh izin wajib menyelenggarakan kegiatannya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberian izin dari Bank Indonesia.
17.     Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal efektif penyelenggaran kegiatan sebagai PJPUR, PJPUR wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai PJPUR tersebut yang disertai dengan dokumen pendukung yang diperlukan, seperti perjanjian kerja sama dan polis asuransi.
18.     Dalam hal Bank Indonesia menolak permohonan izin operasional, pihak yang mengajukan permohonan dapat mengajukan permohonan kembali paling cepat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penolakan.
19.     PJPUR harus menyampaikan permohonan pembukaan Kantor Cabang kepada Bank Indonesia apabila PJPUR akan melakukan pembukaan Kantor Cabang.
20.     Pemberian persetujuan sebagai PJPUR dari Bank Indonesia dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
a.       persetujuan prinsip; dan
b.       persetujuan operasional
21.     PJPUR wajib menggunakan sarana, prasarana, dan/atau infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
22.     PJPUR wajib mempunyai rencana keberlangsungan tugas (business continuity plan).
23.     Dalam rangka memenuhi kebutuhan Uang Rupiah di masyarakat dalam kondisi yang layak edar, PJPUR wajib memenuhi standar kualitas Uang Rupiah sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
24.     PJPUR harus memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara efektif, paling sedikit melalui:
a.       pengawasan aktif oleh komisaris dan direksi;
b.       kecukupan kebijakan dan prosedur;
c.       kecukupan proses identifikasi dan mitigasi risiko; dan
d.       pengendalian intern.
25.     PJPUR dilarang mengubah kepemilikan saham mayoritas, paling lama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan kecuali dilakukan dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
26.     PJPUR harus memberitahukan kepada Bank Indonesia dalam hal akan melakukan perubahan identitas (nama dan logo).
27.     PJPUR harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia dalam hal akan melakukan:
a.       perubahan pemegang saham mayoritas;
b.       perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
c.       perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang;
d.       perubahan status kantor;
e.       perubahan jenis kategori kegiatan PJPUR; dan
f.        penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan.
28.     Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap PJPUR secara langsung dan tidak  langsung dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola penyelenggaraan jasa Pengolahan Uang Rupiah yang baik.
29.     Pengawasan secara langsung dilakukan melalui pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus.
30.     Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui analis dan evaluasi yang didasarkan atas laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
31.     PJPUR wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Bank Indonesia
32.     PJPUR yang melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah dikenakan sanksi administratif.
33.     PADG ini mulai berlaku sejak ditandangani.

Lampiran
Kontak
​Contact Center BICARA : (62 21) 131 e-mail : bicara@bi.go.id 
Jam operasional Senin s.d. Jumat Pkl. 08.00 s.d 16.00 WIB
Halaman ini terakhir diperbarui 1/15/2021 11:02 PM
Apakah halaman ini bermanfaat?
Terima Kasih! Apakah Anda ingin memberikan rincian lebih detail?

Baca Juga