Laporan

Laporan Perekonomian Indonesia (LPI)

Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) adalah publikasi flagship Bank Indonesia yang telah terbit sejak awal berdiri Bank Indonesia yaitu tahun 1953. Sejak saat itu, LPI hadir rutin setiap tahun mengulas kinerja dan perjalanan ekonomi Indonesia.

Dalam setiap edisi, LPI memuat ulasan lengkap dinamika perekonomian nasional, prospek dan risiko serta tantangan di masa depan. Buku LPI juga mencatat berbagai lessons learned yang diperoleh para pembuat kebijakan dari proses pengelolaan ekonomi bangsa selama setahun ke belakang, termasuk berbagai agenda yang masih perlu dilanjutkan dalam memperkuat perekonomian ke depan.

Selain memuat analisis ekonomi yang komprehensif, LPI juga dimaksudkan sebagai produk dokumentasi yang mengabadikan setiap momen penting dalam perjalanan ekonomi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, LPI dilengkapi dengan data dan statistik yang detil, akurat, dan relevan. LPI juga mengangkat hasil riset Bank Indonesia tentang berbagai aspek ekonomi yang dianggap penting untuk diteliti secara mendalam. Dengan demikian, LPI diharapkan dapat menjadi referensi yang lengkap dan terpercaya tentang perkembangan ekonomi Indonesia.

Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI)

Sebagai upaya pemenuhan kewajiban akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang (UU) No.23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6/2009, diterbitkan Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI). LTBI merupakan bentuk akuntabilitas manajemen atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia selama satu tahun laporan.

LTBI juga merupakan media komunikasi kepada pemangku kepentingan untuk memaparkan informasi mengenai capaian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Sejak 2020, LTBI diterbitkan pada awal tahun (akhir Januari pada tahun berikutnya), bersamaan dengan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI).

Kajian stabilitas keuangan (KSK)

Publikasi utama Bank Indonesia di bidang SSK yang menyajikan hasil asesmen dan riset yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Dalam setiap edisi, KSK memaparkan asesmen makrofinansial sistem keuangan dalam periode laporan, memetakan kerentanan sistem keuangan Indonesia, risiko yang dihadapi serta ketahanan sistem keuangan Indonesia di tengah kerentanan yang dimiliki. Disampaikan pula respons kebijakan Bank Indonesia serta proyeksi kondisi SSK periode selanjutnya.

KSK disajikan untuk memberikan informasi kepada publik tentang kondisi SSK dan isu-isu penting, menjadi referensi publik dalam melakukan pengambilan keputusan, hingga akhirnya membangun kepedulian bersama terhadap terwujudnya SSK Indonesia.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhan amanat yang digariskan dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Penyampaian laporan ini pada hakikatnya merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas dan transparansi, serta tata kelola yang baik (good governance) atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Di tengah era keterbukaan informasi publik, laporan tersebut juga disampaikan kepada stakeholders Bank Indonesia lainnya dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Sejak triwulan III 2021, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia disesuaikan namanya menjadi Laporan Kelembagaan Bank Indonesia. Laporan ini memuat capaian kinerja Bank Indonesia dalam area moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah, pendukung kebijakan, dan kelembagaan.

Laporan Kebijakan Moneter (LKM)

Laporan Kebijakan Moneter (LKM) dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Laporan ini memiliki dua fungsi utama, yaitu menyediakan data, analisis, dan proyeksi ekonomi untuk mendukung pembentukan ekspektasi, yang merupakan bagian dari kerangka kerja antisipatif dalam perumusan kebijakan moneter dan sebagai media bagi Dewan Gubernur untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai berbagai pertimbangan yang melandasi kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.

Indonesia: Perekonomian Terkini dan Respons Kebijakan

Indonesia: Perekonomian Terkini dan Respons Kebijakan (PER) dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG). Publikasi ini dimaksudkan sebagai media bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai evaluasi kondisi moneter terkini atas asesmen perekonomian Indonesia. Secara umum, PER menyampaikan asesmen perekonomian global, perekonomian domestik, dan respons kebijakan Bank Indonesia.

Laporan Nusantara

Laporan Nusantara disusun setiap triwulan yang memuat pandangan Bank Indonesia terhadap kondisi terkini, isu strategis, dan prospek perekonomian domestik dalam perspektif regional. Laporan Nusantara dipublikasikan setelah pelaksanaan REKDA (Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah) dan disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan yaitu antara lain kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi khususnya fakultas ekonomi, media massa nasional dan daerah, serta perpustakaan nasional dan daerah.

Highlight News Inflasi

Highlight news inflasi merupakan asesmen realisasi inflasi yang disusun setelah rilis inflasi BPS dan dipublikasikan setiap awal bulan.

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP)

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) atau yang dulu disebut Kajian Ekonomi Regional (KER) merupakan asesmen ekonomi dan keuangan domestik dalam perspektif regional dan/atau perekonomian daerah (Provinsi) yang disusun secara berkala.

Perkembangan Uang Beredar

Uang Beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). Kewajiban yang menjadi komponen Uang Beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Uang Beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah), sedangkan M2 meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Faktor yang mempengaruhi Uang Beredar adalah Aktiva Luar Negeri Bersih (Net Foreign Assets / NFA) dan Aktiva Dalam Negeri Bersih (Net Domestic Assets / NDA). Aktiva Dalam Negeri Bersih antara lain terdiri dari Tagihan Bersih Kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Central Government / NCG) dan Tagihan kepada sektor lainnya (sektor swasta, pemeritah daerah, lembaga keuangan dan perusahaan bukan keuangan) terutama dalam bentuk Pinjaman yang diberikan.

Uang Beredar disusun dengan mengacu pada Monetary and Financial Statistics Manual (MFSM) 2000 dan Compilation Guide (2008).

SURVEI KONSUMEN

Survei Konsumen merupakan survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.