Laporan

Laporan Perekonomian Indonesia (LPI)

Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) adalah publikasi flagship Bank Indonesia yang telah terbit sejak awal berdiri Bank Indonesia yaitu tahun 1953. Sejak saat itu, LPI hadir rutin setiap tahun mengulas kinerja dan perjalanan ekonomi Indonesia.

Dalam setiap edisi, LPI memuat ulasan lengkap dinamika perekonomian nasional, prospek dan risiko serta tantangan di masa depan. Buku LPI juga mencatat berbagai lessons learned yang diperoleh para pembuat kebijakan dari proses pengelolaan ekonomi bangsa selama setahun ke belakang, termasuk berbagai agenda yang masih perlu dilanjutkan dalam memperkuat perekonomian ke depan.

Selain memuat analisis ekonomi yang komprehensif, LPI juga dimaksudkan sebagai produk dokumentasi yang mengabadikan setiap momen penting dalam perjalanan ekonomi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, LPI dilengkapi dengan data dan statistik yang detil, akurat, dan relevan. LPI juga mengangkat hasil riset Bank Indonesia tentang berbagai aspek ekonomi yang dianggap penting untuk diteliti secara mendalam. Dengan demikian, LPI diharapkan dapat menjadi referensi yang lengkap dan terpercaya tentang perkembangan ekonomi Indonesia.

Laporan Tahunan BI
Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi bank sentral, Bank Indonesia menerbitkan Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI). LTBI dipublikasikan secara tahunan guna menyampaikan informasi mengenai laporan manajemen Bank Indonesia yang mencakup laporan pelaksanaan tugas, tantangan, dan capaiannya selama tahun berjalan. Laporan ini juga memuat informasi mengenai arah strategis organisasi dan pertanggungjawaban keuangan Bank Indonesia yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penerbitan LTBI ini sejalan dengan best practices laporan akuntabilitas yang menyajikan informasi pelaksanaan tugas, manajemen organisasi, dan pengelolaan keuangan dalam suatu laporan yang komprehensif (integrated reporting). LTBI menjadi media komunikasi dan media pertanggungjawaban kepada stakeholders.

Laporan kepada DPR (Triwulan)

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia secara triwulanan dan tahunan merupakan pemenuhan amanat pasal 58 Undang-Undang tentang Bank Indonesia untuk memastikan terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan kebijakan dan organisasi Bank Indonesia.

Laporan dimaksud wajib disampaikan kepada DPR dan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan dan penerapan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan tata negara. Di tengah era keterbukaan informasi publik, laporan tersebut juga disampaikan kepada stakeholders Bank Indonesia lainnya dan dipublikasikan kepada masyarakat.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia memuat kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah, dan pengelolaan sumber daya Bank Indonesia yang berlandaskan tata kelola organisasi yang baik.

Laporan Kebijakan Moneter (LKM)
Laporan Kebijakan Moneter (LKM) dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Laporan ini memiliki dua fungsi utama, yaitu menyediakan data, analisis, dan proyeksi ekonomi untuk mendukung pembentukan ekspektasi, yang merupakan bagian dari kerangka kerja antisipatif dalam perumusan kebijakan moneter dan sebagai media bagi Dewan Gubernur untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai berbagai pertimbangan yang melandasi kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia.

Indonesia: Perekonomian Terkini dan Respons Kebijakan
Indonesia: Perekonomian Terkini dan Respons Kebijakan (PER) dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia setelah Rapat Dewan Gubernur (RDG). Publikasi ini dimaksudkan sebagai media bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai evaluasi kondisi moneter terkini atas asesmen perekonomian Indonesia. Secara umum, PER menyampaikan asesmen perekonomian global, perekonomian domestik, dan respons kebijakan Bank Indonesia.

Laporan Nusantara
Laporan Nusantara disusun setiap triwulan yang memuat pandangan Bank Indonesia terhadap kondisi terkini, isu strategis, dan prospek perekonomian domestik dalam perspektif regional. Laporan Nusantara dipublikasikan setelah pelaksanaan REKDA (Rapat Evaluasi Ekonomi dan Keuangan Daerah) dan disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan yaitu antara lain kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi khususnya fakultas ekonomi, media massa nasional dan daerah, serta perpustakaan nasional dan daerah.

Highlight News Inflasi
Highlight news inflasi merupakan asesmen realisasi inflasi yang disusun setelah rilis inflasi BPS dan dipublikasikan setiap awal bulan.

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP)

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) atau yang dulu disebut Kajian Ekonomi Regional (KER) merupakan asesmen ekonomi dan keuangan domestik dalam perspektif regional dan/atau perekonomian daerah (Provinsi) yang disusun secara berkala.

Perkembangan Uang Beredar

Uang Beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). Kewajiban yang menjadi komponen Uang Beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Uang Beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah), sedangkan M2 meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.

Faktor yang mempengaruhi Uang Beredar adalah Aktiva Luar Negeri Bersih (Net Foreign Assets / NFA) dan Aktiva Dalam Negeri Bersih (Net Domestic Assets / NDA). Aktiva Dalam Negeri Bersih antara lain terdiri dari Tagihan Bersih Kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Central Government / NCG) dan Tagihan kepada sektor lainnya (sektor swasta, pemeritah daerah, lembaga keuangan dan perusahaan bukan keuangan) terutama dalam bentuk Pinjaman yang diberikan.

Uang Beredar disusun dengan mengacu pada Monetary and Financial Statistics Manual (MFSM) 2000 dan Compilation Guide (2008).

SURVEI KONSUMEN

Survei Konsumen merupakan survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.