Governance Commitment

Start;Home;Tentang BI;Profil;default.aspx;Bukan Sifibi;commitment.aspx;Governance Commitment

Nilai Srategis​

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: 
1. Kejujuran dan integritas (trust and integrity); 
2. Profesionalisme (professionalism); 
3. Keunggulan (excellence); 
4. Mengutamakan kepentingan umum (public interest); 
5. Koordinasi dan kerja sama tim (coordination and teamwork) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

 

Rencana Strategis

 ​RENCANA-STRATEGIS.jpg

 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Pencapaian visi Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional mensyaratkan dukungan kinerja yang tinggi dari perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Indonesia yang berintegritas, jujur, dan profesional. Ketiadaan aspek perilaku tersebut berpotensi menghambat pencapaian kinerja dan menimbulkan risiko hukum dan reputasi, sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan pemangku kepentingan atau publik terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Hal ini mengingat kredibilitas lembaga erat kaitannya dengan masalah kepercayaan publik terhadap perilaku SDM di lembaga tersebut.

Menciptakan perilaku yang berintegritas, jujur, dan profesional di lingkungan kerja, memerlukan waktu dan proses. Untuk itu, diperlukan suatu aturan yang mengatur secara jelas etik dan norma perilaku yang diberlakukan secara menyeluruh bagi seluruh SDM disertai proses penegakan secara konsisten.
 
Perilaku dan tindakan pegawai Bank Indonesia diatur secara rinci dalam ketentuan kode etik dan pedoman perilaku Bank Indonesia. Ketentuan ini diberlakukan menyeluruh bagi seluruh insan BI yaitu Anggota Dewan Gubernur, pegawai BI, pegawai yang dipekerjakan oleh BI, serta mantan pegawai pangkat tertentu, dan Anggota Dewan Gubernur untuk aturan cooling-off period. 

Ketentuan ini mencakup norma moral dan standar perilaku yang sesuai dengan kebutuhan Bank Indonesia. Penerapan ketentuan kode etik dan pedoman perilaku Bank Indonesia diaktualisasikan di lingkungan kerja dan masyarakat yaitu: 
1. Menegakkan integritas dan profesionalisme. 
2. Menghindari konflik kepentingan.
3. Menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan.
4. Bersikap adil.
5. Menjaga kesusilaan, kesopanan, dan perilaku bermasyarakat.  
Untuk mendukung efektivitas penerapan kode etik dan pedoman perilaku, terdapat kewajiban penyampaian surat pernyataan antara lain, surat pernyataan kepatuhan dan surat pernyataan tahunan.

Surat pernyataan kepatuhan memuat komitmen untuk memahami, mematuhi, dan melaksanakan sumpah jabatan pegawai, sistem dan prosedur, serta seluruh peraturan perundangan yang berlaku, dan kesediaan dikenakan sanksi terhadap pelanggaran. Surat pernyataan kepatuhan disampaikan sekali pada saat mulai bekerja di Bank Indonesia.
 
Surat pernyataan tahunan disampaikan setiap tahun pada awal tahun berjalan untuk pernyataan tahun sebelumnya. Surat pernyataan tahunan memuat pernyataan terhadap seluruh keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku Bank Indonesia.

Setiap pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku, serta sistem dan prosedur yang berlaku akan dikenakan sanksi disiplin. Penegakan disiplin dilakukan dengan pengenaan sanksi ringan, sedang, dan berat, tergantung dari pelanggaran yang dilakukan pegawai.

 

Gratifikasi

Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk memperkuat governance khususnya terkait konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Salah satu konflik kepentingan yang menjadi perhatian Bank Indonesia adalah terkait dengan penerimaan/pemberian hadiah (gratifikasi). Penerimaan hadiah yang terkait dengan tugas dan jabatan merupakan jembatan terjadinya konflik kepentingan yang merugikan kepentingan lembaga dan merupakan sumber korupsi yang meruntuhkan kredibilitas lembaga dan merugikan negara. 
 
Untuk itu, penting dilakukan pengaturan terhadap gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank Indonesia mengenai kode etik dan pedoman perilaku Bank Indonesia, serta ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi.

Ketentuan internal mengenai pengendalian gratifikasi mengatur secara rinci mekanisme penanganan penerimaan hadiah yang patut diduga ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain melalui penggunaan wewenang yang dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan sebagai Pegawai Bank Indonesia.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, pegawai wajib menolak hadiah yang diduga diberikan karena jabatan. Dalam hal penerimaan hadiah tidak dapat ditolak karena keadaan memaksa atau diterima oleh keluarga, pegawai wajib berupaya untuk segera mengembalikan hadiah kepada pihak pemberi dan menginformasikan mengenai aturan larangan penerimaan hadiah di Bank Indonesia.

Untuk memastikan terjaganya komitmen insan Bank Indonesia dalam penerimaan gratifikasi, Bank Indonesia memiliki ketentua​​n yang mengatur mengenai prosedur pengendalian gratifikasi. Dalam penegakannya, telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi yang akan menangani pelaporan penerimaan gratifikasi dari pegawai dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas adanya pelaporan gratifikasi tersebut.

 

Whistleblowing System

Bank Indonesia telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran melalui Whistleblowing System (WBS) Bank Indonesia yang melengkapi infrastruktur etik dan mendeteksi adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. WBS adalah sarana pelaporan bagi kalangan internal Bank Indonesia khususnya dan masyarakat untuk melaporkan adanya perilaku atau tindakan yang melanggar Kode Etik dan Perilaku Bank Indonesia yang dilakukan oleh insan Bank Indonesia.
 
WBS menyediakan sistem yang terkoordinasi dan terintegrasi mulai dari penerimaan laporan hingga tindak lanjut penegakan dugaan pelanggaran. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran etik, perilaku, dan prosedur kerja yang dilakukan oleh insan Bank Indonesia sebagai bentuk kontrol sosial. 

Setiap laporan akan dijaga kerahasiannya dan jika terdapat bukti yang cukup, maka akan ditindaklanjuti pada proses investigasi selanjutnya. Keberadaan WBS menciptakan sistem saling mengawasi terhadap kesesuaian perilaku dan ketaatan prosedur kerja yang dilaksanakan oleh insan Bank Indonesia. WBS juga sebagai bentuk komitmen BI untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas, termasuk akuntabilitas dalam penegakan dugaan pelanggaran.
Sarana pelaporan yang disediakan adalah sebagai berikut :

 
Website
 https://www.bi.go.id/wbsbi/
Surat
 WBS-BI, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350
Faksimili
 (+62) 21 2310689​
 E-mail 
 wbsbi@bi.go.id
SMS
 (+62) 8118692724
Telepon
 (+62) 21 29817752
 
Laporan WBS dapat diakses lebih lanjut melalui Whistleblowing System Bank Indonesia. 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Bank Indonesia mewajibkan pimpinan dan pegawai Bank Indonesia untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kewajiban pelaporan harta kekayaan ini merupakan infrastruktur yang digunakan untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, menanamkan kejujuran dan integritas, serta keterbukaan di kalangan penyelenggara negara dan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih di seluruh jenjang organisasi.
 
Yang diwajibkan melaporkan tidak hanya terbatas pada Dewan Gubernur, namun mencakup pegawai dengan pangkat asisten manajer ke atas, serta pegawai dengan pangkat staf yang memiliki tugas yang berhubungan langsung dengan pihak eksternal misal pada bidang perizinan, pengadaan, penerimaan pegawai, perkasan, dan pengelolaan fisik uang. 
 
Sejalan dengan kewajiban yang diamanatkan dalam undang-undang, penyampaian LHKPN dilakukan setelah pengangkatan pertama kali sebagai pegawai, dan diperbarui setiap 1 tahun dari penyampaian LHKPN sebelumnya. Sebelum memasuki batas usia pensiun, pegawai kembali diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. 

Untuk menjaga komitmen dan memastikan penerapan kewajiban tersebut, penyampaian LHKPN oleh pegawai menjadi salah satu syarat dalam proses promosi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut juga menjadi objek penegakan disiplin Bank Indonesia. ​​​

Bank Indonesia secara rutin mempublikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pimpinan Bank Indonesia di dalam situs resmi Bank Indonesia. Infomrasi ini juga dapat diakses melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK).

Program Sosial Bank Indonesia (PSBI)​​

Dedikasi-untuk-Negeri.png

Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia merumuskan dan melaksanakan bauran kebijakan yang perlu didukung dengan kredibilitas yang baik dan terjaga di semua lapisan masyarakat, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Untuk itu, Bank Indonesia perlu menjalin komunikasi yang efektif dan efisien dengan semua lapisan masyarakat dan stakeholders. Dalam upaya menjalin dan memelihara komunikasi tersebut, Bank Indonesia dihadapkan pada berbagai kondisi yang menggugah empati dan kepedulian. Sebagai bagian dari komponen masyarakat, Bank Indonesia perlu berkontribusi dengan memberikan pemikiran dan solusi untuk membantu terwujudnya aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

PSBI dilakukan secara sistematis dan terencana melalui berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial tersebut dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mewujudkan visi Bank Indonesia. Tema pelaksanaan PSBI tahun 2020 adalah "Berkontribusi Nyata Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat & Peningkatan SDM Unggul Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Ekonomi Indonesia".

Dalam konteks pencapaian visi dengan tema tersebut, pelaksanaan PSBI dibagi ke dalam tiga besaran pokok yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan yaitu:
  1. Program/kegiatan peningkatan kapasitas ekonomi.
  2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman publik.
  3. Kepedulian sosial terkait pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan, lingkungan hidup, dan penanganan bencana. 
Berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kepedulian sosial telah dilaksanakan, baik oleh Kantor Pusat di Jakarta, maupun oleh 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara. Ragam aktivitas tersebut, mulai dari pengembangan klaster ketahanan pangan strategis penyumbang inflasi di daerah, pengembangan pariwisata lokal, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi pesantren, hingga upaya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, sehingga mampu bersaing di pasar global. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga telah memberikan beasiswa kepada ribuan mahasiswa berprestasi dari berbagai perguruan tinggi, membangun ratusan pojok baca (BI Corner) di berbagai perpustakaan, serta menyelenggarakan seminar/sosialisasi untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman berbagai lapisan masyarakat mengenai tugas dan peran Bank Indonesia dalam perekonomian.

Dengan semangat Dedikasi Untuk Negeri, Bank Indonesia akan senantiasa hadir di setiap makna Indonesia, serta memberikan pengabdian terbaik guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Arah-PSBI.jpg
​​


 

 

Baca Juga