No. 21/37/DKom
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Mei 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%. Keputusan tersebut sejalan dengan upaya menjaga stabilitas eksternal perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Bank Indonesia akan terus mencermati kondisi pasar keuangan global dan stabilitas eksternal perekonomian Indonesia dalam mempertimbangkan terbukanya ruang bagi kebijakan moneter yang akomodatif sejalan dengan rendahnya inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Bank Indonesia juga tetap memastikan ketersediaan likuiditas di perbankan serta menempuh kebijakan makroprudensial yang akomodatif antara lain dengan mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar 0%, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4% dengan fleksibilitas repo sebesar 4%, dan kisaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebesar 84-94%. Kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan juga terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait terus dipererat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing.
Pemulihan ekonomi global lebih rendah dari prakiraan dengan ketidakpastian pasar keuangan yang kembali meningkat. Pertumbuhan ekonomi AS diprakirakan menurun dipicu stimulus fiskal yang terbatas, pendapatan dan keyakinan pelaku ekonomi yang belum kuat, serta permasalahan struktur pasar tenaga kerja yang terus mengemuka. Perbaikan ekonomi Eropa diprakirakan lebih lambat akibat melemahnya ekspor, belum selesainya permasalahan di sektor keuangan, serta berlanjutnya tantangan struktural berupa aging population. Ekonomi Tiongkok juga diprakirakan belum kuat, meskipun telah ditempuh stimulus fiskal melalui pemotongan pajak dan pembangunan infrastuktur. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat berpengaruh kepada volume perdagangan dan harga komoditas global yang menurun, kecuali harga minyak yang naik pada periode terakhir dipengaruhi faktor geopolitik. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan dunia yang meningkat dipengaruhi oleh eskalasi perang dagang AS dan Tiongkok sehingga kembali memicu peralihan modal dari negara berkembang ke negara maju, meskipun respon kebijakan moneter global mulai melonggar. Kedua perkembangan ekonomi global yang kurang menguntungkan tersebut memberikan tantangan dalam upaya menjaga stabilitas eksternal baik untuk mendorong ekspor maupun menarik modal asing.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih rendah dari prakiraan dipengaruhi ekonomi global yang menurun. Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2019 tumbuh 5,07% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 5,18% (yoy), meskipun meningkat dari 5,06% pada triwulan I 2018. Menurunnya pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas yang lebih rendah telah berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekspor Indonesia, yang kemudian berpengaruh pada konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan yang melambat. Pengaruh belanja terkait kegiatan Pemilu 2019 terhadap konsumsi lebih rendah dari prakiraan. Secara spasial, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional terutama dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan di Jawa, Kalimantan, dan Papua, sedangkan kawasan lain meningkat. Ke depan, upaya untuk mendorong permintaan domestik dari sisi investasi khususnya swasta perlu ditingkatkan untuk memitigasi dampak negatif dari belum pulihnya kinerja ekspor akibat perlambatan ekonomi dunia. Secara keseluruhan, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 berada di bawah titik tengah kisaran 5,0-5,4%. Bank Indonesia akan menempuh bauran kebijakan dengan Pemerintah, dan otoritas terkait guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus sehingga menopang stabilitas eksternal. Pada triwulan I 2019, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus 2,4 miliar dolar AS seiring dengan lebih besarnya surplus neraca modal dan finansial sebesar 10,1 miliar dolar AS dari defisit transaksi berjalan yang tercatat sebesar 7,0 miliar dolar AS (2,6% dari PDB). Pada April 2019, neraca perdagangan mengalami defisit 2,5 miliar dolar AS sejalan dengan perlambatan ekonomi global, di samping karena faktor musiman. Sementara itu, aliran masuk modal asing berlanjut pada April 2019, terutama ditopang aliran masuk investasi portofolio. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir April 2019 tercatat sebesar 124,3 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 7,0 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan bahwa prospek aliran masuk modal asing masih berlanjut sehingga NPI 2019 diprakirakan mencatat surplus. Defisit transaksi berjalan 2019 juga diprakirakan lebih rendah dari tahun 2018, yaitu dalam kisaran 2,5–3,0% PDB, meskipun tidak serendah prakiraan semula. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan Otoritas terkait akan terus diperkuat guna meningkatkan ketahanan eksternal.
Nilai tukar Rupiah melemah pada Mei 2019 dipengaruhi dampak ketidakpastian global serta pola musiman peningkatan permintaan valas. Setelah sebelumnya menguat pada April 2019, nilai tukar Rupiah pada 15 Mei 2019 tercatat melemah 1,45% secara point to point dibandingkan dengan level akhir April 2019 dan 1,36% secara rerata dibandingkan rerata April 2019. Nilai tukar rupiah yang melemah pada Mei 2019 tidak terlepas dari pengaruh sentimen global terkait eskalasi perang dagang sehingga memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah. Selain itu, pola musiman peningkatan permintaan valas untuk kebutuhan pembayaran dividen nonresiden turut memengaruhi pelemahan rupiah. Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah akan bergerak stabil dengan mekanisme pasar yang tetap terjaga sejalan dengan prospek NPI 2019 yang membaik. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar dan memperkuat pembiayaan domestik, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik di pasar uang maupun valas.
Inflasi April 2019 terkendali sehingga menopang stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap rendah yang pada April 2019 tercatat sebesar 0,44% (mtm) atau 2,83% (yoy), meskipun meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,11% (mtm) atau 2,48% (yoy). Peningkatan inflasi April 2019 terutama dipengaruhi kenaikan inflasi volatile food dan inflasi administered prices, sedangkan inflasi inti stabil. Inflasi volatile food terutama bersumber dari komoditas bawang, cabai dan telur. Inflasi kelompok administered prices terutama berasal dari tarif angkutan udara dan rokok. Sementara itu, inflasi inti yang terkendali tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi tetap rendah dan stabil yang diprakirakan berada di bawah titik tengah kisaran sasaran inflasi 3,5±1% pada 2019. Koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait juga ditempuh dalam mengendalikan inflasi pada bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri 1440 H.
Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga disertai fungsi intermediasi yang berjalan baik dan risiko kredit yang terkendali. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Maret 2019 tetap tinggi yakni 23,3% dan disertai rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah yakni 2,5% (gross) atau 1,2% (net). Dari fungsi intermediasi, pertumbuhan kredit pada Maret 2019 tercatat 11,5% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan kredit Februari 2019 sebesar 12,1% (yoy). Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Maret 2019 sebesar 7,2%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan Februari 2019 sebesar 6,6%. Likuiditas perbankan terjaga, antara lain tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 21,1% pada Maret 2019. Sementara itu, kinerja korporasi go public tetap baik ditopang kemampuan membayar yang terjaga. Ke depan, Bank Indonesia memandang terbuka ruang untuk mendorong pertumbuhan kredit tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan. Siklus kredit yang masih berada di bawah level optimum dan terdapatnya potensi peningkatan kredit memungkinkan berlanjutnya kebijakan makroprudensial akomodatif. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan kredit perbankan berada pada kisaran 10-12% (yoy) sedangkan DPK tumbuh dalam kisaran 8-10%.
Kelancaran sistem pembayaran tetap terpelihara, baik dari sisi tunai maupun nontunai selama triwulan I 2019. Pembayaran tunai tumbuh positif, dengan Uang Yang Diedarkan (UYD) naik 5,6% (yoy). Di sisi pembayaran nontunai, penggunaan ATM-Debit, Kartu Kredit dan Uang Elektronik (UE) tumbuh sebesar 14,4% (yoy), dengan pertumbuhan UE yang terus tinggi mencapai 100,4% (yoy). Peningkatan penggunaan UE seiring meluasnya integrasi UE dengan ekosistem digital di e-commerce. Selanjutnya, Bank Indonesia terus mendorong perluasan program elektronifikasi untuk penyaluran bansos, moda transportasi, dan transaksi Pemda sebagai upaya peningkatan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan triwulan I 2019, realisasi penyaluran bansos nontunai Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai 37,41% atau Rp12,3 triliun, sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah mencapai 20,43% atau Rp3,3 triliun dari target penyaluran bansos nontunai 2019 sebesar Rp49,12 triliun (target PKH sebesar Rp32,77 triliun dan target BPNT sebesar Rp16,35 triliun). Menjelang perayaan Idulfitri, Bank Indonesia bersama industri memastikan kelancaran dan keamanan sistem pembayaran; kesiapan operasional, distribusi dan persediaan uang layanan kas; dan ketersediaan stok UE serta layanan top up di sektor transportasi. Bank Indonesia juga menyiapkan layanan penukaran uang di 2.900 titik penukaran di seluruh wilayah NKRI termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) terhitung mulai tanggal 13 Mei sampai dengan 1 Juni 2019.
Jakarta, 16 Mei 2019
DEPARTEMEN KOMUNIKASI
Onny Widjanarko
Direktur Eksekutif
