No.21/82/DKom
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 November 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,75%. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran target, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat. Bank Indonesia juga memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah sebesar 50 bps sehingga masing-masing menjadi 5,5% dan 4,0%, dengan GWM Rerata masing-masing tetap sebesar 3,0%, dan berlaku efektif pada 2 Januari 2020. Kebijakan ini ditempuh guna menambah ketersediaan likuiditas perbankan dalam meningkatkan pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Strategi operasi moneter juga terus diperkuat untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.
Instrumen bauran kebijakan Bank Indonesia lainnya juga terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial tetap akomodatif untuk mendorong penyaluran kredit perbankan dan memperluas pembiayaan bagi perekonomian, dengan tetap mempertahankan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Sejalan dengan ini, Bank Indonesia mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar 0% dan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4% dengan fleksibilitas repo sebesar 4%. Sementara itu, kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal, serta turut mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata, dan aliran masuk modal asing, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).
Berlanjutnya ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok telah berdampak pada ekonomi dunia 2019 yang terus melambat. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan turun dari 3,6% pada 2018 menjadi hanya 3,0% pada 2019. Di AS, perang dagang telah menurunkan pertumbuhan ekonominya dari 2,9% pada tahun 2018 menjadi sekitar 2,3% pada tahun 2019 dengan tertekannya ekspor yang kemudian berdampak pada permintaan domestik, terutama investasi nonresidensial dan konsumsi rumah tangga. Demikian pula, tertekannya ekspor dan investasi berdampak pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diperkirakan menurun dari 6,6% pada tahun 2018 menjadi sekitar 6,2% pada 2019. Pertumbuhan ekonomi di Eropa, Jepang, India, dan banyak negara juga mengalami tekanan. Pelonggaran kebijakan moneter berupa penurunan suku bunga dan ekspansi neraca bank sentral di berbagai negara belum mampu mencegah perlambatan ekonomi dunia. Di pasar keuangan global, perkembangan terkini mengindikasikan ketidakpastian pasar keuangan global sedikit mereda sehingga aliran masuk modal asing ke negara berkembang terus berlanjut. Ke depan, pertumbuhan ekonomi dunia berpotensi sedikit membaik, meskipun risiko ketegangan hubungan dagang AS-Tiongkok dan kondisi geopolitik perlu terus dicermati karena dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik dan arus masuk modal asing.
Perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan, meskipun sedikit melambat sejalan melemahnya perekonomian global. Pertumbuhan PDB pada triwulan III 2019 tetap stabil dan tercatat 5,02% (yoy), meskipun sedikit melambat dari capaian pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,05% (yoy). Konsumsi rumah tangga menopang daya tahan pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh terjaganya konsumsi masyarakat berpendapatan rendah dengan penyaluran bantuan sosial Pemerintah, semakin besarnya kelompok masyarakat berpendapatan menengah, serta dampak positif konsistensi kebijakan moneter menjaga stabilitas harga. Investasi bangunan juga tetap tumbuh cukup baik sejalan dengan pembangunan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional. Sementara itu, perbaikan ekspor belum kuat akibat permintaan dan harga komoditas global yang menurun, yang kemudian berpengaruh pada menurunnya impor dan melemahnya investasi nonbangunan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat di berbagai wilayah, dan pertumbuhan investasi yang tetap baik terkait proyek strategis nasional di Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Kinerja ekspor di beberapa daerah membaik, termasuk ekspor manufaktur seperti otomotif dari Jawa dan besi baja dari Sulawesi. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik pada triwulan IV-2019 sesuai pola musimannya sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal sehingga secara keseluruhan tahun 2019 dapat mencapai sekitar 5,1%.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) membaik sehingga menopang ketahanan eksternal Indonesia. Defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III 2019 menurun cukup besar yakni dari 2,0 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya menjadi 46 juta dolar AS. Perkembangan positif ini ditopang oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik dari 8,2 miliar dolar AS (2,9% dari PDB) pada triwulan II 2019 menjadi 7,7 miliar dolar AS (2,7% dari PDB). Surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2019 juga tercatat cukup tinggi yakni 7,6 miliar dolar AS sejalan dengan tingginya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik dan daya tarik pasar keuangan yang tetap tinggi. Ke depan, NPI secara keseluruhan 2019 diprakirakan mencatat surplus dipengaruhi aliran masuk modal asing yang besar dan defisit transaksi berjalan yang menurun menjadi sekitar 2,7% PDB. Posisi cadangan devisa Indonesia tetap kuat, yang pada akhir Oktober 2019 mencapai 126,7 miliar dolar AS, meningkat dari 124,3 miliar dolar AS pada akhir September 2019. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,4 bulan impor atau 7,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk meningkatkan ketahanan eksternal, termasuk berupaya mendorong peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA).
Nilai tukar Rupiah menguat sejalan dengan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang membaik. Pada November 2019, Rupiah secara rata-rata mengalami apresiasi 0,42%, meskipun secara point to point mengalami depresiasi 0,41% dibandingkan dengan level akhir Oktober 2019. Dengan perkembangan tersebut Rupiah sejak awal tahun sampai dengan 20 November 2019 menguat 2,03% (ytd). Penguatan Rupiah didukung oleh pasokan valas dari para eksportir dan aliran masuk modal asing yang tetap berlanjut didorong prospek ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda. Ke depan, Bank Indonesia memandang nilai tukar Rupiah tetap stabil sesuai dengan fundamentalnya dan mekanisme pasar yang terjaga. Prakiraan ini ditopang oleh prospek NPI yang tetap baik seiring berlanjutnya aliran masuk modal asing ke Indonesia dipicu oleh berlanjutnya berbagai faktor positif. Untuk mendukung efektivitas kebijakan nilai tukar dan memperkuat pembiayaan domestik, Bank Indonesia terus mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, baik pasar uang maupun pasar valas.
Inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Inflasi IHK pada Oktober 2019 tercatat sebesar 0,02% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mencatat deflasi 0,27% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Oktober 2019 tercatat 3,13% (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi September 2019 sebesar 3,39% (yoy). Inflasi yang terkendali didorong oleh menurunnya inflasi pada kelompok inti seiring ekspektasi inflasi yang baik dan konsistensi kebijakan moneter menjaga stabilitas harga, permintaan agregat yang terkelola baik, nilai tukar yang bergerak sesuai dengan fundamentalnya, serta pengaruh harga global yang minimal. Kelompok volatile food kembali mengalami deflasi, meskipun tidak sedalam perkembangan bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi administered prices tercatat stabil. Dengan perkembangan tersebut, inflasi 2019 secara kumulatif sampai Oktober 2019 tercatat 2,22% (ytd). Bank Indonesia memprakirakan inflasi yang rendah akan berlanjut sehingga inflasi IHK 2019 berada di sekitar 3,1%. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi terjaga dalam kisaran sasaran.
Transmisi pelonggaran kebijakan moneter terus berlanjut didukung kecukupan likuiditas perbankan yang memadai serta pasar uang yang stabil dan efisien. Rerata harian volume PUAB pada Oktober 2019 tetap tinggi sebesar Rp18,12 triliun. Likuiditas perbankan juga tetap baik, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang besar yakni 19,43% pada September 2019, tidak jauh berbeda dari kondisi Agustus 2019 sebesar 19,47%. Perkembangan ini memengaruhi penurunan suku bunga PUAB pada semua tenor, termasuk suku bunga PUAB O/N sebagai sasaran operasional kebijakan moneter, yang bergerak di kisaran level suku bunga kebijakan sebesar 5,04% pada Oktober 2019. Rerata tertimbang suku bunga deposito juga menurun 12 bps dibandingkan dengan level September 2019 sehingga tercatat 6,45% pada Oktober 2019. Suku bunga kredit juga mulai menurun, terutama pada kredit investasi dan kredit modal kerja yang masing-masing tercatat sebesar 10,04% dan 10,26%. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2) pada September 2019 bergerak sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi yakni masing-masing 6,88% (yoy) dan 7,08% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi di pasar uang, serta memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.
Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan menjadi perhatian. Stabilitas sistem keuangan terjaga tercermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan September 2019 yang tinggi yakni 23,19%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang tetap rendah yakni 2,66% (gross) atau 1,18% (net). Kinerja korporasi go public yang tetap terjaga seiring kemampuan membayar yang cukup sehat juga menopang stabilitas sistem keuangan. Namun demikian, pertumbuhan kredit melambat dari 8,59% (yoy) pada Agustus 2019 menjadi 7,89% (yoy) pada September 2019, terutama dipengaruhi permintaan kredit korporasi yang belum kuat. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada September 2019 tercatat sebesar 7,47% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Agustus 2019 sebesar 7,62% (yoy). Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit perbankan 2019 diprakirakan sekitar 8% dan ditopang oleh pertumbuhan DPK juga sekitar 8%.
Kelancaran Sistem Pembayaran tetap terjaga, baik tunai maupun nontunai. Posisi Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 4,49% (yoy) pada Oktober 2019, sementara pembayaran nontunai menggunakan Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) tumbuh 32,09% (yoy) didominasi oleh instrumen Kartu ATM/Debit dengan pangsa 94,55%. Transaksi UE terus tumbuh tinggi sebesar 268% (yoy), sejalan dengan preferensi masyarakat terhadap uang digital yang terus menguat serta didukung integrasi UE dalam ekosistem digital yang meluas. Ke depan, Bank Indonesia terus meningkatkan peran sistem pembayaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk secara aktif mendorong transformasi ekonomi dan keuangan digital. Penguatan peran dalam transformasi digital dilakukan melalui pendekatan komprehensif dengan visi baru Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital dapat dilakukan secara inklusif dengan mengintegrasikan peran serta seluruh pelaku ekonomi, melalui koordinasi dengan berbagai otoritas dan institusi terkait, dalam sebuah ekosistem digital yang terintegrasi.
Jakarta, 21 November 2019
DEPARTEMEN KOMUNIKASI
Onny Widjanarko
Direktur Eksekutif
