​

RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

Ringkasan: ­

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagai tindak lanjut atas penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang “Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 tahun 2023 tentang “Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional" (PBI PLJP).

Substansi Pengaturan:
Substansi pengaturan dalam PADG ini meliputi:

1. Persyaratan BUK untuk memperoleh PLJP, yaitu:
   1. solvabilitas;
   2. memiliki agunan yang cukup sebagai jaminan PLJP; dan
   3. memiliki proyeksi arus kas yang memadai untuk mengembalikan PLJP.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria agunan, mekanisme pengagunan, jenis akad pembiayaan yang dapat diagunkan, dokumen agunan, agunan lain, nilai agunan dan tata cara perhitungan nilai agunan, tata cara penggantian agunan PLJP, serta pengikatan agunan. 
3. Pelaksanaan asesmen mandiri oleh BUK atas pemenuhan persyaratan PLJP serta pelaksanaan penilaian oleh KJPP dan verifikasi oleh KAP atas agunan PLJP sebelum mengajukan permohonan PLJP.
4. Tata cara permohonan PLJP termasuk dokumen yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia dan waktu permohonan.
5. Service Level Agreement (SLA) dalam tahap permohonan PLJP sampai dengan pencairan PLJP, yaitu:
   1. Pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP paling lama 4 (empat) hari kalender setelah tanggal permohonan PLJP;
   2. Penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP dilakukan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah diperoleh hasil pengecekan kelengkapan dokumen; dan
   3. Penyampaian surat pemberitahuan aktivasi pemberian PLJP kepada BUK paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP serta surat kuasa menjual agunan PLJP dilaksanakan.
6. Mekanisme pencairan PLJP dimana BUK dapat mengajukan permohonan pencairan PLJP sejak tanggal aktivasi pemberian PLJP dan Bank Indonesia melakukan pencairan melalui pengkreditan rekening giro rupiah BUK di Bank Indonesia. Selain itu, diatur pula kondisi dan mekanisme terkait pembatasan pencairan, PLJP dan penghentian pencairan PLJP.
7. Tata cara perpanjangan jangka waktu PLJP baik yang dilakukan tanpa atau bersamaan dengan penambahan dan penurunan plafon PLJP.
8. Perhitungan bunga PLJP dilakukan secara harian atas baki debit PLJP dihitung dengan rumus 
   X = P x R x t/360 
   Keterangan: 
   X :  besarnya bunga yang diterima Bank Indonesia. 
   P : baki debit PLJP. 
   R : tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (lending facility) ditambah 100 (seratus) basis poin. 
   t :  jumlah hari kalender perhitungan bunga.
9. Pengaturan pembayaran kembali PLJP baik selama periode PLJP, pembayaran kembali dipercepat, pembayaran kembali saat tanggal jatuh waktu, dan pembayaran kembali setelah tanggal jatuh waktu.
10. Eksekusi agunan atau penjualan atau pengalihan hak tagih atas PLJP dalam hal BUK ditetapkan cidera janji.
11. Kewajiban PLJP BUK meliputi baki debit (outstanding), bunga PLJP, dan biaya lainnya terkait dengan pemberian PLJP merupakan beban BUK.
12. Penyampaian laporan oleh BUK yang menerima PLJP, yaitu:
    1. laporan harian yang terdiri atas:
       1. laporan penggunaan PLJP;
       2. laporan kondisi likuiditas BUK; dan
       3. laporan proyeksi arus kas 30 (tiga puluh) hari kalender ke depan;
    2. laporan terkait agunan Obligasi Korporasi atau Sukuk Korporasi dan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan kualitas dan adanya pelunasan Kredit/Pembiayaan oleh debitur atau nasabah BUK; dan/atau
    3. laporan perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum;
    4. laporan rencana tindak untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas; dan
    5. laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
13. Pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban yang terkait PLJP.
14. Terdapat Lampiran PADG yang meliputi:

---000---​

​​