​Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian NTB pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 7,41% (yoy), tumbuh melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan wilayah Balinusra yaitu 6,10% (yoy), pertumbuhan nasional yaitu 5,29% (yoy). Dari sisi permintaan, didorong oleh kinerja ekspor yang tetap tumbuh kuat karena aktivitas ekspor hasil industri pengolahan smelter. Pada sisi Pengeluaran Ekonomi NTB juga didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh kuat seiring momentum HBKN Idul Adha, long weekend, dan libur sekolah.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II 2026 terutama ditopang oleh akselerasi kinerja LU Pertambangan seiring siklus produksi yang lebih baik dan mendorong peningkatan produksi konsentrat tembaga. Hal tersebut terjadi karena menguatnya aktivitas pengolahan smelter sebagai proses hilirisasi dari hasil tambang. Selanjutnya, LU Perdagangan juga tumbuh positif karena pelaksanaan program MBG dan juga transaksi penjualan kendaraan bermotor. LU Pertanian tetap tumbuh positif karena aktivitas peternakan sapi saat Idul Adha.

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi NTB melandai dari 4,09% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 3,55% (yoy) pada triwulan II 2026. Meskipun menurun, realisasi inflasi Provinsi NTB masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,88% (yoy) dan sedikit berada di atas batas atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%. Namun demikian, inflasi Provinsi NTB masih lebih rendah dibandingkan Provinsi NTT dalam kawasan Balinusra. Tekanan inflasi terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Kelompok Transportasi; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Seluruh kota pantauan IHK di NTB mencatatkan peningkatan inflasi, dengan Kota Bima mengalami inflasi tertinggi dan Kabupaten Sumbawa mencatat inflasi terendah pada triwulan I 2026.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kondisi stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTB pada triwulan II 2026 tetap terjaga, tercermin dari pertumbuhan kredit yang masih positif sebesar 3,76% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 5,91% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi di tengah kinerja perekonomian NTB yang tetap kuat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,41% (yoy). Dari sisi kualitas kredit, risiko tetap terkendali meskipun perlu dicermati pada beberapa segmen tertentu. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan masih berjalan baik, tercermin dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 151,33%, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 160,23%.

Kredit di Provinsi NTB masih didominasi oleh kredit konsumsi dengan pangsa sekitar 45% dari total kredit, diikuti kredit investasi sebesar 29% dan kredit modal kerja sebesar 26%. Pada segmen konsumsi, pertumbuhan terutama ditopang oleh fasilitas multiguna dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran, diikuti sektor pertanian serta penyediaan akomodasi dan makan minum (akmamin).

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan II 2026, aliran uang kartal di Provinsi NTB tercatat mengalami net outflow sebesar Rp1,55 triliun, dengan outflow mencapai Rp2,86 triliun yang menurun 4% (qtq) namun meningkat 14,5% (yoy), sementara inflow sebesar Rp1,31 triliun menurun 64% (qtq) dan 34,2% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman pasca HBKN Ramadan dan Idulfitri serta pencairan bantuan sosial pemerintah. Di sisi sistem pembayaran, transaksi RTGS meningkat seiring naiknya aktivitas korporasi dan pemerintah daerah, sedangkan nominal transaksi SKNBI menurun 7,42% (yoy) yang mengindikasikan pergeseran preferensi masyarakat ke kanal digital. Hal ini tercermin pada kinerja BI-FAST yang tetap menjadi instrumen transfer dana utama dengan pertumbuhan transaksi sebesar 71,48% (yoy), didukung oleh kemudahan akses, kecepatan, dan biaya yang rendah. Transisi menuju ekosistem pembayaran digital juga terlihat dari kontraksi transaksi kartu debit, pertumbuhan transaksi kartu kredit, peningkatan penggunaan uang elektronik, serta ekspansi akseptasi QRIS yang mencatat kenaikan nilai transaksi sebesar 224,25% (yoy). Sementara itu, transaksi KUPVA BB tumbuh 21% (yoy) sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata internasional, sedangkan layanan remitansi masih menjadi penopang ekonomi rumah tangga meskipun nominal transaksi mengalami kontraksi.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat NTB menunjukkan perbaikan yang tercermin dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 2,98%, seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja dan tersedianya lapangan kerja yang lebih luas. Selain itu, tingkat kemiskinan turun dari 11,38% menjadi 11,17%, terutama didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi di wilayah perdesaan.

Di sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat signifikan sebesar 0,79% dibandingkan Maret 2026, yang mencerminkan meningkatnya kesejahteraan petani, khususnya pada subsektor peternakan dan perikanan. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia terus membaik dengan IPM NTB meningkat dari 72,25 menjadi 73,97 pada tahun 2025, meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional.

Prospek Perekonomian Daerah 

Perekonomian NTB pada tahun 2026 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 7,9%–8,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan nasional. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh kinerja LU Pertambangan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Konstruksi. Akselerasi LU Pertambangan didorong oleh siklus produksi tambang Batu Hijau yang memasuki fase produksi optimal, sementara kinerja transportasi dan konstruksi tetap terjaga seiring peningkatan konektivitas antarwilayah dan berlanjutnya sejumlah proyek strategis pemerintah.

Di sisi harga, inflasi NTB pada tahun 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5%±1%. Ke depan, sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan terkait terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, termasuk melalui penguatan koordinasi pengendalian inflasi dalam kerangka TPID Menyapa.