Laporan Perekonomian Provinsi

BI Icon
​BI, BPS, PT. Angkasa Pura I, PT. Pelindo III, OPD Provinsi Bali dan OPD 9 Kabupaten/Kota Terkait
9/2/2019 2:00 PM
Hits: 4411

Laporan Perekonomian Provinsi Bali Agustus 2019

Bali
Triwulan

 
PERTUMBUHAN EKONOMI
 
Kinerja perekonomian Bali pada triwulan II 2019 masih tetap tumbuh kuat, meskipun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Perekonomian tumbuh sebesar 5,64% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,96% (yoy) maupun triwulan yang sama tahun 2018 yang tumbuh sebesar 6,05% (yoy). Dari sisi permintaan, perlambatan bersumber dari melambatnya kinerja seluruh komponen pengeluaran yaitu komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor luar negeri. Hal yang sama terjadi pada sisi penawaran yaitu pada lapangan usaha akomodasi makan dan minum yang sebelumnya menjadi andalan perekonomian seiring banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, pada triwulan ini banyak menghadapi tantangan. Selain itu, perlambatan terjadi pada hampir semua lapangan usaha utama Bali kecuali pertanian. Beberapa faktor yang menjadi penahan kinerja ekonomi Bali meliputi: i) menurunnya kinerja bidang usaha pariwisata, ii) proyek konstruksi dan infrastruktur yang tidak semasif periode yang sama tahun sebelumnya, iii) sikap wait and see pelaku usaha menanti kebijakan presiden terpilih, iv) prakiraan semakin dalamnya perlambatan kinerja ekonomi negara mitra dagang utama Bali.
 
PROSPEK EKONOMI TRIWULAN III 2019
 
Dari berbagai prompt indikator yang ada dan hasil survei serta liaison yang telah dilakukan, kinerja perekonomian Provinsi Bali pada triwulan III 2019 diprakirakan akan tumbuh kuat, dengan kecenderungan meningkat (akselerasi). Perekonomian diprakirakan akan tumbuh dalam kisaran 5,90%-6,30% (yoy). Beberapa faktor yang menjadi pendorong akselerasi tersebut meliputi: i) pembayaran gaji ke 13 ASN dengan nilai yang lebih tinggi, ii) masuknya periode high season pariwisata, didukung oleh penambahan direct flight internasional dan domestik, iii) masuknya puncak panen komoditas perkebunan, dengan prakiraan produksi yang lebih tinggi, sejalan dengan kondisi yang cuaca mendukung, iv) masuknya periode puncak pengiriman ekspor barang untuk memenuhi permintaan Natal dan Tahun Baru, v) meningkatnya persentase realisasi fisik dan keuangan pengerjaan proyek konstruksi dan infrastruktur, vi) masuknya periode tahun ajaran baru, vii)penurunan harga tiket pesawat low cost carrier (LCC) rute domestik sebesar 50% dari tarif batas atas (TBA) secara terbatas.
 
Dari sisi permintaan, prakiraan meningkatnya kinerja perekonomian di triwulan III 2019 terutama didorong oleh peningkatan pada semua komponen yang meliputi  konsumsi rumah tangga, ekspor luar negeri, konsumsi pemerintah dan investasi. Sementara itu, dari sisi penawaran meningkatnya kinerja ekonomi Provinsi Bali didorong oleh akselerasi kinerja pada lapangan usaha dengan pangsa yang dominan yaitu lapangan usaha akomodasi makan dan minum, transportasi, konstruksi, industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran.
 
PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH
 
Melambatnya peningkatan realisasi belanja pemerintah pada triwulan II 2019, terutama disebabkan oleh rendahnya peningkatan realisasi belanja untuk kategori gabungan kabupaten/kota dan menurunnya realisasi belanja di tingkat Provinsi. Sementara itu, realisasi belanja untuk APBN tetap tumbuh lebih tinggi, sehingga dapat menahan dalamnya perlambatan realisasi belanja pemerintah. Serapan realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di triwulan II 2019 tercatat sebesar 33,77%, meningkat dibandingkan serapan realisasi belanja triwulan II 2018 yang sebesar 32,62%. Kondisi ini terutama didorong oleh meningkatnya serapan realisasi belanja untuk kategori APBN dan gabungan kabupaten/kota.
 
Pada sisi lain, realisasi pendapatan pemerintah (tingkat provinsi Bali dan gabungan  kabupaten/kota) pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp12,27 triliun atau tumbuh 8,72% (yoy), meningkat dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 7,78% (yoy) atau Rp11,28 triliun. Kondisi ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan realisasi pendapatan baik pada tingkat provinsi maupun gabungan 9 kabupaten/kota. Dengan kondisi tersebut, serapan realisasi pendapatan pemerintah di triwulan II 2019 mencapai sebesar 43,69%, lebih tinggi dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 41,83%.
 
PERKEMBANGAN INFLASI
 
flasi Provinsi Bali pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 2,14% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I 2019  yang sebesar 1,85% (yoy). Meskipun demikian, laju inflasi tersebut lebih rendah dibanding realisasi inflasi nasional di periode yang sama (3,28%, yoy). Meningkatnya realisasi inflasi tersebut didorong oleh meningkatnya tekanan inflasi pada komponen inti, sedangkan inflasi komponen administered price dan volatile food melandai. Tekanan inflasi yang meningkat jugaterjadi pada 4 (empat)kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan jadi, kelompok perumahan, kelompok sandang, serta kelompok transportasi. Meskipun demikian, realisasi inflasi Bali pada triwulan II 2019 masih dalam sasaran inflasi nasional yaitu 3,5%±1% (yoy). Masih terjaganya inflasi di Provinsi Bali tersebut, didukung oleh tetap solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
 
PROSPEK INFLASI TRIWULAN III 2019
 
Inflasi Provinsi Bali pada triwulan III 2019 diprakirakan akan meningkat dibanding triwulan II 2019, yaitu dalam kisaran2,60% - 3,00% (yoy). Terdapat beberapa tantangan tekanan inflasi pada triwulan III 2019 seiring adanya: (i) risiko musim kemarau yang diprakirakan lebih kering dibanding tahun sebelumnya, (ii) gelombang laut yang tinggi, akan berdampak pada hasil tangkapan perikanan menurun, serta (iii) risiko kenaikan permintaan sejalan dengan masuknya periode high season pariwisata. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali akan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi dan langkah tindak lanjut dengan OPD terkait. Program kerja TPID akan ditujukan pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif untuk mengendalikan konsumsi dan ekspektasiberlebih. Upaya stabilisasi harga melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar insidentil juga akan dilanjutkan sehingga diharapkan dapat menjadi jangkar dalam penetapan harga dan menahan laju inflasi yang dapat bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran, dan ekspektasi pelaku ekonomi.
 
PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN
 
Jumlah bank umum dan BPR yang beroperasi di Bali relatif stabil. Aset perbankan mengalami akselerasi seiring dengan peningkatan pertumbuhan kredit perbankan. Sementara itu dana pihak ketiga di perbankan mengalami perlambatan. Kualitas kredit perbankan di Bali dilihat dari NPL berada pada level yang aman. Korporasi di Bali pada triwulan II 2019 mencatatkan kinerja yang semakin baik dilihat dari penjualan baik untuk tujuan domestik maupun ekspor. Sementara itu dari sisi perbankan terhadap korporasi, meskipun proporsinya relatif kecil terhadap total kredit perbankan, namun kualitas kreditnya perlu diwaspadai. Keuangan rumah tangga pada triwulan II 2019 juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding triwulan sebelumnya. Sektor rumah tangga memerlukan perhatian khusus mengingat proporsinya yang relatif besar dalam total kredit perbankan di Bali. Akses keuangan penduduk Bali terhadap perbankan mengalami peningkatan yang signifikan baik dilihat dari dana pihak ketiga di perbankan maupun kredit perbankan.
 
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
 
Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan II 2019 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya net outfow (uang yang masuk ke Bank Indonesia melalui perbankan lebih kecil dibanding uang yang keluar) sebesar Rp840 miliar. Terjadinya net outflow dalam jumlah yang signifikan tersebut, didorong oleh tingginya permintaan uang kartal pada perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yaitu Ramadhan dan Idul Fitri.
 
Transaksi melalui SKNBI menurun dibanding triwulan sebelumnya, baik secara nominal maupun volume. Pada triwulan II 2019, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebanyak 413 ribu lembar atau turun 22,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019 yang turun sebesar 18,76% (yoy). Sejalan dengan itu, nominal transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar Rp11,95 triliun atau turun sebesar 13,68% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang menurun sebesar 7,57% (yoy).
  
erkembangan nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali di triwulan II 2019 mengalami penurunan sebesar 1,80% (yoy) atau dengan nilai nominal sebesar Rp9,75 triliun (beli Rp4,78 triliun, jual Rp4,96 triliun), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang menurun lebih dalam sebesar 11,30% (yoy). Masih tertahannya perkembangan transaksi KUPVA di triwulan II 2019 tersebut, disebabkan oleh menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali, disebabkan oleh ekses negatif pelaksanaan pemilihan umum dan dampak lanjutan kebijakan Zero Dollar Tourism.
 
PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN
 
Tingkat kemiskinan Provinsi Bali pada Maret 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,79%, menurun dibanding Maret 2018 yang sebesar 4,01%. Sejalan dengan kondisi tersebut, gini ratio Provinsi Bali juga mengalami penurunan dari 0,377 pada Maret 2018 menjadi 0,366 pada Maret 2019. Sementara itu, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali yang menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani, menunjukkan peningkatan pada triwulan II 2019 yaitu sebesar 103,49, lebih tinggi dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 103,32. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraaan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
 
 
PROSPEK EKONOMI BALI
 
rkan dari prompt indikator yang ada, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan IV2019 diperkirakan tumbuh dalamkisaran 5,90%-6,30% (yoy), mengalami perlambatan dibanding triwulan III 2019. Dari sisi permintaan, melambatnya kinerja ekonomi Bali tersebut disebabkan oleh tertahannya kinerja komponen utama ekonomi Bali. Kondisi tersebut sebagai dampak base effect tingginya kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV 2018, didukung oleh penyelenggaraan IMF-WB AM 2018. Komponen utama yang diprakirakan akan mengalami perlambatan kinerja adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor luar negeri. Darisisi penawaran, melambatnya kinerja ekonomi Bali diperkirakan disebabkan oleh melambatnya kinerja empat lapanganusaha utama, yaitulapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan serta industri pengolahan.
 
Dengan mencermati perkembangan ekonomi, prompt indikator, hasil survei dan liaison terakhir, diprakirakan perekonomian Provinsi Bali padatahun 2019 akan tetap tumbuh kuat meski dengan kecenderungan yang melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018. Ekonomi Bali diprakirakan akan tumbuh dalam kisaran 5,7%-6,10% (yoy). Komponen yang menjadi motor penggerak ekonomi Bali adalah konsumsi di tengah laju investasi yang melambat. Melambatnya kinerja ekonomi Bali, dari sisi permintaan terutamadisebabkan oleh perlambatan kinerjakomponen ekspor luar negeri dan investasi. Sementara dari sisi penawaran, melambatnya kinerja ekonomi Bali disebabkan oleh melambatnya empat lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan usaha akomodasi makan minum, pertanian, konstruksi dan transportasi.
 
PROSPEK INFLASI BALI
 
Inflasi Bali pada triwulan IV 2019 diperkirakan akan meningkat dibanding triwulan sebelumnya, yaitu dalam kisaran 2,80%-3,20% (yoy). Hal ini disebabkan oleh masuknya periode peak season pariwisata di Bali, pelaksanaan HBKN dan dampak lanjutan musim kering yang berkepanjangan terutama di triwulan III 2019 berisiko menahan produksi pertanian. Meskipun terdapat risiko kenaikan inflasi, namun melalui koordinasi dan kerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, tingkat inflasi Bali pada triwulan IV 2019 diperkirakan dapat tetap terkendali.
 
Inflasi Bali tahun 2019 diperkirakan akan melandai dan berada dalam kisaran 2,80%-3,20%(yoy), lebih rendah dibanding realisasi inflasi tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,13% (yoy). Perkiraan inflasitersebut juga berada dalam rentang sasaran inflasi Nasional sebesar 3,5%±1% (yoy), sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi. Berdasarkan disagregasinya, melandainya tekanan inflasi pada tahun 2019, terutama bersumber dari hampir semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. Kecukupan pasokan komoditas strategis dan koordinasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan TPID berkontribusi terhadap melandainya tingkat inflasi 2019. Sejalan dengan itu, penurunan tarif batas atas angkutan udara sebesar 15% yang berlaku sejak Mei 2019 juga memberikan kontribusi terhadap terkendalinya inflasi 2019.
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran
Halaman ini terakhir diperbarui 2/16/2021 8:47 PM
Apakah halaman ini bermanfaat?
Terima Kasih! Apakah Anda ingin memberikan rincian lebih detail?

Baca Juga