PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2020
Ditengah pandemi COVID-19, kinerja ekonomi Bali pada triwulan I 2020 mengalami kontraksi. Ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar -1,14% (yoy) pada triwulan I 2020, lebih rendah dibanding triwulan IV 2019 yang sebesar 5,51% (yoy). Angka ini juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, sebesar 2,97% (yoy). Dari sisi permintaan, penurunan kinerja ekonomi Bali bersumber dari kontraksi ekspor luar negeri dan konsumsi pemerintah serta melambatnya konsumsi rumah tangga (RT). Kinerja investasi juga menunjukkan kontraksi sebagaimana triwulan sebelumnya. Kondisi ini merupakan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan berbagai negara menerapkan travel restriction dan/atau lockdown. Selanjutnya dari sisi penawaran, kontraksi kinerja ekonomi Bali bersumber dari lapangan usaha (LU) utama Bali yaitu LU penyediaan akomodasi dan makan-minum (akmamin), LU pertanian, LU perdagangan, LU konstruksi, dan LU transportasi. Adanya pandemi COVID-19 menekan kinerja LU akmamin, LU perdagangan, serta LU transportasi. Selain itu, sejumlah proyek juga tertunda akibat protokol kesehatan physical distancing sehingga menekan kinerja LU konstruksi. Sementara itu, melambatnya sektor pertanian disebabkan oleh belum masuknya masa panen tanaman pangan (padi) pada triwulan I 2020.
PROSPEK EKONOMI TRIWULAN II 2020
Ekonomi Bali pada triwulan II 2020 diprakirakan tumbuh dalam kisaran -9,5% s.d 9,1% (yoy), terkontraksi semakin dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Prakiraan ini seiring kebijakan antisipasi penyebaran COVID-19 yang semakin ketat dibanding triwulan sebelumnya. Kebijakan yang awalnya hanya menutup sementara penerbangan dari dan ke Tiongkok, kemudian berlanjut menjadi penutupan sementara Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Selain itu, kebijakan protokol kesehatan juga diberlakukan secara tegas seperti penutupan seluruh tempat tujuan wisata, pasar, dan pusat keramaian terkait kebijakan pencegahan COVID-19 termasuk kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) oleh Pemerintah Kota Denpasar sejak Mei 2020.
PERKEMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH
Pagu anggaran perubahan belanja pemerintah di Wilayah Bali (APBD dan APBN) pada Triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp40,42 triliun atau tumbuh 0,45% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,70% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, pagu anggaran pendapatan daerah di Wilayah Bali pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp27,42 triliun atau tumbuh terbatas 1,31% (yoy).
Realisasi belanja pemerintah (APBD & APBN) di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 tercatat sebesar Rp5,52 triliun atau tumbuh 8,58% (yoy). Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja triwulan I tahun 2019 yang sebesar 11,78% (yoy), dengan nominal Rp5,04 triliun. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya serapan belanja daerah di tingkat kabupaten/kota, sementara APBN dan APBD Provinsi mengalami peningkatan serapan belanja. Daerah tingkat II dengan serapan belanja tertinggi adalah Kabupaten Bangli, sementara daerah dengan serapan belanja terendah adalah Kabupaten Gianyar.
Sejalan dengan kinerja belanja, kinerja Pendapatan Daerah juga tertahan. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan daerah di Wilayah Bali pada triwulan I tahun 2020 yang tercatat tumbuh 1,03% (yoy), atau lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 12,72% (yoy).
PERKEMBANGAN INFLASI
Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 3,04% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan IV 2019 yang sebesar 2,38% (yoy). Realisasi inflasi tersebut juga lebih tinggi dibanding dengan realisasi inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 2,96% (yoy). Meningkatnya inflasi Bali pada triwulan I 2020 disebabkan oleh naiknya tekanan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga.
PROSPEK INFLASI TRIWULAN II 2020
Inflasi Bali pada triwulan II 2020 diprakirakan melambat dibanding dengan triwulan I 2020, berada dalam sasaran inflasi Nasional, yaitu 3%±1%(yoy). Perlambatan ini diprakirakan didorong oleh penurunan permintaan dan pasokan yang memadai. Terhentinya industri pariwisata menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan pangan. Semakin terjaganya pasokan gula pasir dan turunnya harga minyak dunia juga dapat berdampak pada penurunan harga gula dan BBM.
PERKEMBANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Secara umum, kondisi stabilitas keuangan di Bali pada triwulan I 2020 masih terjaga. Kondisi ini tercermin oleh terjaganya tingkat intermediasi perbankan yang diwarnai peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pertumbuhan kredit. Penghimpunan DPK di Wilayah Bali pada triwulan I 2020 tercatat tumbuh sebesar 9,44% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 8,68% (yoy). Sementara itu, Penyaluran kredit pada triwulan I 2020 tercatat tumbuh 7,36% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,59% (yoy). Kualitas kredit di Wilayah Bali pada triwulan I 2020 sedikit menurun. Hal ini tercermin dari Non performing loan (NPL) Gross, yang meningkat pada triwulan I 2020 menjadi 3,80% dari 3,62% pada triwulan sebelumnya
Penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2020 tumbuh 6,96%(yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,73%(yoy). Dari sisi penggunaan, meningkatnya kinerja penyaluran kredit korporasi nonkeuangan bersumber dari penyaluran kredit investasi. Berdasarkan jenis LU, meningkatnya kredit korporasi nonkeuangan terutama bersumber dari meningkatnya kredit LU akmamin dan konstruksi. Sejalan dengan itu, kualitas kredit korporasi nonkeuangan sedikit membaik. Pada triwulan I 2020, NPL kredit korporasi nonkeuangan tercatat sebesar 7,13%, lebih rendah dibandingkan dengan NPL triwulan sebelumnya (7,26%).
Pada triwulan I 2020, kredit rumah tangga tumbuh 7,28%(yoy), meningkat dari triwulan lalu yang sebesar 6,95% (yoy). Peningkatan kredit rumah tangga bersumber terutama dari peningkatan kredit multiguna, seiring dengan berlanjutnya penurunan suku bunga kredit tersebut. Risiko kredit RT masih terjaga cukup baik, tercermin dari tingkat NPL yang masih cukup rendah dan berada di bawah 5%. Namun demikian, NPL pada triwulan 1 2020 sedikit meningkat (1,79%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (1,47%).
Pada triwulan I 2020 kredit UMKM tumbuh 6,79%(yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,12% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan kredit UMKM bersumber dari meningkatnya kredit UMKM LU industri pengolahan dan akmamin. Meskipun kredit UMKM tumbuh melambat, namun kualitas kredit masih terjaga. NPL kredit UMKM pada triwulan I 2020 tercatat sebesar 3,10%, meningkat dibandingkan triwulan lalu (2,75%), namun masih berada di bawah 5%.
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan I 2020 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya net inflow[1] sebesar Rp1,74 triliun. Kondisi tersebut didorong oleh rendahnya permintaan uang kartal pada periode laporan, pasca perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan masa libur akhir tahun.
Perkembangan transaksi melalui SKNBI pada triwulan I 2020 menunjukkan perlambatan dibanding triwulan sebelumnya, baik secara nominal maupun volume. Pada triwulan I 2020, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar 380 ribu lembar atau tumbuh -13,10 (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang tumbuh sebesar -12,55% (yoy). Sejalan dengan itu, nominal transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp12,15 triliun atau tumbuh -3,57% (yoy) pada triwulan I 2020. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang tumbuh sebesar -3,00% (yoy). Demikian halnya dengan transaksi Bank Indonesia (BI-RTGS) juga mengalami perlambatan. Nominal RTGS tercatat sebesar Rp31,94 triliun atau tumbuh 15,65% (yoy) pada triwulan I 2020. Perkembangan nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada Triwulan I 2020 tercatat tumbuh dari 19,09 % (yoy) pada triwulan IV 2019 menjadi sebesar 1,49% (yoy).
PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN
Menurunnya kinerja perekonomian Bali berdampak pada kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat Bali. Hal ini tercermin pada peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu dari 1,19% (Februari 2019) menjadi 1,21% (Februari 2020). Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja dan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di tengah menurunnya kesempatan kerja. TPAK tercatat meningkat dari 76,68% pada Februari 2019 menjadi 77,08% di Februari 2020. Sementara itu, indeks ketersediaan lapangan kerja menurun dari 178 pada triwulan I 2019 menjadi 121 pada triwulan I 2020. Penurunan lebih dalam diprakirakan akan terjadi pada triwulan II 2020, sebagaimana terkonfirmasi pada hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KPwBI Provinsi Bali. Kondisi kesejahteraan di Provinsi Bali secara umum terjaga, namun terdapat indikasi penurunan pada periode berjalan. Angka Kemiskinan Provinsi Bali pada September 2019 tercatat sebesar 3,61%, menurun dibanding dengan periode September 2018 yang sebesar 3,91%. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan. Namun demikian, terjadi indikasi penurunan kesejahteraan sebagaimana tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) dari 104,31 pada triwulan IV 2019 menjadi 96,67 pada triwulan I 2020. Gini ratio Provinsi Bali yang mengalami peningkatan juga menjadi tantangan bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat Bali.
PROSPEK EKONOMI BALI
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan III 2020 diperkirakan akan terkontraksi dan berada dalam kisaran -9,4% s.d -9,% (yoy), sedikit membaik dibanding prakiraan triwulan II 2020 yang sebesar -9,5 s.d 9% (yoy). Untuk keseluruhan tahun 2020 ekonomi Bali diperkirakan akan tumbuh kontraksi.
PROSPEKINFLASI BALI
Inflasi Bali tahun 2020 diperkirakan akan melandai dibanding 2019, dan masih akan berada dalam sasaran inflasi nasional 3%±1% (yoy). Kecukupan pasokan komoditas pokok dan koordinasi serta langkah-langkah strategis yang dilakukan TPID diprakirakan akan berkontribusi terhadap terkendalinya risiko inflasi tahun 2020.
