Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
Perekonomian Bali pada triwulan III 2018 menunjukkan akselerasi kinerja dibanding triwulan II-2018. Ekonomi Bali tercatat tumbuh sebesar 6,24% (yoy) di periode triwulan laporan, lebih tinggi dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 6,11% (yoy) dan lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan III 2017 yang sebesar 6,23% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III 2018, juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,17% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan kinerja ekonomi didorong oleh meningkatnya kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor luar negeri. Sementara dari sisi penawaran, akselerasi kinerja ekonomi Bali didorong oleh meningkatnya kinerja sebagian lapangan usaha utama Bali, antara lain lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta lapangan usaha industri pengolahan. Membaiknya kinerja lapangan usaha tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan seiring perayaan hari besar keagamaan serta penyelesaian proyek infrastruktur pemerintah termasuk untuk persiapan IMF-World Bank Annual Meeting (IMF-WB AM) 2018. Sementara itu, kinerja ekonomi Bali tertahan oleh perlambatan kinerja lapangan usaha penyediaan akomodasi makan-minum yang dipengaruhi oleh kejadian Gempa Lombok.
Dari berbagai prompt indikator yang ada, kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV 2018 diprakirakan akan melanjutkan akselerasi dalam kisaran 6,80%-7,20% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi kinerja ekonomi Bali terutama didorong oleh akselerasi komponen ekspor luar negeri. Kinerja komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah serta investasi masih tumbuh kuat namun melambat dibanding triwulan sebelumnya. Sejalan dengan itu, akselerasi ekonomi Bali pada triwulan IV 2018 dari sisi penawaran juga didorong oleh akselerasi 2 dari 5 lapangan usaha utama ekonomi Bali yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. Di sisi lain, akselerasi kinerja ekonomi Bali pada triwulan IV-2018 tertahan oleh perlambatan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, lapangan usaha industri pengolahan, serta lapangan usaha konstruksi.
Keuangan Pemerintah
Realisasi nominal belanja pemerintah (APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD 9 kabupaten/kota) pada triwulan III 2018 tercatat sebesar Rp23,21 triliun atau meningkat 15,12% (yoy), lebih tinggi dibanding realisasi belanja pemerintah pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp20,16 triliun (tumbuh 14,39%; yoy). Akselerasi realisasi belanja pemerintah pada triwulan III 2018, didorong oleh signifikannya peningkatan realisasi nominal belanja di kabupaten/kota. Sementara itu, realisasi belanja untuk APBN (kementerian dan lembaga) dan APBD Provinsi di triwulan laporan tumbuh melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, persentase realisasi belanja pemerintah di Bali pada triwulan III 2018 mencapai 59,04%, lebih tinggi dibanding triwulan III 2017 yang sebesar 53,70%. Pada sisi yang lain, realisasi nominal pendapatan pemerintah (APBD Provinsi Bali dan APBD 9 kabupaten/kota) pada triwulan III 2018 tercatat sebesar Rp18,08 triliun atau tumbuh 8,82% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan III 2017 yang tumbuh sebesar 12,75% (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan realisasi pendapatan baik pada level kabupaten/kota maupun provinsi di Wilayah Bali. Dengan kondisi tersebut, persentase realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan III 2018 telah mencapai 71,05%, lebih tinggi dibanding periode yang sama 2017 yang sebesar 68,24%.
Perkembangan Inflasi Daerah
Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan III 2018 tercatat sebesar 3,60% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 3,47% (yoy). Capaian inflasi Bali pada periode laporan juga lebih tinggi dibanding inflasi nasional pada periode yang sama sebesar 2,88% (yoy). Peningkatan inflasi tersebut terjadi pada seluruh komponen disagregasi inflasi yaitu komponen volatile food, komponen administered price dan komponen core inflation. Namun demikian, inflasi IHK Bali pada triwulan III 2018 masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional Bank Indonesia.
Terjaganya inflasi di Provinsi Bali didukung oleh semakin solidnya upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Namun demikian, masih terdapat beberapa potensi risiko seperti potensi kenaikan tarif angkutan udara yang dapat menyebabkan tekanan inflasi kelompok administered price; faktor cuaca dan ketergantungan pasokan bahan pangan pada daerah lain. Inflasi Bali pada triwulan IV 2018 diprakirakan lebih rendah dibanding triwulan III 2018, yaitu pada kisaran 3,00% - 3,40% (yoy). Dengan demikian, inflasi Bali tahun 2018 diperkirakan akan berada pada sasaran inflasi nasional sesuai PMK No.93/PMK.011/2014 sebesar 3,5%±1%.
Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
Kredit korporasi pada triwulan III 2018 tercatat tumbuh sebesar 3,10% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan II 2018 yang terkontraksi sebesar 2,91% (yoy). Perbaikan tersebut terutama disebabkan oleh terakselerasinya kredit modal kerja dan investasi serta membaiknya kredit konsumsi. Meskipun mengalami perbaikan pertumbuhan, kualitas kredit korporasi justru menunjukkan penurunan kualitas kredit yang tercermin dari peningkatan NPL dari 5,22% pada triwulan II 2018 menjadi 5,60% pada triwulan III 2018. Sejalan dengan kredit korporasi, kinerja kredit perseorangan (rumah tangga) juga menunjukkan akselerasi menjadi sebesar 6,01% (yoy) pada triwulan III 2018, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,42% (yoy). Dari sisi risiko, risiko kredit rumah tangga di triwulan III 2018 juga menunjukkan perbaikan, tercermin dari NPL kredit perseorangan yang sebesar 2,70%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,78%. Demikian halnya dengan kredit UMKM pada triwulan III 2018 yang tercatat tumbuh sebesar 7,95% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 6,96% (yoy). Akselerasi penyaluran kredit UMKM terjadi di semua sektor kecuali pertambangan, industri, dan LGA (listrik, gas dan air). Pertumbuhan kredit UMKM yang terakselerasi pada periode laporan diiringi dengan peningkatan NPL menjadi 3,89% dari sebelumnya 3,56% di triwulan II 2018.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Perkembangan kinerja transaksi tunai pada triwulan III 2018 di Provinsi Bali menunjukkan terjadinya net outflow (uang yang keluar dari Bank Indonesia melalui perbankan lebih besar dibanding uang yang masuk) sebesar Rp91 miliar didorong oleh adanya perayaan HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional) yaitu Idul Adha, Tumpak Wayang, Perayaan Odalan dan periode hari baik pernikahan menurut adat Bali. Sementara itu, transaksi melalui SKNBI menurun dibanding triwulan sebelumnya, baik secara nominal maupun volume. Pada triwulan III 2018, volume transaksi melalui SKNBI tercatat sebanyak 582.380 lembar atau terkontraksi 4,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan lalu yang terkontraksi 1,16% (yoy). Sementara itu, nominal transaksi melalui SKNBI tercatat sebesar Rp15,85 triliun atau tumbuh 0,26% (yoy) pada triwulan laporan, melambat dibanding triwulan lalu (3,53%, yoy). Pertumbuhan nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan III 2018 menunjukkan adanya penurunan -9,87% (yoy) dari sebelumnya tumbuh 15,82% (yoy) pada triwulan II 2018. Nominal transaksi jual-beli valas pada triwulan laporan mencapai Rp9,96 triliun, terdiri dari transaksi pembelian sebesar Rp4,99 triliun dan transaksi penjualan sebesar Rp4,97 triliun. Penurunan transaksi KUPVA pada triwulan III 2018 sejalan dengan penurunan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali akibat adanya bencana Gempa Bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Secara umum kondisi ketenagakerjaan Provinsi Bali pada Agustus 2018 menunjukkan kinerja yang semakin baik. Jumlah angkatan kerja di Bali pada Agustus 2018 mengalami peningkatan menjadi 2,52 juta orang atau naik 3,73% (yoy) dibanding Agustus 2017. Kondisi ini juga diikuti oleh peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2018 sebesar 76,78%, lebih tinggi dibanding Agustus 2017 sebesar 75,24%. Peningkatan angkatan kerja dan TPAK Agustus 2018, berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu dari 1,48% pada Agustus 2017 menjadi 1,37% pada Agustus 2018. Prospek ketenagakerjaan pada triwulan IV 2018 diprediksi masih dalam kondisi yang kuat, terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan hasil Survei Konsumen (SK) periode triwulan IV 2018. Sementara itu, tingkat kemiskinan di wilayah Bali pada Maret 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 4,01%, dibanding Maret 2017 yang sebesar 4,25%. Dengan capaian tersebut, gini ratio Provinsi Bali mengalami penurunan dari 0,382 pada Maret 2017 menjadi 0,377 pada Maret 2018. Sementara itu, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali yang menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani menunjukkan penurunan pada tri¬wulan III 2018 yaitu tercatat sebesar 103,28, lebih rendah dibanding triwulan II 2018 yang sebesar 103,54. Kondisi ini mengindikasikan penurunan kesejahteraaan masyarakat, khususnya pada wilayah pedesaan.
Prospek Perekonomian Daerah
Berdasarkan dari prompt indikator yang ada, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2019 diprakirakan tumbuh melambat dibanding triwulan IV 2018 dalam kisaran 6,00%-6,40% (yoy). Dari sisi permintaan, melambatnya kinerja ekonomi Bali tersebut diprakirakan akibat tertahannya kinerja komponen utama yang terkait dengan bidang usaha pariwisata, yaitu ekspor luar negeri setelah triwulan sebelumnya tumbuh signifikan terutama didorong oleh pelaksanaan IMF-WB AM 2018 yang dihadiri oleh lebih dari 36.000 orang peserta. Sementara itu sesuai historisnya, pada awal tahun realisasi investasi masih dalam jumlah yang terbatas dan tahapan pengadaan baru dimulai khususnya yang menggunakan APBD (provinsi dan kabupaten/kota) untuk belanja modal, sehingga diprakirakan akan menahan kinerja investasi, khususnya yang dikelola oleh pemerintah. Dari sisi penawaran, perlambatan kinerja ekonomi Bali diprakirakan disebabkan oleh melambatnya 5 lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan serta konstruksi.
Dengan mencermati perkembangan ekonomi, prompt indikator dan hasil survei serta liaison terakhir, perekonomian Provinsi Bali untuk keseluruhan tahun 2019 diprakirakan akan mengalami akselerasi dan tumbuh dalam kisaran 6,00%-6,40% (yoy). Dari sisi permintaan, akselerasi ekonomi Bali didorong oleh meningkatnya tiga komponen utama permintaan, yaitu konsumsi pemerintah, ekspor luar negeri dan konsumsi rumah tangga. Sementara dari sisi penawaran, akselerasi kinerja ekonomi Bali didorong oleh akselerasi 4 lapangan usaha utama ekonomi Bali, yaitu lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta akomodasi makan dan minum. Sementara itu, lapangan usaha konstruksi diprakirakan akan tumbuh melambat, seiring dengan turunnya volume dan nilai pengerjaan proyek konstruksi dibanding periode tahun 2018.
Inflasi Bali pada triwulan I 2019 diprakirakan akan melandai dibanding triwulan sebelumnya pada kisaran 2,30%-2,70% (yoy). Hal ini didorong oleh masuknya periode panen khususnya untuk komoditas pangan dan telah berakhirnya periode peak season pariwisata di Bali, sehingga tingkat harga-harga secara umum relatif lebih terkendali. Meskipun terdapat risiko kenaikan inflasi, namun melalui koordinasi dan kerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, tingkat inflasi Bali pada triwulan I 2019 diprakirakan dapat tetap terjaga, sejalan upaya TPID se-Provinsi Bali dalam pengendalian inflasi. Secara keseluruhan, inflasi Bali tahun 2019 diprakirakan akan mengalami peningkatan dan berada dalam kisaran 3,60%-4,00% (yoy), lebih tinggi dibanding prakiraan realisasi inflasi tahun 2018 yang sekitar 3,00%-3,40% (yoy). Meskipun demikian, prakiraan inflasi tersebut masih masuk dalam rentang sasaran inflasi Nasional yang sebesar 3,5%±1% (yoy), sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi. Berdasarkan disagregasinya, peningkatan tekanan inflasi pada tahun 2019 terutama bersumber dari hampir semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.
