Asesmen Makro Ekonomi Regional
Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 4,98% (yoy) lebih tinggi dari triwulan IV 2025 yang tumbuh sebesar 4,23% (yoy). Dari sisi pengeluaran, penguatan disebabkan oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan LNPRT. Penguatan konsumsi Rumah Tangga seiring dengan momentum HBKN Idul Fitri, Imlek dan Nyepi yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat tecermin dari peningkatan jumlah penumpang di terminal, pelabuhan ASDP dan bandara. Lebih lanjut penyelenggaraan berbagai festival dan bazaar serta adanya Liga 4 Piala Gubernur Sumatera Utara turut mendorong aktivitas masyarakat. Di samping itu, penyaluran bantuan pasca bencana yang turut berimplikasi pada peningkatan konsumsi LNPRT. Kinerja konsumsi Pemerintah meningkat seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pegawai dan belanja barang, termasuk dari realisasi program pemerintah seperti MBG yang mencapai 1.309 SPPG dari 1.762 target. Lebih lanjut, investasi turut meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan Hunian Tetap pada daerah terdampak bencana dan pembangunan lima sekolah rakyat. Namun, peningkatan PDRB lebih tinggi tertahan oleh melemahnya ekspor. Dari sisi lapangan usaha (LU) peningkatan didorong oleh menguatnya akmamin dan perdagangan. Sementara itu, transgud tetap tumbuh tinggi. Tetap tingginya akmamin, perdagangan, dan transgud seiring dengan tingginya permintaan dan mobilitas masyarakat pada momen HBKN Idul Fitri dan peningkatan aktivitas muat barang terutama berlanjutnya penyaluran bantuan terdampak bencana. Lebih lanjut, konstruksi juga meningkat dari sebelumnya kontraksi -0.91% (yoy) menjadi 3.81% (yoy) seiring dengan adanya pembangunan hunian pasca terdampak bencana. Namun demikian, peningkatan lebih tinggi tertahan oleh melemahnya kinerja pertanian dan industri pengolahan. Hal ini seiring dengan penurunan produksi padi, tanaman hortikultura semusim dan tahunan, dan beberapa tanaman perkebunan tahunan (kelapa sawit dan kopi).
Asesmen Inflasi
Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2026 tercatat di luar sasaran 2,5±1% (yoy). Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 3,86% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,66% (yoy). Meskipun demikian, inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,48% (yoy). Wilayah di Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu Gunungsitoli (6,30%, yoy), Sibolga (5,80%, yoy) dan Pematangsiantar (4,60%, yoy). Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Kenaikan harga didorong oleh adanya momentum HBKN Ramadhan dan Idul Fitri yang menyumbang kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, normalisasi tarif listrik pasca penerapan kebijakan diskon tarif listrik pada triwulan I 2025, dan kenaikan harga emas global seiring meningkatnya ketidakstabilan geopolitik global. Pemulihan yang belum total pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi pada bulan Desember 2025 turut mengganggu distribusi pasokan antardaerah dan rendahnya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan di awal triwulan I 2026. Adapun kenaikan harga pangan didorong oleh tingginya permintaan daging ayam ras, beras, dan ikan dencis. Di sisi lain, sinergi dan koordinasi TPID melalui kerangka 4K, serta implementasi program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. Program GPIPS diimplementasikan melalui beberapa program, seperti: (i) pelaksanaan pasar murah 4T (tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat komoditas); (ii) perluasan jangkauan distribusi barang, termasuk pelaksanaan sidak pasar yang masif; (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi; dan (iv) dorongan prioritisasi pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui KAD.
Asesmen Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan, Serta UMKM
Kinerja pembiayaan Sumatera Utara pada triwulan I 2026 menunjukkan kondisi yang tetap resilien di tengah proses pemulihan aktivitas ekonomi yang masih berlangsung pasca bencana akhir tahun 2025. Likuiditas perbankan terjaga dengan pertumbuhan DPK yang tumbuh positif sebesar 4,58% (yoy), didorong oleh pertumbuhan giro dan tabungan yang mendukung ketahanan arus kas sektor usaha dan perorangan serta akselerasi kredit dari sektor pemerintah. Namun, intermediasi perbankan mengalami moderasi tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit menjadi 4,07% (yoy), terutama akibat aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca bencana akhir tahun 2025 dan normalisasi permintaan domestik dan ekspor yang belum masif di awal tahun 2026. Meski demikian, risiko kredit tetap terkendali meskipun relatif meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang ditunjukkan oleh NPL yang berada pada level 1,94%. Kondisi ini mengindikasikan perbankan perlu meningkatkan kualitas portofolio kredit serta menerapkan prinsip kehati hatian dalam ekspansi pembiayaan khususnya pada sektor usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, dan PBE di tengah meningkatnya NPL pada ketiga sektor tersebut. Ke depan, prospek pembiayaan perbankan Sumatera Utara diperkirakan meningkat sejalan mulai stabilnya aktivitas ekonomi pasca bencana, meningkatnya kebutuhan kredit yang sejalan dengan siklus meningkatnya permintaan domestik di triwulan selanjutnya. Hal ini didukung oleh kebijakan makroprudensial yang tetap longgar dan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dorongan peningkatan kredit perbankan pada sektor riil, dan penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam memitigasi dampak ketidakpastian global.
Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Secara umum, transaksi sistem pembayaran non-tunai sejak awal tahun 2026 tetap menunjukkan perkembangan yang solid meskipun laju pertumbuhannya lebih moderat. Pada Triwulan I-2026, secara agregat pertumbuhan nominal kartu ATM/Debit, Kartu Debit, dan Uang Elektronik tercatat 31% (yoy) dan volume transaksi Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik mengalami perlambatan sebesar -10,6% (yoy). Meski begitu inovasi pembayaran berbasis QRIS semakin diterima luas oleh masyarakat, ditunjukkan oleh lonjakan pertumbuhan volume transaksi QRIS yang tumbuh sebesar 84,7% (yoy), sejalan dengan peningkatan nominal transaksi QRIS yang juga tumbuh sebesar 59,2% (yoy). Perluasan akseptasi QRIS juga ditunjukkan melalui jumlah pengguna QRIS yang tumbuh sebesar 10,5% (yoy) dan sejalan dengan jumlah merchant QRIS yang juga tumbuh sebesar 19,2% (yoy). Peningkatan ini menunjukkan bahwa akseptasi QRIS di Sumatera Utara terus meluas, baik dari sisi masyarakat sebagai pengguna maupun pelaku usaha sebagai penyedia kanal pembayaran digital. Dari sisi uang kartal, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mencatatkan net inflow sebesar Rp4,62 triliun sejalan dengan normalisasi kebutuhan uang tunai masyarakat pasca periode akhir tahun. Sementara itu, ekosistem pasar valuta asing domestik juga mencatat kinerja positif, yang tercermin dari pertumbuhan transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) sebesar 37% (yoy) dan transaksi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) sebesar 11% (yoy).
Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara pada triwulan I 2026 menunjukkan perbaikan yang konsisten. Hal ini ditandai dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun menjadi 5,01% dari 5,05% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, perbaikan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari menurunnya Rasio Gini yang mengindikasikan pemerataan hasil pembangunan semakin baik. Di tengah tren penurunan kemiskinan, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) turut memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga, khususnya di wilayah perdesaan. Perkembangan ini mencerminkan bahwa pondasi ekonomi masyarakat masih cukup kuat. Hal ini sejalan dengan kerangka Asta Cita yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah untuk memperkuat daya saing serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat termasuk di Sumatera Utara.
Prospek Perekonomian Daerah
Perekonomian Sumatera Utara pada 2026 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 4,9–5,7%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ditopang konsumsi rumah tangga yang tetap solid, peningkatan kualitas belanja pemerintah termasuk rekonstruksi pascabencana, serta investasi yang menguat seiring pengembangan kawasan industri, KEK, dan percepatan infrastruktur. Ekspor diproyeksikan tetap tinggi didukung permintaan CPO dan turunannya. Secara sektoral, pertumbuhan didorong kinerja pertanian khususnya program swasembada pangan dan subsektor perkebunan serta industri pengolahan yang mendapat dukungan dari hilirisasi komoditas, peningkatan bauran biodiesel, dan pengembangan kawasan industri. Kinerja perdagangan diprakirakan membaik sejalan dengan aktivitas ekspor yang terjaga dan menguatnya konsumsi domestik, sementara sektor konstruksi, transportasi, serta akomodasi dan makan minum didorong oleh percepatan proyek strategis pemerintah, pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan konektivitas, mobilitas masyarakat, aktivitas MICE, serta penyelenggaraan berbagai agenda strategis nasional dan internasional. Inflasi tahun 2026 diprakirakan berada dalam kisaran sasaran sebesar 2,5±1% didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, ketidakpastian perekonomian global diprakirakan tetap tinggi sehingga memerlukan kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik dari rambatan global serta mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.
