​

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Kalimantan Utara triwulan I 2026 tetap mencatatkan pertumbuhan positif, meskipun mengalami moderasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya akibat kinerja Lapangan Usaha (LU)  Pertambangan yang terkontraksi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kaltara yang positif ditopang oleh kinerja LU Konstruksi, Perdagangan, dan Administrasi Pemerintahan.  Kinerja LU Pertambangan terkontraksi akibat penurunan produksi batubara paska implementasi kebijakan pembatasan RKAB tahun 2026. Kendati demikian, aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga didukung oleh kinerja sejumlah lapangan usaha utama lainnya. LU Konstruksi masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi didorong oleh aktivitas pembangunan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI). Sejalan dengan itu, kinerja LU Perdagangan utamanya didukung oleh peningkatan output produksi dan permintaan pada masa HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. LU Administrasi Pemerintahan juga menunjukkan pertumbuhan yang solid didorong peningkatan belanja pegawai dalam rangka pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) serta akselerasi belanja modal APBN dan APBD se-Kaltara. Dari sisi permintaan, perekonomian Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 juga termoderasi akibat peningkatan impor barang masuk yang lebih tinggi, namun masih tumbuh positif didorong oleh meningkatnya kinerja investasi dan net ekspor seiring dengan peningkatan aktivitas ekspor dari hasil olahan kayu maupun investasi pembelian barang modal di KIHI

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi gabungan 3 kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,12% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang sebesar 2,57% (yoy), dan juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,29% (yoy). Meskipun mengalami peningkatan, inflasi secara tahunan tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, khususnya komoditas emas perhiasan, sejalan dengan berlanjutnya penguatan harga emas global di tengah eskalasi ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional dan tingginya permintaan terhadap aset lindung nilai. Selain itu, inflasi juga didorong oleh kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, khususnya dari komoditas tarif listrik yang mencatat inflasi tahunan tinggi akibat efek basis rendah paska kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan pemerintah pada awal 2025. Tekanan dari sisi pangan juga tercatat, terutama dari komoditas daging ayam ras dan cabai rawit yang meningkat, sejalan dengan lonjakan permintaan selama Ramadan dan menjelang Idulfitri. Namun demikian, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura secara tahunan, terutama cabai rawit, jagung manis, dan sawi hijau, yang mencerminkan normalisasi pasokan dari sentra produksi.

Pembiayaan Daerah Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara turut didukung oleh kinerja intermediasi perbankan yang tetap solid. Penyaluran kredit tumbuh di atas capaian regional Kalimantan dan Nasional.  Penyaluran kredit dalam bentuk kredit konsumsi dan modal kerja masing-masing tumbuh 7,04 % (yoy) dan 35,39% (yoy). Kuatnya pertumbuhan kredit modal kerja mencerminkan meningkatnya optimisme pelaku usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian, khususnya pada sektor-sektor bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, meningkatnya investasi sejalan dengan optimisme pelaku usaha terhadap pemulihan ekonomi nasional dan Kaltara serta akselerasi beberapa proyek strategis. Realisasi investasi yang sudah dilakukan selama triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar Rp11 Triliun atau 56,01 % dari target investasi 2026 yang ditetapkan sebesar Rp30,55 Triliun.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Penyelenggaraan sistem pembayaran tunai maupun nontunai di Provinsi Kalimantan Utara pada triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga di tengah berlanjutnya proses digitalisasi transaksi ekonomi dan keuangan. Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada Triwulan I 2026 menunjukkan kinerja yang relatif terjaga. Transaksi SKNBI mengalami kontraksi baik dari sisi nominal maupun volume, sejalan dengan pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha ke instrumen pembayaran digital yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Di sisi lain, transaksi BI-RTGS tetap mencatat pertumbuhan positif baik dari sisi nominal maupun volume, mencerminkan masih kuatnya aktivitas transaksi bernilai besar. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, aliran uang kartal mencatatkan net inflow seiring meningkatnya setoran uang kartal pasca periode kebutuhan uang tunai akhir tahun. Distribusi Uang Layak Edar (ULE) tetap didominasi oleh pecahan besar, sementara proses penarikan dan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi Clean Money Policy (CMP), yang disertai edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah kepada masyarakat. Sejalan dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, jumlah pengguna dan merchant QRIS terus meningkat dengan dominasi pada segmen Usaha Mikro dan penyebaran yang semakin luas di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, kinerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tetap solid, tercermin dari seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Utara yang masih berada pada tahap Digital.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Perkembangan ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada Triwulan IV 2025 tetap menunjukkan kondisi yang terjaga dan cenderung membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,85%, menurun dibandingkan 3,90% pada Agustus 2024. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan berkelanjutan di pasar tenaga kerja, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk bekerja serta membaiknya serapan tenaga kerja pada berbagai lapangan usaha. Kualitas hidup masyarakat juga terus meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 74,04, meningkat dibandingkan 73,41 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat. Sementara itu, tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan. Selain itu, Gini Ratio Kalimantan Utara pada September 2025 tercatat sebesar 0,251, menurun dibandingkan 0,261 pada Maret 2025. Penurunan ini didukung oleh membaiknya distribusi pengeluaran masyarakat, tercermin dari meningkatnya porsi pengeluaran kelompok 40% terbawah menjadi 24,89%, yang menunjukkan ketimpangan tetap berada pada kategori rendah. Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Kalimantan Utara pada Triwulan I 2026 tetap solid, ditopang oleh penurunan tingkat pengangguran, peningkatan kualitas pembangunan manusia, serta ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dan semakin membaik

Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Prov. Kaltara 2026 diprakirakan tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi 2025, yaitu dalam kisaran 5,0%-5,5% (yoy). Proyeksi tersebut terutama didorong oleh kinerja LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Konstruksi. LU Perdagangan diperkirakan akan memiliki andil besar dalam PDRB 2026 sejalan dengan peningkatan aktivitas perdagangan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan di Prov. Kaltara serta adanya komoditas ekspor baru yaitu Aluminium. LU Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan realisasi investasi dan operasi smelter aluminium, produksi pabrik pengolahan kertas di Kota Tarakan, dan peningkatan target produksi CPO oleh beberapa perusahaan kelapa sawit. LU Konstruksi juga diperkirakan akan tetap tumbuh positif didukung oleh finalisasi pembangunan kawasan KIHI dan berlanjutnya konstruksi beberapa proyek strategis di Prov. Kaltara lainnya. Namun demikian, LU dengan pangsa terbesar di Prov. Kaltara, yaitu LU Pertambangan diperkirakan tumbuh terbatas akibat perlambatan permintaan energi dari negara besar pengguna batu bara (a.l Tiongkok, India, dan beberapa negara di Asia Tenggara) di tengah perlambatan prospek ekonomi akibat perang tarif dagang, pengembangan sumber energi terbarukan serta upaya pemenuhan sumber energi secara domestik.

Dari sisi harga, inflasi Prov. Kaltara 2026 diprakirakan berada di dalam target inflasi nasional yaitu 2,5±1%. Prov. Kaltara diprakirakan dapat mengalami tekanan harga yang lebih tinggi pada 2026, sejalan dengan berlanjutnya kenaikan harga komoditas global seperti emas, potensi kenaikan harga minyak, berkurangnya subsidi ongkos angkut akibat efisiensi anggaran, dan peningkatan permintaan komoditas pangan di tengah pelaksanaan program MBG. Ke depan, sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan akan konsisten dilakukan guna menjaga stabilitas harga serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.