Realisasi belanja pemerintah (APBN dan APBD) pada triwulan III 2017 di Bali tercatat sebesar Rp 20,26 triliun, atau tumbuh sebesar 14,99% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi belanja pemerintah pada triwulan III 2016, yang tumbuh sebesar 13,68% (yoy), dengan total nominal realisasi tercatat sebesar Rp. 17,62 triliun. Realisasi belanja tersebut telah mencapai 54,40% dari pagu fiskal tahun 2017. Realisasi belanja pemerintah Kab/Kota pada Triwulan III 2017, tercatat sebesar Rp. 10 triliun, meningkat sebesar 10,25% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang tumbuh sebesar 14,27% (yoy). Sementara itu, realisasi belanja pemerintah Provinsi Bali pada triwulan III 2017, tercatat sebesar Rp. 3,79 triliun atau tumbuh sebesar 16,70% (yoy), lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama tahun 2016 yang sebesar 23,19% (yoy).Pada sisi yang lain, realisasi belanja yang menggunakan dana APBN di Provinsi Bali pada Triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp6,47 triliun atau meningkat sebesar 22,03% (yoy), tumbuh jauh lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama 2016, yang sebesar 7,64% (yoy). Sementara itu, realisasi pendapatan pemerintah pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp16,64 triliun, tumbuh sebesar 12,94% (yoy), tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2016 yang tumbuh sebesar 9,47% (yoy). Realisasi pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan untuk Provinsi Bali sebesar Rp. 4,48 triliun dan realisasi pendapatan untuk sembilan kabupaten/kota yang tercatat sebesar Rp. 12,16 triliun.

 

Inflasi Bali pada triwulan III 2017 tercatat sebesar 2,69% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi triwulan sebelumnya yang mencapai 4,02% (yoy). Pencapaian ini juga lebih rendah dibanding inflasi nasional triwulan III 2017 yang berada pada angka 3,72% (yoy). Penurunan inflasi pada triwulan III 2017 terjadi di seluruh komponen baik administered prices, volatile food, maupun core inflation. Inflasi IHK Bali sampai dengan triwulan III 2017 sedikit berada dibawah kisaran sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar 4±1% (yoy). Penurunan tekanan inflasi Bali pada periode laporan terjadi pada semua kelompok pengeluaran, terutama kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta kelompok transportasi, komunikasi dan keuangan. Sedangkan menurut kota pembentuknya, penurunan inflasi terutama terjadi di Kota Singaraja yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,91% (yoy), relatif jauh di bawah inflasi nasional dan Kota Denpasar yang sebesar 2,86% (yoy). Berdasarkan realisasi inflasi sampai dengan Oktober 2017, inflasi Provinsi Bali triwulan IV 2017 diprakirakan turun pada range 2,00%-2,40% (yoy) seiring dengan terjaganya ketersediaan komoditas pangan pada akhir triwulan IV 2017.

 

Pada triwulan III 2017, stabilitas sistem keuangan Bali masih cukup terjaga, terutama dari ketahanan sektor rumah tangga. Tingkat konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi, perilaku berutang yang masih normal, dan risiko kredit yang masih terjaga, berdampak minimal pada kerentanan sistem keuangan. Dari sisi sektor korporasi, meskipun eksposur kredit perbankan pada sektor ini hanya sebesar 30,87% dari total kredit di Bali, kerentanan yang terjadi pada sektor korporasi tetap perlu diwaspadai. Hal tersebut mengingat nilai NPL korporasi (4,88%) yang tipis mendekati threshold 5% walaupun telah mengalami perbaikan dibanding triwulan sebelumnya (5,27%). Dalam hal ini kekuatan ekonomi domestik masih mendukung ketahanan stabilitas keuangan di Bali meskipun perkembangan penyaluran kredit UMKM kembali menunjukkan perlambatan dari semula tumbuh sebesar 11,18% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 8,43% (yoy) di periode laporan. Penurunan laju penyaluran kredit UMKM terutama terjadi pada keuangan dan jasa perusahaan yang semula -0,8% (yoy) menjadi -6,4% (yoy) pada triwulan III 2017, diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, PHR (perdagangan, hotel dan restoran) serta LGA (listrik, gas dan air). Sementara itu, sektor PHR yang merupakan sektor dengan pangsa kredit terbesar (69,63%) turut mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan dari sebelumnya 11,6% pada triwulan II 2017 menjadi 7,6%. Namun demikian, walaupun pertumbuhan kredit UMKM mengalami perlambatan, kualitas kredit UMKM pada triwulan berjalan mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari rasio NPL kredit UMKM yang menurun dari 4,01% menjadi sebesar 3,03% pada triwulan III 2017.

 

Seiring selesainya periode perayaan keagamaan pada triwulan II 2017 (Ramadhan dan Idul Fitri) serta awal liburan sekolah, menyebabkan terjadinya pembalikan aliran dana tunai dari masyarakat melalui perbankan kembali masuk ke Bank Indonesia (net inflow) sebesar Rp1,3 triliun pada triwulan III 2017. Terjadinya net inflow pada periode triwulan III 2017 tersebut sejalan dengan pola historisnya. Pada triwulan III 2017, transaksi SKNBI meningkat dibandingkan triwulan sebelummnya, baik secara nominal maupun volume. Perputaran kliring secara nominal pada triwulan III 2017 tercatat sebesar Rp15,8 triliun (meningkat sebesar 18,2% (qtq)). Sedangkan volume transaksi kliring juga menunjukkan peningkatan pada triwulan III 2017 sebesar 608.542 lembar (meningkat 12,79% (qtq)) dibanding triwulan II. Nominal transaksi penyelenggara KUPVA BB di Provinsi Bali pada triwulan III 2017 juga menunjukkan peningkatan 23,92% (yoy). Nominal transaksi jual-beli valas pada triwulan laporan mencapai Rp10,58 triliun Peningkatan transaksi KUPVA pada triwulan III 2017 sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali yang pada triwulan laporan yang merupakan periode peak season pariwisata di Bali.

 

Secara umum sektor ketenagakerjaan Provinsi Bali pada Agustus 2017 menunjukkan kinerja yang masih kuat. Tercatat ada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menurun dari 1,89% pada Agustus 2016 menjadi 1,48% pada Agustus 2017. Sementara itu, jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 2,43 juta orang atau menurun 1,16% (yoy) dibandingkan periode Agustus 2016. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Agustus 2017 tercatat sebesar 75,24%, lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2016 yang sebesar 77,24%. Prospek ketenagakerjaan pada triwulan depan diprediksi akan membaik, terkonfirmasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan hasil Survei Konsumen (SK) di periode triwulan III 2017.

 

Tingkat kemiskinan Bali pada Maret 2017 tercatat sebesar 4,25% atau terdapat 180,13 ribu orang di Bali yang masuk dalam kategori penduduk miskin yang terdiri dari wilayah perkotaan sebanyak 96,89 ribu orang (3,58%) dan wilayah pedesaan sebanyak 83,23 ribu orang (5,45%). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan September 2016 yang tercatat masing-masing sebesar 93,74 ribu orang (3,53%) dan 81,2 ribu orang (5,21%). Penurunan tingkat kesejahteraan petani dan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar di Maret 2017 (dibandingkan dengan September 2016). Berbagai indeks pengukur kesejahteraan (P1, P2, rasio gini) juga menunjukkan kinerja yang menurun. Seiring dengan itu, Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Bali yang menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani menunjukkan penurunan pada triwulan III 2017 (104,28) dibandingkan dengan dengan triwulan II 2017 (104,68) dan triwulan III 2016 (106,92). Kondisi ini mengindikasikan kesejahteraaan masyarakat, khususnya pada tingkat pedesaan, sedikit menurun.

 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan I 2018, diprakirakan akan mengalami peningkatan dalam kisaran 5,80%-6,20% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan peningkatan kinerja ekspor khususnya jasa serta Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT). Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan I 2018 didorong oleh peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha utama yaitu lapangan usaha pertanian, penyediaan akomodasi makan dan minum, industri pengolahan, perdagangan dan transportasi. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2018 diprakirakan akan berada dalam kisaran 6,00%-6,40% (yoy), mendekati batas tengah. Dari sisi permintaan, prakiraan peningkatan didorong oleh menigkatnya kinerja sebagian besar komponen permintaan yaitu konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah serta ekspor. Dari sisi penawaran, prakiraan peningkatan kinerja ekonomi Bali bersumber oleh peningkatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, akomodasi makan dan minum, perdagangan serta informasi dan komunikasi. Faktor pendorong peningkatan kinerja ekonomi Bali tahun 2018 adalah pelaksanaan kegiatan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 yang akan diikuti oleh 15.000 peserta dari 189 negara pada bulan Oktober.

 

Inflasi Bali triwulan I 2018 diperkirakan melandai pada kisaran 0,60%-1,00% (yoy). Optimisme terjaganya inflasi pada periode tersebut seiring dengan terjaganya pasokan komoditas pangan yang telah di antisipasi oleh TPID se-Provinsi Bali. Selain itu, sesuai dengan pola musimannya, konsumsi di awal tahun cenderung menurun terutama konsumsi pemerintah sehingga tekanan inflasi cenderung minim. Meskipun demikian, masih terdapat potensi tekanan inflasi antara lain tendensi kenaikan curah hujan yang menghambat kinerja produksi komoditas pangan hortikultura serta rencana kenaikan beberapa kelompok administered prices salah satunya cukai rokok. Meskipun demikian, secara keseluruhan inflasi Bali tahun 2018 diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam kisaran 2,60%-3,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan perkiraan inflasi Bali tahun 2017 yang sebesar 2,10%-3,00% (yoy). Perkiraan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya target inflasi nasional yang sebesar 3,5±1% (yoy) sebagaimana tercantum dalam PMK No.93/PMK.011/2014 tentang Sasaran Inflasi.