Ekonomi Aceh tumbuh terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya, didorong oleh realisasi berbagai upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorolgi. Pada triwulan II 2026, ekonomi Aceh tumbuh 4,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,09% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Aceh ditopang oleh peningkatan pertumbuhan pada Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, LU Konstruksi dan LU Pertanian. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja ekonomi Aceh tercermin dari tetap tingginya kinerja Konsumsi Pemerintah dan kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta didorong oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga.
Pada triwulan II 2026, inflasi Aceh tercatat 5,84% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yakni 5,31% (yoy). Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga bensin akibat penyesuaian BBM nonsubsidi, penurunan pasokan pangan dari siklus tanam cabai dan beras serta anomali cuaca, efek pascabencana yang memicu price rigidity pada nasi dengan lauk, dan lonjakan harga emas perhiasan akibat ketegangan geopolitik global. Meskipun demikian, laju inflasi tersebut berhasil tertahan oleh normalisasi konsumsi pasca-HBKN Iduladha dan Meugang serta pulihnya konektivitas logistik.
Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan II 2026 terjaga pasca terjadinya bencana hidrometeorologi. Hal ini tercermin dari meningkatnya pertumbuhan pembiayaan diiringi dengan kualitas yang baik tercermin dari masih rendahnya Non-Performing Financing (NPF). Selain itu, inklusivitas pembiayaan juga menjukkan perkembangan yang baik tercermin dari rasio pembiayaan untuk UMKM yang tercatat sebesar 25,30%. Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mengalami ekspansi sebesar 10,54% (yoy).
Pada triwulan II 2026, perkembangan sistem pembayaran secara konsisten berjalan lancar dalam mendukung aktivitas perekonomian Provinsi Aceh. Sistem pembayaran tunai berjalan dengan baik, tercermin dari terjadinya net outflow pada triwulan laporan. Sementara itu, sistem pembayaran nontunai, khususnya melalui penggunaan APMK dan QRIS, terus menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan laporan.
Kinerja perekonomian Provinsi Aceh secara keseluruhan tahun 2026 diprakirakan tumbuh pada kisaran 4,60%-5,10% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,97%. Hal ini seiring dengan pembangunan dan rekonstruksi daerah pascabencana, serta normalisasi aktivitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, laju inflasi Provinsi Aceh di tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dan berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy), didukung oleh pelaksanaan strategi pengendalian inflasi melalui 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
