Organisasi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

ACHRIS SARWANI

Direktur – Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh

Achris Sarwani Lahir di Kabupaten Ponorogo pada tanggal 26 Desember 1968. Menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Teknik Industri Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993. Mendapatkan gelar Master di bidang ekonomi dari National Graduate Institute for Policy Studies pada tahun 2002.

Mengawali karir di Bank Indonesia pada tahun 1996. Achris Sarwani saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Achris Sarwani pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten (2017) dan 2018 menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peta

Kontak

​​Jl. Cut Meutia No. 15
​Banda Aceh
Telp: ​(0651) 34116
Fax: (0651) 33200

Provinsi Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat dan utara di Indonesia. Provinsi Aceh berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah Selatan, Samudera Indonesia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Teluk Benggala di sebelah utara. 

Luas wilayah Provinsi Aceh mencapai 72.034,87km persegi dengan 78,8% diantaranya berupa daratan. Di dalamnya terdapat 119 buah pulau, 73 sungai besar, dan 35 gunung. Provinsi Aceh terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota dengan ibu kotanya adalah Banda Aceh serta beberapa kota utama lainnya antara lain Lhokseumawe, Meulaboh, Langsa, Sigli, Bireun, dan Sabang.
Dalam waktu hampir dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh tercatat fluktuatif dan lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa fenomena yang berdampak besar pada perekonomian yaitu konflik yang berkepanjangan, menipisnya cadangan SDA (gas alam), serta gempa bumi dan tsunami. Pertumbuhan Aceh baru mulai pulih pasca gempa dan tsunami dengan adanya upaya rekonstruksi yang luar biasa oleh Pemerintah. 

Pada tahun 2019, ekonomi Provinsi Aceh tahun 2019 tumbuh 4,15%, melambat dibanding tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,61%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp164,21 triliun (tanpa migas sebesar Rp158,55 triliun) dengan PDRB perkapita sebesar Rp30,70 juta (tanpa migas sebesar Rp29,64 juta).

Struktur perekonomian Provinsi Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 29,54%, diikuti oleh perdagangan (15,51%), administrasi pemerintah (10,25%), dan konstruksi (9,62%). Beberapa komoditas unggulan Provinsi Aceh antara lain kopi, nilam, pala, cengkih, lada, rotan, beras, dan hasil laut (perikanan). 
Provinsi Aceh memiliki potensi yang sangat besar di sektor pariwisata, baik wisata alam, religi, budaya, sejarah, maupun kuliner. Setidaknya terdapat 797 objek wisata serta 774 situs dan cagar budaya yang tersebar di 23 Kabupaten/kota di seluruh Provinsi Aceh. Beberapa objek wisata yang sering dikunjungi baik oleh wisatawan asing maupun wisatawan domestik di Aceh yaitu Masjid Raya Baiturrahman, Museum Tsunami, PLTD Apung, dan Taman Putroe Phang di Kota Banda Aceh, Pantai Lampuuk, Pantai Lhoknga, dan Cagar Alam Jantho di Kab. Aceh Besar, Taman Nasional Gunung Leuser di Kab. Aceh Tenggara, Taman Laut di Kota Sabang, serta Taman Laut di Kepulauan Banyak, Kab. Aceh Singkil.

Untuk mengunjungi berbagai lokasi tujuan wisata tersebut, telah tersedia berbagai moda transportasi, baik darat, laut, dan udara. Bahkan untuk moda transportasi udara sudah tersedia penerbangan internasional dari Penang, Kuala Lumpur, dan Jeddah. Dengan daya tarik dan kemudahan akses tersebut, maka tidak heran jika jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan ke Provinsi Aceh diperkirakan mencapai 3 juta orang atau naik dari tahun 2018 yang mencapai 2,5 juta orang. 

Melihat besarnya potensi sektor pariwisata tersebut, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Aceh memberikan perhatian besar pada sektor pariwisata agar di masa depan sektor ini dapat menjadi salah satu penyangga perekonomian Provinsi Aceh. Bahkan, salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Aceh saat ini yaitu pembangunan sektor pariwisata yang dipadukan dengan pengembangan usaha kreatif masyarakat.
Di wilayah Provinsi Aceh, terdapat 2 (dua) Kantor Perwakilan Bank Indonesia, yaitu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yang berkududukan di Kota Banda Aceh dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe yang berkedudukan di Kota Lhokseumawe. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh merupakan koordinator dari seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah Provinsi Aceh yang memiliki cakupan wilayah kerja sebanyak 13 (tiga belas) kabupaten/kota, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Pidie Jaya, Kab. Simeulu, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, dan Kab. Subulussalam. Sementara 10 (sepuluh) kabupaten/kota lainnya menjadi wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, yaitu Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Bener Meriah, Kab. Bireuen, Kab. Gayo Lues, dan Kota Langsa.

Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yang terletak di Jl. Cut Meutia No.15, Kota Banda Aceh merupakan warisan dari De Javache Bank (DJB) Agentschaap Koetaradja yang resmi berdiri pada 2 Desember 1918. Pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB Agentschaap Koetaradja berhenti beroperasi sejak 11 Februari 1942 dan ditutup total pada 20 Oktober 1942. DJB Agentschaap Koetaradja mulai aktif kembali dua bulan setelah Indonesia merdeka yaitu pada 25 Oktober 1945.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh telah menjadi saksi atas beberapa peristiwa besar di Aceh seperti konflik yang berkepanjangan dan operasi militer pada tahun 2003-2004. Kemudian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh juga menjadi bagian dalam bencana gempa dan tsunami pada akhir tahun 2004 yang menyebabkan operasional kantor harus dipindahkan ke Jl. Sudirman No. 82 hingga bulan Juli 2007​

Baca Juga