PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2025 tetap tumbuh positif sebesar 4,98% (yoy) meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,02% yoy). Pertumbuhan positif tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Jawa.
Dari sisi permintaan, penopang utama kinerja ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2025 adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy) sejalan dengan tingginya aktivitas perekonomian menjelang HBKN Rafi. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 3,12% (yoy) seiring dengan tingginya realisasi PMA dan PMDN di Jawa Barat yang mencapai Rp68,5 triliun atau naik 6,01% (yoy) pada triwulan laporan. Sedangkan konsumsi pemerintah tumbuh 1,23% (yoy) bersumber dari belanja APBD dan APBN termasuk pembayaran THR.
Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2025 dikontribusikan oleh industri pengolahan yang tumbuh sebesar 0,37% (yoy) meski melambat seiring dengan meningkatnya tantangan pemasaran domestik dan global didorong oleh ketidakpastian global. Sektor pertanian tumbuh sebesar 31,89% (yoy) didorong oleh produksi padi dan jagung yg meningkat seiring pola musim tanam yg kembali normal, serta peningkatan produksi peternakan. Sektor Perdagangan tumbuh sebesar 6,23% (yoy) sejalan dengan aktivitas pada periode HBKN Idulfitri, terutama komoditas peralatan informasi, makanan, dan sandang.
KEUANGAN PEMERINTAH
Kinerja fiskal Provinsi Jawa Barat pada triwulan I 2025 menunjukkan kondisi yang solid dan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja keuangan yang positif tercermin dari realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang menunjukkan daya tahan yang baik dalam menghadapi tantangan ekonomi serta komitmen Jawa Barat dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Anggaran belanja Jawa Barat pada tahun 2025 secara keseluruhan mencapai Rp181,46 triliun, dengan realisasi belanja pada triwulan I 2025 telah mencapai 17,02% dari pagu atau tumbuh sebesar 8,65% (yoy) dari periode sebelumnya. Arah dan kebijakan fiskal tahun 2025 berfokus pada pembiayaan program prioritas nasional dengan mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran, produktif, dan berkualitas sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2025.
PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Jawa Barat pada periode laporan tercatat sebesar 0,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,64% (yoy) dan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi tahun 2025 sebesar 2,5±1% (yoy). Melandainya inflasi pada triwulan ini terutama didorong oleh kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga hingga Februari 2025, yang menyebabkan deflasi signifikan pada kelompok perumahan, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi yang tetap terjaga juga didukung oleh kebijakan moneter serta sinergi kuat pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Inflasi triwulan II 2025 diperkirakan akan lebih tinggi, seiring dengan berakhirnya program diskon tarif listrik dan adanya penyesuaian harga transportasi seperti tarif tol. Selain itu, peningkatan konsumsi masyarakat selama periode HBKN yang banyak berlangsung di triwulan II 2025 berpotensi mendorong inflasi dari sisi permintaan. Ke depan, pengendalian disparitas inflasi antarwilayah akan difokuskan melalui penguatan integrasi distribusi dan pengembangan sentra produksi pangan lokal, sebagai upaya mendukung tercapainya visi swasembada pangan di Jawa Barat.
KONDISI PEMBIAYAAN DAERAH & PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Di tengah berbagai tantangan di sisi domestik maupun global, ketahanan Sistem Keuangan Provinsi Jawa Barat tetap terjaga, baik dari sisi permodalan, likuiditas, maupun risiko kredit. Penghimpunan DPK tetap tumbuh meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan korporasi menjelang HBKN Nataru. Penyaluran pembiayaan ke proyek-proyek di Jawa Barat semakin meningkat disertai oleh perbaikan risiko kredit pada kredit produktif.
Fungsi intermediasi perbankan yang ditunjukkan oleh penyaluran kredit tumbuh sebesar 7,26% (yoy), lebih rendah dibanding pertumbuhan periode sebelumnya (8,92%, yoy). Pertumbuhan kredit di Jawa Barat tersebut perlu ditingkatkan karena berada di bawah range pertumbuhan kredit nasional. Perlambatan kredit terjadi pada seluruh jenis penggunaan baik KMK, KI maupun KK. Meski demikian, terdapat beberapa sektor yang mengalami kenaikan kredit yaitu sektor industri pengolahan dan perdagangan besar & eceran.
Kebijakan makroprudensial pro growth diterapkan dengan tetap menjaga stabilitas sektor Keuangan. Penguatan KLM pada April 2025 secara agregat telah meningkatkan likuiditas perbankan. Adapun, dampak kebijakan tarif Trump terhadap kondisi stabilitas keuangan perbankan diperkirakan relatif terbatas sebagaimana tercermin dari kondisi likuiditas, risiko kredit yang terjaga, dan permodalan yang masih tinggi.
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Kinerja infrastruktur dan sistem pembayaran tetap kuat mendukung transaksi ekonomi. Kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik, didukung dengan kondisi likuiditas yang memadai. Transaksi pembayaran non-tunai dan tunai menunjukkan optimisme sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif meski termoderasi di triwulan I 2025. Transaksi tunai di Jawa Barat tercatat dalam posisi net-inflow sebesar Rp2,06 triliun, setelah mengalami net-outflow pada triwulan IV 2024 sebesar Rp3,41 triliun.
Perluasan digitalisasi melalui kanal pembayaran QRIS mulai mencapai kestabilan, tercermin dari pertumbuhan yang positif namun mulai melandai. Transaksi QRIS secara nominal dan volume pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 121,53% (yoy) dan 129,57% (yoy). Di sisi lain, jumlah merchant QRIS di Jawa Barat mendominasi secara nasional, mencapai 8,28 juta atau 21,73% dari total merchant di Indonesia. Posisi ini memperkuat peran strategis dalam mendukung akselerasi digitalisasi pembayaran.
Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pelaku industri guna mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran. Upaya ini didukung oleh penguatan pelindungan konsumen melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, termasuk mengenai QRIS, Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, serta sosialisasi Pelindungan Konsumen (PeKA) terkait pemahaman hak konsumen kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tumbuh positif, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan tumbuh positif sebagaimana tercermin dari penurunan jumlah pengangguran (TPT), peningkatan lapangan pekerjaan (TPAK) serta peningkatan kesejahteraan petani (NTP) yang semakin memperkuat optimisme kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2025 sebesar 5,01% (yoy), yang didukung oleh kenaikan Upah Minumum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2025 sebesar 6,5% diikuti oleh kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Optimisme peningkatan kesejahteraan petani di Jawa Barat pada triwulan I 2025 tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yang meningkat di tengah momentum panen raya padi dan hortikultura.
PRAKIRAAN PEREKONOMIAN KE DEPAN
Dinamika ketidakpastian global sedikit mereda dan harapannya semakin terjaga untuk mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi global. Perkembangan ini memberikan dampak positif terhadap proyeksi ekonomi global yang diperkirakan sebesar 3,0%. Sementara itu, dampak tarif yang lebih rendah mengakibatkan penurunan proyeksi inflasi AS sehingga mendorong tetap kuatnya ekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR).
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 berada dalam kisaran 4,6 - 5,4%, sedikit lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 4,7 - 5,5%. Dengan memperhatikan ketidakpastian global dan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Barat tahun 2025 diprakirakan tetap kuat namun melambat dari tahun 2024 yaitu pada kisaran 4,5 - 5,3% (yoy). Optimisme didukung oleh kinerja konsumsi rumah tangga, terjaganya investasi, dan potensi peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Bank Indonesia memprakirakan inflasi Jawa Barat tahun 2025 tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1%, meski terdapat tekanan yang relatif lebih tinggi dari tahun 2024. BI mendukung Asta Cita melalui bauran kebijakan yaitu kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga, mendukung sumber-sumbr pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar transaksi ekonomi.
Berbagai langkah yang telah dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain sinergitas dan kolaborasi komponen pentahelix melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Selain itu juga melalui penyelenggaraan sinergi event seperti West Java Industrial Meeting (WJIM), West Java Economic Society (WJES), West Java Investment Summit (WJIS), Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) – Pekan Kreatif Jawa Barat (PKJB), West Java Digital & Sharia Economic Festival (WJ-DIGISEF), dan West Java Annual Meeting (WJAM). Dengan pelaksanaan berbagai sinergi event yang berkolaborasi dengan berbagai komponen pentahelix diharapkan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
