I. ASESMEN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
Perekonomian Riau pada triwulan IV 2025 tumbuh melandai. Ekonomi Riau pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,94% (yoy), melandai dari realisasi triwulan sebelumnya sebesar 4,98% (yoy), yang disebabkan oleh penurunan kinerja konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Luar Negeri. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan perkembangan ekonomi Nasional yang mencatatkan percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 5,04% (yoy) menjadi 5,39% (yoy). Provinsi Riau pada triwulan IV 2025 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam se-Nasional, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 5,08%.
Dari sisi pengeluaran, melandainya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan IV 2025 disebabkan oleh penurunan kinerja konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Luar Negeri. Kinerja konsumsi RT melandai seiring dengan penurunan harga CPO dan penyaluran kredit konsumsi yang melambat, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Dari sisi ekspor LN pada triwulan IV 2025 melandai seiring penurunan permintaan eksternal atas komoditas utama Provinsi Riau seperti komoditas lemak dan minyak nabati.
Dari sisi lapangan usaha (LU), melandainya pertumbuhan ekonomi Riau utamanya disebabkan oleh kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Pada triwulan IV 2025, LU Pertanian tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh harga Tandan Buah Segar (TBS) yang tumbuh 0,23% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,89% (yoy). Selain itu, LU Industri Pengolahan mengalami penurunan seiring dengan permintaan eksternal yang melambat akan komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya yang terindikasi dari harga CPO di triwulan IV 2025 yang sebesar $1.005,37 USD per ton, atau terkontraksi 8,75% (yoy), memburuk dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 12,32% (yoy).
Secara keseluruhan tahun 2025, perekonomian Riau tumbuh sebesar 4,79% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 3,52% (yoy). Capaian tersebut sejalan dengan ekonomi nasional yang tumbuh 5,11% (yoy), membaik dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,03% (yoy). Secara spasial, Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB ADHB terbesar keenam di Indonesia atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 5,08% terhadap agregasi PDRB ADHB seluruh provinsi di Indonesia.
II. ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Dari sisi pendapatan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pagu anggaran sebesar Rp9.305 miliar, menurun dibandingkan APBD tahun 2024 sebesar Rp11.116 miliar. Penurunan anggaran terutama terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah yang turun dari Rp6.783 miliar menjadi Rp5.163 miliar. Sejalan dengan pendapatan, pagu anggaran komponen belanja daerah juga mencatatkan kontraksi sebesar 14% (yoy), menjadi Rp9.580 miliar pada tahun 2025 dari Rp11.191 miliar pada tahun 2024. Berdasarkan komponennya, penurunan terutama terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkontraksi 39% (yoy) menjadi Rp1.492 miliar.
Realisasi pendapatan daerah Provinsi Riau pada tahun 2025 tercatat bertumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah didorong oleh peningkatan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat. Realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Riau yang bersumber dari PAD tercatat sebesar Rp3.470 miliar atau terkontraksi 18,08% (yoy) dari tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp5.425 miliar. Sejalan dengan nominal penurunan, rasio realisasi PAD terhadap pagu anggaran tercatat turun dari 79,99% menjadi 82,37%.
III. ASESMEN PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Pada triwulan IV 2025 tekanan inflasi Riau tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 4,88% (yoy) pada triwulan IV 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang mencatatkan inflasi sebesar 5,08% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga dan Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya. Di sisi lain, penurunan inflasi yang lebih lanjut tertahan oleh peningkatan inflasi Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya; Makanan, Minuman, dan Tembakau; serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.
IV. ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM
Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau relatif kuat, sejalan dengan perekonomian daerah yang masih tumbuh positif. Penyaluran kredit konvensional kepada korporasi yang berlokasi proyek di Provinsi Riau tercatat sedikit mengalami perlambatan pada triwulan IV 2025 namun diiringi oleh kemampuan bayar korporasi yang lebih baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit yang sama kepada Rumah Tangga (RT) terpantau masih tumbuh positif meskipun sedikit melambat.
Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat cukup baik, terindikasi dengan Loan to Deposit ratio perbankan Riau pada triwulan IV 2025 yang tercatat sebesar 79,95% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 78,11% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.
V. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pada triwulan IV 2025, aliran uang tunai masuk ke atau keluar dari Bank Indonesia Provinsi Riau mencatatkan posisi net-outflow yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pergerakan net-outflow dari Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp6,99 triliun, lebih tinggi dibandingkan net-outflow triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,42 triliun.
Sementara itu, secara umum transaksi non-tunai di Riau pada triwulan IV 2025 tercatat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, khususnya transaksi melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Uang Elektronik (UE), dan QRIS. Di sisi lain, kinerja transaksi melalui SKNBI dan RTGS menunjukkan perlambatan. Kinerja APMK di Provinsi Riau pada triwulan IV 2025 tercatat membaik khususnya kartu debit, dari sisi nominal maupun volume transaksi yang masing-masing tumbuh 17,65% (yoy) dan 1,10% (yoy), dari yang sebelumnya tercatat 15,92% (yoy) dan -0,07% (yoy). Lebih lanjut, kinerja transaksi melalui UE tercatat tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun volume pada triwulan laporan. Transaksi berbelanja yang menggunakan senilai Rp2,4 triliun atau tumbuh sebesar 61,1% triwulan IV 2025.
VI. ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Agustus 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Agustus 2024. Hal ini sejalan dengan peningkatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Riau. Pada periode laporan, jumlah Angkatan Kerja meningkat di Riau, namun pertumbuhannya tidak sebanding dengan peningkatan penduduk yang bekerja sehingga mendorong peningkatan jumlah pengangguran yang berkontribusi pada peningkatan TPT.
Sementara itu, indikator kemiskinan Provinsi Riau tercatat mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan Riau pada September 2025 yang tercatat menurun menjadi 6,30% dari 6,36% pada September 2024. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat perdesaan yang terefleksi dari pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2025 tercatat masih cukup baik, yaitu dari 188,03 pada triwulan IV 2025, meskipun menurun dibandingkan triwulan III 2025 yang mencapai 191,38. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan NTP pada subsektor unggulan Riau seperti tanaman perkebunan rakyat dan tanaman pangan.
VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Perekonomian Riau pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 4,20 – 5,00% (yoy), cenderung bias atas dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 3,52% (yoy). Percepatan ekonomi Riau tahun 2026 terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja konsumsi RT. Namun demikian, potensi disrupsi perdagangan internasional dan kondisi geopolitik menahan pertumbuhan yang lebih tinggi.
Inflasi Riau pada tahun 2026 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy). Hal tersebut didukung oleh perkiraan harga komoditas pangan yang dalam rentang sasaran, meskipun terdapat potensi peningkatan permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Prospek tersebut didasari oleh penguatan upaya stabilisasi pasokan komoditas pangan melalui perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, optimalisasi pengolahan pasca panen, program dukungan penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta penguatan kualitas SDM dan korporasi petani. Sementara itu, permintaan domestik diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, imported inflation yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau. Terakhir, seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir diperkirakan turut mendukung pengendalian inflasi. Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, kenaikan UMP Riau sebesar 7,74% tahun 2026, penyesuaian harga BBM non-subsidi masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respon kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar stakeholders terutama TPIP dan TPID, termasuk TPID se-Provinsi Riau.
