PERTUMBUHAN EKONOMI
Perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 5,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,19% (yoy). Angka pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,39% (yoy). Perkembangan tersebut didukung oleh peningkatan permintaan domestik seiring dengan peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru 2026. Dari sisi pengeluaran, sumber utama pertumbuhan ekonomi dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Sementara, dari sisi Lapangan Usaha (LU) sumber pertumbuhan berasal dari LU Industri Pengolahan, LU Transportasi, LU Konstruksi, dan LU Informasi Komunikasi. Secara keseluruhan tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat sebesar 5,32% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,95% (yoy). Angka pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional 5,11% (yoy). Kinerja ini dicapai seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan peningkatan capaian realisasi investasi (PMA dan PMDN) yang turut mendorong pertumbuhan pada komponen PMTB.
KEUANGAN PEMERINTAH
Kinerja fiskal Provinsi Jawa Barat menunjukkan kondisi yang solid di tengah kebijakan realokasi dan efisiensi anggaran, dan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan fiskal yang semakin terarah tecermin dari dukungan terhadap program-program prioritas.
Realisasi APBD Provinsi dan APBD 27 kabupaten/kota Jawa Barat hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp29,41 triliun, 94,58% dari pagu anggaran atau tumbuh sebesar 2,38% (yoy). Adapun realisasi TKDD di Jawa Barat mencapai Rp76,10 triliun hingga triwulan IV 2025, atau 98,46% dari total alokasi dan dengan kenaikan sebesar 2,39% (yoy). Sementara itu, realisasi belanja fiskal Jawa Barat hingga triwulan IV 2025 mencapai 99,81% dari total rencana belanja 2025 atau sebesar Rp190,40 triliun. Angka realisasi belanja tersebut tumbuh sebesar 6,56% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi pada tahun 2024.
PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi Provinsi Jawa Barat pada triwulan IV tahun 2025 tercatat sebesar 2,63% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,19% (yoy). Kenaikan harga utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dan kenaikan berbagai komoditas pangan strategis seperti cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras akibat kondisi cuaca ekstrem di tengah kenaikan permintaan. Inflasi pada triwulan I 2026 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025. Faktor pendorong inflasi adalah meningkatnya permintaan terhadap komoditas pangan strategis seiring momentum Ramadan dan Idulfitri 2026 yang secara musiman mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga. Selain itu, potensi gangguan distribusi dan penyesuaian harga pada beberapa komoditas juga dapat memperkuat tekanan inflasi pada periode tersebut. Selain itu, perkembangan harga juga dipengaruhi base-year effect dari sisi administered prices seiring normalisasi diskon tarif listrik yang terjadi pada Januari-Februari 2025.
Untuk menjaga stabilitas harga pangan tetap terkendali, terutama menjelang siklus HBKN Ramadan dan Idulfitri, seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat koordinasi dan sinergi melalui penguatan pengendalian pasokan dan distribusi, optimalisasi operasi pasar dan ketersediaan stok, serta pemantauan harga secara intensif. Langkah-langkah tersebut penting guna memastikan kecukupan pasokan, kelancaran distribusi antarwilayah, serta menjaga ekspektasi inflasi masyarakat agar tetap terjangkar, sehingga tekanan inflasi tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan.
KONDISI PEMBIAYAAN DAERAH & PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Stabilitas Sistem Keuangan di Jawa Barat masih dalam kondisi terjaga dengan ruang yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit pada triwulan IV 2025 tetap tumbuh namun terbatas, berada di bawah rentang pertumbuhan kredit nasional (8-11%). Ke depan, masih terdapat ruang peningkatan pertumbuhan kredit a.l didukung kinerja korporasi yang masih terjaga.
Perkembangan kredit di Jawa Barat pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 2,74% (yoy), lebih rendah dibanding periode sebelumnya (3,78% yoy). Perlambatan kredit terjadi pada seluruh jenis, bahkan kredit modal kerja tercatat terkontraksi. Setelah kebijakan penurunan BI rate yang dilakukan BI secara gradual hingga menyentuh level terendah sejak 2022, suku bunga perbankan tercatat sedikit menurun dan pada triwulan IV 2025 tercatat pada level 9,47%. Meskipun demikian, penurunan suku bunga kredit perbankan terpantau masih berjalan lambat dan perlu dipercepat guna mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
DPK di Jawa Barat terakselerasi dengan tumbuh 5,42% (yoy) atau senilai Rp717,25 triliun, lebih tinggi dari periode sebelumnya yang tumbuh 4,65% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan signifikan pada DPK jenis giro yang tumbuh 16,79% (yoy) serta tabungan yang tumbuh 6,08% (yoy). Meningkatnya aset perbankan dan masih positifnya DPK mengindikasikan bahwa permodalan perbankan yang cukup kuat, dengan likuiditas yang memadai.
Di tengah ruang likuiditas yang masih tersedia dan penurunan suku bunga kredit yang relatif lambat, diperlukan percepatan transmisi kebijakan moneter ke sektor riil. Bank Indonesia melakukan ekspansi likuiditas moneter dan kebijakan makroprudensial yang longgar a.l melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong kredit/pembiayaan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Penguatan terus ditempuh untuk turut mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Implementasi KLM yang diperkuat sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia (lending channel) serta penetapan suku bunga kredit/persentase imbalan pembiayaan perbankan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel).
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Kinerja infrastruktur dan transaksi sistem pembayaran tetap kuat dalam mendukung transaksi ekonomi. Kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) terjaga baik, didukung dengan kondisi likuiditas yang memadai. Kinerja transaksi nontunai pada triwulan IV 2025 mengalami pertumbuhan volume dan nominal transaksi baik melalui RTGS maupun SKNBI. Transaksi menggunakan APMK Debit dan Kredit serta menggunakan UE juga tercatat tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun volume. Transaksi QRIS secara nominal dan volume pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 93,68% (yoy) dan 132,86% (yoy). Pada periode laporan, terdapat penambahan 283.531 pengguna, sehingga total pengguna QRIS di Jawa Barat hingga periode pelaporan mencapai 13,08 juta atau 21,96% dari total pengguna QRIS nasional.
Transaksi tunai di Jawa Barat tercatat dalam posisi net-outflow sebesar Rp5,28 triliun atau -54,67% (yoy), termoderasi dari triwulan III 2025 yang mengalami net-inflow sebesar Rp7,04 triliun. Hal ini mencerminkan peningkatan kebutuhan uang tunai di masyarakat dari periode HBKN Natal dan Tahun Baru 2026.
Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pelaku industri guna mendorong perluasan digitalisasi sistem pembayaran. Upaya ini didukung oleh penguatan pelindungan konsumen melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, termasuk mengenai QRIS, Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, serta sosialisasi Pelindungan Konsumen (PeKA) terkait pemahaman hak konsumen kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tumbuh tinggi, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan tumbuh positif sebagaimana tercermin dari penurunan jumlah pengangguran (TPT), peningkatan lapangan pekerjaan (TPAK) turunnya angka kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Barat serta peningkatan kesejahteraan petani (NTP) yang semakin memperkuat optimisme kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
Tingkat kemiskinan Jawa Barat pada periode Maret 2025 sebesar 7,02%, lebih rendah dibanding periode September 2024 sebesar 7,08%, berimplikasi pada penurunan Gini Ratio Jawa Barat yang tercatat sebesar 0,397 pada September 2025, dan termasuk kategori ketimpangan rendah. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 6,77% pada Agustus 2025 menjadi 6,66% pada November 2025. Hal ini selaras dengan peningkatan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Barat dari semula 66,99% pada Agustus 2025 menjadi 67,67% pada November 2025.
Kesejahteraan petani di Jawa Barat pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh positif pada semua indikator. Hal tersebut tecermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat menjadi sebesar 116,53 dari semula sebesar 115,99 pada triwulan III 2025.
PRAKIRAAN PEREKONOMIAN KE DEPAN
Prospek perekonomian global menunjukkan kecenderungan melambat dengan tingkat ketidakpastian pasar keuangan yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar menjadi 3,2% (yoy), disertai perbedaan laju pertumbuhan yang semakin nyata antarnegara. Secara keseluruhan tahun 2026, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,9–5,7% (yoy), sejalan dengan penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang terintegrasi dengan kebijakan fiskal dan sektor riil, sehingga mampu memperkuat daya tahan dan momentum ekspansi ekonomi. Dengan memperhatikan masih tingginya ketidakpastian global dan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Barat pada tahun 2026 diprakirakan tetap resiliens di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, dan berada pada kisaran 4,9-5,7% (yoy). Optimisme tersebut bersumber dari penguatan konsumsi rumah tangga seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan adanya stimulus fiskal serta terjaganya investasi seiring iklim investasi yang semakin kondusif serta pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus.
Bank Indonesia memprakirakan inflasi Jawa Barat tahun 2026 tetap berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi inti diprakirakan tetap rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, serta imported inflation yang terkendali, dan inflasi pangan yang diprakirakan terkendali seiring penguatan produksi pangan dan didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dinamika ketidakpastian global masih akan menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2026. Adapun sejalan dengan semangat Jabar Melaju: Memperkokoh Fondasi Makro, Menjemput Optimisme Baru di 2026, berbagai bauran kebijakan dan kolaborasi strategis tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan makroekonomi Jawa Barat di tengah dinamika global, sekaligus membuka ruang pertumbuhan baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan sinergi yang semakin solid antara pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat, Jawa Barat optimis dapat melaju lebih cepat, memperdalam struktur ekonominya, serta menjemput optimisme baru pada tahun 2026 dengan daya saing yang semakin kuat di tingkat nasional maupun global.