Perekonomian NTB pada triwulan IV 2025 tumbuh tinggi sebesar 12,49% (yoy), meningkat akseleratif dibandingkan triwulan sebelumnya. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Balinusra yaitu 4,87% (yoy), serta secara nasional yaitu 5,39% (yoy). Kinerja tersebut lebih kuat dibandingkan triwulan III 2025, seiring peningkatan signifikan pada sektor tambang maupun nontambang. Pertumbuhan ekonomi nontambang juga meningkat dari 7,86% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 13,75% (yoy) pada triwulan IV 2025. Dari sisi permintaan, akselerasi ekonomi NTB didorong oleh peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa serta pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan IV 2025 terutama didorong oleh akselerasi kinerja LU Industri Pengolahan, seiring peningkatan produksi smelter dan PMR. LU Pertambangan kembali tumbuh positif setelah mengalami kontraksi selama empat triwulan sebelumnya serta kinerja LU Perdagangan memperkuat pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan.

 

Secara nominal, realisasi pendapatan gabungan Pemerintah Pusat (APBN) dan Provinsi NTB (APBD) triwulan IV 2025 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun persentase realisasi pendapatan terhadap pagu anggaran tahun 2025 untuk APBN, APBD Provinsi NTB, dan APBD Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 111,02%, 99,53% dan 102,72%. Sementara secara spasial, realisasi pendapatan Kabupaten/Kota terhadap pagu anggaran tahun 2025 tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa Barat (150,80%) dan terendah Kabupaten Lombok Tengah (88,81%). Di sisi lain, realisasi belanja gabungan Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB (termasuk kabupaten/kota) pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami peningkatan, dengan realisasi sebesar Rp52.448,58 miliar atau 93,86% dari target. Secara spasial, persentase realisasi penyerapan belanja tertinggi adalah Kabupaten Lombok Timur (98,35%), sedangkan terendah yaitu Kabupaten Kota Bima (78,05%).

 

Inflasi Provinsi NTB pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,01% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,69% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi utamanya disumbang oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring dengan peningkatan harga komoditas hortikulkultura seiring puncak masa panen yang telah berlalu. Inflasi juga disumbang oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya seiring dengan kebijakan tarif perdagangan oleh AS yang berdampak pada peningkatan ketidakpastian dunia dan meningkatkan permintaan emas sebagai safe-haven dan hedging asset. Lebih lanjut, inflasi juga disumbang oleh Kelompok Transportasi akibat kenaikan pernjualan kendaraan bermotor. Namun, inflasi Kelompok Transportasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi komoditas angkutan udara seiring kebijakan diskon tarif angkutan pada periode HBKN Natal dan Tahun baru.

Kinerja sistem keuangan Provinsi NTB pada triwulan IV 2025 masih positif, didorong pertumbuhan kredit investasi yang melambat sebesar  44,29%. Perkembangan positif tersebut turut didukung oleh risiko yang terjaga, tecermin dari NPL yang masih berada pada threshold <5%, yaitu sebesar 2,61%.

 

Aliran uang kartal di NTB mencatat net outflow sebesar Rp1,19 triliun, dipengaruhi oleh faktor musiman seperti peningkatan belanja Pemerintah dan pencairan Bansos dari Pemerintah. Bank Indonesia menjaga kualitas rupiah beredar melalui sortasi dan pemusnahan UTLE sebesar Rp458,55 milyar, serta memperkuat layanan kas melalui kas keliling dan optimalisasi kas titipan di Bima dan Sumbawa untuk memastikan ketersediaan uang layak edar hingga ke wilayah 3T.

 Pada sistem pembayaran wholesale, transaksi RTGS meningkat baik dari sisi frekuensi maupun nominal yang mencerminkan membaiknya aktivitas korporasi, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Di sisi ritel, SKNBI menunjukkan pemulihan terbatas pada frekuensi transaksi namun nominal masih relatif stagnan, sementara BI-FAST tetap menjadi kanal transfer dana utama masyarakat karena kecepatan, biaya yang rendah, dan kemudahan akses. Instrumen pembayaran ritel lainnya juga tumbuh positif, tercermin dari peningkatan volume transaksi kartu debit dan kartu kredit, serta pertumbuhan sangat kuat uang elektronik baik dari jumlah akun maupun nilai transaksi. Selain itu, penggunaan QRIS terus meningkat signifikan dari sisi jumlah merchant dan transaksi dengan nilai mencapai Rp1,4 triliun, menegaskan bahwa pembayaran digital semakin menjadi preferensi utama masyarakat NTB dan mempercepat inklusi serta penguatan ekonomi digital di daerah.

 

Jumlah angkatan kerja Provinsi NTB pada November 2025 meningkat 0,95% (yoy) menjadi 3,24 juta orang yang diiringi penambahan lapangan kerja sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif terjaga di level 3,06% pada November 2025, dengan dinamika dipengaruhi perubahan TPT perdesaan sebesar 0,24% (ptp). Di sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan menurun dari 11,91% (September 2024) menjadi 11,38% (September 2025), terutama didorong penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan.

Dari sisi daya beli dan kualitas pembangunan manusia, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 meningkat 2,85% (ptp) dibandingkan September 2025, didorong kenaikan indeks yang diterima dan dibayar petani, khususnya pada sektor hortikultura (73,84% ptp) dan perkebunan rakyat (12,83% ptp). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB tahun 2025 meningkat 0,87 poin dari 72,25 (2024) menjadi 73,97 (2025), ditopang perbaikan umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita, meski masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 75,90.

 

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2026 diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi pada rentang 6.49%-7,49%. Lebih lanjut, ekonomi tanpa tambang diprakirakan tumbuh 3,67% - 4.5​​​7%. Pertumbuhan ekonomi NTB didorong oleh kinerja Investasi yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 seiring dengan pertumbuhan pada sektor industri pengolahan. Selain itu, Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT) turut mengalami pertumbuhan tinggi diprakirakan akibat dari tingginya pengeluaran barang dan jasa untuk menyediakan program prioritas pemerintah. Pada sisi Lapangan Usaha (LU), LU Transportasi akan berperan penting mengingat telah bertambahnya 8 rute penerbangan baru dan beroperasi optimal di tahun 2026.

Lebih lanjut, tekanan inflasi Provinsi NTB akan terus berlanjut pada tahun 2026 dan angka Inflasi Gabungan diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2025, namun tetap terkendali. Meningkatnya tekanan inflasi terutama didorong oleh potensi peningkatan permintaan pangan utama. Volatilitas harga komoditas global turut mendorong tingkat inflasi lebih tinggi di tahun 2026. Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan sinergi dan koordinasi intensif, serta mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi NTB.