ASESMEN MAKRO EKONOMI REGIONAL
Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 4,23% (yoy) lebih rendah dari triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 4,55% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perlambatan disebabkan oleh termoderasinya pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga, konsumsi Pemerintah, dan ekspor, serta terkontraksinya investasi. Perlambatan konsumsi Rumah Tangga seiring dengan bencana banjir di akhir November yang berdampak pada terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat tercermin pada menurunnya konsumsi listrik Rumah Tangga serta pelemahan kredit konsumsi. Konsumsi Pemerintah dan ekspor turut melambat akibat penurunan realisasi belanja negara dan belanja daerah Sumatera Utara, harga komoditas ekspor utama Sumatera Utara di pasar global, volume ekspor antar wilayah melalui Pelabuhan Belawan, serta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Investasi terkontraksi menjadi -0,40% (yoy), tercermin pada terkontraksinya penjualan semen domestik, kredit modal kerja, dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA). Di sisi lain, konsumsi LNPRT tumbuh kuat, didorong oleh perayaan HBKN Nataru serta penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam, sehingga menahan perlambatan yang lebih dalam. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perlambatan ekonomi pada triwulan IV 2025 disebabkan oleh moderasi kinerja pada sebagian besar sektor utama, terutama Pertanian, Industri Pengolahan, dan kontaksi pada LU Konstruksi, namun masih ditopang oleh akselerasi pada LU Perdagangan. Melemahnya LU Pertanian dipicu oleh anomali cuaca ekstrem berupa banjir dan tanah longsor yang merusak lahan produktif, sehingga berdampak pada penurunan luas panen secara signifikan. LU Industri Pengolahan turut melambat seiring dengan lesunya permintaan global dari negara mitra dagang utama serta adanya gangguan pada rantai pasok CPO akibat bencana di penghujung tahun. Sementara itu, LU Konstruksi masih mengalami kontraksi sebagaimana tecermin dari penurunan nilai proyek dan melambatnya pertumbuhan penjualan semen akibat hambatan cuaca serta fase normalisasi pasca-penyelesaian proyek strategis. Di sisi lain, LU Perdagangan menunjukkan akselerasi yang didorong oleh momentum HBKN Natal dan Tahun Baru serta peningkatan transaksi e-commerce pada kelompok makanan, minuman, dan sandang. Hal tersebut didukung oleh LU Transportasi dan Pergudangan yang kinerjanya tetap terjaga di level tinggi berkat mobilitas penumpang jalur laut dan peresmian beberapa ruas jalan tol baru, sehingga secara kolektif mampu menahan perlambatan ekonomi Sumatera Utara yang lebih dalam.
ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Pada tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara membukukan surplus Rp4,29 triliun, meski secara agregat pertumbuhan realisasi pendapatan dan penyerapan belanjanya melambat dibandingkan dengan tahun 2024. Dari sisi pendapatan, APBD Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp57,93 triliun (91,38% dari pagu) didominasi oleh Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi pendapatan APBD melambat 6,66% terutama disebabkan oleh komponen TKDD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing sebesar Rp40,26 triliun (turun dari Rp44,21 triliun) dan Rp13,85 triliun (turun dari Rp14,98 triliun). Di sisi lain, realisasi Pendapatan Lainnya meningkat 32,62% menjadi Rp3,82 triliun (naik dari Rp2,88 triliun) dibandingkan tahun 2024. Dari sisi belanja, APBD Provinsi Sumatera Utara mencapai Rp53,64 triliun (83,58% dari pagu) didominasi oleh belanja pegawai. Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja APBD melambat sebesar 14,48% terutama disebabkan oleh komponen belanja modal sebesar Rp5,94 triliun (turun dari Rp9,47 triliun), belanja barang dan jasa sebesar Rp14,86 triliun (turun dari Rp16,74 triliun), dan belanja lainnya sebesar Rp10,76 triliun (turun dari Rp14,38 triliun) dibandingkan tahun 2024.
ASESMEN INFLASI
Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 4,66% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,32% (yoy). Wilayah di Sumatera Utara yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu Gunungsitoli (10,84%, yoy), Sibolga (5,62%, yoy) dan Padangsidimpuan (5,46%, yoy). Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis disebabkan bencana alam banjir yang terjadi pada sekitar 19 Kab/Kota se-Sumatera Utara. Hal ini menimbulkan gangguan distribusi di tengah permintaan komoditas yang tetap tinggi memasuki HBKN Natal dan Tahun Baru 2026. Di sisi lain, sinergi dan koordinasi TPID melalui kerangka 4K , serta implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. Program GNPIP diimplementasikan melalui beberapa program, seperti: (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran; (ii) perluasan jangkauan distribusi barang, termasuk pelaksanaan sidak pasar yang masif; (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi; dan (iv) dorongan prioritisasi pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui KAD.
ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, SERTA UMKM
Kinerja pembiayaan Sumatera Utara pada triwulan IV 2025 tetap resilien meskipun menghadapi tekanan eksternal dan dampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Likuiditas perbankan terjaga dengan pertumbuhan DPK yang masih positif sebesar 3,02% (yoy), didorong peningkatan pada giro dan stabilnya deposito, sementara struktur dana menjadi lebih beragam dengan meningkatnya kontribusi korporasi dan pemerintah. Namun, intermediasi perbankan mengalami moderasi signifikan, tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit menjadi 4,29% (yoy), terutama akibat kontraksi kredit modal kerja pascabencana. Meski demikian, risiko kredit tetap terkendali dengan NPL berada pada level rendah 1,87%, didukung perbaikan kualitas debitur restrukturisasi meski beberapa sektor seperti konstruksi dan pertanian menunjukkan tekanan yang perlu diwaspadai.
Ke depan, prospek perbankan Sumatera Utara diperkirakan membaik secara gradual sejalan pemulihan pascabencana, stabilisasi permintaan domestik, dan keberlanjutan proyek investasi di sektor industri pengolahan, logistik, dan perkebunan. Likuiditas yang ample, sinergi kebijakan moneter–fiskal, serta pelonggaran kebijakan makroprudensial (KLM dan RPIM) akan menjadi pendorong utama akselerasi kredit, termasuk UMKM. Namun, peningkatan risiko di wilayah terdampak bencana serta lambatnya pemulihan segmen konsumsi perlu menjadi perhatian. Dengan penguatan manajemen risiko dan percepatan pembiayaan produktif, intermediasi perbankan di Sumatera Utara berpeluang lebih solid pada 2026.
ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pada triwulan IV-2025, sistem pembayaran di Sumatera Utara terus menunjukkan penguatan, tercermin dari pergeseran preferensi masyarakat dari transaksi tunai ke non tunai dengan pertumbuhan nominal transaksi non tunai—meliputi kartu ATM/Debit, kartu kredit, dan uang elektronik—sebesar 11,53% (yoy), serta peningkatan volume agregat APMK sebesar 8,32% (yoy). Inovasi pembayaran berbasis QRIS juga semakin diterima luas oleh masyarakat, ditunjukkan oleh lonjakan pertumbuhan merchant transaksi sebesar 21,6% (yoy). Bank Indonesia ke depan akan terus mendorong penggunaan QRIS yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CeMuMuAH). Dari sisi uang kartal, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mencatatkan net outflow sebesar Rp Rp2,7 triliun, sejalan dengan meningkatnya likuiditas masyarakat. Sementara itu, ekosistem pasar valuta asing domestik juga mencatat kinerja positif, yang tercermin dari pertumbuhan transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) sebesar 16,03% (yoy) dan transaksi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) sebesar 12,06% (yoy).
ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara pada Triwulan IV 2025 menunjukkan perbaikan yang konsisten di tengah dinamika perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 5,28% dari 5,32% pada periode yang sama tahun sebelumnya, menandakan semakin kuatnya penyerapan tenaga kerja, khususnya pada sektor jasa pendidikan, industri pengolahan dan administrasi pemerintahan. Perbaikan ini turut ditopang oleh meningkatnya investasi di sejumlah sektor strategis dan implementasi berbagai program pemerintah daerah yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja. Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga tercermin dari tren penurunan angka kemiskinan serta membaiknya indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan, meskipun sempat mengalami kenaikan pada Maret 2025. Sejalan dengan kerangka Asta Cita yang menekankan pembangunan manusiadan pemerataan pembangunan, ke depan, penguatan strategi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah diharapkan semakin memperkokoh daya saing serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara.
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Perekonomian Sumatera Utara pada 2026 diprakirakan tumbuh 4,9–5,7%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong konsumsi rumah tangga yang tetap solid, peningkatan kualitas belanja pemerintah termasuk rekonstruksi pascabencana, serta investasi yang menguat seiring pengembangan kawasan industri, KEK, dan percepatan infrastruktur. Ekspor diproyeksikan tetap tinggi didukung permintaan CPO dan turunannya. Secara sektoral, pertumbuhan ditopang pertanian khususnya swasembada pangan dan subsektor perkebunan serta industri pengolahan yang memiliki efek pengganda besar dan keterkaitan kuat dengan perdagangan. Perdagangan, konstruksi, transportasi, serta akomodasi dan makan minum diprakirakan membaik didukung peningkatan konektivitas, mobilitas, dan normalisasi belanja pemerintah. Inflasi tahun 2026 ditetapkan konsisten dengan sasaran sebesar 2 ,5±1% didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, sejumlah risiko perlu diantisipasi, antara lain dampak konflik geopolitik berkepanjangan yang dapat mengganggu perdagangan internasional, serta lambatnya pemulihan ekonomi mitra dagang utama.
