BAB 1 PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2026
Perekonomian Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tumbuh kuat sebesar 5,58% (yoy). Meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (5,88%; yoy), capaian ini lebih rendah dibandingkan nasional. Dari sisi penawaran, sumber pertumbuhan ekonomi Bali berasal dari Lapangan Usaha (LU) Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin), LU Administrasi Pemerintahan, dan LU Perdagangan Besar seiring seiring kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh positif, meningkatnya belanja pegawai dan belanja modal APBN maupun APBD, dan terjaganya daya beli masyarakat ditengah perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dari sisi permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi Bali masih ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga (RT), Konsumsi Pemerintah, Ekspor Luar Negeri, dan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sejalan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi pada periode HBKN Nyepi, Idulfitri, dan Imlek.
BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi IHK di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 sebesar 2,81% (yoy), menurun dari triwulan IV 2025 (2,91%; yoy), dan masih terkendali dalam sasaran 2,5±1%. Tekanan inflasi pada triwulan I 2026 tersebut didorong oleh peningkatan permintaan menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri. Berdasarkan kelompok inflasi, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang inflasi tertinggi; diikuti oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Secara spasial, Singaraja mengalami inflasi tahunan (yoy) paling tinggi, sementara Kabupaten Badung mencatat inflasi tahunan (yoy) yang paling rendah.
Selanjutnya pada triwulan II 2026, Inflasi Bali pada triwulan II 2026 diprakirakan meningkat dibandingkan realisasi triwulan I 2026, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi sebesar 2,5±1% (yoy). Peningkatan tersebut terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau seiring faktor musiman berupa peralihan musim hujan ke musim kemarau hingga akhir triwulan II 2026 yang berpotensi menghambat produksi sejumlah hortikultura. Selain itu, tekanan inflasi juga bersumber dari meningkatnya permintaan canang sari dan bahan pangan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Lebih lanjut, sinergi TPID di Bali dalam mengimplementasikan kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
BAB 3 PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Stabilitas keuangan daerah di Provinsi Bali pada triwulan I 2026 tetap terjaga. Hal ini tercermin dari peningkatan penyaluran kredit, terutama pada sektor-sektor utama pendorong ekonomi Bali. Otoritas bersama perbankan di Bali terus berupaya menjaga momentum tersebut melalui optimalisasi fungsi intermediasi, dengan tetap memastikan risiko kredit tetap terkendali. Dengan kondisi tersebut, masih tersedia ruang yang cukup luas untuk mendorong penyaluran kredit di tengah risiko kredit yang relatif rendah, khususnya dalam rangka diversifikasi dan pemerataan pembiayaan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan penyaluran jenis kredit, peningkatan petumbuhan kredit tersebut utamanya didorong oleh akselerasi kredit investasi yang mencerminkan mulai meningkatnya aktivitas usaha dan ekspansi bisnis, di tengah prospek ekonomi yang tetap terjaga. Hal ini juga turut mengindikasikan peningkatan keyakinan pelaku usaha untuk melakukan pengembangan usaha dan penambahan kapasitas produksi.
Selanjutnya, kredit UMKM terus tumbuh dengan pangsa pembiayaan yang tetap tinggi. Peran UMKM menjadi krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga keberlanjutan kinerja perekonomian Bali secara keseluruhan. Ke depan, penguatan pembiayaan lintas sektor, khususnya pada sektor produktif di luar pariwisata, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sistem keuangan daerah sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian Bali secara berkelanjutan.
BAB 4 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN
Pada triwulan I 2026, aliran uang kartal perbankan di Provinsi Bali mencatat posisi net inflow sebesar Rp1,76 triliun Berakhirnya momentum HBKN Nataru serta liburan awal tahun mendorong net inflow pasca tingginya transaksi masyarakat pada momen tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang secara keseluruhan melambat pada triwulan I 2026 juga sejalan dengan tingkat kebutuhan uang masyarakat yang relatif tidak setinggi triwulan sebelumnya. Kondisi ini juga sejalan dengan pola siklikal dimana pada triwulan I, kecenderungan aliran uang kartal perbankan mengalami outflow.
Kemudian, velositas pada sistem pembayaran nontunai terus mengalami pertumbuhan baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Pada layanan BI‑FAST, pertumbuhan nominal dan volume transaksi terus tumbuh menjadikan BI-Fast sebagai salah satu kanal yang paling diminati dalam transaksi digital. Sementara itu, transaksi pada SKNBI dan BI-RTGS mengalami perbaikan. Peningkatan velositas transaksi juga tercermin dari tumbuhnya transaksi ATM/debit, kartu kredit, serta Uang Elektronik (UE), disertai akselerasi penggunaan QRIS yang semakin meluas seiring meningkatnya adopsi digital di masyarakat.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali secara konsisten memperkuat perannya dalam menjaga keandalan sistem pembayaran, baik berbasis tunai maupun digital, guna menunjang aktivitas perekonomian yang sehat dan berkelanjutan. Dorongan terhadap peningkatan penggunaan transaksi nontunai terus diakselerasi melalui kerja sama erat dengan berbagai pihak dan elemen masyarakat. Inisiatif ini melibatkan institusi keuangan, kalangan pendidikan, generasi muda, serta masyarakat luas, dengan harapan dapat menciptakan proses transaksi yang lebih praktis dan aman, sekaligus memperluas akses keuangan serta membangun ekosistem pembayaran yang semakin modern dan inklusif di Bali.
BAB 5 PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Tingkat kesejahteraan masyarakat Bali berada pada level yang baik, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang solid pada triwulan I 2026. Hal ini tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang konsisten terjaga rendah. Tren ini didukung oleh terciptanya lapangan kerja baru di sejumlah lapangan usaha (LU), dengan pertumbuhan penambahan jumlah tenaga kerja terbesar tercatat pada LU Transportasi, Penyediaan Akmamin, Perdagangan, dan Konstruksi.
Lebih lanjut, secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di Bali lebih baik dibandingkan kondisi nasional, tecermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih rendah dibandingkan nasional, meski secara nilai meningkat dibandingkan indeks tahun sebelumnya. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan tidak hanya pada jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada ketimpangan dan intensitas kemiskinan itu sendiri. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada 2025 mencatat kenaikan dan tetap berada di atas rata-rata nasional yangmencerminkan kualitas hidup yang terus membaik.
BAB 6 PROSPEK PEREKONOMIAN BALI
Perekonomian Bali pada tahun 2026 diproyeksikan terus tumbuh kuat dalam rentang 5,4–5,9% (yoy) di tengah gejolak geopolitik global, yang lebih lebih tinggi dibandingkan proyeksi PDB nasional pada rentang 4,9-5,7% (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh menguatnya kinerja LU Pertanian, Konstruksi, Perdagangan, serta tetap solidnya kinerja LU Akomodasi, Makan dan Minum dan LU Transportasi dan Pergudangan. LU Pertanian diprakirakan tumbuh menguat utamanya sejalan dengan berlanjutnya program swasembada pangan dan semakin meluasnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lebih lanjut, Kinerja LU Konstruksi diprakirakan menguat seiring dengan tetap tingginya proyek konstruksi terkait sektor pariwisata, berlanjutnya proyek strategis multitahun, dan dimulainya proyek strategis nasional yakni konstruksi Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Perikanan Nusantara (PSN PPN) Pengambengan. Kinerja LU terkait pariwisata diprakirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan kendati sedikit termoderasi akibat gejolak geopolitik global.
Tingkat inflasi Provinsi Bali pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% di tengah Konflik Timur Tengah yang menyebabkan gejolak harga minyak dunia khususnya avtur global. Sinergi antara Pemerintah, lembaga terkait, dan pelaku usaha ke depannya terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama. Dengan kinerja sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya tahan, serta inflasi yang tetap terkendali, ekonomi Bali mampu berdaya tahan di tengah gejolak global.
