Perekonomian Sumatera Utara pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 4,67% (yoy), tumbuh lebih moderat dari triwulan IV 2024 yang sebesar 5,10% (yoy). Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga masih menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera Utara terlihat dari aktivitas belanja seiring pergeseran pola konsumsi pada bulan Ramadhan yang jatuh di triwulan I 2025, penyaluran Tunjangan Hari Raya, ujicoba program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta diskon pembayaran listrik rumah tangga periode Januari sampai dengan Februari 2025. Kinerja ekspor turut meningkat didorong oleh peningkatan nilai dan volume ekspor seiring dengan tetap tingginya harga komoditas ekspor utama Sumatera Utara di pasar global. Di sisi lain, pertumbuhan Sumatera Utara lebih tinggi tertahan oleh melambatnya pertumbuhan konsumsi Pemerintah dan investasi seiring dengan siklus penyerapan anggaran belanja Pemerintah yang masih rendah di awal tahun, pelemahan kinerja sektor konstruksi seiring pola seasonal belum masifnya pembangunan di awal tahun, salah satunya tercermin dari penurunan volume penjualan semen domestik.

Dari sisi lapangan usaha (LU), sumber pertumbuhan berasal dari LU transportasi dan pergudangan, perdagangan, dan pertanian. Pertumbuhan kinerja transportasi dan pergudangan ditopang oleh peningkatan mobilitas dan aktivitas jual beli masyarakat sepanjang triwulan I 2025 seiring dengan perayaan Ramadhan dan jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idulfitri. Akselerasi konsumsi RT turut berdampak pada meningkatnya kinerja perdagangan. Lebih lanjut, peningkatan kinerja pertanian didorong oleh peningkatan produksi padi, jagung, tebu dan hortikultura akibat panen raya yang didukung cuaca yang kondusif, dukungan pembiayaan dan program pemerintah serta harga komoditas yang tinggi. Sementara itu, kinerja LU industri pengolahan pada triwulan I 2025 menunjukkan perlambatan, sejalan dengan sejumlah faktor musiman dan struktural yang mempengaruhi aktivitas LU ini. Selanjutnya, kinerja LU konstruksi menunjukkan perlambatan seiring dengan penurunan aktivitas proyek dan belanja konstruksi, baik dari sisi swasta maupun pemerintah.

ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH

Pada triwulan I 2025, realisasi pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan di seluruh komponen (PAD, TKDD, dan pendapatan lainnya), dengan total realisasi PAD Rp2,74 triliun (turun dari Rp2,98 triliun pada triwulan I 2024), realisasi TKDD Rp8,72 triliun (turun dari Rp9,03 triliun), dan pendapatan lainnya turun menjadi Rp221,74 miliar dari Rp459,14 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh perlambatan sektor usaha, tertundanya pencairan anggaran, dan dampak efisiensi. Namun, di sisi lain, realisasi belanja APBD di seluruh pemerintah daerah Sumatera Utara justru meningkat 24,16% menjadi Rp8,97 triliun, didorong oleh kenaikan signifikan pada belanja pegawai (menjadi Rp5,15 triliun) dan belanja barang dan jasa (menjadi Rp1,98 triliun), serta belanja modal (meningkat menjadi Rp923,5 miliar) berkat dorongan infrastruktur dan program kerja pemerintah baru, meskipun realisasi belanja lainnya melambat akibat kebijakan efisiensi anggaran. 

ASESMEN INFLASI

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada periode laporan tercatat sebesar 0,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,12% (yoy). Selanjutnya, inflasi Provinsi Sumatera Utara juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional yang sebesar 1,03% (yoy) pada triwulan laporan. Penurunan tingkat inflasi pada triwulan laporan sejalan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penurunan tarif listrik dan juga didorong dari masuknya masa panen raya komoditas strategis seperti cabai merah dan tomat. Sumber tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi antara lain Emas Perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan Minyak Goreng. Peningkatan harga emas perhiasan sebagai dampak dari tingginya harga komoditas emas internasional sebagai salah satu instrumen investasi safe haven di tengah kondisi geopolitik dunia yang terjadi. Selain itu, kenaikan harga juga dialami oleh Sigaret Kretek Mesin (SKM) akibat berlanjutnya dampak kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sejak April 2024 s.d Maret 2025. Harga Minyak Goreng juga tercatat mengalami kenaikan akibat penguatan harga CPO secara global pada triwulan I 2025 yang mencapai 25% (yoy) dan berimbas pada peningkatan harga komoditas tersebut.

Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan laporan. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan urban farming dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritisasi pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD). 

ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, SERTA UMKM

Penyaluran kredit di Sumatera Utara tetap tumbuh tinggi dengan risiko yang terjaga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada triwulan I 2025, penyaluran kredit di Sumatera Utara tumbuh sebesar 13,79% yoy meski melambat dari triwulan sebelumnya 16,47% yoy dengan risiko yang terjaga tercermin dari Non Performing Loan (NPL) yang rendah sebesar 1,72%. Hal ini didorong oleh tetap tumbuh tingginya pertumbuhan Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumsi. Kredit Rumah Tangga tumbuh kuat seiring dengan berlanjutnya insentif makroprudensial berupa kelonggaran uang muka hingga nol persen, insentif fiskal PPnBM kendaraan bermotor, kemudian insentif Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB)  dan insentif pada program tiga juta rumah. Penyaluran kredit kepada UMKM masih tercatat tumbuh meski melambat. Kinerja kredit korporasi terus meningkat, terutama didorong sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran (PBE). Secara keseluruhan, intermediasi perbankan tetap kuat di tengah suku bunga yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pengembangan UMKM di tingkat regional dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung program Asta Cita dalam mendorong kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Strategi yang diterapkan mencakup Korporatisasi, Kapasitas, dan Pembiayaan (KKP). Program ini diimplementasikan melalui lima bidang prioritas, yaitu UMKM Ketahanan Pangan, UMKM Potensi Ekspor, UMKM Digital, UMKM Hijau, dan Akses Keuangan dan Informasi. Ketahanan Pangan, UMKM Potensi Ekspor, UMKM Digital, UMKM Hijau, serta Peningkatan Akses Keuangan dan Informasi. 

ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan I 2025, sistem pembayaran di Sumatera Utara terus menunjukkan penguatan, tercermin dari pergeseran preferensi masyarakat dari transaksi tunai ke non tunai dengan pertumbuhan nominal transaksi non tunai—meliputi kartu ATM/Debit, kartu kredit, dan uang elektronik—sebesar 13,92% (yoy), serta peningkatan volume transaksi uang elektronik sebesar 24,62% (yoy). Inovasi pembayaran berbasis QRIS juga semakin diterima luas oleh masyarakat, ditunjukkan oleh lonjakan nominal transaksi sebesar 275,2% (yoy); Bank Indonesia ke depan akan terus mendorong penggunaan QRIS yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CeMuMuAH). Dari sisi uang kartal, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mencatatkan net inflow sebesar Rp3,2 triliun, sejalan dengan meningkatnya likuiditas masyarakat akibat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus akhir tahun. Sementara itu, ekosistem pasar valuta asing domestik juga mencatat kinerja positif, yang tercermin dari pertumbuhan transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) sebesar 12,3% (yoy) dan transaksi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) sebesar 21,9% (yoy). 

ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan terus berlanjut di tengah pemulihan ekonomi Sumatera Utara. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 5,05% pada triwulan I 2025 menunjukkan perbaikan ketenagakerjaan dibandingkan periode sebelumnya 5,10%. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan, serta akomodasi dan makan minum, memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Di sisi kesejahteraan, indikator utama seperti kemiskinan dan Indeks Kedalaman serta Keparahan Kemiskinan yang tercatat hingga akhir 2024 menunjukkan tren perbaikan, dan kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut. Namun, ketimpangan pendapatan tetap menjadi tantangan, khususnya di wilayah perkotaan dengan Rasio Gini yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Oleh karena itu, strategi yang lebih terarah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Sumatera Utara harus tetap menjadi prioritas.​ 

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Pada tahun 2025, ekonomi Sumatera Utara diproyeksikan tetap kuat dengan kisaran target 4,9 – 5,7% (yoy). Masih kuatnya sektor industri pengolahan seiring peningkatan kebutuhan domestik dan ekspor akan memberikan dorongan bagi perekonomian, serta keterkaitan dengan lapangan usaha lainnya seperti LU pertanian, khususnya perkebunan. Aktivitas perdagangan diperkirakan akan terus tumbuh dengan dukungan infrastruktur konektivitas dan teknologi informasi. Inflasi 2025 ditetapkan konsisten dengan  sasaran sebesar 2,5±1%. Hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga daya saing perekonomian, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan sejalan dengan berbagai perubahan positif faktor struktural pemerintahan baru. Beberapa potensi risiko yang perlu diwaspadai antara lain dampak konflik geopolitik yang berkepanjangan dapat menghambat aktivitas perdagangan internasional dan belum pulihnya perekonomian negara mitra dagang utama Sumatera Utara seperti Tiongkok. Di sisi lain, stabilitas inflasi diharapkan tetap terjaga dalam kisaran target 2,5±1% (yoy), dengan fokus pada sinergi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Sumatera Utara.