ASESMEN MAKRO EKONOMI REGIONAL
Tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan mencatat pertumbuhan 5,26% (yoy) pada triwulan IV-2022. Akselerasi ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring masuknya periode HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan daya beli masyarakat yang terjaga didorong oleh berlanjutnya insentif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sementara itu, perlambatan ekonomi global dan kenaikan harga energi mendorong pelemahan aktivitas industri global sehingga berdampak pada permintaan ekspor. Di sisi lapangan usaha (LU), LU pertanian mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara seiring dengan puncak masa panen kelapa sawit, tren peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), dan kenaikan harga rata-rata gabah kering giling dan panen. Secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,73% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya di tengah berlanjutnya berbagai tantangan global. Tercapainya herd immunity dan berlanjutnya berbagai insentif PEN mendorong konsumsi rumah tangga (RT) menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara 2022. Dari sisi LU, pertumbuhan berasal dari seluruh LU utama. Kondisi pandemi yang membaik dan berlanjutnya berbagai insentif pemerintah mendorong aktivitas dunia usaha yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
ASESMEN KEUANGAN DAERAH
Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi peningkatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022. Realisasi pendapatan APBD hingga triwulan IV-2022 melebihi target atau tercatat sebesar 109,53% dari pagu, lebih tinggi dari realisasi tahun 2021 sebesar 103,82% yang berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Seiring penguatan pendapatan pada APBD, realisasi belanja APBD pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan dari dari 95,46% di tahun 2021 menjadi 96,56% dari pagu belanja tahun 2022. Realisasi ini didorong oleh optimalisasi penyerapan pada komponen belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Di satu sisi, serapan belanja modal terlihat menurun karena peningkatan pagu yang signifikan. Nominal belanja modal tercatat meningkat dari Rp1,04 triliun menjadi Rp1,95 triliun. Hal ini seiring dengan keseriusan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, realisasi belanja APBN di daerah mengalami penurunan seiring dengan penurunan pagu. Pagu belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sumatera Utara tahun 2022 mengalami penurunan dari Rp21,1 triliun menjadi Rp20,57 triliun. Lebih rendahnya pagu tersebut seiring dengan pembangunan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Utara yang telah memasuki fase akhir. Dari sisi penyerapan, realisasi APBN di daerah tercatat lebih rendah dari tahun sebelumnya seiring dengan realisasi belanja kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19 yang tidak setinggi rencana.
ASESMEN INFLASI
Tekanan Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan IV-2022 relatif menurun meski berada di atas inflasi nasional. Inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan IV-2022 tercatat sebesar 6,12% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,14% (yoy). Namun, realisasi tersebut berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,51% (yoy), dan lebih rendah dari inflasi gabungan kota-kota IHK di wilayah Sumatera yang sebesar 6,14% (yoy). Berdasarkan realisasi inflasi tersebut, maka inflasi Gabungan 5 Kota IHK Sumatera Utara pada triwulan IV-2022 telah berada di atas rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar 3%±1%. Sumber tekanan inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Transportasi yang utamanya didorong oleh kenaikan harga bensin, beras, dan angkutan udara. Peningkatan harga komoditas bensin sejalan dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax oleh Pemerintah yang berlaku per tanggal 3 September 2022. Sejalan dengan kenaikan harga BBM, biaya angkut komoditas beras ikut meningkat sehingga menyebabkan kenaikan biaya produksi beras. Selain itu, tingginya harga pupuk dan frekuensi hujan yang meningkat juga menyebabkan pasokan dan alur distribusi beras terganggu. Selanjutnya, kenaikan tarif angkutan udara sejalan dengan melonjaknya permintaan khususnya menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2023 di tengah jumlah armada pesawat yang terbatas. Di sisi lain, koordinasi TPID yang semakin baik melalui kerangka 4K termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) turut menahan laju inflasi lebih tinggi pada triwulan I-2023. GNPIP dilakukan melalui sejumlah program seperti (i) pelaksanaan pasar murah yang tepat waktu dan tepat sasaran, (ii) pelaksanaan urban farming dan perluasan klaster pangan, (iii) dukungan terhadap peningkatan produksi, serta (iv) dorongan prioritisasi pemenuhan kebutuhan pangan di dalam Sumatera Utara melalui pemetaan Kerjasama Antar Daerah (KAD).
ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, SERTA UMKM
Seiring dengan peningkatan optimisme masyarakat, kinerja pembiayaan Rumah Tangga (RT) turut meningkat. Namun, kinerja pembiayaan korporasi dan pengembangan akses keuangan UMKM mengalami perlambatan pada triwulan IV-2022 setelah triwulan sebelumnya mengalami lonjakan yang signifikan. Mulai kembalinya minat masyarakat untuk investasi jangka panjang mendorong pertumbuhan KPR pada konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan pertumbuhan kredit KPR, kinerja kredit korporasi mengalami perbaikan hanya di LU Konstruksi yang mengindikasikan bahwa pembangunan mulai pulih kembali pasca pandemi. Selanjutnya, pengembangan akses keuangan UMKM mencatat penurunan mencapai 11,45% (yoy) pada triwulan IV-2022. Hal ini terutama didukung oleh penurunan yang signifikan pada penyaluran kredit pada kelompok mikro dan kecil. Secara keseluruhan, kualitas kredit tetap terjaga baik di bawah level 5% baik untuk rumah tangga, korporasi maupun UMKM.
ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Peningkatan aktivitas ekonomi menyambut Nataru tercermin pada kinerja sistem pembayaran pada triwulan IV-2022. Pertumbuhan nominal transaksi kartu Uang Elektronik (UE) pada triwulan IV-2022 tercatat lebih tinggi pada angka 24,69% (yoy) dibandingkan triwulan III-2022. Daya beli masyarakat bawah juga turut terjaga dengan adanya penyerapan bantuan sosial sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Selanjutnya, transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) terpantau mulai stabil. Sementara itu, transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami penurunan baik secara nominal maupun volume transaksi seiring dengan peningkatan jumlah peserta BI-FAST yang hingga Batch 5 mencapai 51 peserta di Sumatera Utara. Aliran uang kartal di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sumatera Utara pada triwulan IV-2022 mengalami net outflow sebesar Rp5,98 triliun seiring dengan penurunan arus kas masuk di KPwBI Provinsi Sumatera Utara. Lebih lanjut, Capaian TP2DD Provinsi Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi yang berhasil meraih penghargaan masing-masing sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi dan Kota se-Wilayah Sumatera, serta peningkatan jumlah TP2DD pada kategori digital di wilayah Sumatera Utara menjadi salah satu indikasi penguatan ekosistem digital di sektor Pemerintah Daerah.
ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di Sumatera Utara terus mengalami perbaikan seiring dengan berlanjutnya momentum pemulihan perekonomian domestik. Di sisi ketenagakerjaan, serapan tenaga kerja meningkat seiring dengan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2022 menjadi 6,16% dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,33%. Kondisi tersebut juga sejalan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 69,10% pada bulan Agustus 2021 menjadi 69,75% pada bulan Agustus 2022. Sementara itu dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Sumatera Utara pada September 2022 mengalami penurunan menjadi 8,33% dibanding Maret 2022 yang sebesar 8,42%. Namun, ketimpangan pendapatan meningkat yang mana berkebalikan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan pun juga mengalami peningkatan. Adapun dari sisi ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perdesaan relatif lebih berimbang dibandingkan di wilayah perkotaan, sehingga ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian.
PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Pada tahun 2023, perekonomian Sumatera Utara diprakirakan tetap kuat pada rentang kisaran sebesar 3,9-4,7% (yoy). Prospek ekonomi global yang dibayangi resesi pada tahun 2023, diprakirakan dapat menahan permintaan dan menekan aktivitas industri global. Berlanjutnya konflik geopolitik juga berisiko memperpanjang gangguan rantai pasokan dan menekan aktivitas ekspor-impor. Namun demikian, kondisi pandemi yang semakin kondusif, turut menjaga aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Permintaan domestik yang tetap kuat juga diprakirakan dapat menjaga kinerja LU utama di Sumatera Utara. Selanjutnya, laju inflasi pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh peningkatan produksi bahan pangan strategis. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia, antara lain melalui penguatan implementasi GNPIP dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan, diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional 3%±1% pada paruh pertama tahun 2023.
