Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
Ekonomi Sulawesi Utara 2024 tumbuh 5,39% (yoy) melambat dari tahun 2023 yang tumbuh 5,48% (yoy). Dengan capaian tersebut, kinerja perekonomian Sulut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian nasional yang tumbuh 5,03% (yoy). Dengan capaian tersebut, perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) pada triwulan IV 2024 tumbuh 5,59% (yoy) menguat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tercatat 5,21% (yoy). Hal ini terutama didorong oleh pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga, dan Investasi. Perekonomian Sulut yang menguat juga didorong oleh pertumbuhan LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Administrasi Pemerintahan.
Kinerja konsumsi RT pada triwulan IV 2024 tumbuh terutama karena terjadi peningkatan permintaan saat HBKN Natal dan Tahun Baru. Sedangkan, Investasi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi berikutnya seiring dengan investasi swasta seperti pembangunan gedung kantor, dan renovasi pusat perbelanjaan. Perbaikan pada Atuna Index dan volume ekspor perikanan mendorong kinerja LU Pertanian. Di sisi lain, perayaan HBKN Natal dan momen Pilkada serentak pada triwulan IV 2024 mendorong kinerja LU Perdagangan dan LU Administrasi Pemerintahan.
Keuangan Pemerintah
Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara pada triwulan IV 2024 secara kumulatif mengalami peningkatan dari sisi pendapatan maupun belanja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar Rp16,61 triliun, lebih tinggi dari realisasi triwulan IV 2023 sebesar Rp14,61 triliun yang utamanya didorong oleh meningkatnya realisasi di komponen Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan sisi pendapatan, realisasi belanja APBD pada triwulan IV 2024 secara kumulatif juga mengalami peningkatan didorong oleh peningkatan Belanja Operasi khususnya Belanja Pegawai serta Belanja Transfer khususnya Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan.
Lebih lanjut, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Sulawesi Utara tahun 2024 terpantau juga tumbuh 5,91% (yoy) menjadi Rp10,03 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp9,47 triliun. Peningkatan realisasi belanja APBN di Sulawesi Utara ini terjadi pada seluruh komponen belanja seperti Belanja Pegawai, Barang dan Jasa serta Belanja Operasi Lainnya. Sementara komponen Belanja Modal mengalami penurunan.
Secara keseluruhan tahun, Belanja Pemerintah (APBD dan APBN[1]) tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,77% (yoy) dibandingkan tahun 2023 sejalan dengan pertumbuhan PDRB konsumsi pemerintah yang juga tumbuh menguat. Realisasi total belanja pemerintah tahun 2024 tercatat sebesar Rp25,1 triliun atau terealisasi 89,83% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp24,4 triliun. Pertumbuhan kinerja belanja pemerintah ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan peningkatan gaji ASN yang mendorong belanja pegawai serta peningkatan belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan seiring dengan kebutuhan pelaksanaan pilpres, pileg dan pilkada serentak di tahun 2024. Namun demikian perbaikan kinerja belanja pemerintah ini masih belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara secara umum sehubungan pangsa yang cukup rendah sebesar 10,51% terhadap PDRB Sulawesi Utara tahun 2024.
Perkembangan Inflasi Daerah
Inflasi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 0,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,66% (yoy). Pada triwulan IV 2024, inflasi Sulut didorong utamanya oleh inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya khususnya pada komoditas emas perhiasan, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran khususnya pada komoditas ikan bakar, nasi dengan lauk, dan sate, dan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau khususnya pada komoditas daging babi, minyak goreng, bawang merah, dan ikan selar/ikan tude. DI sisi lain, angka inflasi Sulut tertahan oleh sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, khususnya pada komoditas cabai rawit, tomat, cabai merah, telepon seluler, dan angkutan udara.
Berbagai upaya pengendalian inflasi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Bank Indonesia dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selama triwulan IV 2024, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota senantiasa melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar untuk memberikan keterjangkauan harga bagi masyarakat Sulut. Khusus untuk mengantisipasi kenaikan harga daging babi di tengah peningkatan permintaan dalam periode HBKN Nataru, dilakukan peningkatan pasokan daging babi dengan mendatangkan 900 ekor ternak babi dari Bali ke Sulut pada Desember 2024 dan kegiatan Operasi Pasar Murah Bersubsidi Daging Babi oleh TPID Minahasa Utara. Selain itu, dilakukan peningkatan pasokan komoditas pangan, khususnya cabai rawit, melalui panen raya pada triwulan IV yang dioptimalkan dengan keterlibatan Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA).
Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM
Kinerja stabilitas sistem keuangan Sulawesi Utara tumbuh seiring pertumbuhan perekonomian Sulawesi Utara. Kredit di Sulawesi Utara pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 5,98% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,10% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit investasi dan kredit konsumsi, di tengah kinerja kredit modal kerja yang melambat. Di tengah penyaluran kredit yang menguat, penghimpunan Dana Pihak Ketiga terkontraksi sebesar -0,96% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,45% (yoy). Oleh karena itu, loan to depocit ratio (LDR) mengalami peningkatan dari 167,22% pada triwulan sebelumnya menjadi 174,71% pada triwulan IV 2024.
Terjaganya pertumbuhan kredit pada triwulan IV 2024 terutama berasal dari segmen rumah tangga yang tetap kuat dengan tumbuh 9,04% (yoy) Penyaluran kredit ke segmen rumah tangga tumbuh seiring kinerja konsumsi Rumah Tangga yang juga mengalami pertumbuhan. Kredit segmen korporasi tumbuh sebesar 12,43% (yoy) menguat dibandingkan periode sebelumnya. Di sisi lain, kredit UMKM pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 1,03% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,21% (yoy). Di tengah peningkatan pertumbuhan kredit, kualitas penyaluran kredit mengalami penurunan yang tercermin dari Rasio NPL perbankan yang sedikit mengalami peningkatan dari 2,07% menjadi 2,08% pada triwulan IV 2024.
Di sisi lain, pembiayaan fintech di Sulawesi Utara tumbuh menguat pada triwulan IV 2024 sebesar 37,7% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 36,5% (yoy), dengan total pinjaman yang sudah tersalurkan selama triwulan IV adalah Rp361 miliar. Namun, di tengah pertumbuhan positif ini, tingkat wanprestasi (TWP90) nasabah dalam fintech mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya sebesar 1,09% menjadi 1,31% yang menunjukkan perlunya penguatan dalam manajemen risiko kredit dan edukasi finansial bagi nasabah fintech.
Untuk mendorong optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan inklusif, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPwBI Sulawesi Utara) telah melakukan berbagai program pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Program pengembangan dilakukan melalui 3 (tiga) pilar kebijakan, yaitu (i) penguatan kelembagaan yang diwujudkan melalui dukungan terhadap inisiasi pembentukan koperasi berbasis komunitas yaitu Koperasi WAESA dan Koperasi Wale Tani Mapalus, Penguatan kelembagaan dan aspek legalitas melalui program sertifikasi halal (ii) pengembangan kapasitas usaha (Program Wirausaha Unggulan Sulawesi Utara (WANUA) - Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan Digitalisasi UMKM), (iii) pengembangan akses keuangan (business matching pembiayaan UMKM), serta (IV) perluasan akses pasar nasional dan internasional melalui promosi perdagangan.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat berdasarkan arus kas Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Utara pada triwulan IV 2024 mengalami net outflow sebesar Rp2,1 Triliun. Hal ini disebabkan tingginya aliran outflow sesuai pola historis seiring dengan ada peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025 dan realisasi program kerja pemerintah daerah, ditambah dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di triwulan IV 2024.
Sementara itu, volume transaksi nontunai pada triwulan IV 2024 mengalami tren yang variatif pada tiap instrumen. Transaksi Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI penurunan. Hal ini mengindikasikan adanya peralihan preferensi masyarakat dari RTGS dan SKNBI ke BI-FAST yang menawarkan beragam manfaat layanan yang lebih cepat, murah, dan tersedia setiap saat. Di sisi lain, transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) menunjukkan angka yang relatif stabil pada triwulan IV 2024 baik secara nominal maupun volume transaksi. Penggunaan QRIS masih menunjukkan tren yang positif baik nilai, volume transaksi, jumlah merchant, dan pengguna baru dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan ini merupakan hasil dari upaya yang dilakukan Bank Indonesia Sulut dalam mencapai target QRIS melalui sosialisasi, user experience QRIS, dan sinergi program kegiatan dengan mitra kerja.
Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) yang diawasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Utara pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan sebesar 101,245% dengan transaksi mencapai Rp29,95 miliar. Kenaikan ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan masyarakat Sulawesi Utara terhadap mata uang asing yang didominasi oleh USD, EUR, dan JPY. Peningkatan aktivitas tersebut terjadi seiring dengan peningkatan perjalanan masyarakat dari dan atau ke luar negeri pada periode libur untuk anak sekolah dan perayaan HBKN Natal dan Perayaan Tahun Baru 2025.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Peningkatan produksi sektor-sektor utama di Sulawesi Utara dari triwulan sebelumnya, ditengarai turut meningkatkan kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja. Hal ini pun ditransmisikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulut pada triwulan IV 2024 yang tumbuh lebih tinggi, terutama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor administrasi pemerintahan. Hal ini merupakan transmisi dari peningkatan indikator ketenagakerjaan Sulawesi utara di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terkini pada Agustus 2024 tercatat sebesar 5,85% lebih rendah dibandingkan tingkat TPT periode tahun lalu yang sebesar 6,10%.
TPT yang turun juga mendorong pengeluaran per kapita yang menjadi salah satu indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dapat mendorong peningkatan indikator IPM lainnya. Hal tersebut terlihat pada IPM Sulawesi Utara pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan. Peningkatan IPM Sulawesi Utara didorong oleh kenaikan pada seluruh indikator pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita.
Tingkat kemiskinan Sulawesi Utara menunjukkan penurunan per September 2024. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara pada September 2024 sebanyak 173,30 ribu jiwa atau 6,70% dari total penduduk, lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan periode Maret 2024 yang sebesar 7,25%.
Prospek Perekonomian Daerah
Sejalan dengan ekonomi nasional, perekonomian Sulawesi Utara di keseluruhan tahun 2025 diprakirakan akan terus tumbuh terjaga di atas 5% (yoy). Dari sisi pengeluaran, kontributor utama pertumbuhan berasal dari Konsumsi Rumah Tangga sebagaimana tercermin pada kredit konsumsi dan sektor pertanian. Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) akan didorong dengan konstruksi dan investasi. Adapun untuk sisi Lapangan Usaha (LU), Sulut tetap akan didorong oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, utamanya untuk komoditas Crude Coconut Oil (CNO) dan tuna seiring dengan peningkatan volume ekspor dan membaiknya harga dunia atas dua komoditas tersebut. Sementara itu, LU Transportasi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seiring dibukanya beberapa rute penerbangan baru baik domestik maupun internasional. Selain itu, diharapkan pula pelaksanaan regional dan international event yang terlaksana di sepanjang tahun 2025 dapat berkontribusi pada pertumbuhan.
Dari sisi inflasi, Sulawesi Utara diprakirakan masih akan berada dalam rentang sasaran nasional yaitu 2,5% ± 1,0%. Pendorong utama volatilitas harga diprakirakan berasal dari komoditas pangan antara lain komoditas bawang merah, cabai, dan tomat (barito), serta daging babi. Dengan demikian, penguatan GNPIP pada tahun 2025 akan difokuskan pada kelancaran distribusi dan ketahanan pasokan. Terkait hal tersebut, TPID Sulawesi Utara telah merumuskan beberapa tindak lanjut program pengendalian harga untuk tahun 2025 diantaranya melalui pelaksanaan bantuan teknis untuk peningkatan produktivitas pangan, Gerakan Pangan Murah atau Fasilitas Distribusi Pangan, serta koordinasi lintas instansi untuk memastikan kelancaran distribusi termasuk kerja sama antar daerah.
[1] Belanja APBN tanpa Transfer ke Daerah (TKD)
