I. ASESMEN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
Perekonomian Riau pada triwulan III 2025 tumbuh positif. Ekonomi Riau pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 4,98% (yoy), lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya sebesar 4,59% (yoy), yang disebabkan oleh penguatan konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Luar Negeri. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan ekonomi Nasional yang mencatatkan pelambatan dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 5,12% (yoy) menjadi 5,04% (yoy). Provinsi Riau pada triwulan III 2025 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam se-Indonesia, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 5,14%.
Dari sisi pengeluaran, percepatan pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan III 2025 terutama disebabkan oleh perbaikan kinerja Konsumsi RT dan Ekspor LN. Konsumsi RT tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025, hal tersebut disebabkan peningkatan pendapatan masyarakat ditengarai dari harga CPO dan harga TBS Kelapa Sawit yang membaik, tercermin dengan peningkatan NTP. Dari sisi ekspor LN pada triwulan III 2025 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, diduga dari produksi TBS yang baik pada triwulan III 2025 di masa panen triwulan III
Dari sisi lapangan usaha (LU), peningkatan pertumbuhan ekonomi Riau utamanya disebabkan oleh kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Pada triwulan III 2025, LU Pertanian tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh harga TBS yang lebih tinggi pada triwulan III 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya. Ditengarai harga crude palm oil (CPO) global yang meningkat menjadi penyebab perbaikan harga TBS. Selain itu, LU Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada triwulan III 2025, dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan disebabkan produksi CPO yang baik di masa panen triwulan III 2025 di tengah permintaan eksternal yang baik.
II. ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD tahun 2024. Dari sisi pendapatan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pagu anggaran pendapatan sebesar Rp9,45 triliun, menurun dibandingkan APBD perubahan tahun 2024 sebesar Rp11,11 triliun. Penurunan anggaran terutama terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah yang turun dari Rp6,78 triliun menjadi Rp5,18 triliun. Sejalan dengan pendapatan, pagu anggaran komponen belanja daerah juga mencatatkan kontraksi sebesar 14,39% (yoy), dari Rp11,19 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp9,58 triliun pada tahun 2025. Dilihat dari rincian per komponennya, penurunan terutama terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkontraksi 41,24% (yoy) menjadi senilai Rp1,44 triliun.
Realisasi pendapatan daerah Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan daerah didorong oleh turunnya realisasi PAD dan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Riau yang bersumber dari PAD tercatat sebesar Rp3.012,54 miliar atau terkontraksi 14,45% (yoy) dari triwulan III 2024 yang terealisasi sebesar Rp3.521,55 miliar. Sejalan dengan nominal penurunan, rasio realisasi PAD terhadap pagu anggaran tercatat turun dari 58,84% menjadi 58,11%.
III. ASESMEN PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Pada triwulan III 2025 tekanan inflasi Riau tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perkembangan inflasi nasional. Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 5,08% (yoy) pada triwulan III 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2025 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,98% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi Riau terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya; serta Pendidikan. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tertahan oleh deflasi pada kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga. Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran 2,5±1% (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan moneter yang pre-emptive dan forward looking, efektivitas penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID, faktor cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta minimnya rencana penyesuaian tarif yang ditetapkan Pemerintah (administered prices), sehingga diharapkan dapat menjaga laju inflasi Riau pada tahun 2025.
IV. ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM
Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau tumbuh meyakinkan, mendukung aktivitas perekonomian Riau. Kinerja penyaluran kredit kepada korporasi tercatat meningkat pada triwulan III 2025 didukung oleh kemampuan bayar korporasi yang tetap baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) terpantau masih tumbuh positif meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya.
Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat masih cukup baik, terindikasi dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Riau pada triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 78,11%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 79,46%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.
V. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pada triwulan III 2025, aliran uang tunai masuk ke atau keluar dari Bank Indonesia Provinsi Riau mencatatkan posisi net-outflow yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pergerakan net-outflow dari Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat sebesar Rp4,52 triliun, lebih tinggi dibandingkan net-outflow triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp860,37 miliar.
Sementara itu, secara umum transaksi non-tunai di Riau pada triwulan III 2025 tercatat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, khususnya transaksi melalui BI-RTGS, kartu debit, Uang Elektronik (UE), dan QRIS. Di sisi lain, kinerja transaksi melalui SKNBI dan kartu kredit menunjukkan perlambatan. Kinerja BI-RTGS di Provinsi Riau pada triwulan III 2025 tercatat membaik, dari sisi nominal maupun volume transaksi yang masing-masing tumbuh 7,42% (yoy) dan -4,86% (yoy), dari yang sebelumnya tercatat 1,44% (yoy) dan -9,47% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi melalui APMK khususnya kartu debit menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2025. Selain itu, kinerja transaksi melalui UE tercatat tumbuh positif baik dari sisi nominal maupun volume pada triwulan laporan. Berdasarkan kategorinya, transaksi untuk berbelanja mendominasi keseluruhan jenis transaksi UE, yaitu senilai Rp1,57 triliun atau dengan pangsa sebesar 71,29%.
VI. ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Agustus 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Agustus 2024. Hal ini sejalan dengan peningkatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Riau. Pada periode laporan, jumlah Angkatan Kerja meningkat di Riau, namun pertumbuhannya tidak sebanding dengan peningkatan penduduk yang bekerja sehingga mendorong peningkatan jumlah pengangguran yang berkontribusi pada peningkatan TPT.
Sementara itu, kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau terindikasi membaik, terlihat dari tingkat kemiskinan yang tercatat 6,16%, lebih rendah dari September dan Maret 2024 masing-masing 6,36% dan 6,67%. Berlanjutnya tren penurunan kemiskinan di Riau mengindikasikan kondisi kesejahteraan penduduk yang relatif membaik. Tingkat kemiskinan Riau pada Maret 2025 sebesar 6,16% merupakan persentase penduduk miskin terendah setidaknya sejak tahun 2016. Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2025 mencapai 460,96 ribu jiwa, menurun sebanyak 31,29 ribu jiwa dari Maret 2024.
VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Perekonomian Riau pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 4,20 – 5,00% (yoy), cenderung bias atas dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,52% (yoy). Percepatan ekonomi Riau tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja net exsport LN. Namun demikian, potensi disrupsi perdagangan internasional dan kondisi geopolitik menahan pertumbuhan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan lebih tinggi pada tahun 2026. Dengan dukungan program stimulus pemerintah ditengah perbaikan keyakinan masyarakat, diprakirakan konsumsi domestik akan mendukung pertumbuhan ekonomi Riau yang lebih tinggi.
Inflasi Riau pada tahun 2025 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy). Terkendalinya inflasi Riau didukung oleh komponen VF dan CI, sementara komponen AP diperkirakan mengalami peningkatan inflasi yang terkendali. Prospek tersebut didasari oleh penguatan upaya pengendalian inflasi VF melalui perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, optimalisasi pengolahan pasca panen, program dukungan penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta penguatan kualitas SDM dan korporasi petani. Sementara itu, inflasi CI diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, imported inflation yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau. Terakhir, inflasi AP diperkirakan mengalami peningkatan terbatas seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir. Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, kenaikan UMP Riau sebesar 6,5% tahun 2025, penyesuaian harga BBM non-subsidi masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respon kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar stakeholders terutama TPIP dan TPID, termasuk TPID se-Provinsi Riau.
