I. ASESMEN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
Perekonomian Riau pada triwulan I 2026 melandai dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Ekonomi Riau pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 4,84% (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,94% (yoy), didorong oleh penurunan kinerja Ekspor Luar Negeri. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan perkembangan ekonomi Nasional yang mencatatkan percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 5,39% (yoy) menjadi 5,61% (yoy). Provinsi Riau pada triwulan I 2026 tetap menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam se-Nasional, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 5,14%.
Dari sisi pengeluaran, melandainya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan I 2026 disebabkan oleh penurunan kinerja Ekspor Luar Negeri. Kinerja ekspor non-migas terutama komoditas lemak dan minyak nabati tercatat melandai dibandingkan triwulan sebelumnya dari 14,19% (yoy) menjadi 13,45% (yoy). Lebih lanjut, kinerja impor juga tumbuh sebesar 66,31% (yoy) dari -8,72% (yoy) pada triwulan sebelumnya seiring pola konsumsi masyarakat yang cenderung membaik dan impor alutsista yang ditempatkan di Pekanbaru.
Dari sisi lapangan usaha (LU), melandainya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 disebabkan oleh kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Pertanian serta Pertambangan dan Penggalian. Pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh 4,23% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebelumnya yang tumbuh 4,66% (yoy). Perlambatan LU Pertanian terindikasi oleh menurunnya impor pupuk yang terkontraksi sebesar 26,85% pada triwulan I 2026. Kinerja kredit perkebunan sawit pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 2,30% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,58% (yoy). Hal ini sejalan dengan Kinerja kredit perkebunan karet sebagai salah satu komoditas utama Riau pada triwulan I 2026 masih berada dalam zona kontraksi sebesar 4,55% (yoy), lebih landai dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5.03% (yoy).
II. ASESMEN PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Pada triwulan I 2026 Inflasi Riau tercatat sebesar 3,65% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,88% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh melandainya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; khususnya komoditas Cabai Merah, Kentang dan Bawang Putih. Di sisi lain, penurunan inflasi yang lebih lanjut tertahan oleh peningkatan inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik & Bahan Bakar Rumah Tangga, terutama pada komoditas Tarif Listrik. Secara spasial, seluruh Kota/Kab pantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) Riau mengalami deflasi. Dengan sinergi TPID yang semakin solid, pada akhir tahun 2026, inflasi Riau diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5% ± 1%.
Secara keseluruhan tahun 2026, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran 2,5 ± 1% (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan moneter yang pre-emptive dan forward looking, efektivitas penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID, realisasi serta perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), optimalisasi peran BUMD Pangan, serta ekspektasi inflasi yang terjaga, diharapkan dapat menjaga laju inflasi Riau pada tahun 2026.
III. ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM
Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau relatif kuat, sejalan dengan perekonomian daerah yang masih tumbuh positif. Penyaluran kredit konvensional kepada korporasi yang berlokasi proyek di Provinsi Riau tercatat sedikit mengalami perlambatan pada triwulan I 2026 namun diiringi oleh kemampuan bayar korporasi yang lebih baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit yang sama kepada Rumah Tangga (RT) terpantau tumbuh lebih tinggi.
Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat cukup baik, terindikasi dengan
Loan to Deposit ratio perbankan Riau pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 82,50% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 79,95% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.
IV. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pada triwulan I 2026, transaksi pembayaran tunai di Provinsi Riau menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, tercermin dari menurunnya tekanan net-outflow. Pergerakan inflow (uang masuk) dan outflow (uang keluar) di Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan laporan mencatat net-outflow sebesar Rp75,89 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami net-outflow sebesar Rp6,99 triliun. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan uang kartal masyarakat mulai kembali normal pasca tingginya aktivitas transaksi pada periode sebelumnya.
Sementara itu, transaksi nontunai di Riau pada triwulan I 2026 tercatat meningkat berdasarkan data dari Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), dan transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Nominal transaksi kliring di Provinsi Riau mengalami tumbuh sebesar 2,25% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,53% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi melalui BI-RTGS tercatat tumbuh sebesar 15,99% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,92% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi melalui APMK juga menunjukkan pertumbuhan, khususnya nominal transaksi melalui kartu kredit yang bertumbuh sebesar 26,19% (yoy) pada triwulan I 2026.
V. ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kinerja ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Februari 2026 mulai menunjukkan tren perbaikan. Hal ini sejalan dengan penurunan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan sektor lapangan usaha, peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi pada sektor unggulan Riau seperi pertanian, industri pengolahan, dan jasa keuangan. Di sisi lain, beberapa indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, rasio gini, dan Nilai Tukar Petani masih menunjukkan kinerja yang relatif baik.
Sementara itu, indikator kemiskinan Provinsi Riau tercatat mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan Riau pada September 2025 yang tercatat menurun menjadi 6,30% dari 6,36% pada September 2024. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat perdesaan yang terefleksi dari pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2025 tercatat masih cukup baik, yaitu dari 188,03 pada triwulan IV 2025, meskipun menurun dibandingkan triwulan III 2025 yang mencapai 191,38. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan NTP pada subsektor unggulan Riau seperti tanaman perkebunan rakyat dan tanaman pangan.
VI. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Perekonomian Riau pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh solid meski tidak sekuat tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 4,4 – 5,2% (yoy), cenderung bias bawah dan lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,79% (yoy). Percepatan ekonomi Riau tahun 2026 terutama dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi RT. Namun demikian, potensi disrupsi perdagangan internasional dan kondisi geopolitik menahan pertumbuhan yang lebih tinggi. Inflasi Riau pada tahun 2026 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy).
Inflasi Riau pada tahun 2026 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy). Hal tersebut didukung oleh perkiraan harga komoditas pangan yang dalam rentang sasaran, meskipun terdapat potensi peningkatan permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Prospek tersebut didasari oleh penguatan upaya stabilisasi pasokan komoditas pangan melalui perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, optimalisasi pengolahan pasca panen, program dukungan penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta penguatan kualitas SDM dan korporasi petani. Sementara itu, permintaan domestik diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, imported inflation yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau. Terakhir, seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir diperkirakan turut mendukung pengendalian inflasi. Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, kenaikan UMP Riau sebesar 7,74% tahun 2026, penyesuaian harga BBM non-subsidi masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respon kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar stakeholders terutama TPIP dan TPID, termasuk TPID se-Provinsi Riau.
