I. ASESMEN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
Perekonomian Riau pada triwulan I 2025 tumbuh dengan baik dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Ekonomi Riau pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 4,65% (yoy), lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya sebesar 3,52% (yoy), yang ditopang oleh penguatan net ekspor. Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan perkembangan ekonomi Nasional yang mencatatkan pelambatan dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 5,03% (yoy) menjadi 4,87% (yoy). Provinsi Riau pada triwulan I 2025 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam se-Nasional, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 5,07%.
Dari sisi pengeluaran, percepatan ekonomi Riau pada triwulan I 2025 terutama ditopang oleh penguatan kinerja ekspor luar negeri dan pelambatan impor luar negeri. Peningkatan kinerja ekspor non-migas, terutama pada komoditas Lemak dan Minyak Nabati yang tumbuh sebesar 53,58% (yoy). Lebih lanjut, kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT) mencatat percepatan yang disebabkan aktivitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,86% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,84% (yoy).
Dari sisi lapangan usaha (LU), percepatan pertumbuhan ekonomi Riau utamanya didorong oleh kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Industri Pengolahan dan LU Pertanian. Pada triwulan I 2025, LU Industri Pengolahan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kinerja produksi CPO yang meningkat seiring dengan penguatan ekspor. Hal ini terindikasi dari volume ekspor Lemak dan Minyak Nabati (HS 15) yang tumbuh pada periode laporan. Selain itu, LU Pertanian mengalami percepatan pertumbuhan pada triwulan I 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya yang disebabkan peningkatan produksi tanaman pangan dan menyebabkan tren peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) pada periode laporan.
II. ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD tahun 2024. Dari sisi pendapatan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pagu anggaran sebesar Rp9,45 triliun, menurun dibandingkan APBD perubahan tahun 2024 sebesar Rp11,11 triliun. Penurunan anggaran terutama terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah yang turun dari Rp6,78 triliun menjadi Rp5,18 triliun. Sejalan dengan pendapatan, pagu anggaran komponen belanja daerah juga mencatatkan kontraksi sebesar 14,39% (yoy), dari Rp11,19 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp9,58 triliun pada tahun 2025. Dilihat dari detil per komponennya, penurunan terutama terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkontraksi 41,24% (yoy) menjadi Rp1,44 triliun.
Sementara itu, realisasi APBD secara agregat di Provinsi Riau tumbuh pada Tw. I 2025. Realisasi pendapatan daerah dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Riau mencapai Rp4,9 triliun atau tumbuh 75,54% (yoy) dibandingkan triwulan I 2024 yang tercatat sebesar Rp2,79 triliun. Rasio penerimaan pendapatan terhadap pagu juga tumbuh dari 7,77`% menjadi 13,13%. Sejalan dengan pendapatan, realisasi belanja daerah secara konsolidasi di Provinsi Riau tumbuh 69,19% (yoy), yaitu dari Rp2,57 triliun pada triwulan I 2024 menjadi Rp4,34 triliun. Rasio realiasi belanja daerah terhadap pagu anggaran juga tumbuh dari 8,67% menjadi 11,53% (yoy).
III. ASESMEN PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Pada triwulan I 2025 tekanan inflasi Riau tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perkembangan inflasi nasional. Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 0,68% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 sebesar 1,25% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, penurunan tekanan inflasi Riau terutama didorong oleh melandainya inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Rekreasi, Olahraga dan Budaya; Pendidikan; Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rumah Tangga; serta Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran. Di sisi lain, penurunan tekanan inflasi yang lebih lanjut ditahan oleh peningkatan inflasi terutama kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.
Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran 2,5 ± 1% (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan moneter yang pre-emptive dan forward looking, efektivitas penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID, faktor cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta minimnya rencana penyesuaian tarif yang ditetapkan pemerintah (administered prices) Provinsi Riau, sehingga diharapkan dapat menjaga laju inflasi Riau pada tahun 2025.
IV. ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM
Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau membaik, sejalan dengan kinerja positif perekonomian Riau. Kinerja penyaluran kredit kepada korporasi tercatat meningkat pada triwulan I 2025 didukung oleh kemampuan bayar korporasi yang tetap baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) terpantau masih tumbuh positif meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Dalam penyaluran kredit di Sumatera, Provinsi Riau menempati urutan ketiga Provinsi dengan pangsa outstanding kredit terbesar, atau menyumbang 14,40% dari total kredit di Sumatera setelah provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.
Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat cukup baik, terindikasi dengan Loan to Deposit Ratio perbankan Riau pada triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 80,35%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 79,81% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.
V. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pada triwulan I 2025, transaksi pembayaran tunai di Provinsi Riau menunjukkan pelemahan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pergerakan inflow (uang masuk) dan outflow (uang keluar) di Bank Indonesia Riau pada triwulan I 2025 mencatatkan net-outflow sebesar Rp3,14 triliun. Kondisi net outflow pada triwulan laporan menunjukkan perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami net-outflow sebesar Rp6,78 triliun.
Sementara itu, transaksi nontunai di Riau pada triwulan I 2025 tercatat melambat berdasarkan data dari Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), dan transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Nominal transaksi kliring di Provinsi Riau mengalami kontraksi sebesar 11,42% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 10,66% (yoy). Sementara itu, volume transaksi melalui BI-RTGS tercatat mengalami kontraksi 14,36% (yoy) lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 3,39% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi melalui APMK juga masih lemah pada triwulan I 2025. Di sisi lain, kinerja nominal transaksi Uang Elektronik (UE) tercatat tumbuh 19,0% (yoy) atau senilai Rp2,0 triliun pada triwulan laporan. Berdasarkan kategori transaksi, transaksi belanja mendominasi keseluruhan jenis transaksi UE dengan nilai Rp1,45 triliun atau dengan pangsa sebesar 75,14%.
VI. ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Februari 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Februari 2024. Hal ini sejalan dengan peningkatan pada indikator Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) dan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Riau. Pada periode laporan, jumlah Angkatan Kerja meningkat di Riau, namun pertumbuhannya tidak sebanding dengan peningkatan penduduk yang bekerja sehingga mendorong peningkatan jumlah pengguran yang berkontribusi pada peningkatan TPT.
Berbanding dengan perbaikan indikator ketenagakerjaan, indikator kemiskinan Provinsi Riau juga turut mengalami perbaikan. Tingkat kemiskinan Provinsi Riau pada September 2024 membaik dari 6,67% pada Maret 2024 menjadi 6,36% di periode laporan. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat pedesaan yang terefleksi dari pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2024 juga meningkat dari 175,17 pada triwulan III 2024 menjadi 190,01 pada triwulan IV 2024.
VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Perekonomian Riau pada tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh solid meski tidak sekuat tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diprakirakan berada pada kisaran 3,42 – 3,71% (yoy), cenderung bias bawah dan melambat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,52% (yoy). Perlambatan ekonomi Riau tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja konsumsi dan investasi. Meskipun demikian, potensi perbaikan negara ASEAN, serta negara tujuan ekspor LN non-tradisional diprakirakan menahan penurunan pertumbuhan ekonomi Riau lebih dalam pada tahun 2025.
Inflasi Riau pada tahun 2025 diprakirakan terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy). Terkendalinya inflasi Riau didukung oleh komponen VF dan CI, sementara komponen AP yang diprakirakan mengalami peningkatan inflasi yang terkendali. Prospek tersebut didasari oleh penguatan upaya pengendalian inflasi VF melalui perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, optimalisasi pengolahan pasca panen, program dukungan penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta penguatan kualitas SDM dan korporasi petani. Sementara itu, inflasi CI diprakirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, imported inflation yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau. Terakhir, inflasi AP diprakirakan mengalami peningkatan terbatas seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilisasi tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir. Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, kenaikan UMP Riau sebesar 6,5% tahun 2025, penyesuaian harga BBM non-subsidi masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respons kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar stakeholders terutama TPIP dan TPID, termasuk TPID se-Provinsi Riau.
