I. ASESMEN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
- Perekonomian Riau pada triwulan
I 2024 tumbuh sebesar 3,43% (yoy), terdeselerasi dibandingkan dengan triwulan
IV 2023 yang tercatat tumbuh 4,02% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi
Riau pada triwulan I 2024 dipengaruhi oleh pelemahan kinerja ekspor luar negeri
dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Penurunan ekspor luar negeri terutama
terjadi pada komoditas utama Riau, seperti lemak dan minyak nabati (HS 15),
berbagai produk kimia (HS 38), bubur kayu/pulp (HS 47), serta kertas dan karton
(HS 48). Lebih lanjut, iklim politik yang menghangat dengan penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 disertai dengan eskalasi ketidakpastian global
menyebabkan perlambatan kinerja investasi, terutama pada investasi asing.
- Dari sisi lapangan usaha (LU), termoderasinya perekonomian Riau pada triwulan I 2024 dipengaruhi oleh perlambatan kinerja LU utama, antara lain LU Pertanian dan Pertambangan. Pasokan TBS yang lebih rendah akibat musim trek (low season) serta faktor cuaca ekstrem yang mengganggu hasil panen subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan menyebabkan tertahannya kinerja LU Pertanian. LU Pertambangan turut mencatatkan kontraksi pertumbuhan sejalan dengan penurunan produksi minyak mentah di Blok Rokan akibat unplanned shutdown yang terjadi sebagai dampak bencana banjir di wilayah produksi. Meski demikian, perlambatan kinerja lapangan usaha yang lebih dalam tertahan oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta LU tersier (sektor jasa dan adminitrasi pemerintahan) yang lebih tinggi.
II. ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH
- Pada triwulan I 2024, realisasi APBD
konsolidasi di Provinsi Riau, terutama untuk pendapatan daerah, mencatatkan
pertumbuhan positif. Realisasi pendapatan daerah dari
Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Riau mencapai 4,34
triliun atau tumbuh 14,13% (yoy) dibandingkan triwulan I 2023 yang tercatat
sebesar Rp3,80 triliun. Rasio penerimaan pendapatan terhadap pagu juga
meningkat dari 10,05% menjadi 12,06%. Namun demikian, realisasi belanja daerah
secara konsolidasi di Provinsi Riau terpantau sedikit menurun, yaitu dari
Rp3,47 triliun pada triwulan I 2023 menjadi Rp3,44 triliun pada triwulan
laporan.
- Sementara itu, realisasi APBD Provinsi Riau untuk komponen pendapatan daerah pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya, baik secara nominal dan persentase terhadap pagu anggaran. Komponen pendapatan daerah Provinsi Riau terealisasi sebesar Rp1,65 triliun atau tumbuh 85,51% (yoy) dari triwulan I 2023 yang tercatat sebesar Rp887,66 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan PAD yang masing-masing tumbuh 81,25% (yoy) dan 78,37% (yoy).
- Di sisi lain, realisasi komponen belanja daerah Provinsi Riau terpantau menurun pada triwulan I 2024. Realisasi belanja daerah Provinsi Riau tercatat mencapai Rp968,69 miliar (8,79% dari pagu) atau menurun 3,41% (yoy) dibandingkan triwulan I 2023 yang terealisasi Rp1,00 triliun. Jika ditinjau berdasarkan komponennya, penurunan realisasi belanja daerah terbesar terjadi pada sub komponen belanja modal dan belanja transfer yang masing-masing terkontraksi 82,63% (yoy) dan 56,16% (yoy).
III. ASESMEN PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
- Inflasi Riau pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,57% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,50% (yoy). Peningkatan inflasi pada triwulan laporan terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau khususnya komoditas pangan seperti cabai merah, beras, telur ayam ras, dan bawang merah dan komonitas non pangan yaitu sigaret kretek mesin (SKM). Secara spasial, peningkatan inflasi turut terjadi pada daerah pantauan IHK. Pada triwulan I 2024, Kota Pekanbaru mencatatkan peningkatan inflasi dari 2,50% (yoy) menjadi 2,86% (yoy), Kota Dumai mengalami peningkatan inflasi dari 2,78% (yoy) menjadi 3,56% (yoy), serta Kota Tembilahan yang mengalami peningkatan inflasi dari 1,53% (yoy) menjadi 3,16% (yoy). Selain itu, pada tahun 2024 terdapat penambahan 1 (satu) kabupaten pantauan IHK di Riau (SBH 2022), yaitu Kab. Kampar yang tercatat mengalami inflasi sebesar 4,89% (yoy) pada triwulan I 2024, atau relatif paling tinggi dibandingkan kota IHK lainnya di Provinsi Riau.
IV. ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM
- Ketahanan sistem keuangan di Provinsi Riau terjaga baik dan mendukung pertumbuhan kredit pada triwulan I 2024. Kinerja penyaluran kredit korporasi tercatat meningkat pada triwulan laporan didukung oleh kemampuan bayar korporasi yang terjaga dan ketahanan korporasi yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai tekanan, terutama akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Sejalan dengan kredit korporasi, penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) terpantau tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan kinerja positif konsumsi rumah tangga. Dalam pembentukan kredit di Sumatera, Provinsi Riau berada pada posisi ke tiga atau menyumbang 15,35% dari total kredit di Sumatera setelah provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.
- Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi juga dibayangi oleh peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan laporan. Kinerja DPK pada triwulan I 2024 tumbuh 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,12% (yoy). Meski demikian, fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat cukup baik. Loan to deposit ratio perbankan Riau pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 77,64%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 76,80% (yoy). Hal ini menunjukkan kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.
V. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
- Pada triwulan I 2024, transaksi pembayaran tunai di Provinsi Riau mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pergerakan inflow (uang masuk) dan outflow (uang keluar) di Bank Indonesia Riau tercatat net-inflow sebesar Rp133,45 miliar sejalan dengan turunnya kebutuhan masyarakat akan transaksi pembayaran secara tunai pasca HBKN Natal dan Tahun Baru. Kondisi net outflow pada triwulan laporan berbalik arah jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami net outflow sebesar Rp5,22 triliun.
- Transaksi nontunai di Riau pada triwulan I 2024 melalui SKNBI dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) mengalami kontraksi. Nominal transaksi kliring di Provinsi Riau mengalami kontraksi 19,55% (yoy). Transaksi melalui BI-RTGS juga mengalami kontraksi 17,12% (yoy) atau senilai Rp35,83 triliun. Di sisi lain, kinerja volume transaksi Uang Elektronik (UE) tercatat tumbuh 9,8% (yoy) mencapai 15,1 juta transaksi pada triwulan laporan. Dari sisi nominal, transaksi belanja mendominasi keseluruhan jenis transaksi UE dengan nilai Rp1,21 triliun atau dengan pangsa sebesar 71,94%. Volume transaksi melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) khususnya Kartu Debit dan Kartu Kredit mengalami pertumbuhan, namun dari sisi nominal transaksi mengalami kontraksi pada triwulan I 2024.
VI. ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
- Kondisi
ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Februari 2024 menunjukkan perbaikan
dibandingkan dengan Februari 2023, maupun terhadap periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari penurunan
TPT Provinsi Riau pada Februari 2024 sebesar 3,85%, dibandingkan Februari 2023
dan Agustus 2023 yang masing-masing sebesar 4,25% dan 4,23%. Hal ini
mengindikasikan pemulihan ekonomi Riau yang terus berlanjut sehingga mampu
menyerap tenaga kerja.
- Sejalan dengan perbaikan indikator ketenagakerjaan, indikator kemiskinan juga turut mengalami perbaikan. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 6,68% pada rilis BPS periode Maret 2023, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 6,84%, maupun terhadap Maret 2022 yang sebesar 6,78%. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat pedesaan yang terefleksi dari pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP), pada triwulan I 2024 NTP meningkat 4,78% (qtq), dari 156,29 pada Desember 2023 menjadi 164,08 pada Maret 2024.
VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
- Perekonomian Riau pada tahun 2024 diprakirakan tetap tumbuh solid meski tidak sekuat tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diprakirakan berada pada kisaran 3,5 - 4,3% (yoy), cenderung bias bawah dan melambat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,21% (yoy). Perlambatan ekonomi Riau tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja investasi. Meskipun demikian, sejalan dengan ekonomi nasional, terjaganya kinerja positif ekonomi Riau di tahun 2024 diprakirakan ditopang oleh prakiraan perbaikan konsumsi RT, serta masih kuatnya konsumsi LNPRT dan ekspor LN. Secara sektoral, prospek ekonomi Riau yang melambat disebabkan oleh penurunan kinerja LU pertambangan dan LU Industri Pengolahan. Sementara itu, perlambatan ekonomi Riau yang lebih dalam tertahan oleh kinerja positif pada lapangan usaha utama, seperti Pertanian, dan Perdagangan. Prospek ekonomi yang tetap positif juga mendorong kinerja LU sektor tersier, antara lain Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya.
- Inflasi IHK Riau pada tahun 2024 diprakirakan berada di antara rentang kisaran sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy). Tekanan inflasi yang diprakirakan lebih rendah di 2024 utamanya dikontribusikan oleh harga komoditas pangan global bias bawah, sementara kebijakan pengendalian inflasi akan terus diperkuat di tengah permintaan dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Upaya pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus diperkuat pada tahun 2024 untuk meredam kenaikan harga di wilayah Riau, khususnya pada komoditas pangan.
