​ASESMEN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH​

​Perekonomian Riau pada triwulan IV 2024 tumbuh baik dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Ekonomi Riau pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 3,52% (yoy), lebih tinggi dari realisasi t​riwulan sebelumnya sebesar 3,46% (yoy). Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi Nasional yang juga mencatatkan akselerasi dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 4,95% (yoy) menjadi 5,02% (yoy).

​Dari sisi pengeluaran, percepatan ekonomi Riau pada triwulan IV 2024 terutama disebabkan oleh penguatan kinerja konsumsi Rumah Tangga dan ekspor luar negeri. Percepatan ekonomi negara mitra dagang utama, seperti Tingkok menyebabkan permintaan terhadap komoditas utama Riau meningkat. Hal ini tercermin pada peningkatan kinerja ekspor non-migas, terutama pada komoditas Lemak dan Minyak Nabati dan kertas. Lebih lanjut, kinerja konsumsi pemerintah mencatat perlambatan sejalan dengan realisasi belanja barang dan jasa APBD yang lebih rendah.​

ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH

​Postur APBD  Provinsi Riau pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Dari sisi pendapatan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pagu anggaran sebesar Rp11,11 triliun, meningkat dibandingkan APBD perubahan tahun 2023 sebesar Rp10,23 triliun. Peningkatan anggaran terutama terjadi pada komponen PAD yang naik dari Rp5,80 triliun menjadi Rp6,78 triliun. Sejalan dengan pendapatan, pagu anggaran komponen belanja daerah juga mencatatkan peningkatan sebesar 3,52% (yoy), dari Rp10,81 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp11,19 triliun pada tahun 2024, terutama terjadi pada komponen belanja operasi yang tumbuh 14,38% (yoy) menjadi Rp6,83 triliun.

​Sementara itu, realisasi APBD secara agregat di Provinsi Riau melambat pada tahun 2024. Realisasi pendapatan daerah dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tercatat sebesar Rp34,92 triliun atau terkontraksi 2,83% (yoy) dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp35,94 triliun. Rasio penerimaan pendapatan terhadap pagu juga menurun dari 94,98% menjadi 84,37%. Sejalan dengan pendapatan, realisasi belanja daerah secara konsolidasi di Provinsi Riau terkontraksi 3,58% (yoy), yaitu dari Rp37,13 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp35,80 triliun. Rasio realiasi belanja daerah terhadap pagu anggaran juga menurun dari 93,13% menjadi 83,46% (yoy).

ASESMEN PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Pada triwulan IV 2024 tekanan inflasi Riau lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perkembangan inflasi nasional. Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 1,25% (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 1,38% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh melandainya inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; serta Transportasi. Di sisi lain, penurunan tekanan inflasi yang lebih lanjut ditahan oleh peningkatan inflasi terutama kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Secara keseluruhan tahun, inflasi Riau tahun 2024 sebesar 1,25% (yoy) tercatat lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,50% (yoy). Melandainya inflasi Riau tahun 2024 terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; Transportasi; serta Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Di sisi lain, penurunan inflasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan inflasi terutama pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya; Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT); serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. 

Ke depan, inflasi Riau triwulan I 2025 diprakirakan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan inflasi keseluruhan tahun 2025 diprakirakan meningkat dibandingkan 2024, namun tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2,5% ± 1% (yoy).

ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau membaik, sejalan dengan kinerja positif perekonomian Riau. Kinerja penyaluran kredit kepada korporasi tercatat meningkat pada triwulan IV 2024 didukung oleh kemampuan bayar korporasi yang tetap baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) terpantau masih tumbuh positif meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya.

Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat cukup baik, terindikasi dengan Loan to deposit ratio perbankan Riau pada triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar 79,81%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 78,26% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan DPK pada triwulan laporan juga masih tumbuh terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja DPK pada triwulan IV 2024 tumbuh 4,92% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,43% (yoy).

ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Pada triwulan IV 2024, transaksi pembayaran tunai di Provinsi Riau mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pergerakan inflow (uang masuk) dan outflow (uang keluar) di KPwBI Provinsi Riau tercatat net-outflow sebesar Rp6,78 triliun. Kondisi net-outflow pada triwulan laporan melanjutkan tren pada triwulan sebelumnya dengan net-outflow sebesar Rp2,78 triliun.

Sementara itu, transaksi nontunai di Riau pada triwulan IV 2024 tercatat melambat sebagaimana terindikasi dari SKNBI, BI-RTGS, dan APMK. Nominal transaksi kliring di Provinsi Riau mengalami kontraksi sebesar 10,66% (yoy), meski tidak sedalam triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 13,07% (yoy). Sementara itu, transaksi melalui BI-RTGS tercatat mengalami kontraksi 17,61% (yoy) atau senilai Rp51,74 triliun, lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 4,25 (yoy) atau senilai Rp43,46 triliun.

ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Agustus 2024 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan Februari 2024, maupun terhadap periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari penurunan TPT Provinsi Riau pada Agustus 2024 sebesar 3,70%, dibandingkan Februari 2024 dan Agustus 2023 yang masing-masing sebesar 3,85% dan 4,23%. Hal ini mengindikasikan pemulihan ekonomi Riau yang terus berlanjut sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Sejalan dengan perbaikan indikator ketenagakerjaan, indikator kemiskinan Provinsi Riau juga turut mengalami perbaikan. Tingkat kemiskinan Provinsi Riau pada September 2024 membaik dari 6,67% pada Maret 2024 menjadi 6,36% di periode laporan. Lebih lanjut, kesejahteraan masyarakat pedesaan yang terefleksi dari pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2024 juga meningkat dari 175,17 pada triwulan III 2024 menjadi 190,01 pada triwulan IV 2024.

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Riau pada tahun 2025 diprakirakan tetap tumbuh solid meski tidak sekuat tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diprakirakan berada pada kisaran 3,18 – 3,71% (yoy), cenderung bias bawah dan melambat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,52% (yoy). Perlambatan ekonomi Riau tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja konsumsi dan investasi. Meskipun demikian, potensi perbaikan negara ASEAN, serta negara tujuan ekspor LN non-tradisional diprakirakan menahan penurunan pertumbuhan ekonomi Riau lebih dalam pada tahun 2025.

Inflasi Riau pada tahun 2025 diprakirakan terkendali dalam rentang sasarn inflasi 2,5%±1% (yoy). Terkendalinya inflasi Riau didukung oleh komponen VF dan CI, sementara komponen AP yang diprakirakan mengalami peningkatan inflasi yang terkendali. Prospek tersebut didasari oleh penguatan upaya pengendalian inflasi VF melalui perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, optimalisasi pengolahan pasca panen, program dukungan penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta penguatan kualitas SDM dan korporasi petani. Sementara itu, inflasi CI diprakirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, imported inflation yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau. Terakhir, inflasi AP diprakirakan mengalami peningkatan terbatas seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilisasi tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir.