I. ASESMEN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
Perekonomian Riau pada triwulan IV 2023 tumbuh positif. Kinerja ekonomi Riau tumbuh sebesar 4,02% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan triwulan III 2023 yang tercatat tumbuh 4,01% (yoy). Stabilitas kinerja ekonomi Riau ditopang oleh kinerja konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT yang lebih tinggi pada triwulan laporan dalam rangka persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.Dari sisi lapangan usaha (LU), perbaikan perbaikan pertumbuhan ekonomi Riau didorong oleh kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. LU Pertanian tumbuh seiring dengan kenaikan produksi tanaman perkebunan (kelapa sawit) dan hutan tanam industri (HTI). Namun, pertumbuhan ekonomi Riau tertahan oleh perlambatan sektor utama yaitu LU Industri Pengolahan dan Pertambangan yang diakibatkan oleh pelemahan permintaan eksternal terhadap komoditas utama Riau dan tren penurunan harga komoditas tambang (minyak mentah dan batubara) yang masih berlanjut.
Secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Riau tumbuh sebesar 4,21% (ctc), cukup solid meski tidak setinggi tahun 2022 yang tumbuh 4,55% (ctc). Perekonomian Riau pada tahun laporan tetap tumbuh stabil, meski tertahan untuk tumbuh lebih tinggi yang disebabkan oleh kontraksi kinerja ekspor luar negeri terhadap komoditas utama Riau serta perlambatan kinerja investasi yang dipengaruhi oleh kecenderungan investor untuk wait and see karena memasuki tahun politik di 2024 sehingga menahan ekspansi lebih lanjut. Dari sisi konsumsi RT, penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit menahan pendapatan masyarakat Riau sehingga berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat.
II. ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Pada tahun 2023, realisasi APBD Provinsi Riau masih menunjukkan perkembangan yang positif baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Realisasi belanja Provinsi Riau hingga triwulan IV 2023 sebesar Rp10,52 triliun, atau tumbuh 15,53% (yoy) dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp9,10 triliun. Rasio realisasi belanja daerah terhadap pagu anggaran juga meningkat dari 92,81% menjadi 97,27%. Kenaikan realisasi belanja daerah terjadi pada seluruh komponen belanja, baik belanja operasi, belanja modal, maupun belanja transfer.
Realisasi pendapatan Provinsi Riau pada tahun 2023 tercatat meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya baik secara nominal dan persentase terhadap pagu anggaran. Komponen pendapatan daerah Provinsi Riau terealisasi sebesar Rp10,00 triliun atau tumbuh 13,48% (yoy) dari tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp8,82 triliun. Meskipun demikian, rasio penerimaan pendapatan terhadap pagu turun tipis dari 98,55% menjadi 97,78%. Berdasarkan komponennya, peningkatan realisasi belanja daerah terjadi pada komponen belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer, dengan pertumbuhan tertinggi pada belanja modal.
III. ASESMEN PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Pada triwulan IV 2023, inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Riau tercatat sebesar 2,50% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2023 sebesar 1,96% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi tersebut sejalan dengan peningkatan inflasi Nasional yang mengalami peningkatan dari 2,28% (yoy) pada triwulan III 2023 menjadi 2,61% (yoy) pada triwulan IV 2023. Capaian realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Riau pada triwulan laporan berada pada titik tengah sasaran inflasi 3,0 ± 1% (yoy). Berdasarkan kelompok komoditas, peningkatan tekanan inflasi terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, khususnya komoditas beras, cabai merah, dan bawang merah. Peningkatan tekanan inflasi didorong oleh permintaan masyarakat menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru (NATARU), di tengah penurunan produksi akibat dampak musim kering (El Nino) yang menyebabkan pergeseran masa tanam dan penurunan produksi.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Riau pada tahun 2023 sebesar 2,50% (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan dengan keseluruhan tahun 2022 sebesar 6,81% (yoy). Melandainya inflasi pada tahun 2023 disumbang oleh 10 (sepuluh) kelompok pengeluaran, terutama kelompok Transportasi. Penurunan tekanan inflasi pada kelompok Transportasi didorong oleh berakhirnya dampak penyesuaian BBM subsidi dan non-subsidi pada tahun 2022 serta kebijakan penurunan harga BBM non-subsidi sepanjang tahun 2023. Dalam rangka mengantisipasi potensi peningkatan tekanan inflasi, seluruh TPID di Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan di Provinsi Riau. Penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Riau tahun 2024, ekspektasi inflasi yang lebih terjaga, dan meredanya tekanan inflasi eksternal diharapkan mampu menahan laju inflasi yang lebih tinggi.
IV. ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM
Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau membaik, sejalan dengan kinerja positif perekonomian Riau, Kinerja penyaluran kredit kepada korporasi tercatat meningkat pada triwulan IV 2023 didukung oleh kemampuan bayar korporasi yang tetap baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) terpantau cukup baik namun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dalam pembentukan kredit di Sumatera, Provinsi Riau berada pada posisi ketiga atau menyumbang 15,21% dari total kredit di Sumatera setelah provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.
Seiring dengan perkembangan kredit, rasio intermediasi perbankan di Riau pada triwulan IV 2023 mencapai 76,80%, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 76,68% (yoy). Hal ini menunjukkan kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK. Penghimpunan DPK perbankan di Provinsi Riau pada triwulan IV 2023 mencapai Rp121,17 triliun atau tumbuh 3,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,52% (yoy). Kenaikan BI Rate menjadi 6,00% sejak Oktober 2023 turut mengerek suku bunga simpanan. Hal ini dapat membuat korporasi dan rumah tangga kurang termotivasi untuk mengambil kredit dan memilih untuk melanjutkan investasi ataupun ekspansi usahanya.
V. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Transaksi pembayaran tunai di Riau mengalami peningkatan pesat dibandingkan triwulan sebelumya, meningkat pesat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2023, pergerakan aliran uang kartal melalui Bank Indonesia Povinsi Riau tercatat mengalami net outflow sebesar Rp5,22 triliun. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan transaksi pembayaran secara tunai menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru. Transaksi Nontunai di Riau pada triwulan laporan melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan penggunaan Uang Elektronik juga mengalami pertumbuhan.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem pembayaran sekaligus menjaga ketersediaan uang yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia telah melakukan layanan perkasan langsung kepada masyarakat dan terus mendorong program elektronifikasi pembayaran. Selain efisiensi, elektronifikasi juga dirancang untuk mendorong inklusi keuangan. Untuk itu Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, berusaha meningkatkan elektronifikasi transaksi Pemda khususnya untuk penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi.
VI. ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kesejahteraan masyarakat Riau, yang diindikasikan oleh indikator ketenagakerjaan serta profil kemiskinan menunjukkan perbaikan pada Agustus 2023 dibandingkan Februari 2023 maupun terhadap periode yang sama di tahun sebelumnya. Kondisi ini tercermin dari menurunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,37% menjadi 4,23%. Sejalan dengan perbaikan indikator ketenagakerjaan, indikator kemiskinan turut membaik. Tingkat kemiskinan Provinsi Riau pada September 2022 mengalami perbaikan dari 7,00% pada September 2021 menjadi sebesar 6,84% di periode laporan.
Sejalan dengan perkembangan kedua indikator tersebut, tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan, yang terefleksi melalui Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2023 juga meningkat terutama pada klasifikasi subsektor hortikultura. Pada triwulan laporan, NTP Riau meningkat sebesar 3,89% (yoy). Peningkatan NTP ini diprakirakan sejalan dengan peningkatan harga jual komoditas hortikultura, antara lain komoditas sayur dan cabai merah ditengah biaya produksi yang relatif stabil. Secara spasial, NTP Provinsi Riau merupakan NTP tertinggi di wilayah sumatera.
VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Sejalan dengan ekonomi nasional, perekonomian Riau pada tahun 2024 diprakirakan tetap tumbuh positif dan berdaya tahan terhadap rambatan global. Pertumbuhan ekonomi Riau diprakirakan berada pada kisaran 4,0 - 4,8% (yoy), cenderung bias bawah, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,21% (yoy). Dari sisi permintaan, sejalan dengan ekonomi nasional, terjaganya kinerja positif ekonomi Riau di tahun 2024 diprakirakan ditopang oleh prakiraan perbaikan konsumsi RT, serta masih kuatnya konsumsi LNPRT dan ekspor LN. Dari sisi sektoral, prospek ekonomi Riau yang tetap tumbuh positif pada tahun 2024 juga tercermin pada kinerja lapangan usaha utama, seperti Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan. Prospek ekonomi yang tetap positif juga mendorong kinerja LU sektor tersier, antara lain Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya
Inflasi IHK Riau pada tahun 2024 diprakirakan berada di antara rentang kisaran sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy). Tekanan inflasi yang diprakirakan lebih rendah di 2024 utamanya dikontribusikan oleh harga komoditas pangan global bias bawah, sementara kebijakan pengendalian inflasi akan terus diperkuat di tengah permintaan dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Upaya pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) terus diperkuat pada tahun 2024 untuk meredam kenaikan harga di wilayah Riau, khususnya pada komoditas pangan.
