Perkembangan Makroekonomi Daerah
Proses pemulihan ekonomi Papua berlanjut pada triwulan IV 2021. Perekonomian Papua pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 17,16% (yoy), lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02%(yoy). Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan III 2021 yang tercatat sebesar 14,89% (yoy). Secara keseluruhan, perekonomian Papua selama tahun 2021 tumbuh sebesar 15,11% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 2,39% (yoy).
Peningkatan pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan IV 2021 utamanya didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha (LU) nontambang, dari 2,86%(yoy) menjadi 7,02% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ditopang oleh LU konstruksi serta LU perdagangan besar dan eceran. Sebagai LU dengan porsi terbesar, pertumbuhan LU pertambangan dan penggalian sebesar 35,00% (yoy) turut menopang pertumbuhan perekonomian Papua hingga mencapai 17,16% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga, yang tumbuh sebesar 4,82% (yoy). Peningkatan konsumsi pemerintah hingga 10,72% (yoy) juga turut mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2021. Di sisi lain, pertumbuhan investasi dan ekspor tercatat tetap tinggi, meskipun lebih rendah dibanding pertumbuhan di triwulan III 2021.
Secara keseluruhan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Papua utamanya didorong oleh kinerja LU pertambangan dan penggalian yang tumbuh dari 16,62% (yoy) pada tahun sebelumnya menjadi menjadi 40,80% (yoy). Pertumbuhan LU nontambang sebesar 2,49% (yoy) turut menopang pertumbuhan perekonomian Papua hingga mencapai 15,11% (yoy). Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi berasal dari ekspor luar negeri yang tumbuh 105,14% (yoy). PMTB, konsumsi rumah tangga serta konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan, berbalik arah dibanding kontraksi pada tahun 2020.
Keuangan Pemerintah
Realisasi APBN di Provinsi Papua pada triwulan IV 2021 mengalami perlambatan, baik pada pos pendapatan maupun pos belanja pemerintah pusat. Pos pendapatan APBN tumbuh sebesar 9,15% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 37,86% (yoy). Di sisi pos belanja APBN, pertumbuhan juga tumbuh melambat sebesar 2,10% (yoy) dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 3,96% (yoy). Sementara itu, pada tahun 2021 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat sebesar Rp44,80 triliun atau tumbuh sebesar 5,11% (yoy), lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2020 yang turun sebesar 9,31% (yoy).
Sementara itu, realisasi APBD di Provinsi Papua mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pos pendapatan dan belanja APBD secara keseluruhan tahun 2021 mengalami pertumbuhan hingga 10,79% (yoy) dan 3,50% (yoy) atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar -13,61% (yoy) dan -12,18% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Papua masing-masing mencapai 97,50% dan 82,74% dari pagu, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 79,88% dan 75,45% dari pagu.
Perkembangan Inflasi Daerah
Pada triwulan IV 2021 Provinsi Papua mengalami inflasi sebesar 1,79 % (yoy), berbalik arah jika dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang mengalami deflasi sebesar 0,40% (yoy). Perkembangan inflasi Papua mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tingkat inflasi triwulan IV 2020 sebesar 1,64% (yoy). Nilai inflasi tahun ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir sebesar 1,36% (yoy). Dilihat dari kelompok komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau; kelompok Transportasi; serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya, dengan andil masing-masing sebesar 0,63% (yoy), 0,52% (yoy) dan 0,22% (yoy).
Secara spasial, seluruh kota/kabupaten Indeks Harga Konsumen (IHK), Kota Jayapura, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Merauke mengalami inflasi secara tahunan. Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika mengalami peningkatan inflasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Masing-masing kota/kabupaten mengalami inflasi sebesar 1,69% (yoy); 1,67% (yoy); dan 2,09% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar -1,41% (yoy); 0,54% (yoy) dan 1,24% (yoy).
Stabilitas Keuangan Daerah
Stabilitas Keuangan Daerah di Papua pada triwulan IV 2021 tetap terjaga, ditopang kinerja keuangan sektor korporasi maupun rumah tangga. Kredit pada triwulan laporan turut meningkat terutama didorong oleh peningkatan kredit rumah tangga. Sementara itu, pertumbuhan DPK relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. NPL juga tercatat mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan III 2021.
Pertumbuhan kredit korporasi yang signifikan sejalan dengan peningkatan kinerja sektor korporasi, yang antara lain tercermin dari kinerja ekspor. Kredit UMKM juga tumbuh signifikan sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi serta penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI. Di sisi lain, deposito perorangan tumbuh melambat, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga di triwulan IV 2021.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Pemulihan ekonomi yang terus berlanjut juga tercermin dari perkembangan transaksi nontunai, baik dari jumlah maupun nilai transaksi yang terjadi di Provinsi Papua pada triwulan IV 2021. Hal ini antara lain didorong oleh adanya penyelenggaraan kegiatan nasional di periode laporan, yakni PON XX dan PEPARNAS XVI. Peningkatan transaksi nontunai terlihat dari pertumbuhan transaksi kartu ATM/Debit dan kartu kredit yang secara nilai mengalami pertumbuhan, masing-masing sebesar 3,31% dan 3,96% (yoy). Pemulihan diperkirakan masih akan terus terjadi mengingat nilai transaksi pada saat ini masih dibawah level prapandemi, termasuk nilai transaksi SKNBI yang masih tercatat kontraksi sebesar 11,69% (yoy).
Aliran uang kartal melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua pada triwulan IV 2021 menunjukan posisi net outflow sebesar Rp6,43 triliun, sesuai dengan pola historis triwulanannya.
Transformasi digital, khususnya pada sistem pembayaran juga terus berlangsung di Provinsi Papua. Pada triwulan IV 2021, tercatat 102.680 merchant QRIS telah terdaftar di Provinsi Papua, atau meningkat hingga 284,7% jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi, pada Agustus 2021 jumlah penduduk yang bekerja di Papua tercatat meningkat menjadi sebesar 1,88 juta orang, sehingga mendorong peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK tercatat mengalami peningkatan dari 73,47% pada Februari 2021 menjadi 78,29% Agustus 2021.
Di tengah membaiknya indikator ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan yang meningkat pada periode yang sama masih membutuhkan perhatian. Secara umum perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada September 2021 mengalami peningkatan. Provinsi Papua masih menjadi provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia. Jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat dibandingkan bulan Maret 2021 dan lebih tinggi dibandingkan September 2020. Sejalan dengan penurunan kesejahteraan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat menjadi 6,31 demikian pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang meningkat menjadi 2,05 pada pada periode September 2021. Perubahan indeks tersebut masih lebih baik dibandingkan keadaan September 2020, namun lebih tinggi dibandingkan Nasional yang berada di angka 1,67 dan 0,42.
Kesejahteraan petani menurun tercermin dari penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) di Papua sebesar 102,04 pada triwulan III 2021 menjadi sebesar 100,06 pada triwulan IV 2021. NTP pada triwulan laporan juga lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2020 sebesar 102,78.
Prospek Ekonomi Daerah
Proses pemulihan ekonomi Provinsi Papua diprakirakan berlanjut pada tahun 2022. Pemulihan ekonomi ditopang oleh kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta didukung oleh proses pemulihan ekonomi pada sektor nontambang. Sektor nontambang seperti konstruksi; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta perdagangan besar dan eceran diprakirakan tumbuh positif. Berdasarkan sisi permintaan, pertumbuhan diprakirakan terutama berasal dari ekspor luar negeri yang tumbuh seiring peningkatan produksi lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta berasal dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh seiring prakiraan meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas seiring peningkatan cakupan vaksinasi. Perekonomian Papua pada tahun 2022 diproyeksikan masih tumbuh cukup tinggi pada kisaran 9,03– 9,43% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2021.
Inflasi Papua pada tahun 2022 diprakirakan tetap terkendali dalam rentang target inflasi nasional, meskipun lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Peningkatan kinerja sektor nontambang diprakirakan akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan inflasi dari sisi permintaan.
