EKONOMI MAKRO REGIONAL
Pada triwulan II 2025, perekonomian Papua Barat mengalami kontraksi sebesar -0,23% (yoy), berbalik arah dari pertumbuhan tinggi pada triwulan I 2025 yang mencapai 25,53% (yoy). Perlambatan pertumbuhan perekonomian Papua Barat pada periode laporan utamanya disebabkan oleh normalisasi produksi LNG Train III Tangguh yang telah beroperasi sejak tahun 2024. Lebih lanjut, perlambatan pertumbuhan perekonomian Papua Bara pada periode laporan tercermin dari perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta ekspor barang dan jasa. Sementara itu, dari sisi sektoral perlambatan terutama terjadi pada Lapangan Usaha (LU) pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, serta pertanian. Namun demikian, penurunan lebih lanjut tertahan oleh LU konstruksi dan perdagangan yang memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan perekonomian Papua Barat.
Perekonomian Papua Barat Daya pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 3,19% (yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,82% (yoy), seiring dengan perlambatan pada kinerja ekspor barang dan jasa, konsumsi rumah tangga, serta konsumsi pemerintah. Dari sisi sektoral, perlambatan juga tercermin pada hampir seluruh sektor Lapangan Usaha (LU) utama Provinsi Papua Barat daya yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan konstruksi. Perlambatan pertumbuhan lebih lanjut tertahan oleh kinerja LU perdagangan yang tetap tumbuh menguat pada periode laporan.
KEUANGAN PEMERINTAH
Realisasi pendapatan APBN triwulan II tahun 2025 di Papua Barat dan Papua Barat Daya mengalami penurunan sebesar sebesar -44,46% (yoy). Realisasi pendapatan perpajakan menjadi penyumbang terbesar penurunan realisasi pendapatan APBN dengan realisasi yang hanya sebesar 19,84% terhadap pagu. Penurunan lebih lanjut didorong oleh penurunan PNBP sebesar -3,42% (yoy) meskipun realisasi terhadap pagu telah mencapai 69,91%. Sejalan dengan penurunan realisasi pendapatan APBN, tingkat realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada triwulan II tahun 2025 turut mengalami penurunan sebesar -20,80% (yoy), yang disumbang baik oleh komponen Belanja Pemerintah Pusat sebesar -33,38% (yoy) maupun komponen TKDD sebesar -13,46% (yoy).
Realisasi pendapatan APBD sampai dengan triwulan II tahun 2025 di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 21,36%, atau mengalami penurunan sebesar –18,06% (yoy) yang disebabkan oleh penurunan seluruh komponen pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selaras dengan penurunan pendapatan tersebut, realisasi Belanja APBD turut mengalami penurunan sebesar -7,62% (yoy) dengan tingkat serapan terhadap pagu yang juga menurun dari 31,78% pada triwulan II tahun 2024 menjadi 16,57% pada triwulan II tahun 2025.
INFLASI
Pada triwulan II 2025, Provinsi Papua Barat mengalami deflasi sebesar -0,67% (yoy). Sebaliknya, Provinsi Papua Barat Daya mengalami inflasi sebesar 0,50% (yoy). Tingkat inflasi kedua provinsi tersebut masih berada di bawah target inflasi nasional yang sebesar 2,5±1% (yoy). Tingkat deflasi di Papua Barat pada triwulan II 2025 lebih dalam apabila dibandingkan dengan triwulan I 2025 sebelumnya yang sebesar -0,23% (yoy). Adapun, kelompok penyumbang deflasi terbesar pada triwulan II 2025 di Provinsi Papua Barat adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau diikuti oleh kelompok transportasi. Di sisi lain, inflasi di Provinsi Papua Barat Daya pada triwulan II 2025 juga tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 0,24% (yoy). Kelompok penyumbang inflasi Papua Barat Daya terutama berasal dari kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Berdasarkan kota pembentuk IHK di Papua Barat, Kabupaten Manokwari mengalami deflasi sebesar -0,67% (yoy). Sementara itu, di Papua Barat Daya, laju inflasi di Kota Sorong sebesar 0,18% (yoy), Kabupaten Sorong sebesar 0,76% (yoy), dan Kabupaten Sorong Selatan sebesar 2,50% (yoy).
Dalam rangka pengendalian inflasi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, TPID di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya senantiasa melakukan sinergi dan kolaborasi yang intensif bersama dengan stakeholder daerah berupa pelaksanaan pasar murah, sidak pasar, kerja sama antar daerah (KAD), hingga high-level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) dalam upaya mengarahkan inflasi berada pada sasaran inflasi sebesar 2,5%±1% (yoy) melalui strategi 4K pengendalian inflasi.
PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM
Pada triwulan II 2025, kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya secara umum menunjukkan tren positif dan stabil dari sisi penyaluran kredit, yang mencerminkan berlanjutnya peran sektor perbankan
dalam mendorong aktivitas ekonomi. Di Papua Barat, pertumbuhan kredit meningkat dari 5,74% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 13,83% (yoy). Hal ini mengindikasikan membaiknya permintaan pembiayaan di tengah tantangan eksternal. Sejalan dengan hal tersebut, Papua Barat Daya turut mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 5,62% (yoy), mencerminkan optimisme pelaku usaha dan rumah tangga dalam memanfaatkan pembiayaan untuk kegiatan produktif. Penyaluran kredit di kedua provinsi tersebut turut diikuti dengan kualitas yang sehat. Di sisi lain, meskipun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih mengalami pelemahan, yakni sebesar -13,97% (yoy) di Papua Barat dan -1,88% (yoy) di Papua Barat Daya, hal ini dapat menjadi peluang strategis bagi perbankan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui inovasi produk simpanan dan peningkatan literasi keuangan.
Penyaluran kredit UMKM Papua Barat pada triwulan II 2025 tumbuh 12,06% (yoy), melanjutkan pertumbuhan kuat triwulan I 2025 yang tercatat 11,49% (yoy). Sementara itu, pada periode laporan penyaluran kredit UMKM Papua Barat Daya tumbuh sebesar 2,94% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2025 yang mencapai 6,42% (yoy).
Ke depan, dengan sinergi antara otoritas, pelaku usaha, dan masyarakat, serta semakin pulihnya mobilitas dan aktivitas ekonomi, kinerja intermediasi perbankan di kedua provinsi tersebut diproyeksikan akan terus membaik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pada triwulan II 2025, kondisi sistem pembayaran di Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap tumbuh seiring tingkat konsumsi yang terjaga. Pada sistem pembayaran tunai, peredaran uang Rupiah yang masuk ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan aliran uang keluar (net inflow) dengan total sebesar Rp74,27 miliar. Net inflow tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan periode triwulan I 2025 sehubungan dengan adanya perayaan HBKN Idulfitri dan Iduladha 1446H yang menyebabkan tingginya peredaran uang di masyarakat sesuai dengan pola historisnya. Dari sisi transaksi nontunai ritel, perluasan penggunaan QRIS terus tumbuh akseleratif dari segala sektor yang meliputi pengguna aktif, pengguna baru, volume serta nominal transaksi. Secara agregat, active user QRIS di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya pada triwulan II 2025 tercatat sebanyak 111.900 pengguna atau tumbuh 11,64% (yoy). Dari segi utilitas, volume dan nominal transaksi QRIS di Papua Barat dan Papua Barat Daya masing-masing tumbuh 626,44% (yoy) dan 398,11% (yoy). Sementara itu, dari sisi infrastruktur fast payment, BI-FAST juga tercatat terus meningkat baik dari aspek volume dan nominal yang masing-masing tercatat tumbuh 15,52% (yoy) dan 4,45% (yoy).
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kondisi kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada triwulan II 2025 mengalami perbaikan yang tercermin melalui menurunnya tingkat kemiskinan dan gini ratio meskipun terdapat ruang pengembangan kesejahteraan lebih lanjut pada beberapa indikator lainnya. Berdasarkan rilis data Maret 2025, tingkat kemiskinan secara tahunan di Papua Barat maupun Papua Barat Daya mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 20,66% dan 17,95%. Selaras dengan hal tersebut, gini ratio Provinsi Papua Barat turut mengalami perbaikan nilai ketimpangan dan berada lebih baik dibandingkan gini ratio nasional pada Maret 2025, meskipun gini ratio Provinsi Papua Barat Daya mengalami peningkatan nilai ketimpangan. Lebih lanjut, kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya juga mengalami penurunan secara tahunan pada Juni 2025. Namun demikian, NTP Papua Barat masih berada di atas level 100 poin, yang menunjukkan harga perolehan hasil panen lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh petani selama kegiatan produksi. Sementara itu, pada dimensi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Papua Barat, pada Februari 2025 tercatat 4,21% menurun dibandingkan Februari 2024, meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan menjadi 71,45%. Sebaliknya, kondisi ketenagakerjaan Papua Barat Daya pada Februari 2025 mengalami perbaikan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi 68,14% meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami kenaikan menjadi 6,61%.
PROSPEK PEREKONOMIAN DAN INFLASI TAHUN 2025
Pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada 2025 diperkirakan masih relatif kuat meskipun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2024, terutama akibat normalisasi tambahan produksi LNG Tangguh setelah Train III beroperasi penuh pada tahun sebelumnya. Kinerja ekonomi tahun 2025 diproyeksikan ditopang oleh peningkatan investasi (PMTB) serta ekspor, baik domestik maupun luar negeri, yang didukung oleh kenaikan produksi dan pengiriman LNG. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terutama akan digerakkan oleh LU pertanian dan LU konstruksi yang menunjukkan peningkatan lebih tinggi, sementara LU pertambangan dan LU industri pengolahan tetap kuat meski dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan tahun lalu.
Pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya pada 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan capaian 2024, dengan pendorong utama berasal dari peningkatan investasi (PMTB), ekspor barang dan jasa, serta tetap kuatnya konsumsi rumah tangga. Kenaikan PMTB diproyeksikan salah satunya didorong oleh pembangunan kompleks kantor Gubernur Papua Barat Daya, sementara ekspor barang dan jasa diperkirakan tumbuh terutama dari sisi ekspor luar negeri nonmigas. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya pada 2025 diperkirakan ditopang oleh kinerja lima sektor utama, yaitu LU pertanian, LU pertambangan, LU industri pengolahan, LU konstruksi, dan LU perdagangan.
Inflasi IHK Papua Barat dan Papua Barat Daya pada 2025 diproyeksikan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5%±1% (yoy). Secara umum, tekanan inflasi terutama akan bersumber dari kelompok volatile foods (bahan makanan bergejolak) yang diperkirakan cukup tinggi sepanjang tahun, seiring meningkatnya kebutuhan pangan, fluktuasi harga ikan laut segar, serta potensi gangguan produksi pangan.
