EKONOMI MAKRO REGIONAL
Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 3,01% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,86% (yoy), meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang dapat tumbuh sebesar 5,44% (yoy). Dari sisi pengeluaran, peningkatan didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan melalui penurunan level PPKM di tengah penyebaran COVID-19 yang semakin mereda. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan ekonomi terutama LU utama yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Konstruksi. Musim panen raya yang terjadi di triwulan II mendorong pertumbuhan LU Pertanian. Sementara itu, peningkatan aktivitas masyarakat di tengah melandainya pandemi COVID-19 serta momen libur HBKN Idul Fitri turut mendorong LU Perdagangan. Adapun pertumbuhan LU Konstruksi didorong oleh berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah di Provinsi NTT.
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT sampai dengan triwulan II 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan konsumsi pemerintah. Total belanja tercatat sebesar Rp14,365 triliun, atau terkontraksi 7,24% (yoy) dibandingkan triwulan II 2021. Nominal realisasi tersebut mencapai 29,25% dari total anggaran, juga menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 30,14%. Penurunan terjadi baik pada belanja APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Di sisi lain, realisasi pendapatan pemerintah sampai dengan triwulan II 2022 tercatat tumbuh sebesar 1,41% (yoy), terutama didorong oleh realisasi pendapatan transfer yang membaik khususnya di tingkat kabupaten/kota. Realisasi anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang perekonomian Provinsi NTT, sehingga perlu terus didorong agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi.
PERKEMBANGAN INFLASI
Inflasi Provinsi NTT pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 4,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 2,89% (yoy). Inflasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang tumbuh sebesar 4,35% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga dari kelompok komoditas transportasi, yakni tarif angkutan udara dan angkutan dalam kota. Hal ini seiring dengan kebijakan fuel surcharge yang diterapkan Kementerian Perhubungan untuk angkutan udara penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Kupang. Selain itu, beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman & tembakau seperti minyak goreng, rokok kretek filter, dan daging babi turut menjadi penyumbang inflasi di triwulan II 2022.
Pada triwulan III 2022, tekanan inflasi diprakirakan masih terjadi dan bahkan lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2022. Prakiraan ini didasarkan pada faktor pendorong inflasi yang berasal dari tarif angkutan udara yang dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat yang belum dapat diimbangi dengan pemulihan kapasitas maskapai penerbangan. Selain itu, komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah yang sempat mengalami kenaikan harga yang signifikan di awal triwulan III juga dapat menjadi penyumbang inflasi dari sisi bahan pangan.
STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAERAH
Secara umum, stabilitas sistem keuangan di Provinsi NTT pada triwulan II 2022 masih terjaga. Hal ini tercermin dari nilai ROA sebesar 2,47%, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. DPK juga tercatat tumbuh sebesar 2,11% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun fungsi intermediasi tetap tinggi, dengan LDR sebesar 115,52%. Sementara itu, penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 12,32% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,24% (yoy), sejalan dengan pemulihan ekonomi pada triwulan II. Tingkat risiko kredit masih terjaga, dengan rasio NPL (gross) yang tercatat sebesar 3,03%, masih terjaga di bawah level 5%.
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Indikator sistem pembayaran nontunai dan tunai menunjukkan pertumbuhan pada triwulan II 2022. Indikator utama sistem pembayaran nontunai, yaitu transaksi BI-RTGS merupakan indikator yang mengalami pertumbuhan nilai transaksi yang paling besar pada triwulan II 2022. Akan tetapi, indikator transaksi lain seperti transaksi kartu debit mengalami perlambatan dan kartu kredit mengalami kontraksi yang lebih dalam.
KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Februari 2022 tercatat sebesar 2,83 juta orang, menurun 1,74% dibandingkan Februari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat menurun menjadi sebesar 3,30%. Kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercermin dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 yang menurun dibandingkan periode Februari 2021. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret 2022 tercatat sebesar 20,05%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2022 tercatat masih rendah sebesar 94,86.
PROSPEK PEREKONOMIAN
Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,8–3,6% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya konsumsi swasta dan investasi seiring dengan berlanjutnya program vaksinasi sebagai game changer dalam pemulihan ekonomi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat penyebaran varian virus omicron pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap peningkatan kasus COVID-19 dan penebalan kebijakan pembatasan.
Tekanan inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 diprakirakan meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya didorong oleh kenaikan harga komoditas pangan dan angkutan udara. Berdasarkan disagregasinya, tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada komponen volatile food dan administered prices. Koordinasi kebijakan bersama Pemerintah daerah melalui TPID terus dilakukan dalam menjaga ekspektasi inflasi dan meminimalkan risiko inflasi.
