Asesmen Perkembangan Ekonomi Makro Perekonomian Provinsi Maluku pada triwulan I 2024 tumbuh solid. Perekonomian Provinsi Maluku tumbuh 5,41% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2023 sebesar 4,77% (yoy). Pertumbuhan perekonomian provinsi Maluku pada triwulan I 2024 didorong oleh LU Administrasi Pemerintahan seiring dengan penyelenggaraan Pemilu serentak, sedangkan dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian Maluku triwulan ini, sejalan dengan pembayaran THR yang dilakukan pada akhir triwulan ini. Dari sisi permintaan, kinerja ekonomi Maluku triwulan I 2024 utamanya didorong oleh kinerja konsumsi pemerintah yang meningkat signifikan seiring pelaksanaan Pemilu serentak pada triwulan I 2024. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 juga turut dipengaruhi oleh tetap positifnya konsumsi rumah tangga yang memiliki pangsa terbesar di perekonomian Maluku. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan HBKN Ramadhan 2024 dan pembayaran THR yang berlangsung pada triwulan I 2024. Kondisi ini juga terkonfirmasi dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia pada triwulan I 2024 yang menunjukkan peningkatan indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sehingga mencerminkan optimisme konsumsi masyarakat di Maluku. Dari sisi penawaran, ekonomi Provinsi Maluku triwulan I 2024 didorong oleh membaiknya kinerja pada LU utama, yaitu LU administrasi pemerintahan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Maluku turut didorong LU konstruksi. Namun demikian, ekonomi Maluku triwulan I 2024 tertahan oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan (LU PKP) serta LU perdagangan besar yang melandai, meskipun tetap tumbuh kuat. Secara struktur, perekonomian Provinsi Maluku dari sisi penawaran masih relatif tetap dalam lima tahun terakhir. LU PKP; LU Adm. Pemerintahan; serta LU Perdagangan merupakan tiga LU yang memiliki pangsa terbesar dibandingkan dengan LU lainnya di Provinsi Maluku. Pada triwulan I 2024, pangsa ketiga LU tersebut mencapai 58,26% dari total PDRB Provinsi Maluku.
|
Asesmen Keuangan Pemerintah Pada tahun 2024, pagu anggaran belanja APBD Provinsi Maluku mencapai Rp3,17 triliun, atau meningkat 6,61% (yoy) dari APBD Provinsi Maluku tahun 2023 dengan nominal sebesar Rp2,98 triliun. Lebih lanjut, pagu anggaran belanja APBN di tahun 2024 sebesar Rp21,53 triliun atau meningkat sebesar 1,67% (yoy) dari tahun 2023 dengan nominal sebesar Rp21,18 triliun. Adapun peningkatan pada LU administrasi pemerintah didorong oleh realisasi APBN yang meningkat, baik dari komponen belanja maupun pendapatan, dengan angka realisasi masing-masing sebesar 20,02% dan 22,13%. |
Asesmen Inflasi Daerah Inflasi tahunan gabungan kabupaten/kota IHK di Provinsi Maluku triwulan I 2024 terkendali dan terjaga dalam rentang sasaran inflasi Nasional. Tingkat inflasi IHK gabungan kabupaten/kota IHK di Provinsi Maluku triwulan I 2024 mengalami inflasi sebesar 2,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 sebesar 2,81% (yoy). Realisasi 2,75% (yoy) lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi triwulan I tahun sebelumnya sebesar 5,43% (yoy). Realisasi inflasi Maluku triwulan I 2024 berada pada rentang sasaran inflasi nasional tahun 2024 sebesar 2,5±1% (yoy). Secara kewilayahan, realisasi inflasi gabungan kabupaten/kota IHK di Maluku triwulan I 2024 menempati posisi di bawah dibandingkan keseluruhan realisasi provinsi secara nasional. Adapun pada kawasan Sulampua, inflasi tertinggi pada gabungan kabupaten/kota IHK di Gorontalo sebesar 4,13% (yoy) dan inflasi terendah pada gabungan kabupaten/kota IHK di Provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,42% (yoy). Inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku pada triwulan I 2024 berada pada posisi lebih rendah dan terkendali jika dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,05% (yoy). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Maluku serta pihak terkait lainnya hingga tingkat kabupaten/kota dalam upaya pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Secara garis besar, strategi pengendalian inflasi di Provinsi Maluku berfokus pada konsep 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. |
Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Provinsi Maluku triwulan I 2024 tetap tumbuh kuat, meski lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sistem keuangan Maluku, tercermin dari total penyaluran kredit tercatat tumbuh positif sebesar 4,01% (yoy), meskipun melemah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,84% (yoy). Tetap tumbuhnya kredit secara umum dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang cukup stabil, serta terkendalinya inflasi pada triwulan I 2024. Kredit di Provinsi Maluku disalurkan pada sektor Rumah Tangga (RT), sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan sektor korporasi. Berdasarkan pangsanya, penyaluran kredit di Provinsi Maluku triwulan I 2024 masih didominasi oleh sektor RT yaitu sebesar 49,62%. Selanjutnya, pangsa kredit UMKM mencapai 32,62% atau sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 32,20%. Pada sektor korporasi, pangsa kredit tercatat sebesar 17,75% yang terpantau melambat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 18,95%. Penyaluran kinerja penyaluran kredit di Maluku triwulan I 2024 yang meningkat utamanya bersumber dari peningkatan kredit di sektor UMKM dan sektor RT. Peningkatan paling tinggi terjadi pada komponen UMKM dengan tingkat pertumbuhan kredit UMKM sebesar 11,29% (yoy), walaupun lebih rendah dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 14,75% (yoy). Sementara peningkatan pada komponen rumah tangga sebesar 7,57% (yoy) di triwulan I 2024, meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 6,57% (yoy). Sebaliknya, kontraksi justru terjadi pada komponen korporasi sebesar -11,22% (yoy), bahkan menurun lebih dalam dibanding penurunan kredit triwulan sebelumnya sebesar -7,59% (yoy). Tingkat kredit yang meningkat diikuti oleh risiko kredit yang meningkat secara terbatas. Tercatat rasio Non-Performing Loan (NPL) pada kredit UMKM dan kredit korporasi masing-masing adalah 3,96% dan 1,44% pada triwulan I 2024. Nilai rasio tersebut sedikit lebih tinggi dari NPL kredit UMKM dan kredit korporasi di triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 3,50% dan 1,16%. Di sisi lain, kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) triwulan I 2024 tumbuh sebesar 4,95% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV 2023 sebesar 1,86% (yoy). Meskipun demikian, indikator aset perbankan di Maluku bertumbuh melambat yakni sebesar 0,20% (yoy), dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 0,53% (yoy). Selanjutnya, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) perbankan di Maluku tercatat sebesar 135,04% atau menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 136,39%. Secara umum, tingkat RIM yang masih tinggi mengindikasikan ruang ekspansi kredit perbankan di Maluku masih sangat luas. Demikian halnya dengan efisiensi operasional perbankan di Provinsi Maluku yang masih cukup tinggi tercermin dari rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) rasio sebesar 72,22% yang meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 69,64%. Meskipun demikian, Net Interest Margin (NIM) perbankan tercatat sebesar 8,23% atau menurun dibandingkan dengan triwulan lalu yang sebesar 8,45%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perbankan memperoleh pendapatan bunga atas kredit dibandingkan dengan pengeluaran bunga atas deposito mengalami peningkatan. Sebagai bagian dalam upaya meningkatkan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia mendorong akses keuangan di berbagai lapisan masyarakat, khususnya UMKM. Pada triwulan I 2024, berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku maupun stakeholders lainnya untuk meningkatkan akses keuangan dan daya saing UMKM. Diantara upaya tersebut adalah peningkatan produktivitas petani hortikultura dan business matching antara UMKM binaan KPw BI Provinsi Maluku dengan perbankan maupun buyer potensial, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, program eksisting seperti pembinaan klaster, monitoring rasio kredit UMKM, sosialisasi program kewirausahaan, identifikasi dan pengembangan potensi usaha unggulan, pelatihan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi, dan penyelenggaraan diskusi dengan dinas terkait serta kelompok masyarakat juga tetap dijalankan.
|
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Kegiatan perkasan pembayaran tunai KPwBI Maluku triwulan I 2024 menunjukkan terjadinya net inflow sebesar Rp949,7 miliar. Terjadinya net inflow menandakan lebih banyak uang tunai yang kembali ke Maluku dibandingkan dengan uang yang keluar (outflow). Dibandingkan dengan periode yang sama pada triwulan I 2023 pola yang sama terjadi dengan net inflow Rp1,21 triliun. Selain penyediaan layanan kas dalam kantor, KPwBI Maluku juga menyediakan layanan kas di luar kantor,salah satunya melalui kas keliling. Layanan kas keliling merupakan upaya untuk menyediakan uang layak edar dalam jumlah yang cukup, tepat waktu dan tepat kualitas dengan menarik Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan mengedarkan Uang Layak Edar (ULE) kepada masyarakat hingga kepulauan terluar di Provinsi Maluku. Dalam menerapkan clean money policy, kegiatan kas keliling bertujuan untuk memberikan pelayanan ke seluruh masyarakat untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kualitas atau kondisi layak edar. Selama triwulan I 2024, KPwBI Maluku melakukan kas keliling dalam kota sebanyak 5 kali, antara lain di regional event Moluccas Digifest hingga berbagai pusat keramaian seperti di Liang, Waiheru, dan Tulehu. Selain kas keliling dalam kota, KPwBI Maluku juga melaksanakan 1 kali kegiatan kas keliling luar kota, yang melayani beberapa daerah di Pulau Seram dengan rute Gemba, Masohi, Wahai, Kobisonta, dan Bula. Kegiatan kas keliling triwulan I 2024 dilaksanakan secara intensif hingga pada Kapal Pelni pada akhir Maret 2024 dalam rangka mempersiapkan HBKN Idul Fitri 2024. Perkembangan Sistem Pembayaran Non-Tunai di Maluku secara agregat terus mengalami pertumbuhan. Seiring perkembangan teknologi dan perluasan digitalisasi, terdapat pola pergeseran metode transaksi dengan penurunan transaksi RTGS dan Kliring SKNBI yang bergeser ke Sistem Pembayaran dengan teknologi terkini seperti QRIS, BI-Fast, Alat Pembayaran Menggunakan kartu (APMK), dan Uang Elektronik. Bagian berikut akan membahas secara terperinci setiap metode pembayaran yang digunakan oleh Masyarakat Maluku. Jumlah merchant QRIS Provinsi Maluku yang terus meningkat meski mengalami perlambatan. Jumlah merchant di Provinsi Maluku mencapai 72.089 merchant, dengan 61.7% dari merchant berada di Kota Ambon. Penambahan pengguna baru QRIS di Maluku, bergerak secara siklikal dengan pola bell curve yang meningkat di pertengahan tahun. Dibandingkan secara triwulan, penambahan pengguna baru QRIS pada triwulan I 2024 mencapai 6.255 pengguna. Meningkat 2.96% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (triwulan I 2023, yoy).
|
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Tingkat pengangguran di Provinsi Maluku pada Februari 2024 melandai. Berdasarkan publikasi BPS terkini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku Februari 2024 mencapai 56.537 ribu orang atau 5,96% dari total angkatan kerja. Sedangkan, angka TPT pada Agustus 2023 sebesar 57.504 ribu orang (persentase 6,08%). Meskipun tingkat pengangguran melandai, secara pertumbuhan TPT Februari 2024 mencatatkan pertumbuhan tahunan yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Tercatat TPT Februari 2024 meningkat 3,08% (yoy), melonjak dibandingkan Agustus 2023 yang mengalami kontraksi -3,74% (yoy) Sisi pendapatan masyarakat Maluku, ditunjukkan dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang cenderung tetap tinggi. NTP gabungan Provinsi Maluku triwulan I 2024 tercatat stabil di angka 103,40. Meskipun demikian, angka NTP gabungan triwulan ini menurun dibandingkan triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar 105,86. Nilai NTP yang di atas 100, menandakan kegiatan pertanian di Provinsi Maluku masih berada dalam tingkat yang menguntungkan. Meskipun mengalami penurunan pada sisi Indeks Terima, peningkatan NTP gabungan didorong oleh peningkatan Indeks Bayar. Secara sektoral, angka NTP didorong oleh peningkatan pada sub sektor NTP perikanan dan NTP tabama.
|
Prospek Ekonomi dan Inflasi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh kuat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Maluku keseluruhan tahun 2024 diperkirakan berada pada rentang 5,49%-6,29% (yoy). Meningkatnya kinerja ekonomi Maluku tahun 2024 ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pemerintah, serta kinerja investasi yang meningkat. Hal ini sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, serta dukungan penerapan kebijakan fiskal dan moneter. Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan ekonomi Maluku 2024 ditopang oleh kinerja LU PKP serta kinerja LU administrasi pemerintah. Kinerja LU PKP diperkirakan tumbuh positif tahun 2024 seiring tetap kuatnya permintaan produk perikanan di tengah upaya mendorong permintaan dari negara pasar, dampak El Nino yang tidak setinggi tahun 2023 diperkirakan turut mendorong pertumbuhan. Kinerja LU PKP juga ditopang berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, melalui peningkatan penggunaan alsintan dan korporatisasi pertanian. Lebih lanjut, adanya kebijakan PIT yang berdampak pada pembangunan industri pendukung di Maluku sehingga mendorong perekonomian. Selanjutnya, peningkatan pagu APBN dan APBD Provinsi Maluku di tahun 2024 menopang kinerja LU administrasi pemerintah. Inflasi Maluku tahun 2024 diperkirakan tetap dalam rentang sasaran sebesar 2,5±1% (yoy). Hal ini ditopang oleh terkendalinya inflasi komoditas pangan dan hortikultura seiring dampak El Nino yang telah meluruh. Selain itu, inflasi komoditas pangan dan hortikultura juga tetap terjaga seiring dengan upaya pemda untuk meningkatkan produksi dan pasokan melalui program perluasan implementasi best practice dan korporatisasi pertanian. Selain itu, risiko tekanan inflasi komoditas pertanian dan perikanan perlu diwaspadai seiring kondisi cuaca yang tetap menjadi risiko utama pada sisi produksinya. Selain itu, potensi peningkatan harga minyak dunia pada tahun 2024 berisiko pada tekanan inflasi, utamanya pada komoditas kelompok transportasi.
|
