Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2023 tumbuh positif 3,93% (yoy), meski melambat dibandingkan 4,00% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja investasi, terutama investasi bangunan, dan tetap kuatnya pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga menopang pertumbuhan positif perekonomian Lampung pada triwulan laporan. Di sisi lain, kinerja Konsumsi Pemerintah yang terkontraksi menjadi faktor utama melambatnya kinerja perekonomian. Penurunan kinerja sektor fiskal tersebut juga ditunjukkan oleh kinerja LU Administrasi Pemerintahan yang terkontraksi pada triwulan laporan.
Permintaan domestik tumbuh positif menopang kinerja perekonomian, meski melambat akibat kontraksi kinerja Konsumsi Pemerintah. Kinerja Konsumsi Pemerintah terkontaksi sebesar 3,01% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,54% (yoy). Terkontraksinya kinerja konsumsi pemerintah disebabkan oleh penurunan realisasi belanja pegawai dan barang jasa. Konsumsi RT tercatat tumbuh sebesar 5,21% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 5,87% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan perlambatan kinerja kredit perseorangan. Sementara itu, kinerja sektor eksternal mengalami perbaikan meski masih terkontraksi. Kinerja Net Ekspor mengalami perbaikan dengan terkontraksi 13,05% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 29,47% (yoy). Perbaikan tersebut didukung oleh terjaganya permintaan turunan minyak kelapa sawit dari India dan perbaikan permintaan lada Amerika Serikat.
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), penurunan kinerja LU Administrasi Pemerintahan dan normalisasi kinerja Contact Intensive Sectors menahan akselerasi perekonomian Lampung triwulan III 2023. Kinerja LU Administrasi Pemerintahan terkontaksi 9,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,39% (yoy). Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran (PBE) dan LU Transportasi dan Pergudangan (Trans-Gud) pada triwulan III 2023 masing-masing tumbuh 7,15% (yoy) dan 13,46% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan 9,97% (yoy) dan 19,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya.
Keuangan Pemerintah
Pada Tahun 2023, alokasi APBD Provinsi Lampung mencapai Rp7,41 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,38 triliun untuk anggaran belanja. Sebelumnya, APBD Provinsi Lampung untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp6,91 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,11 triliun untuk anggaran belanja. Peningkatan ini dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah yang semakin membaik pascapandemi Covid-19 dan untuk menjaga momentum perekonomian yang terus meningkat. Jika dibandingkan dengan APBD-P 2022, anggaran pendapatan tercatat meningkat 7,19% (yoy), demikian pula dengan anggaran belanja yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 3,88% (yoy). Peningkatan belanja fiskal terutama di sisi belanja modal untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi untuk mendukung upaya perbaikan ekonomi dan kelancaraan distribusi atau logistik barang.
Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, total anggaran belanja pada triwulan III tahun 2023 adalah sebesar Rp22,93 triliun atau menurun sebesar -8,06% (yoy) dibandingkan anggaran belanja triwulan III 2022 yang sebesar Rp24,95 triliun. Adapun untuk porsi anggaran belanja tertinggi terpantau dimiliki oleh Kabupaten Lampung tengah yang mencapai 11,73% (Rp2,69 triliun) dari total keseluruhan anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; diikuti oleh Kota Bandar Lampung sebesar 10,31%; dan Kab. Lampung Timur sebesar 9,76%. Sedangkan Kabupaten dengan pangsa alokasi belanja daerah terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat (3,88%), Mesuji (3,80%), dan Tulang Bawang Barat (3,64%).
Penerimaan Negara di Provinsi Lampung pada triwulan III 2023 mencapai Rp7,05 triliun, tercatat mengalami penurunan sebesar -14,51% (yoy) dari Rp8,25 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan Negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan (84,96%) serta penerimaan negara bukan pajak (15,04%). Sementara itu, Laporan Arus Kas Keluar Provinsi Lampung mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp7,72 triliun, terpantau meningkat sebesar 43,83% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp5,36 triliun. Komponen penyumbang realisasi arus keluar belanja terbesar bersumber dari pos Belanja Pegawai sebesar Rp3,37 triliun atau sebesar 43,63% dari keseluruhan total Belanja Negara di Provinsi Lampung.
Inflasi
Rata-rata Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada triwulan III 2023 secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,23% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata triwulan II 2023 yang mencatat inflasi sebesar 0,13% (mtm) (Grafik 3.1). Secara garis besar, menurunnya tekanan inflasi di triwulan III 2023 dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan penurunan tekanan inflasi pada seluruh kelompok inflasi (Grafik 3.2). Hal tersebut didorong oleh stabilitas harga pangan yang lebih terjaga seiring dengan kegiatan pengendalian inflasi melalui perbaikan produksi dan pengelolaan pasokan pangan.
Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 2,27 % (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 3,24% (yoy). Adapun pencapaian tersebut terpantau sama jika dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 2,27% (yoy), dan lebih tinggi daripada inflasi gabungan 24 kota di Sumatera yang tercatat sebesar 2,13% (yoy) (Grafik 3.6). Rendahnya tekanan Inflasi IHK gabungan dua kota di Provinsi Lampung di triwulan III 2023 ini disebabkan oleh stabilitas harga pangan yang lebih baik dan terjaganya pasokan komoditas diiringi dengan semakin masifnya upaya pengendalian inflasi diprakirakan juga mendorong tekanan inflasi lebih rendah. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2023 disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 1,43% dengan nilai inflasi 4,78% (yoy).
Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan III 2023, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, KPw BI Provinsi Lampung turut mendukung Gernas Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM
Kinerja sektor rumah tangga pada triwulan III 2023 tetap kuat meski sedikit melambat sejalan dengan Kinerja Konsumsi RT. Melambatnya kinerja sektor rumah tangga tersebut sejalan dengan normalisasi aktivitas belanja pasca periode HBKN Idul Fitri 1444 H, serta turunnya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang ditunjukkan oleh penurunan rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Pada triwulan III 2023, rata-rata IKE optimis sebesar 121,50 lebih rendah jika dibandingkan dengan 128,6 pada triwulan sebelumnya. Dari sisi pembiayaan, kinerja penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tetap kuat mendukung kinerja sektor rumah tangga. Pada triwulan III 2023, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tumbuh sebesar 5,86% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 5,03% (yoy) pada triwulan II 2023.
Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum dan Bank Sayariah (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan III 2023 tetap kuat sejalan dengan tetap terjaganya kinerja ekonomi Lampung. Di samping itu, dukungan perbankan Lampung terhadap UMKM pada triwulan III 2023 tetap kuat dengan kualitas kredit yang relatif terjaga dibawah threshold 5%.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan III 2023 tercatat mengalami net inflow sebesar Rp2,15 triliun, berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami net outflow sebesar Rp0,87 triliun. Kondisi net inflow yang terjadi pada periode laporan sejalan dengan periode seasonal pasca momen HBKN Idul Fitri dan libur sekolah tengah tahun. Kondisi net inflow pada triwulan III 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya didorong oleh peningkatan inflow sebesar 19,26% (yoy) dan penurunan outflow sebesar 16,90% (yoy).
Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, Real Time Gross Settlement (RTGS) mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan III 2023. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat mengalami perlambatan. Penggunaan instrumen nontunai juga tercatat meningkat pada triwulan laporan, baik untuk ATM/D, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik.
Sampai dengan September 2023, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 482.471 merchant. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatera. Secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi merchant QRIS se-Sumatera pada triwulan III 2023 dicapai oleh Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Barat dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 12,79%, 12,15%, dan 11,93% (qtq). Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 8,53% (qtq).
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Agustus 2023 secara umum membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercermin dari Kondisi ini tercermin dari bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,69 juta pekerja, meningkat 7,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami perlambatan sebesar 0,02% poin dari 70,06% pada Agustus 2022 menjadi 70,04% per Agustus 2023, meskipun mengalami peningkatan sebesar 2,0% poin dibandingkan Februari 2023. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang menurun sejalan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan III 2023 sebesar 3,93% (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Agustus 2023 tercatat terkontraksi sebesar 0,30% poin menjadi 4,23% (yoy). Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Agustus 2023 yang sebesar 5,32%.
Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan III 2023 mencapai 28,30%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 42,32%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,96%.
Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian mengalami peningkatan. Rata-rata Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 111,45; meningkat dibandingkan triwulan I 2023 yang sebesar 106,42.
Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (11,11%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,36%. Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 970,67 ribu jiwa pada Maret 2023.
Prospek Ekonomi
Prospek terjaganya permintaan domestik diprakirakan menjadi pendorong utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2023 untuk tumbuh pada kisaran 4,2% - 4,6%, di tengah risiko global downturn. Kinerja konsumsi RT pada tahun 2023 diprakirakan meningkat, didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh pencabutan PPKM, kenaikan UMP Lampung tahun 2023 sebesar 7,90% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, tingkat upah, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Kinerja investasi diprakirakan meningkat didorong oleh perbaikan kinerja investasi swasta. Terkait dengan PSN, aktivitas pembangunan Bakauheni Harbour City diprakirakan meningkat pada semester I 2023 dalam rangka mencapai target soft opening Krakatau Park. Konsumsi pemerintah diprakirakan meningkat sejalan dengan prospek meningkatnya realisasi serapan pendapatan daerah.
Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 diperkirakan tetap terjaga pada sasaran inflasi meski dalam tren meningkat pada triwulan IV 2023. Laju inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, didukung oleh harga bahan pangan yang lebih terkendali seiring dengan sinergi Pusat-Daerah melalui TPIP – TPID yang semakin intensif. Selain itu, imported inflation untuk komoditas pangan dan energi diprakirakan mengalami penurunan seiring dengan melambatnya permintaan global dan berlanjutnya pemulihan produksi pangan di negara sentra terutama dari sisi hulu. Adapun beberapa hal yang berisiko menjadi faktor pendorong tekanan inflasi di tahun 2023 di antaranya bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau khususnya pada periode tanam komoditas hortikultura dan libur hari besar dan kegamaan nasional.
