Perkembangan Makroekonomi Daerah
Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2024 tetap baik dan ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh relatif stabil sebesar 4,67% (yoy), sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan 4,64% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut didukung oleh akselerasi permintaan domestik pada periode HBKN Imlek dan Ramadan. Lebih lanjut, komponen konsumsi pemerintah tumbuh 15,67% (yoy) pada triwulan laporan, terakselerasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,36% (yoy) didorong oleh meningkatnya belanja hibah dan barang jasa untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Komponen investasi tercatat tumbuh melambat sebesar 2,31% (yoy) jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,08% (yoy) disebabkan oleh melambatnya kinerja investasi bangunan.
Keuangan Pemerintah
Pemerintah Daerah Provinsi Lampuing mengarahkan kebijakan APBD untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2024, alokasi APBD Provinsi Lampung mencapai Rp8,34 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp8,33 triliun untuk anggaran belanja. Sebelumnya, APBD Provinsi Lampung untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp8,09 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp8,28 triliun untuk anggaran belanja. Peningkatan ini dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung mempertimbangkan momentum perekonomian yang terus meningkat serta intensitas program pengendalian inflasi di daerah. Jika dibandingkan dengan APBD-P 2023, anggaran pendapatan tercatat meningkat 3,07% (yoy), demikian pula dengan anggaran belanja yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,64% (yoy).
Inflasi
Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan stakeholder utama lainnya melalui TPID mampu mengendalikan harga pangan di triwulan I 2024. Inflasi tahunan gabungan kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 masih berada pada target inflasi 2,5% ± 1,0%. Inflasi tercatat sebesar 3,45 % (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 3,47% (yoy). Inflasi yang berada pada kisaran target inflasi nasional menunjukkan eratnya sinergi nyata antara kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kerjasama Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui TPID mampu mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Ke depan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah perlu mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi termasuk dampak kenaikan harga pangan global, perubahan cuaca serta pergeseran musim tanam.
Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM
Kinerja rumah tangga pada triwulan I 2024 tetap kuat. Konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian Lampung (65,64% PDRB), tumbuh 4,67% (yoy) pada triwulan I 2024, relatif stabil jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,64% (yoy). Hal ini tercermin dari kinerja penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tetap kuat mendukung kinerja sektor rumah tangga. Pada triwulan I 2024, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tumbuh sebesar 7,15% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan 5,61% (yoy) pada triwulan IV 2023. Namun demikian, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi menurun terindikasi dari penurunan rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Pada triwulan I 2024, rata-rata IKE sebesar 117 lebih rendah jika dibandingkan dengan 119,67 pada triwulan sebelumnya.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Perkembangan uang kartal di Lampung pada triwulan I 2024 sesuai dengan pola musimannya. Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 tercatat mengalami net inflow sebesar Rp1,21 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami net inflow sebesar Rp0,16 triliun. Kondisi net inflow yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya menunjukan tingginya uang yang masuk ke Bank Indonesia pasca momen HBKN Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain, transaksi pembayaran nilai besar menunjukkan adanya indikator membaiknya perekonomian Lampung. Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, Real Time Gross Settlement (RTGS) mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I 2024. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada
Februari 2024 secara umum membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada
tahun sebelumnya, yang tercermin dari Kondisi ini tercermin dari bertambahnya
serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,84 juta pekerja,
meningkat 2,95% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun
demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami perlambatan
sebesar 0,56% poin dari 72,07% pada Februari 2023 menjadi 71,51% per Februari
2024, meskipun mengalami peningkatan sebesar 1,47% poin dibandingkan Agustus
2023. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang menurun sejalan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 sebesar 3,30% (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2024 tercatat terkontraksi sebesar 0,06% poin menjadi 4,12% (yoy). Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Februari 2024 yang sebesar 4,82%.
Prospek Ekonomi
Prospek terjaganya permintaan domestik diprakirakan menjadi penopang utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2024 untuk tumbuh pada kisaran 4,6%-5,1% di tengah masih tingginya risiko global. Kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 diprakirakan meningkat sejalan dengan prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh kenaikan UMP Lampung sebesar 3,16% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Konsumsi pemerintah diprakirakan meningkat sejalan dengan meningkatnya pagu anggran belanja APBD se Provinsi Lampung dan prospek meningkatnya realisasi serapan pendapatan daerah.
Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan II 2024 diprakirakan tetap terjaga pada sasaran, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2024. Adapun beberapa risiko yang berpotensi mendorong inflasi menjelang pertengahan tahun diantaranya terhadap kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Lebih lanjut, prospek inflasi keseluruhan tahun 2024 diprakirakan terjaga terjaga pada kisaran 2,5±1%. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan koordinasi aktif TPIP-TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
