Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan IV 2022 meningkat. Peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan kinerja investasi, defisit neraca perdagangan yang lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya, dan konsumsi rumah tangga (RT) yang tetap tumbuh positif. Perkembangan tersebut tercermin pada peningkatan kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perkikanan; LU Perdagangan Besar dan Eceran; dan LU Transportasi dan Pergudangan.

Dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja perekonomian Lampung pada triwulan laporan didorong oleh meningkatnya kinerja investasi serta kinerja Konsumsi RT yang terjaga.  Dari sisi permintaan domestik, peningkatan kinerja perekonomian Lampung pada triwulan IV 2022 didorong oleh peningkatan kinerja investasi seiring dengan perbaikan kinerja investasi swasta. Konsumsi RT tetap tumbuh dengan kuat meski melambat, ditopang oleh akselerasi permintaan menjelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru tahun 2022, yang disertai dengan peningkatan jumlah wisatawan dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Adapun kinerja sektor eksternal termoderasi akibat melambatnya ekspor batu bara dan bungkil inti kelapa sawit.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja lapangan usaha yang memiliki keterkaitan dengan mobilitas masyarakat menjadi penopang utama akselerasi kinerja perekonomian Lampung pada triwulan IV 2022. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tercatat meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, didorong oleh kenaikan penjualan kendaraan motor. Selain itu, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tercatat meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan peningkatan jumlah penumpang penyebarang Bakauheni – Merak dan sebaliknya. Dari sisi LU Primer, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercatat tumbuh 6,16% (yoy), di mana pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi sejak triwulan II 2015 yang tumbuh 7,79% (yoy).

Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Raperda Anggaran Tahun 2022, alokasi APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp6,91 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,11 triliun untuk anggaran belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan terkait relaksasi pendapatan retribusi tetap dilanjutkan sebagai upaya pemulihan di masa pandemi Covid-19. Penurunan belanja fiskal didorong oleh penurunan belanja operasi khususnya pada komponen belanja hibah, meski di sisi lain terdapat peningkatan belanja modal pemerintah untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi untuk mendukung upaya perbaikan ekonomi yang terdampak Covid 19 selama tahun 2021. Selain itu juga terdapat peningkatan anggaran belanja bantuan sosial sebagai bentuk extra effort yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak melonjaknya inflasi secara global termasuk di Indonesia.

Memasuki triwulan IV 2022, realisasi penyerapan anggaran pendapatan APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp6,96 triliun atau mencapai 100,68% dari target penerimaan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp6,91 triliun. Sedangkan pada sisi belanja daerah, realisasi penyerapan anggaran belanja APBD Provinsi Lampung mencapai Rp6,91 triliun atau sebesar 97,25% dari target anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp7,11 triliun. Secara umum pencapaian ini lebih tinggi dari realisasi triwulan IV 2021 baik di sisi pendapatan maupun di sisi belanja daerah.

Inflasi

Rata-rata Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan Dua Kota di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2022 secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,06% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata triwulan III 2022 yang mencatat inflasi sebesar 0,55% (mtm). Secara garis besar, turunnya tekanan inflasi di triwulan IV 2022 dibandingkan periode sebelumnya didorong oleh turunnya tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal tersebut didorong oleh penurunan laju inflasi, terutama aneka cabai, minyak goreng, dan telur ayam ras. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah pasokan cabai akibat melimpahnya pasokan seiring masuknya musim panen di sejumlah sentra produksi di Lampung Timur dan Jawa. Sementara itu penurunan harga telur ayam ras di Provinsi Lampung disebabkan oleh penurunan permintaan seiring berakhirnya masa penyaluran bansos di tengah stok telur yang stabil. Adapun penurunan harga komoditas minyak goreng didorong oleh pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) untuk CPO yang berjalan semakin baik di tengah melandainya tekanan harga CPO dunia.

Secara tahunan, inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2022 tercatat di atas rentang sasaran Inflasi 3%±1, yaitu sebesar 5,51 % (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya 7,04% (yoy). Adapun pencapaian tersebut terpantau lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional sebesar 5,50% (yoy), namun lebih rendah daripada inflasi gabungan 24 kota di Sumatera yang tercatat sebesar 6,14% (yoy). Menurunnya tekanan Inflasi IHK gabungan dua kota di Provinsi Lampung di triwulan IV 2022 ini terutama sejalan dengan pelaksanaan GNPIP di Provinsi Lampung tahun 2022. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan IV 2022 disumbang oleh kelompok transportasi dengan andil 2,02% dengan nilai inflasi 15,37% (yoy).

Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan IV 2022, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, KPw BI Provinsi Lampung turut mendukung Gernas Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM

Kinerja sektor rumah tangga tetap kuat pada triwulan IV 2022 sejalan dengan peningkatan mobilitas penduduk. Kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga pada periode laporan terkonfirmasi dari optimisnya keyakinan konsumen terhadap perkembangan ekonomi pada triwulan berjalan yang tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE). Sama halnya dengan rumah tangga, kinerja korporasi Lampung pada triwulan IV 2022 tetap kuat, tumbuh positif sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Peningkatan kinerja korporasi bersumber dari peningkatan kinerja sektor utama Lampung yakni pertanian; perdagangan besar dan eceran; dan tetap kuatnya kinerja sektor industri pengolahan. 

Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2022 tetap kuat sejalan dengan masih kuatnya kinerja ekonomi Lampung. Sementara itu, kinerja perbankan syariah pada triwulan IV 2022 tertahan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, dukungan perbankan Lampung pada UMKM di triwulan IV 2022 mengalami peningkatan dengan kualitas kredit yang relatif terjaga dibawah threshold 5%.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2022 tercatat mengalami net inflow sebesar Rp0,11 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami net inflow sebesar Rp1,03 triliun. Kondisi net inflow yang terjadi pada periode laporan terpantau sejalan dengan bergesernya struktur pembiayaan perbankan di Lampung, di mana andil pembiayaan perbankan di luar Lampung meningkat kuat yang menyebabkan peningkatan aliran inflow sejak tahun 2019. Namun demikian, nilai net inflow pada triwulan IV 2022 yang tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya menunjukkan tingginya permintaan masyarakat, khususnya pada momen HBKN Natal dan Tahun Baru. Sepanjang periode tahun 2022, mobilitas masyarakat Provinsi Lampung juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut didorong oleh terkendalinya virus Covid-19 dan pencabutan kebijakan PPKM pada Desember 2022.

Sejalan dengan perkembangan aliran uang kartal di Provinsi Lampung, transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) meningkat pada triwulan IV 2022. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif.

Pada tahun 2022, Bank Indonesia memiliki target 15 juta pengguna baru QRIS. Hal tersebut sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang menetapkan jumlah merchant QRIS sebanyak 12 juta sebagai target. Selain untuk mendukung sistem pembayaran terus berevolusi, hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat khususnya dalam bertransaksi di tengah pandemi yang masih berlanjut sampai dengan saat ini. Dengan menggunakan QRIS, diharapkan hal tersebut dapat mengurangi risiko penularan virus melalui sentuhan tangan, terutama ketika masyarakat hendak melakukan transaksi pembayaran.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Agustus 2022 secara umum cenderung mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercermin dari kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,71% poin per Agustus 2022. Kenaikan ini terutama didukung oleh bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,38 juta pekerja, mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 5,05% (yoy) dibanding triwulan IV 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Agustus 2022 tercatat terkontraksi sebesar 0,17% menjadi 4,52% (yoy). Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Agustus 2022 yang sebesar 5,86%.

Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan IV 2022 mencapai 27,90%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 43,62%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,74%.

Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian relatif melambat. Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 101,70; melambat dibanding triwulan III 2022 (102,32). Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (11,44%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,57%. Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 996 ribu jiwa pada September 2022.

Prospek Ekonomi

Prospek semakin kuatnya permintaan domestik diprakirakan menjadi pendorong utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2023 untuk tumbuh pada kisaran 4,7% - 5,2%, di tengah risiko global downturn. Kinerja konsumsi RT pada tahun 2023 diprakirakan meningkat, didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh pencabutan PPKM, kenaikan UMP Lampung tahun 2023 sebesar 7,90% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, tingkat upah, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Kinerja investasi diprakirakan meningkat didorong oleh ekspektasi meningkatnya investasi swasta dan peningkatan pagu belanja modal Pemerintah Daerah sebesar 27,38% (yoy). Terkait dengan PSN, aktivitas pembangunan Bakauheni Harbour City diprakirakan meningkat pada semester I 2023 dalam rangka mencapai target soft opening Krakatau Park.

Inflasi gabungan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 diperkirakan kembali ke sasaran inflasi 3±1% pada semester II 2023. Laju inflasi gabungan kota di Provinsi Lampung pada tahun 2023 diprakirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, didukung oleh harga bahan pangan yang lebih terkendali seiring dengan sinergi Pusat dan Daerah melalui TPIP – TPID yang semakin intensif. Selain itu, imported inflation untuk harga komoditas pangan dan energi diprakirakan mengalami penurunan seiring dengan melambatnya permintaan global dan berlanjutnya pemulihan produksi pangan di sisi hulu negara sentra. Adapun beberap hal yang berisiko menjadi faktor pendorong tekanan inflasi di tahun 2023 di antaranya bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau khususnya pada periode tanam komoditas hortikultura, libur hari besar dan kegamaan nasional, serta menjelang akhir tahun. Terkait dengan kelompok tembakau, inflasi aneka rokok pada tahun 2023 didorong oleh tarif cukai rokok pada tahun 2023 secara rerata mengalami peningkatan 11%. Adapun kenaikan pendapatan dan prospek meningkatnya aktivitas konsumsi pada tahun 2023 berisiko mendorong realisasi kenaikan harga barang dan jasa secara umum oleh pelaku usaha.