Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
Pemulihan ekonomi Lampung terus berlanjut pada triwulan I 2022 seiring dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Secara umum, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,96% (yoy) pada triwulan I 2022, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021 yang tumbuh sebesar 5,15% (yoy). Meskipun demikian, realisasi pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I 2020 yang terkontraksi sebesar 1,99% (yoy).
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Lampung ditopang oleh peningkatan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ditengah berlanjutnya kinerja ekspor yang termoderasi. Peningkatan kinerja Konsumsi RT sejalan dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung seiring dengan berlanjutnya akselerasi vaksinasi pada triwulan I 2022. Selanjutnya, kinerja investasi (PMTB) tumbuh 2,77% (yoy) dan turut menopang kinerja perekonomian secara keseluruhan, meski tidak sebesar periode sebelumnya yang tercatat sebesar 6,41% (yoy). Pertumbuhan positif PMTB tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi belanja modal APBD untuk bangunan, infrastruktur jalan, dan irigasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan kinerja Konsumsi RT dan investasi pada triwulan I 2022 terkonfirmasi dari kinerja lapangan usaha (LU) utama, yakni LU Perdagangan Besar dan Eceran (12,46% PDRB) dan Konstruksi (10,30% PDRB) yang masing-masing tumbuh sebesar 15,11% (yoy) dan 5,04% (yoy). Pertumbuhan kedua LU tersebut sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat seiring terkendalinya penyebaran COVID-19 varian Omicron, di mana rerata mobilitas masyarakat pada triwulan I 2022 tumbuh 17,85% lebih tinggi terhadap rerata Januari 2020. Sejalan dengan kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran yang tetap kuat, pada triwulan I 2022, LU Transportasi dan Pergudangan juga tercatat tumbuh sebesar 17,03% (yoy). Di sisi lain, perbaikan kinerja perekonomian Provinsi Lampung dari sisi LU tertahan oleh terkontraksinya kinerja LU Pertambangan dan Penggalian, LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan.
Keuangan Pemerintah
Berdasarkan Raperda Anggaran Tahun 2022, alokasi APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp6,56 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,01 triliun untuk anggaran belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan terkait relaksasi pendapatan retribusi tetap dilanjutkan sebagai upaya pemulihan di masa pandemi Covid-19. Penurunan belanja fiskal didorong oleh penurunan belanja modal dan hibah, meski di sisi lain terdapat peningkatan belanja modal pemerintah untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi untuk mendukung upaya perbaikan ekonomi yang terdampak Covid 19 selama tahun 2021.
Memasuki triwulan I 2022, realisasi penyerapan anggaran pendapatan APBD Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp1,24 triliun atau mencapai 18,87% dari target penerimaan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp6,56 triliun. Sedangkan pada sisi belanja daerah, realisasi penyerapan anggaran belanja APBD Provinsi Lampung mencapai Rp507,40 miliar atau sebesar 7,4% dari target anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp7,01 triliun. Pencapaian ini secara nominal maupun persentase lebih tinggi dari realisasi triwulan I 2021 di sisi pendapatan meski lebih rendah di sisi belanja daerah.
Dari sisi Penerimaan Negara, pada triwulan I 2022 Provinsi Lampung mencatatkan adanya kenaikan penerimaan sebesar 18,18% (yoy) atau sebesar Rp1,24 triliun yang bersumber dari penerimaan dari pendapatan asli daerah (54%) dan pendapatan transfer (48%). Sedangkan dari sisi pengeluaran, realisasi belanja sampai dengan triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp507,4 miliar, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komponen utama penyumbang realisasi belanja adalah belanja modal dan belanja operasi.
Inflasi
Rata-rata indeks harga konsumen Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata triwulan IV 2021 yang mencatat inflasi sebesar 0,54% (mtm). Secara umum, tekanan inflasi di triwulan I 2022 didorong oleh meningkatnya permintaan menjelang masuknya bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1443 H. Pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan di tengah berlanjutnya kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia menyebabkan kenaikan harga komoditi dimaksud. Selain itu, meningkatnya harga beberapa komoditas dunia turut mendorong peningkatan tekanan inflasi pada kelompok pangan bergejolak. Selain itu, belum masuknya masa panen dan tingginya curah hujan turut mengganggu ketersediaan pasokan komoditas strategis.
Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 tercatat pada rentang sasaran Inflasi yaitu sebesar 2.43% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya 2,19% (yoy). Adapun pencapaian tersebut terpantau lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahunan Nasional dan Sumatera yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 2,64% (yoy) dan 3,11% (yoy). Tekanan Inflasi IHK Provinsi Lampung di triwulan I 2022 ini terutama di dorong oleh meningkatnya tekanan inflasi pada komoditas minyak goreng akibat peningkatan harga komoditas CPO dunia. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2022 disumbang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,31% dengan nilai inflasi 4,45% (yoy).
Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan I 2022, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan menjajaki Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja secara bijak.
Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM
Kinerja sektor rumah tangga mengalami peningkatan pada triwulan I 2021 sejalan dengan relaksasi pembatasan mobilitas penduduk untuk mencegah varian Omicron Covid-19. Bertahannya kinerja konsumsi rumah tangga pada periode laporan terkonfirmasi dari stabilnya keyakinan konsumen terhadap perkembangan ekonomi pada triwulan berjalan yang tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE). Sementara itu, kinerja korporasi Lampung pada triwulan I 2022 tumbuh positif sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Peningkatan kinerja korporasi berasal dari peningkatan kinerja sektor pengolahan dan perdagangan.
Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 menunjukkan perbaikan sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi. Di sisi lain, kinerja perbankan syariah pada triwulan I 2021 melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Selanjutnya, dukungan perbankan Lampung pada UMKM di triwulan I 2022 mengalami peningkatan dengan kualitas kredit yang relatif terjaga dibawah threshold 5%.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Pada triwulan I 2022, aliran uang kartal di Provinsi Lampung mengalami net inflow sebesar Rp1,94 triliun. Perkembangan tersebut sejalan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi pada periode laporan.
Sejalan dengan kondisi tersebut, nominal transaksi pembayaran baik melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS) mencatatkan pertumbuhan yang melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Demikian halnya dengan kinerja penggunaan kartu kredit yang tumbuh positif meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perubahan kebiasaan masyarakat dalam berbelanja masih terjadi di tengah berbagai pembatasan sosial. Di tengah pembatasan sosial selama triwulan I 2022, masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas berbelanja dengan memanfaatkan pembayaran secara online.
Sebagai upaya untuk lebih memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara digital, Bank Indonesia telah meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sejak tahun 2019 sebagai suatu inovasi yang dapat menyatukan transaksi berbagai macam QR dari berbagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP). Sampai dengan bulan Maret 2022, tercatat sudah sebanyak 232.227 pengguna/user QRIS, atau sebesar 20,21% dari jumlah yang ditargetkan di Provinsi Lampung dalam rangka mendukung capaian target nasional sebanyak 15 juta pengguna QRIS.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Februari 2022 secara umum cenderung mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercermin dari kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,78% per Februari 2022. Kenaikan ini terutama didukung oleh bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,76 juta pekerja (7,87%), mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung sebesar 0,96% (qtq) dibanding triwulan IV 2021 dan meningkat 2,96% dibanding triwulan I 2021 (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Februari 2022 tercatat terkontraksi sebesar 0,23% menjadi 4,31%. Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT nasional pada Februari 2022 yang sebesar 5,83%.
Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan I 2022 mencapai 28,19. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 42,54%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,21%. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga triwulan I 2022 memiliki dampak langsung terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Lampung, dimana terdapat 340,6 ribu orang penduduk yang terdampak. Jika dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya (Agustus 2021), terdapat penurunan tenaga kerja yang terdampak sebesar 99,9 ribu orang atau sebesar 22,68%.
Sementara itu, kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian relatif membaik. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan I 2022 yang tercatat sebesar 107,77; mengalami kenaikan dibanding triwulan IV 2021 (2,28).
Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (11,67%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,71%, dan berada pada posisi tertinggi ke-4 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 1,01 juta jiwa pada September 2021.
Prospek Ekonomi
Pada tahun 2022, pemulihan ekonomi Provinsi Lampung diperkirakan terus berlanjut, yakni pada kisaran 4,0%–4,8%, meski lebih rendah jika dibandingkan prakiraan sebelumnya (4,5%–5,3%). Kinerja perekonomian ke depan akan didorong oleh daya beli masyarakat yang terus mengalami perbaikan dan mendorong peningkatan komponen permintaan domestik seiring dengan terkendalinya penyebaran COVID-19 varian Omicron. Hal tersebut didukung oleh akselerasi program vaksinasi yang terus berlanjut. Meski demikian, revisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2022 disebabkan oleh pertumbuhan produksi Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta LU Industri Pengolahan yang diperkirakan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.
Prospek inflasi pada tahun 2022 diperkirakan tetap pada kisaran target 3,0%±1% (yoy), meski dengan tendensi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 sebagai dampak dari peningkatan eskalasi tensi geopolitik Rusia dan Ukraina. Pendorong tekanan inflasi di tahun 2022 diantaranya bersumber dari kelompok Volatile Food, yaitu tren harga pupuk, gandum, kedelai, dan jagung dunia diperkirakan akan pada level yang tinggi, sehingga berpotensi mendorong tekanan inflasi dari sisi supply. Kelompok Administered Prices diprakirakan akan turut meningkat dibandingkan 2021 didorong oleh kenaikan tarif cukai rokok serta peningkatan harga BBM dan LPG seiring dengan kenaikan harga energi dunia. Peningkatan permintaan yang berasal dari perbaikan demand masyarakat seiring dengan optimisme menurunnya penyebaran COVID-19 di 2022 diperkirakan juga menjadi salah satu pendorong inflasi inti 2022 terutama jika tidak diimbangi dengan kecepatan sisi supply dalam merespon kenaikan demand.
