Pertumbuhan Ekonomi
Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 5,32% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,81% (yoy). Capaian tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah Sumatera yang masing-masing tercatat sebesar 5,02% (yoy) dan 4,60% (yoy). Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan IV 2024 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing tercatat sebesar Rp121,55 triliun dan Rp70,34 triliun.
Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Lampung yang meningkat pada triwulan laporan terutama didukung oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 5,05% (yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan sebelumnya (4,95%; yoy) sejalan dengan meningkatnya optimisme dan tingginya mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN Nataru). Sementara itu, komponen permintaan domestik lainnya tetap tumbuh positif, meski mengalami perlambatan.
Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung meningkat terutama didorong oleh peningkatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta LU Industri Pengolahan. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 3,62% (yoy), membaik dibandingkan realisasi pada triwulan sebelumnya (-1,10%; yoy) seiring peningkatan produksi padi yang merupakan komoditas pertanian utama di Provinsi Lampung. Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan tercatat tumbuh 14,16% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya (10,67%; yoy) didukung peningkatan permintaan domestik dan luar negeri untuk produk makanan dan minuman.
Keuangan Pemerintah
Realisasi pendapatan daerah APBD Provinsi Lampung sampai dengan triwulan laporan tercatat meningkat baik secara persentase maupun nominal didorong oleh pendapatan daerah yang meningkat pasca penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Persentase realisasi belanja daerah APBD Provinsi Lampung sampai dengan triwulan IV 2024 tercatat lebih tinggi dari realisasi belanja pada triwulan IV 2023. Meningkatnya realisasi belanja pemerintah Provinsi Lampung tersebut utamanya didorong oleh realisasi belanja operasional antara lain pada pos belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah. Secara gabungan, realisasi pendapatan APBD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung meningkat dibandingkan tahun 2023 dengan kontribusi utama adalah kenaikan PAD.
Realisasi Pendapatan APBN di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2024 mengalami peningkatan. Hal ini didorong meningkatnya pendapatan cukai sejalan dengan kenaikan cukai hasil tembakau serta meningkatnya pos pendapatan pajak pertambahan nilai yang sejalan dengan tetap kuatnya konsumsi masyarakat.
Realisasi belanja APBN sampai pada triwulan IV 2024 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 seiring meningkatnya alokasi anggaran belanja APBN di Provinsi Lampung. Realisasi belanja terbesar sampai dengan triwulan IV 2024 antara lain belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Inflasi
Secara tahunan, inflasi Provinsi Lampung pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 1,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2024 terpantau sejalan dengan inflasi nasional sebesar 1,57% (yoy). Tekanan inflasi pada periode laporan disebabkan oleh meningkatnya harga kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan IV 2024 disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 0,61% dan inflasi 1,83% (yoy).
Perkembangan tersebut menunjukkan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah melalui TPID dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Dalam menghadapi tekanan inflasi ke depan, TPID Provinsi Lampung terus berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). TPID Provinsi Lampung turut memantau kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus memberikan himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, sebagai langkah komitmen bersama, KPw BI Provinsi Lampung terus mendukung Gernas Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM
Kinerja rumah tangga pada triwulan IV 2024 tetap kuat. Konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama perekonomian Lampung (63,97% PDRB) tumbuh 5,05% (yoy) pada triwulan IV 2024, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,95% (yoy). Hal ini tercermin dari kinerja penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga yang tetap kuat. Pada triwulan IV 2024, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tumbuh kuat sebesar 12,25% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 11,11% (yoy).
Kinerja penyaluran kredit perbankan pada sektor korporasi pada triwulan IV 2024 tumbuh kuat sebesar 14,8% (yoy). Tumbuh kuatnya penyaluran kredit perbankan pada korporasi terutama bersumber dari kinerja penyaluran kredit pada LU Pertanian, LU Perdagangan dan LU Konstruksi yang meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2024.
Kinerja perbankan syariah pada triwulan IV 2024 terindikasi tumbuh melambat, dari sisi pembiayaan tumbuh melambat pada triwulan laporan tercatat sebesar 17,72% (yoy) dari 18,8% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2024, pertumbuhan DPK Bank Syariah terpantau tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. DPK Bank Syariah pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 10,88% (yoy), menurun jika dibandingkan dengan 15,44% (yoy) pada periode sebelumnya.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2024 tercatat mengalami net outflow sebesar Rp0,51 triliun. Kondisi ini lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami net outflow sebesar Rp0,12 triliun. Kondisi net outflow yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan tumbuhnya konsumsi terutama pada antara lain momen HKBN Nataru.
Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) mencatatkan kontraksi sebesar 7,23% (yoy) pada triwulan IV 2024. Sejalan dengan RTGS, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) juga mengalami kontraksi sebesar 2,40% (yoy). Secara nominal, transaksi kartu ATM/Debit juga menurun sebesar 4,75% (yoy), penurunan tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 10,18% (yoy).
Sampai dengan Desember 2024, jumlah pengguna QRIS di Provinsi Lampung adalah sebesar 1.283.363 meningkat 15.9% (yoy). Sementara itu, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 606.867 merchant. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatra. Secara triwulan, pertumbuhan tertinggi merchant se-Sumatra pada triwulan IV 2024 dicapai oleh Provinsi Aceh, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,70%, 6,15%, dan 5,69% (qtq). Sementara itu berdasarkan pangsanya, merchant QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-4 (10,66%) setelah Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Riau.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Secara umum, ondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Semester II 2024 terpantau membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,79 juta pekerja, meningkat 1,91% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami perlambatan sebesar 0,37% poin dari 70,04% pada Semester II 2023 menjadi 70,41% per Semester II 2024. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat sejalan dengan adanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada Semester II 2024 sebesar 4,81% (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Semester II 2024 tercatat terkontraksi sebesar 0,04% poin, dari 4,23% pada Agustus 2023 menjadi 4,19% per Semester II 2024. Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Semester II 2024 yang sebesar 4,91%.
Secara sektoral, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan IV 2024 mencapai 24,40%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh sektor pertanian sebesar 40,57% penduduk bekerja, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 19,63%.
Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian mengalami peningkatan. Rata-rata Nilai Tukar petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 128,04; sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan III 2024 yang sebesar 128,71.
Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (10,62%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 8,57%. Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-3 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 939,30 ribu jiwa pada Semester II 2024.
Prospek Ekonomi
Kinerja ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 4,6 – 5,3%, didukung prospek kenaikan permintaan domestik dan perbaikan kinerja lapangan usaha utama. Kinerja permintaan domestik diprakirakan meningkat sejalan dengan kenaikan UMP dan meningkatnya kepastian pasca puncak penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU), perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diprakirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sejalan dengan perbaikan kondisi cuaca dan dukungan program strategis pemerintah dalam rangka mendorong ketahanan pangan nasional.
Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2025 diprakirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5+1%. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan koordinasi aktif TPIP dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
