Perkembangan Ekonomi Makro Daerah
Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan IV 2023 tumbuh 5,40% (yoy), meningkat dibandingkan 3,93% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja investasi, terutama investasi bangunan, serta terjaganya Konsumsi Rumah Tangga menopang peningkatan kinerja perekonomian Lampung pada triwulan laporan. Di sisi lain, berlanjutnya kontraksi Net Ekspor menahan pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih tinggi, terutama peningkatan impor yang mengoreksi perbaikan kinerja ekspor.
Kinerja perekonomian Lampung pada triwulan IV 2023 tumbuh menguat utamanya didukung oleh meningkatnya kinerja Investasi dan tetap kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga. Kinerja investasi yang tercermin dari PMTB tercatat tumbuh sebesar 7,08% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 4,43% (yoy) pada triwulan sebelumnya, utamanya ditopang oleh kinerja investasi swasta di sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum. Adapun konsumsi rumah tangga turut menopang kinerja perekonomian Lampung pada triwulan IV 2023 dengan tumbuh sebesar 4,64% (yoy), meski sedikit melambat jika dibandingkan dengan 5,21% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Tetap kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya permintaan pada periode HBKN Nataru dan aktivitas di sektor pariwisata, sejalan dengan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan yang tercermin dari tetap positifnya pertumbuhan Tingkat Penghunian Kamar (TPK).
Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan kinerja Konstruksi, Perdagangan Besar Eceran, dan Transportasi dan Pergudangan mendorong akselerasi perekonomian Lampung triwulan IV 2023. Kinerja LU Konstruksi tercatat tumbuh sebesar 15,03%, lebih tinggi dibandingkan 9,49% (yoy) pada triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan realisasi semen, indeks nilai konstruksi yang positif, serta beberapa proyek pembangunan di sektor hotel dan restoran. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 8,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 7,15% (yoy) pada triwulan sebelumnya, terutama didorong oleh akselerasi permintaan menjelang HBKN Nataru dan belanja calon legislatif pada periode kampanye di tahun politik. Lebih lanjut, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tercatat tumbuh 11,03% (yoy), melambat jika dibandingkan 13,46%.
Keuangan Pemerintah
Pada Tahun 2023, alokasi APBD Provinsi Lampung mencapai Rp8,09 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp8,28 triliun untuk anggaran belanja. Sebelumnya, APBD Provinsi Lampung untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp6,91 triliun untuk anggaran pendapatan dan Rp7,11 triliun untuk anggaran belanja. Peningkatan ini dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung mempertimbangkan momentum perekonomian yang terus meningkat serta program pengendalian inflasi di daerah. Jika dibandingkan dengan APBD-P 2022, anggaran pendapatan tercatat meningkat 17,05% (yoy), demikian pula dengan anggaran belanja yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 16,52% (yoy). Peningkatan belanja fiskal terutama di sisi belanja modal untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi untuk mendukung upaya perbaikan ekonomi dan kelancaraan distribusi atau logistik barang.
Dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, total anggaran belanja pada triwulan IV tahun 2023 adalah sebesar Rp24,08 triliun atau menurun sebesar -0,08% (yoy) dibandingkan anggaran belanja triwulan IV 2022 yang sebesar Rp24,96 triliun. Adapun untuk porsi anggaran belanja tertinggi terpantau dimiliki oleh Kota Bandar Lampung yang mencapai 12,16% (Rp2,76 triliun) dari total keseluruhan anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; diikuti oleh Kabupaten Lampung tengah sebesar 11,49%; dan Kabupaten Lampung Timur sebesar 9,76%. Sedangkan Kabupaten dengan pangsa alokasi belanja daerah terendah adalah Kabupaten Pesisir Barat (3,77%), Mesuji (3,75%), dan Tulang Bawang Barat (3,54%).
Penerimaan Negara di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2023 mencapai Rp10,17 triliun, tercatat mengalami penurunan sebesar -6,54% (yoy) dari Rp10,89 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan Negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan (85,53%) serta penerimaan negara bukan pajak (14,47%). Untuk periode triwulan IV 2023 Laporan Arus Kas Keluar Provinsi Lampung mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp31,70 triliun, terpantau meningkat sebesar 116,14% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp14,67 triliun. Komponen penyumbang realisasi arus keluar belanja terbesar bersumber dari pos Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp21,47 triliun atau sebesar 67,72% dari keseluruhan total Belanja Negara Provinsi Lampung.
Inflasi
Rata-rata IHK gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2023 secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,44% (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata triwulan III 2023 yang mencatat inflasi sebesar 0,23% (mtm). Secara garis besar, meningkatnya tekanan inflasi di triwulan IV 2023 dibandingkan periode sebelumnya sejalan dengan peningkatan tekanan inflasi pada seluruh kelompok Core Inflation, Volatile Food, dan Administered Price.
Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 3,47 % (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 2,27% (yoy). Adapun tingkat inflasi tersebut terpantau lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,61% (yoy), dan lebih tinggi daripada inflasi gabungan 24 kota di Sumatera yang tercatat sebesar 2,72% (yoy). Meningkatnya tekanan Inflasi IHK gabungan dua kota di Provinsi Lampung di triwulan IV 2023 ini disebabkan oleh gejolak harga pangan akibat tekanan cuaca menjelang akhir tahun. Secara tahunan, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan IV 2023 disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 2,77% dengan nilai inflasi 9,36% (yoy).
Menghadapi tekanan inflasi pada triwulan IV 2023, TPID tetap berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk memastikan keterjangkauan harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Upaya lainnya dari TPID adalah memastikan kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, KPw BI Provinsi Lampung turut mendukung Gernas Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan UMKM
Kinerja sektor rumah tangga pada triwulan IV 2023 tetap kuat sejalan dengan HBKN dan Nataru, di tengah persepsi terhadap prospek perekonomian yang relatif lemah. Turunnya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang ditunjukkan oleh penurunan rata-rata Indeks Kondisi Ekonomi (IKE), hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia. Pada triwulan IV 2023, rata-rata IKE optimis sebesar 119,67 lebih rendah jika dibandingkan dengan 131,33 pada triwulan sebelumnya. Dari sisi pembiayaan, kinerja penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga terkontraksi dan menghambat kinerja sektor rumah tangga. Pada triwulan IV 2023, penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tumbuh sebesar 5,87% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan 5,95% (yoy) pada triwulan III 2023.
Secara umum, indikator utama kinerja Bank Umum dan Bank Syariah (berdasarkan lokasi bank) di Provinsi Lampung pada triwulan IV 2023 tetap kuat sejalan dengan tetap terjaganya kinerja ekonomi Lampung. Di samping itu, dukungan perbankan Lampung terhadap UMKM pada triwulan III 2023 tetap kuat dengan kualitas kredit yang relatif terjaga dibawah threshold 5%.
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan IV 202V tercatat mengalami net inflow sebesar Rp0,16 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami net inflow sebesar Rp2,15 triliun. Kondisi net inflow yang tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya menunjukan tingginya permintaan Masyarakat, khususnya pada momen HBKN Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain, aliran uang kartal Outflow mengalami peningkatan meskipun masih terkontraksi sebesar 2,29% (yoy) (Grafik 5.3). Kedua kondisi tersebut menyebabkan terjadinya net inflow pada periode laporan.
Transaksi pembayaran melalui sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia, Real Time Gross Settlement (RTGS) mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan IV 2023. Di sisi lain, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat masih mengalami perlambatan. Penggunaan instrumen nontunai juga tercatat meningkat pada triwulan laporan, baik untuk ATM/D, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik.
Sampai dengan Desember 2023, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 506.851 merchant. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatera. Secara triwulanan, pertumbuhan tertinggi merchant QRIS se-Sumatera pada triwulan IV 2023 dicapai oleh Provinsi Aceh, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Selatan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 3,47%, 2,22%, dan 2,13% (qtq). Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 1,40% (qtq). Sementara itu berdasarkan pangsanya, merchant QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-5 (10,49%) setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau.
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada Agustus 2023 secara umum membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercermin dari Kondisi ini tercermin dari bertambahnya serapan penduduk yang bekerja secara absolut yang mencapai 4,69 juta pekerja, meningkat 7,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami perlambatan sebesar 0,02% poin dari 70,06% pada Agustus 2022 menjadi 70,04% per Agustus 2023, meskipun mengalami peningkatan sebesar 2,0% poin dibandingkan Februari 2023. Hal tersebut mengindikasikan suplai lapangan kerja yang menurun sejalan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan III 2023 sebesar 3,93% (yoy). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Agustus 2023 tercatat terkontraksi sebesar 0,30% poin menjadi 4,23% (yoy). Meski demikian, angka ini tercatat masih berada di bawah angka TPT Nasional pada Agustus 2023 yang sebesar 5,32%.
Dari sisi lapangan usaha, ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh LU pertanian dengan pangsa terhadap PDRB pada triwulan IV 2023 mencapai 22,68%. Searah dengan komposisi sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja didominasi oleh LU pertanian sebesar 42,32%, diikuti oleh LU perdagangan besar dan eceran sebesar 18,96%.
Kesejahteraan pekerja yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian mengalami peningkatan. Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 115,66; meningkat dibandingkan triwulan III 2023 yang sebesar 111,45.
Persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat relatif tinggi (11,11%) apabila dibandingkan dengan Nasional yang sebesar 9,36%. Provinsi Lampung berada pada posisi tertinggi ke-4 di Sumatera. Secara nominal, jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 970,67 ribu jiwa pada Maret 2023.
Prospek Ekonomi
Prospek terjaganya permintaan domestik diprakirakan menjadi pendorong utama kinerja perekonomian Lampung pada tahun 2024 untuk tumbuh pada kisaran 4,7%-5,2%, di tengah risiko global downturn. Kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diprakirakan meningkat, didorong oleh prospek kenaikan pendapatan dan optimisme masyarakat yang didukung oleh pencabutan kenaikan UMP Lampung tahun 2024 sebesar 3,16% (yoy), serta ekspektasi kenaikan penjualan, dan serapan tenaga kerja pihak swasta. Konsumsi pemerintah diprakirakan meningkat sejalan dengan prospek meningkatnya pagu anggran belanja APBD se-Provinsi Lampung, serta prospek meningkatnya realisasi serapan pendapatan daerah.
Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2024 diprakirakan tetap terjaga pada sasaran, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023. Adapun beberapa risiko yang berpotensi mendorong inflasi pada permulaan tahun diantaranya terhadap kelompok makanan, minuman, dan tembakau khususnya dalam periode high demand pemilu & HBKN Ramadhan dan Idul Fitri. Lebih lanjut, prospek inflasi keseluruhan tahun 2024 diprakirakan terjaga terjaga pada kisaran 2,5±1%. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan koordinasi aktif TPIP-TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
