Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2026 tumbuh tinggi sebesar 7,04% (yoy), namun mengalami deselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,89% (yoy). Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di regional Sumatera yang secara keseluruhan tumbuh sebesar 5,13% (yoy) dan tertinggi keempat secara nasional. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan triwulan I 2026 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Sementara dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh kinerja LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran.
Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan I 2026 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan I 2025 yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Antar Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan yang terjadi pada seluruh pos yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Penurunan realisasi pendapatan yang lebih dalam tertahan oleh realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tetap kuat di tengah kebijakan realokasi anggaran.
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,47% (yoy). Tekanan inflasi utamanya didorong oleh peningkatan andil inflasi dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada Triwulan I 2026 masih berada dalam target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).
Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2026 secara umum tetap terjaga dan menunjukkan perbaikan kualitas, di tengah pertumbuhan penyaluran kredit yang mengalami deselerasi. Melambatnya laju kredit tersebut diimbangi oleh akselerasi pertumbuhan Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta didukung oleh fungsi intermediasi yang tetap kuat tercermin dari Loan to Deposit Ratio/LDR dan risiko kredit (Non-Performing Loan/NPL) yang semakin terkendali.
Sejalan dengan perkembangan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif pada triwulan I 2026. Selain itu, transaksi pembayaran non-tunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.
Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami perbaikan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat secara umum dan tetap terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluaran..
Prospek perekonomian global diprakirakan memburuk dengan ketidakpastian gejolak global yang tetap tinggi. Kondisi ini diprakirakan didorong oleh dampak perang timur tengah, penutupan selat hormuz hingga terganggunya rantai pasok perdagangan antarnegara. Sementara, momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia perlu dijaga dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh berbagai program stimulus Pemerintah. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2026 diprakirakan tumbuh melambat utamanya disebabkan faktor base effect.
Inflasi Kepri pada tahun 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran target 2,5±1% (yoy). Stabilitas inflasi didukung oleh normalisasi harga pangan, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi di daerah melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
