Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan I 2025 tumbuh positif sebesar 5,16% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,14% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,85% (yoy) dan pertumbuhan Nasional sebesar 4,87% (yoy). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Konstruksi.
Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepri hingga triwulan I 2025 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di samping itu, realisasi belanja pemerintah mengalami peningkatan terutama pada pos Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga.
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepri pada Triwulan I 2025 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,01% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,09% (yoy). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh penurunan andil inflasi dari Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; Kelompok Kesehatan; serta Kelompok Transportasi. Dengan demikian, inflasi pada triwulan I 2025 berada pada sekitar titik tengah target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).
Intermediasi perbankan pada triwulan I 2025 tumbuh positif dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut tercermin dari peningkatan laju penyaluran kredit yang tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit.
Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan I 2025. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Selain itu, kesejahteraan petani mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan seiring terjadinya kenaikan indeks yang diterima petani.
Perekonomian global diprakirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama akibat kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang diberlakukan ke hampir seluruh negara di dunia. Hal ini turut meningkatkan ketidakpastian kebijakan, tensi perdagangan, serta berpotensi berdampak negatif terhadap permintaan global. Di tengah tingginya ketidakpastian global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan tetap tumbuh meskipun berpotensi melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri secara keseluruhan tahun 2025 diprakirakan tumbuh menguat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus berkembang.
Tekanan inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2025 juga diprakirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Beberapa faktor pendukung terjaganya inflasi antara lain normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
