Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2025 tumbuh tinggi sebesar 7,89% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,48% (yoy). Capaian tersebut merupakan yang tertinggi di regional Sumatera yang secara keseluruhan tumbuh sebesar 4,54% (yoy) dan tertinggi keempat secara nasional. Adapun secara kumulatif, sepanjang tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat sebesar 6,94% (ctc).
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), serta Konsumsi Rumah Tangga. Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Pertambangan, serta Konstruksi.
Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan IV 2025 terhadap pagu anggaran tercatat melandai dibandingkan realisasi pada triwulan IV 2024 yang disebabkan oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping itu, realisasi belanja pemerintah mengalami penurunan terutama pada pos Belanja Modal dan Belanja Transfer. Penurunan realisasi pendapatan dan belanja Pemda yang lebih dalam tertahan oleh realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Pendapatan Hibah, serta Belanja Tidak Terduga yang tetap kuat di tengah kebijakan realokasi anggaran.
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,70% (yoy). Peningkatan tekanan inflasi utamanya didorong oleh peningkatan andil inflasi dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada Triwulan IV 2025 masih berada dalam target inflasi sebesar 2,5±1% (yoy).
Intermediasi perbankan pada triwulan IV 2025 tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan tersebut tercermin dari laju penyaluran kredit dan aset yang meningkat dan disertai dengan risiko kredit yang membaik.
Sejalan dengan perningkatan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif dan mengalami akselerasi pada triwulan IV 2025. Selain itu, transaksi pembayaran non-tunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital.
Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, kesejahteraan petani mengalami perbaikan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat secara umum dan tetap terjaga di atas 100 yang berarti pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.
Prospek perekonomian global diprakirakan cenderung stagnan dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Kondisi ini diprakirakan didorong oleh dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) serta berlanjutnya tensi geopolitik. Sementara itu, perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh kuat sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh berbagai program stimulus Pemerintah, pelonggaran kebijakan moneter, serta membaiknya ekspektasi masyarakat. Di lain sisi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2026 diprakirakan tumbuh melambat didorong oleh normalisasi pasca realisasi yang tinggi pada 2025 (base effect).
Inflasi Kepri pada tahun 2026 diprakirakan tetap terkendali dalam kisaran target 2,5±1% (yoy). Stabilitas inflasi tersebut didukung oleh normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi pengendalian inflasi di daerah melalui peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
