Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2023 tumbuh positif sebesar 4,45% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,88% (yoy). Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera secara kumulatif sebesar 5,20% (ctc) dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera sebesar 4,72% (ctc), maupun nasional sebesar 5,05% (ctc).
Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan IV 2023 tercatat sebesar 95,99%, sementara realisasi belanja mencapai 90,92% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut tidak setinggi periode yang sama tahun lalu yang mencapai sebesar 100,07%. Penurunan realisasi pendapatan terutama terjadi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat khususnya Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID), serta pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya untuk Lain-Lain PAD yang Sah. Sementara itu, realisasi belanja juga mengalami penurunan dari sebesar 93,27% menjadi sebesar 90,92% yang terjadi pada belanja operasi khususnya pada komponen belanja hibah dan belanja barang dan jasa, serta belanja modal dan belanja transfer.
Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2023 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,76% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,05% (yoy). Tekanan inflasi terutama berasal dari Kelompok Transportasi, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga beras, cabai merah, bawang putih, dan aneka jenis rokok. Selain itu, penurunan harga kelompok transportasi sejalan dengan peningkatan tarif angkutan udara seiring dengan meningkatnya permintaan menjelang HBKN Nataru dan liburan akhir tahun. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap berada dalam rentang sasaran inflasi yaitu 3,0±1% hingga akhir tahun 2023.
Intermediasi perbankan pada triwulan IV 2023 tetap terjaga, meskipun melambat. Perlambatan tersebut tercermin dari penurunan laju penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK), namun tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit. Risiko kredit pada segmen korporasi, segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maupun segmen kredit sektor rumah tangga masih terjaga (< 5%). Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR pada triwulan IV 2023 mengalami penurunan menjadi 60,48%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 61,46%. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio NPL gross yang tercatat sebesar 3,88%.
Aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah dan transaksi Uang Kertas Asing di Provinsi Kepri mengalami peningkatan pada triwulan IV 2023. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2023 mencatatkan
net outflow sebesar Rp3,12 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan III 2023 yang inflow tercatat sebesar Rp1,12 triliun. Selain itu, aktivitas pembayaran nontunai secara tahunan meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) yang didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.
Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Namun Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan seiring terjadinya kenaikan indeks yang harus dibayarkan petani.
Perekonomian global diprakirakan tumbuh sebesar 3,1% pada 2023 dan 2024, lebih tinggi dari estimasi sebelumnya seiring seiring dengan lebih kuatnya kinerja ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India akibat konsumsi dan investasi yang lebih tinggi. Sejalan dengan ekonomi global, perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2023 tumbuh tetap tinggi dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh perbaikan pertumbuhan di beberapa sektor dan perkembangan inflasi di daerah yang relatif terkendali. Perekonomian Kepri pada tahun 2024 diprakirakan juga tumbuh lebih tinggi sejalan dengan penyelenggaraan pemilu dan membaiknya mobilitas masyarakat.
Tekanan inflasi domestik termasuk Provinsi Kepri pada tahun 2024 diprakirakan dapat dijaga dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Hal tersebut didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global, serta upaya pengendalian inflasi di daerah yang terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
